INDONESIA DAN KE-INDONESIA-AN: Merangkai Indonesia[1]

(Ruddy Agusyanto)

 

Jaman pra kemerdekaan hingga hari proklamasi adalah sebuah perjuangan akan eksistensi bangsa Indonesia (di antara bangsa-bangsa lain) di mata dunia. Oleh karena itu, jika kita pelajari sejarah, sejak Sumpah Pemuda (1928) hingga hari proklamasi (1945) merupakan upaya para pendiri bangsa atas identitas Indonesia sebagai sebuah bangsa kepada masyarakat dunia.

Dalam konteks ini, bangsa berbeda dengan sukubangsa (Jawa, Sunda, Madura, Ambon, Papua dll). Sukubangsa adalah sebuah golongan sosial askriptif dan alamiah, sedangkan bangsa Indonesia adalah golongan sosial yang sengaja dibentuk atas dasar kesadaran bersama untuk tujuan bersama. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Indonesia adalah identitas bangsa yang dimiliki oleh sekelompok orang di seluruh wilayah Indonesia yang secara sadar (bersedia) mengaku sebagai bangsa Indonesia dan yang juga diakui oleh bangsa lain.

 

“Saudara-saudara sehari-harinya sudah bekerja keras tetapi saudara harus meneruskan pula dengan giat pekerjaan baru yaitu memperbanyak teks Proklamasi itu dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia sedapat-dapatnya. Saudara yang bekerja di Kantor Domei, kawatkan sedapat-dapatnya berita Proklamasi itu ke seluruh dunia yang dapat dicapai”. pesan Bung Hatta kepada pemuda golongan pers menjelang Proklamasi (Menuju Gerbang Kemerdekaan, 2011, hal. 93-94).

 

Identitas bangsa bisa dilihat sebagai pengenalan diri dan atau pengakuan dari orang/bangsa lain bahwa orang/sekumpulan orang ybs adalah warga dari bangsa Indonesia. Indonesia sebagai identitas bangsa ini akan muncul ketika berinteraksi dengan bangsa lain. Artinya, kita sebagai sebuah “bangsa” memerlukan “pengakuan” bangsa lain atau dunia akan identitas (keberadaan) bangsa kita. Dalam konteks ini maka diperlukan yang namanya “negara” sehingga “secara hukum” keberadaan Indonesia diakui oleh dunia atau bangsa lain. Negara dalam konteks ini adalah sebagai “wadah hukum” agar diakui oleh bangsa/negara lain sehingga menjadi jelas hak-kewajibannya dalam masyarakat dunia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945 secara “hukum” Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa telah resmi lahir (diproklamirkan).

Selanjutnya, dalam konteks pengakuan secara hukum ini, negara dan bangsa Indonesia memerlukan perangkat-perangkat tertentu (negara sebagai “organisasi sebuah bangsa”, yaitu AD/ART Negara yang berisi tentang siapa Indonesia, dimana wilayahnya, tujuan atau visi dan misi negara dan bangsa Indonesia dibentuk dst). Oleh karena itu, negara membutuhkan UUD. Selain itu, Indonesia sebagai sebuah negara juga membutuhkan ciri-ciri bangsa Indonesia dalam konteks negara, melalui satuan atribut yang menandainya sebagai bangsa Indonesia, yang berbeda dengan ciri-ciri bangsa lain seperti bendera dan lagu kebangsaan. Dengan demikian, “Indonesia dan ke-Indonesia-an” merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Ketika atribut-atribut Indonesia diaktifkan maka identitas kolektif sebagai sebuah bangsa akan muncul kepermukaan dan semangat ke-Indonesia-an akan berkobar.

 

Setelah Proklamasi dibacakan dan bendera nasional Sang Saka Merah Putih dinaikkan sebagai tanda bangsa Indonesia sudah merdeka, bernegara, dan berdaulat, serta lagu “Indonesia Raya” dinyanyikan, rakyat bersorak dan gembira (Menuju Gerbang Kemerdekaan, 2011, hal. 94).

