PKL, Keluarga Miskin, Akumulasi Aset

PKL, Keluarga Miskin, Akumulasi Aset

Oleh
Ruddy Agusyanto

Demikian marak upaya “penertiban” pedagang kali lima (PKL). Tindakan yang menyolok dari upaya penertiban ini adalah penyitaan atau perusakan aset milik PKL, padahal sumber pendapatan utama mereka adalah dari hasil pengelolaan aset tersebut. Jadi, sangat logis bila terjadi demo besar-besaran seluruh PKL se-Surabaya baru-baru ini.
Selain itu, tipe pendapatan PKL adalah “harian”, permodalannya bersifat jangka pendek dan harian juga. Aparat sering berargumen demi “keindahan dan ketertiban” dan merelokasi PKL ke daerah “baru”, yang umumnya jauh dari “keramaian” (target pasar) sehingga membutuhkan sekian waktu untuk mendatangkan pangsa pasar.
Dengan sifat permodalan PKL, jelas hal ini tidak mungkin mereka lalui karena sebelum pangsa pasar tercipta, sudah keburu kehabisan modal. Aset penduduk miskin memang tidak pernah diperhitungkan. Kita jarang sekali menggunakan konsep property untuk masyarakat miskin, bahkan mereka sendiripun tidak memahami konsep tersebut.
Tingkat kesejahteraan selalu dihitung dari jumlah pendapatan, baik dalam bentuk uang tunai, barang, atau jasa. Oleh karenanya, kebijakan sosial untuk orang miskin selalu dibangun seputar ide tentang pendapatan, yang dikaitkan dengan standar hidup rata-rata.
Asumsi dasar pemikiran ini memandang kemiskinan dan kesulitan hidup sebagai akibat dari ketidakmerataan arus distribusi sumberdaya sehingga solusinya adalah membuat arus distribusi menjadi lebih terarah kepada keluarga miskin. Bantuan yang dilakukan memang dapat mengurangi kesulitan hidup, namun tidak mengentaskan keluarga miskin dari kemiskinan.
Peningkatan pendapatan semata-mata mempertahankan budaya konsumtif sebab dalam kasus keluarga miskin pada akhirnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan perut belaka.

Kreativitas dan Inovasi
Sementara itu, mayoritas keluarga di Indonesia terbiasa dan terlatih hidup dalam kondisi minus (sosialisasi sejak kecil). Seminus apapun yang tak terbayangkan, masyarakat kita tetap mampu bertahan hidup. Sebagai contoh, masih banyak warga Indonesia yang berpenghasilan Rp 10.000/hari, tetapi mampu bertahan hidup.
Sebaliknya, jika tiba-tiba dibantu oleh pihak lain sehingga penghasilannya menjadi Rp 100.000/hari, apa yang terjadi? Hidup mereka bukan jadi lebih sejahtera atau bebas dari miskin, tetapi justru menjadi lebih konsumtif dan tak jarang akhirnya terlilit hutang di sana-sini.
Hal ini tidak saja terjadi pada mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Sebagai contoh perusahaan yang terdiri dari orang-orang profesional dalam bidangnya, yang biasanya dibayar sesuai dengan progres pekerjaan (per termin)–tetapi begitu disediakan dana 100%, apa yang terjadi? Pekerjaan tidak selesai, danapun tidak bersisa. Memang ironis, inilah “budaya kemiskinan”.
Salah satu ciri penting budaya kemiskinan adalah miskinnya “kreativitas” (untuk tujuan “inovasi). Tanpa daya kreativitas, semua akses terhadap modal, peluang atau relasi yang dimilikinya/tersedia tidak akan banyak bermanfaat bagi dirinya.
Banyak sekali orang yang mempunyai hubungan dekat dengan menteri atau konglomerat tertentu, yang seharusnya membuat mereka semua sukses atau bebas dari kondisi miskin. Realitanya tidaklah demikian. Di sekolah, orang tua dan lingkungan keluarga memacu kita untuk mengejar nilai yang baik supaya kelak memperoleh pekerjaan yang baik. Kita dipersiapkan oleh bangsa ini untuk menjadi “pekerja”. Maka, setelah lulus sekolah, kita sering bingung jika ditanya kelak ingin menjadi apa? Karena kita memang tidak dipersiapkan untuk merancang masa depan kita
Di sisi lain, kita semua sangat kreatif di saat kondisi minus agar tetap survive, namun saat berada pada batas tidak minus atau pada saat mencapai kondisi surplus, daya kreatif pun lenyap entah kemana, tidak tahu harus berbuat apa …dan pada akhirnya hanya mampu menikmati hasil keadaan surplus yang sudah dicapai dengan penuh perjuangan itu hingga kembali pada kondisi minus.
Kita memang tidak dipersiapkan untuk mengelola kondisi “surplus”. Berbeda dengan tradisi kaum pebisnis, mereka disosialisasikan bagaimana harus survive di saat kondisi minus (efisiensi dan sebagainya) dan pada saat surplus, diajarkan bagaimana mengelola dan mengakumulasikan asetnya.
Oleh karena itu, pembuat kebijakan program pengentasan kemiskinan seharusnya lebih menitik-beratkan pada bentuk investasi dan harus mengidentifikasi potensi masyarakat miskin yang belum diberdayakan.