 

 

Indonesia sebagai sebuah Negara, eksistensinya sangat tergantung pada kesadaran semua warganya sebagai satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masalah bangsa (Indonesia) dan kebangsaan (ke-Indonesia-an) merupakan hal yang vital, karena terbentuknya Indonesia sebagai sebuah bangsa adalah artificial (meskipun dibentuk atas dasar kesadaran bersama). Atas dasar inilah maka para pendiri bangsa merasa perlu menetapkan bahwa membangun identitas bangsa dan negara adalah sesuatu yang tak bisa ditawar – seperti yang tertuang dalam UUD 1945 – Nation and Character Building sebagai satu paket. Artinya, Nation and character building merupakan sebuah proses yang disengaja atau direncanakan oleh negara (terbentuknya NKRI sebagai negara dan bangsa) maka nation and character building tidak bisa diserahkan secara alamiah kepada seluruh entitas/kesatuan sosial yang ada. Di sinilah peran negara merupakan sentral dari proses nation and character building. Tanpa peran negara dan dipelopori oleh negara, proses nation and character building menjadi sulit untuk dicapai.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa nation and character building adalah sebuah proses yang dirancang untuk seluruh masyarakat Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia perlu dan tak bisa ditawar harus disosialisasikan tentang “Indonesia dan ke-Indonesia-an” agar terinternalisasi, hingga terenkulturasi menjadi bangsa Indonesia. Dengan nation and character building diharapkan dalam bermasyarakat dan bernegara, semua warga negara Indonesia menggunakan pedoman hidup bangsa Indonesia (bukan pedoman masing-masing entitas/kesatuan sosial masing-masing). Oleh karenanya, saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, sesungguhnya “Indonesia dan ke-Indonesia-an” belumlah terwujud secara utuh pada seluruh masyarakat yang mendiami wilayah negara Indonesia. “Indonesia dan ke-Indonesia-an” baru lahir atau dilahirkan. Dalam konteks ini, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam salah satu pidatonya bahwa “Kemerdekaan merupakan awal dari sebuah perjuangan…”. Indonesia memang telah lahir sebagai sebuah bangsa dan negara, tapi “Indonesia dan ke-Indonesia-an” yang baru lahir ini harus “dibesarkan” (didewasakan atau dibangun) karena kesadaran bahwa eksistensi Indonesia tergantung pada kesadaran warganya sebagai bangsa Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran Bung Karno, setelah Indonesia diproklamirkan sebagai negara dan bangsa, Bung Hatta merasa berkewajiban untuk mengintegrasikan seluruh entitas/kesatuan sosial yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia, yang disebutnya dengan “merangkai Indonesia”. Dengan demikian, “Indonesia dan ke-Indonesia-an” bisa terwujud pada semua warga Indonesia sehingga eksistensi Indonesia menjadi kokoh sebagai sebuah bangsa dan negara.

Bung Karno dan Bung Hatta memang merupakan pasangan yang tak terpisahkan, pasangan yang sangat ideal. Mereka adalah dwi-tunggal pendiri bangsa yang sulit dicari penggantinya. Bung Karno mempunyai jiwa kepemimpinan yang begitu kuat (berkharisma), mampu menyakinkan dan membangkitkan semangat rakyat banyak. Sementara Bung Hatta, orang yang sederhana dan cenderung “kalem” tetapi mempunyai prinsip kuat, serta sangat organisatoris. Perbedaan yang ada di antara mereka ini justru saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan yang dahsyat dan sangat disegani oleh pihak Belanda mau pun Jepang pada waktu itu. Sedangkan, kesamaan dari mereka adalah sama-sama pemikir handal dan berjuang secara total demi kepentingan rakyat banyak (kepentingan bersama).

Namun, apa yang terjadi setelah negara Indonesia lahir (diproklamirkan)? Hubungan di antara Proklamator dwi-tunggal ini mulai terjadi dinamika. Padahal, negara dan bangsa Indonesia baru saja lahir dan perlu makanan, minuman dan bimbingan orang tuanya agar tidak mati, ia harus tumbuh menjadi negara dan bangsa yang dewasa dan kuat.

Dalam perjalanan waktu, sepasang proklamator ini akhirnya memilih harus berpisah. Mereka memilih berjalan sendiri-sendiri. Dengan kejadian ini, banyak pihak berasumsi bahwa mereka sebenarnya bukanlah pasangan yang ideal, mereka bertolak belakang satu sama lain. Begitu juga pendapat para ahli/pakar tentang pemikiran Soekarno-Hatta dianggap bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini, penulis mempunyai pendapat yang berbeda, bahwa hanya karena ketidaksepakatan dalam beberapa masalah atau karena kritikan-kritikan Bung Hatta kepada pemikiran Bung Karno bukan berarti mereka bertolak belakang. Hal serupa ini sudah sering terjadi sejak masa pra kemerdekaan di antara mereka. Bung Hatta mengkritik sebagai seorang sahabat atau dalam konteks sebagai “pasangan” (dwi-tunggal).

Menurut hemat penulis, mereka  justru merupakan pasangan ideal yang saling melengkapi. Hal ini terbukti bahwa sejak sumpah pemuda tahun 1928 sampai proklamasi tahun 1945, mereka adalah sepasang tokoh yang disegani dan ditakuti oleh pihak-pihak yang tak menyetujui berdirinya Indonesia. Pihak-pihak yang tidak sepakat atas berdirinya negara Indonesia terus berusaha memisahkan pasangan ideal tsb. Bung Karno masuk-keluar penjara demi kelahiran “negara” Indonesia, dan sebisa mungkin diupayakan oleh “musuh-musuhnya” untuk berjauhan (diputus komunikasinya atau hubungan sosialnya) dengan bung Hatta. Sementara bung Hatta sibuk menyampaikan bahwa bangsa Indonesia itu ada kepada semua pihak dan selalu menjadi “guru” (pendidik) untuk mensosialisasikan “Indonesia dan ke-Indonesia-an” sebagai persiapan akan kelahiran “bangsa dan negara” Indonesia, dimanapun ia berada, sekalipun di pengasingan (yang hampir selalu diasingkan terpisah dari tempat pengasingan Bung Karno).

Selain mereka saling melengkapi, yang menyatukan mereka sebagai dwi-tunggal adalah bahwa semua perjuangan adalah secara “total” dilakukan demi kepentingan rakyat banyak (Indonesia) secara mufakat tanpa mengesampingkan “suara entitas sosial” sekecil apapun (suara minoritas selalu didengar – dalam kesetaraan). Ini adalah pemikiran “multikulturalisme”, yang justru baru dekade ini menjadi pembicaraan dunia. Oleh karena ini pula mereka menjadi “pemimpin besar”, pasangan dwi-tunggal proklamator, yang telah berhasil mengejahwantahkan multikulturalisme dalam perjuangan menuju kemerdekaan secara konsisten dan total.

Dalam konteks ini pula, saya agak berbeda pandangan dengan Saifuddin tentang pemikiran multikulturalisme di Indonesia[2]. Kemungkinan, bahwa ia melihat pemikiran “multikulturalisme” yang berkembang saat jaman awal-awal setelah kemerdekaan dan jaman orde baru. Oleh karena itu, saat wawancara dengan Wilmar Witular dikatakannya bahwa “…sebetulnya kita belum mengenal konsep multikuturalisme seperti yang kita kenal sekarang. Soekarno dan Soeharto barangkali sudah pernah mencoba? Soekarno dengan “romantika nasionalisme”, Soeharto dengan “super-disiplin”nya atau “penyeragaman” secara paksa” (http://www.perspektifbaru.com, 05 Jun 2006). Selain itu, masalah “Indonesia dan ke-Indonesia-an” (nation building), meskipun negara dalam hal ini menjadi sentral dari proses sosialisasi “Indonesia dan ke-Indonesia-an” tetapi bukan seperti “pluralism” yang dimaksud oleh Saifuddin. Prinsip nation building yang dimaksud di sini adalah sosialisasi tentang “kesadaran baru” yang tumbuh dari masa ke masa hingga jaman pra-kemerdekaan, yang terwujud menjadi “pedoman hidup” masyarakat Indonesia menuju kemerdekaan. Nilai-nilai ini bukanlah “kebudayaan baru” yang dibentuk dari luar dirinya atau yang dibentuk oleh negara. Jadi, dalam konteks negara, pemikiran multikulturalisme yang selama itu tumbuh pada masyarakat Indonesia harus menjadi kesadaran seluruh warga Indonesia setelah negara dan bangsa Indonesia diproklamirkan, yang selanjutnya dikukuhkan dengan nama – Pancasila. Pemikiran multikulturalisme (Pancasila) inilah yang harus menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi Indonesia. Memang telah terjadi kegagalan menerapkan multikulralisme (Pancasila) di era awal kemerdekaan hingga era orde baru seperti yang dikatakan oleh Saifuddin. Bahkan kegagalan ini juga terjadi di era reformasi saat ini.