PKL Lebih Punya Potensi
Program peningkatkan pendapatan dan pemerataan distribusi barang dan jasa, jelas tidaklah membuat keluarga miskin bebas dari kondisi miskin karena tidak mengubah pola pikir (mindset) mereka. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melihat sisi lain dari pendapatan yaitu sumber/asal dari pendapatan itu sendiri. Sumber pendapatan bisa dibedakan: Upah dan Gaji; Pengelolaan Aset; Pinjaman dan; Bantuan/santunan.
Keluarga miskin, sumber pendapatan utamanya dari pinjaman dan santunan karena upah (kalaupun ada dan ajeg) tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar/pokok bagi kelangsungan hidupnya. Keluarga miskin “terselubung” adalah keluarga yang sumber pendapatan utamanya mengandalkan upah dan gaji di atas UMR tapi tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya pinjaman atau santunan.
Saya sebut “terselubung” karena dengan upah dan gaji tetap membuat orang lain tidak melihat kondisi miskin yang dialaminya. Berbeda dengan keluarga non-miskin, mereka lebih mengandalkan sumber pendapatan pada “pengelolaan aset” ketimbang pada sumber pendapatan lainnya.
Dalam hal ini, sebenarnya PKL lebih mempunyai potensi dibandingkan keluarga miskin kategori lainnya untuk bebas dari kemiskinan, mereka hanya perlu dibantu agar lebih menitikberatkan pada akumulasi aset (tidak sekadar mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidup/subsistence).
Program pengentasan kemiskinan saat ini mengabaikan kesejahteraan jangka panjang, demikian halnya dengan program pinjaman/kredit, keluarga miskin bekerja hanya untuk menambah pendapatan para pemilik aset sehingga tidaklah telalu salah jika dikatakan “yang kaya semakin kaya–yang miskin semakin miskin”.
Oleh karena itu, program pinjaman/kredit untuk golongan ekonomi lemah jika tidak dibarengi dengan sosialisasi akumulasi aset tidak akan bermanfaat, kecuali hanya menambah kekayaan/pendapatan para pemilik aset (termasuk institusi Bank). Dengan menitikberatkan pada akumulasi aset, diharapkan dapat mengubah pola pikir dan mendorong keluarga miskin berinteraksi dengan dunia aset, yang dapat membuatnya berpikir untuk tujuan-tujuan jangka panjang serta merealisasikannya menjadi kenyataan.

Penulis adalah Pengajar dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi – FISIP UI. Juga mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

 

Copyright © Sinar Harapan 2008

SINAR HARAPAN, 17 JUNI 2008

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s