Dengan berpisahnya dwi-tunggal proklamator beserta “pemikirannya” yang tak terwariskan kepada generasi penerusnya, akibatnya negara dan bangsa Indonesia belum berhasil menjadi dewasa hingga 67 tahun merdeka. Indonesia belum “terintegrasi” menjadi satu kesatuan sosial yang utuh seperti yang dicita-citakan oleh pasangan ideal dwi-tunggal Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa yang lain, yang telah melahirkan bangsa dan negara Indonesia.

 

Multikulturalisme-Pancasila, Diversitas dan Rasionalitas Negara

 

Keberagaman kesatuan sosial/budaya kehadirannya memang tidak bisa ditolak di Indonesia dan tidak perlu dipermasalahkan dalam konteks bangsa dan negara. Perbedaan bukanlah sumber konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dan berhubungan sosial atau bekerjasama dengan banyak orang yang justru berbeda latar belakang sosial/budaya. Oleh karena itu, keberagaman Indonesia ini seharusnya bisa menjadi kekuatan jika multikulturalisme (Pancasila) menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila bisa memperkuat ikatan persatuan atau menjadi perekat atas diversitas entitas/kesatuan sosial/budaya yang ada (yang membentuk Indonesia); dan sebaliknya ketika multikulturalisme dikesampingkan maka diversitas yang ada justru menjadi sumber masalah dan berubah menjadi kelemahan Indonesia sebab batas-batas sosial masing-masing entitas/kesatuan sosial/budaya yang ada akan cenderung menguat, yang konsekuensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan diwarnai dengan prinsip “persaingan” saling mendominasi satu sama lain. Disinilah pentingnya peran negara dan pedoman hidup Pancasila (multikulturalisme ala Indonesia) yang saya maksud.

 

Semua satuan sosial/budaya dari berbagai golongan/sukubangsa/keyakinan agama yang ada di Indonesia sudah seharusnya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia. Namun hal ini belum terwujud hingga saat ini. Sebab, untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya sebuah proses sosialisasi “Indonesia dan ke-indonesia-an” kepada segenap warga Indonesia. Sementara itu, proses sosialisasi itu sendiri memerlukan adanya proses “interaksi” dan “hubungan sosial” di antara seluruh warga Indonesia, sebagai sarana atau media untuk berlangsungnya proses sosialisasi dan internalisasi “Indonesia dan ke-Indonesia-an” oleh negara.

Berdasarkan hal ini, dengan kenyataan bahwa semua satuan sosial/budaya rakyat Indonesia belum semuanya terkoneksi satu sama lain sehingga jelas tidak mungkin terjadi interaksi dan hubungan sosial di antara seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat dengan negara. Hanya mengibarkan bendera Merah-Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan (Indonesia Raya) jelas tidak akan bisa menjadikan warga negara Indonesia menjadi “Indonesia”. Ketika tidak ada interaksi dan hubungan sosial dengan negara dan saudara-saudara (kesatuan sosial lainnya) maka proses sosialisasi “Indonesia dan ke-Indonesia-an” menjadi sulit terwujud. Hal ini, ibarat seorang Papua yang diminta memakai batik Jawa dan menyanyikan lagu “Jenang Gulo”, ia tak akan menjadi orang Jawa; bahkan anak yang secara genetik (biologi) kedua orang tuanya dari etnik Jawa, seringkali dibilang “belum Jawa” oleh orang tuanya karena ia tidak berpedoman pada nilai-nilai Jawa dalam bertindak-bersikap-berperilaku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin akan terwujud negara kesatuan (NKRI) secara utuh?

Berdasarkan hal ini maka Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa, secara mutlak seharusnya pula secara “geografis dan wilayah” (di mana entitas/kesatuan sosial tinggal dan hidup) juga harus terintegrasi satu sama lain. Sehubungan dengan belum terjadinya interkonektivitas antar satuan sosial yang ada hingga saat ini maka Indonesia sebagai negara dan bangsa sangatlah wajar bila masih menghadapi banyak masalah/kendala terhadap masalah “integrasi” sebagai sebuah negara dan bangsa yang utuh (kokoh). Intinya, menurut hemat kami, tanpa terintegrasinya (interkonektivitas) seluruh wilayah kesatuan sosial (masyarakat) yang hidup dan tinggal di Indonesia. “Indonesia dan ke-Indonesia-an” akan sulit terwujud. Dengan kata lain, syarat mendasar untuk mewujudkan “Indonesia dan ke-Indonesia-an” adalah masalah terintegrasinya seluruh wilayah – di mana kesatuan sosial hidup dan tinggal yang ada di wilayah negara Indonesia. Selain itu, interkoneksivitas satu wilayah kesatuan sosial yang satu dan yang lain ini juga merupakan syarat mutlak sebagai “sarana/media” (networking) bagi upaya integrasi ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya (ipoleksosbud) bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, “darat, laut dan udara” harus menjadi “pengikat” wilayah satu kesatuan sosial yang satu dengan lainnya.

Sementara ini, “darat, laut dan udara” justru menjadi “pemisah” sehingga rakyat Indonesia tampak “terkotak-kotak”. Akibatnya, Indonesia juga menjadi rawan konflik horizontal, juga vertikal. Tak hanya itu, akibat dari hal ini, banyak pula kesatuan sosial dari berbagai wilayah di Indonesia (yang mengalami keterisoliran) merasa mengalami “ketidak adilan” atas perhatian negara sebab dengan “keterisoliran” mendatangkan konsekuensi keterlambatan pertumbuhan/peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini pula yang menyebabkan seolah-olah terjadi ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang relatif “terisolir” atas perhatian negara. Sebab, ketika sebuah wilayah dari entitas/kesatuan sosial “terisolir” maka kehidupan sosial mereka menjadi berjalan sangat lamban, bahkan bisa dikatakan “lumpuh”, karena membawa konsekuensi pada meningkatnya living cost, melemahnya bargaining position dalam segala bidang kehidupan. Pendapatan menjadi lebih rendah dari living cost yang terus meningkat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi  lamban dan akhirnya laju pembangunan atau dinamika kehidupan di segala bidang juga menjadi lamban.

Dengan demikian, yang diperlukan adalah membangun “jaringan” yang mengkoneksikan wilayah kesatuan sosial dengan wilayah-wilayah kesatuan sosial saudara-saudara sebangsanya yang lain. Wilayah-wilayah “daratan” yang mengalami “keterisolasian” sama nasibnya dengan wilayah-wilayah kepulauan yang mana lautan masih menjadi pemisah. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Bung Hatta pernah memanggil calon menteri PU saat awal-awal kemerdekaan, diberi tugas untuk “merangkai Indonesia[3]”. Laut, darat dan udara bukanlah pemisah antara satu kesatuan sosial yang satu dengan lainnya, tetapi harus menjadi “pengikat” kita sebagai sebuah bangsa dan negara, yaitu Indonesia.

 

Kondisi belum terintegrasinya wilayah-wilayah kesatuan sosial ini, selain mempengaruhi terintegrasinya bangsa dan negara (tumbuhnya “Indonesia dan ke-Indonesia-an”), mempunyai konsekuensi lainnya yaitu masalah “rasionalitas pengelolaan negara” dalam menjalankan kehidupannya (organisasinya) untuk mencapai cita-cita didirikannya bangsa dan negara Indonesia. Akibatnya, diversitas tidak lagi menjadi sebuah kekuatan bangsa seperti saat pra kemerdekaan, tapi sebaliknya justru memperlemah bangsa dan negara. Kepentingan bangsa tidak lagi menjadi rasionalitas utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (negara dalam menjalankan kehidupannya).

 

Kita baru menyadari bahwa Indonesia adalah masih Bhinneka dan belum menjadi Tunggal Ika. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara lebih diwarnai oleh persaingan yang saling mengalahkan atau saling meniadakan. Ini menjadikan daya adaptasi dan daya saing negara dan bangsa menjadi lemah. Bahkan dalam banyak kejadian, kepentingan bangsa (rakyat) sering dimanipulasi (dipolitisasi) demi tujuan/kepentingan tertentu (pemilukada misalnya) – yang akhirnya menjadi kontra-produktif terhadap upaya pencapaian cita-cita bangsa dan negara dan rawan konflik sosial karena melanggar hak-hak saudaranya yang lain.

 

Para pengelola negara (aparat atau pejabatnya), juga masyarakat seringkali tak menunjukkan sebagai bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebersamaan dan kesetaraan dalam semangat perjuangan menuju kemerdekaan para pendiri bangsa telah berubah menjadi “kebersamaan sempit” (kebersamaan golongan – diversitas) demi penguasaan sumberdaya. Hal ini semakin menguat ketika gelombang “liberalisme” melanda dunia dan menyentuh sampai pada tingkat individual, kita menyaksikan gerakan demokratisasi, perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan sejenisnya muncul dimana-mana. Kemerdekaan dimaknai sebagai “persaingan bebas” atau “pasar bebas” di mana berlaku “survival of the fittest”. Mereka yang lebih kuat, lebih pintar, lebih bermodal dst yang memang berhak untuk hidup. Sedangkan yang lemah atau miskin, seperti diwajarkan untuk hilang; yang lemah dianggap un-fit. Ini yang terjadi saat ini.

 

Dalam konteks bernegara, multikulturalisme-Pancasila sudah dianggap old fashion akibat kegagalan masa lalu. Demikian pula yang terjadi dengan UUD 1945. UUD 1945 yang sudah diamandemen telah merubah rasionalitas negara menjadi menjadi rasionalitas bisnis/swasta. Rasionalitas Negara dalam mengelola kepentingan bangsa seharusnya berdasarkan nilai-nilai kebersamaan demi kesejahteraan sosial seluruh rakyat sehingga Negara dalam hubungannya dengan masyarakat berprinsip pada: kebersamaan, pengorbanan dan melindungi kepentingan masyarakat. Berbeda dengan rasionalitas swasta/bisnis, di mana dalam mengelola perusahaannya berprinsip pada rasionalitas “persaingan dan kepentingan ekonomi” – demi keuntungan sebesar-besarnya bagi pemiliknya (pemegang saham). Tidak mungkin perusahaan swasta/organisasi bisnis menganut prinsip nilai-nilai Pancasila sehingga bersedia berkorban mengurangi keuntungannya demi kesejateraan masyarakat. Mereka bukanlah lembaga sosial atau negara.

Berdasarkan hal ini maka swasta atau pebisnis/investor tidak bisa menggantikan posisi negara. Artinya, peran dan fungsi negara dalam mensejahterakan masyarakat – dengan mengelola kekayaan sumberdaya alam – negara, tidak bisa menyerahkan kepada swasta/pebisnis. Namun, dengan adanya amandemen UUD 1945, peran dan fungsi negara dalam mengelola kepentingan bangsa diperbolehkan atau bisa digantikan oleh swasta/pebisnis. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari stakeholders[4] dalam pembangunan. Negara telah berubah menjadi organisasi bisnis dan atau negara mendelegasikan tanggungjawabnya kepada swasta/investor (men-sub-kan kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional ataupun asing). Negara sebagai salah satu stakeholders pembangunan, kehadirannya diwakili oleh para pejabat instansi terkaitnya. Akibat selanjutnya, tumbuh suburnya manipulasi yang dilakukan oleh para oknum pejabat ybs atas regulasi dan wewenang yang diembannya (sebagai wakil negara dan rakyat) dalam proyek-proyek pembangunan (dari hasil di lapangan, ada kecenderungan munculnya izin-izin atau kerjasama baru dengan pihak swasta pada saat sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah atau bahkan presiden).

Negara (melalui instansi dan para pejabatnya) telah menjadi “kepanjangan tangan” dari pihak swasta. Gejala terakhir inilah yang sering muncul ketika pihak swasta membutuhkan lahan untuk pembangunan. Oleh karena itu jika terjadi gesekan dengan masyarakat, negara secara tak langsung akan melindungi kepentingan swasta/pebisnis dan rakyat menjadi “korban”. Gejala ini sedang terjadi hampir di pelosok negeri ini dan hampir selalu berujung pada “konflik” antara negara dan rakyat – demi kepentingan swasta. Rakyat bukan lagi sebagai subyek bagi bangsa dan negara, tetapi berubah menjadi “obyek”.

 

Interkonektivitas, Mitigasi sosial dan Merangkai Indonesia

 

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara dan bangsa sangat ditentukan (determinan) eksistensinya oleh “Indonesia dan ke-Indonesia-an” maka “parameter-parameter sosial” sebagai ambang batas “Indonesia dan ke-Indonesia-an” ini menjadi penting. Ketika “Indonesia dan ke-Indonesia-an” terancam (tidak tumbuh sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara) maka Indonesiapun terancam bahaya.

 

“Indonesia dan ke-Indonesia-an” dalam berbangsa dan bernegara mempunyai peran dan fungsi yang penting, al sebagai:

  • Pedoman hidup dan rambu-rambu,
  • Cita-cita,
  • Identitas atau jatidiri,
  • Filter atau pertahanan Budaya,
  • Energi dan Semangat untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga
  • Perekat

 

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika kita aktifkan mitigasi sosial “Indonesia dan ke-indonesia-an (Social Disaster Preparedness) seperti ketika Indonesia berada pada masa pra-kemerdekaan di mana dicontohkan oleh dwi-tunggal Proklamator – Sukarno-Hatta.

 

Bencana sosial (konflik sosial atau disintegrasi sosial) bukanlah sebuah kejadian yang mendadak sehingga tidak bisa dihindari atau dicegah. Oleh karena itu pula bisa dibuat parameter-parameter sosial sebagai tanda bahaya (ambang batas) sehingga bisa dilakukan penanggulangan sebelum terjadi bencana sosial (tindakan pencegahan dan penanggulangannya).

 

“Indonesia dan ke-Indonesia-an” menjadi tidak efektif jika hanya mengandalkan negara, meskipun peran negara dalam hal ini adalah sentral dan vital. Masalah ini, sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama, seluruh komponen bangsa. Selain itu, juga harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa sebab proses sosialisasi tidaklah bersifat satu arah. Manusia bukanlah mahkluk yang pasif dan selalu patuh sehingga apa yang disosialisasikan belum tentu menghasilkan tindakan/sikap/perilaku seperti apa yang disosialisasikan. Proses sosialisasi merupakan proses multi-arah – secara dialektik, karena manusia mempunyai kemampuan reflektif. Untuk itu, negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus melibatkan semua komponen bangsa secara bersama-sama seperti lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, budayawan, tokoh masyarakat dll untuk berpartisipasi aktif sehingga selain saling sosialisasi juga bermanfaat untuk saling kontrol. Saling kontrol yang dimaksud adalah dalam rangka demi kepentingan bersama (sama-sama menjaga kepentingan bangsa dan negara – menjaga “Indonesia dan ke-Indonesia-an”) serta untuk menumbuhkan rasa saling toleransi satu sama lain (bukan dalam rangka saling menjatuhkan seperti saat ini).

 

Dengan demikian, interkonektivitas dan mitigasi sosial mampu membuat sistem Kontrol-Monitoring-Koordinasi (KMK) bangsa dan negara bisa berjalan lebih baik (termasuk sistem KMK organisasi pemerintah/negara) karena secara otomatis (alamiah) akan menumbuhkan partisipasi seluruh entitas (kesatuan sosial) yang ada dalam mendukung jalannya sistem KMK bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan parameter-parameter sosial sebagai ambang toleransi sosial mengenai “Indonesia dan ke-Indonesia-an” yang berpegang pada prinsip multikulturalisme-Pancasila, sehingga mitigasi sosial ini bisa memberi peluang untuk saling berinteraksi agar bisa tumbuh saling mengenal dan menghargai (toleransi) satu sama lain, sehingga  hubungan antar kesatuan sosial yang terwujud berada dalam posisi kesetaraan.

 

Selain itu, mitigasi sosial secara bersamaan juga mendukung proses integrasi sosial/budaya sebagai satu bangsa (tumbuhnya “Indonesia dan ke-Indonesia-an”) sehingga pengkategorian identitas kolektif masing-masing kesatuan sosial atau pengkotak-kotakan menjadi tidak relevan/signifikan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi, mitigasi sosial melalui parameter-parameternya (dari seluruh komponen bangsa – semua kesatuan sosial yang ada) tidak membuat otoritas negara menjadi terganggu, justru akan membuat otoritas negara menjadi lebih “kokoh”. Tak hanya itu, seluruh wilayah Indonesia akan berjalan menuju satu kesatuan yang utuh, sehingga seluruh rakyat Indonesia secara sadar (tanpa diminta) akan menjaga seluruh tanah air Indonesia dengan sendirinya (partisipasi aktif). Dengan demikian kewajiban negara menjadi lebih ringan dan efektif tanpa harus kehilangan otoritasnya.

 

Kepustakaan:

Agusyanto, Ruddy.

1991 “The Javanese Santris In Minahasa”, sebuah book review, dalam INDONESIAN QUARTERLY Vol.XIX, No.4 Fourth Quarter. August 1991, p. 108.

1994   “Pengelompokan Sosial dan Perebutan Sumberdaya: Kasus Arek-arek Suroboyo di Jakarta”, dalam Analisis. Jakarta: CSIS. Hlm. 204 – 212.

2007 Jaringan Sosial Dalam Organisasi. Jakarta: Rajagrafindo.

 

2010 Fenomena Dunia Mengecil: Rahasia Jaringan Sosial. Depok: Institut Antropologi Indonesia.

 

 

Ali, Said As’ad.

2010 Negara pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa (cetakan ketiga). Jakarta: LP3ES

 

 

Babcock, Tim G.

1989 Kampung Jawa Tondano: religion and cultural identity. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

 

 

Barth, Fredrik (ed).

Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culcure Difference. 1969. Massachusetts: Little, Brown, and Company.

 

Bruner, M Edward. 1974. “The Expressions of Ethnicity in Indonesia”, Urban Eyhnicity (Abner Cohen, ed). London: Tavistock.

 

Geertz, Clifford.

1973 The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, Inc.

 

 

Hatta, Mohammad.

2011 Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan, otobiografi Bung Hatta (ed. Mulyawan karim). Jakarta: Kompas.

 

 

Horrowitz, L.Donald.

Ethnic Identity, Ethnicity (Glazer & Moynihan, eds.) 1975. USA: Havard University Press.

 

 

Romanucci-Ross, L and G, Devos (eds.).

“Introduction 1982”, Ethnic Identity. 1982. Chicago: The University of Chicago Press.

 

 

Roosens, E. Eugeen.

“The Making Natural Feelings: Problems, Concepts, and Theoritical Strating Point”, Creating Ethnicity. 1989. London: Sage Publications Incs.

 

 

Saifuddin, Achmad Fedyani.

2008 Makalah Kuliah Hubungan Antar Sukubangsa di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK)

 

 

S. sudjito.

Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri. 1986.Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

 

Suparlan, Parsudi

2003 “Ilmu Kepolisian dan Dinamika Masyarakat”, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian. Jakarta: Kajian Ilmu Kepolisian.

 

“Polisi Masa Depan”, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian. Jakarta: Kajian Ilmu Kepolisian.

 

Swasono, Meutia F hatta.

2012 Kebudayaan Nasional Indonesia: Penataan Pola Pikir, dalam http://www.facebook.com/mobileprotection#!/notes/albert-kusen/republik-indonesia-dirgahayu-enam-puluh-tujuh-tahun-merdeka/10151045565888449

 

 

http://www.perspektifbaru.com, 05 Jun 2006

 

http://pajsindonesia.wordpress.com/2012/08/22/kampung-jawa-tondano-politik-identitas-santri-jawa/

 


[1] Makalah yang disampaikan dalam rapat pokja, Dewan Pertimbangan Presiden, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 28 Agustus 2012.

[2] Menurut Saifuddin, pluralisme: sejumlah kebudayaan (sukubangsa) “diikat” menjadi satu kesatuan oleh kebudayaan nasional yang baru, yang digagas dan dirancang oleh pihak luar (biasanya pemerintah), dan kesadaran akan kesatuan itu dibangun melalui sosialisasi terus-menerus oleh negara. Sedangkan Multikulturalisme: sejumlah kebudayaan (suku-bangsa) yang mengembangkan kesadaran sendiri akan perbedaan-perbedaan di antara kebudayaan-kebudayaan tersebut, dan yang sekaligus mengembangkan kesadaran akan kesetaraan anekaragam kebudayaan tersebut, disertai oleh nilai-nilai toleransi, dan saling menghargai satu sama lain (Saifuddin, 2008)

[3] Cerita yang disampaikan langsung oleh Prof, DR. Meutia Hatta, putri dari Bung Hatta.

[4] Istilah ini penulis gunakan karena dalam konteks ekonomi atau bisnis selalu digunakan istilah stakeholders untuk mengacu kepada para pihak. Selain itu, oleh karena rasionalitas negara (Pancasila) telah berubah menjadi rasionalitas “bisnis” dan tampaknya juga sudah menular pada banyak golongan sosial maka agar mudah dipahami oleh berbagai golongan sosial, penulis menggunakan istilah stakeholder.

 

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s