Polisi dan Politisi

Polisi dan Politisi

Oleh
Ruddy Agusyanto

Maraknya demo, terutama sejak bergulirnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sering berakhir dengan bentrok fisik antara para demonstran dan polisi–bahkan tak jarang diwarnai tindakan anarkis para demonstran–tak terkecuali demo yang dilakukan oleh mahasiswa.
Di era Orde Baru, “keberanian” layaknya orang yang sedang “berjihad”. Semua menunggu siapa yang berani “tampil””. Tapi, di era Reformasi ini, di mana kita bebas bicara dan mengagungkan “kesadaran akan perbedaan” dan “kesetaraan” mengapa tindakan mahasiswa belakangan ini justru bertolak belakang? Bahkan berbagai diskusi yang ditayangkan di banyak stasiun televisi sungguh memprihatinkan, karena tindakan “anarkis” dalam sebuah demo dianggap wajar oleh kelompok mahasiswa melalui berbagai argumennya.
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, proses kerjasama, persaingan dan konflik memang merupakan proses yang wajar. Di dalamnya, ada upaya saling bekerja sama, saling bersaing, saling tergantung satu sama lain, bahkan juga saling manipulasi untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.
Namun, dalam kerja sama dan persaingan juga selalu ada aturan yang harus disepakati dan ditaati bersama, sehingga kekerasan dapat dihindari. Persaingan yang sudah menjadi konflik akan atau cenderung menjurus kepada upaya saling menghancurkan.
Kekerasan sering kali timbul antara lain karena peserta dalam persaingan melanggar aturan yang disepakati sehingga merugikan atau mengorbankan kepentingan pihak lain. Juga bisa terjadi karena persaingan yang tidak seimbang derajat kekuatannya, maka akan terjadi dominasi. Oleh karena itu, dalam pertandingan tinju ada kelas bulu, kelas ringan, kelas berat dan seterusnya. Kekerasan juga bisa terjadi karena pemahaman yang tidak sama atas aturan yang berlaku, atau juga karena penegak hukum bersikap tidak adil atau dianggap tidak adil.

Warisan Orde Baru
Di era Orde Baru, polisi adalah bagian dari militer/ABRI, yang fungsinya untuk membungkam kekuatan-kekuatan sosial-politik yang mencoba mengganggu pemerintah yang sedang berkuasa. Polisi bertanggungjawab atas stabilitas dan ketertiban umum demi langgengnya kekuasaan. Tindakan represifnya sangat dominan.
Namun, di era reformasi, polisi sudah berubah statusnya, yaitu sebagai bagian dari masyarakat yang bertugas untuk mengayomi (melayani dan melindungi) masyarakat serta sebagai penegak hukum. Dengan demikian, fungsinya berubah, dari sebagai alat penguasa untuk mempertahankan dan melindungi pemerintah yang sedang berkuasa menuju polisi sebagai kekuatan sipil yang diberi kewenangan untuk menjadi pengayom masyarakat dan penegak hukum.
Perubahan status dan peran polisi ini, selain harus disadari dan dipahami oleh polisi itu sendiri, juga harus dipahami oleh masyarakat yang dilayaninya (termasuk Politisi, Partai Politik dan mahasiswa). Dalam hal ini, polisi dituntut untuk berbenah diri, menyesuaikan diri dan menjadi profesional dalam melayani dan melindungi sesuai dengan “kebutuhan” masyarakat Indonesia yang multikultur demokratis ini. Polisi juga dituntut untuk mampu meredam atau mencegah terjadinya konflik berbagai pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan atau terganggunya ketertiban umum.
Sementara itu, bangsa Indonesia (tanpa kecuali) sedang menikmati “pesta kebebasan”. Semua pihak bebas berpendapat dan mempunyai kedudukan yang sama meski berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada yang punya “hak atau perlakuan khusus” seperti di era Orde Baru. Semua pihak bebas bekerja sama dan bersaing untuk mencapai keinginannya, asalkan sesuai dengan “aturan main” yang telah disepakti bersama – dalam hal ini undang-undang dan hukum negara.
Persoalannya, apakah UU dan hukum negara warisan Orde Baru masih operasional atau sesuai dengan kebutuhan bermasyarakat dan bernegara di era Reformasi ini? Lalu, apakah “wasit” (penegak hukum) sudah siap dan memahami “aturan main” tersebut? Siapa yang menjadi “Penilai atau Juri”nya?
Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, ditambah dengan munculnya berbagai partai politik dalam perjuangannya untuk berusaha menguasai politik negara, menambah kompleksnya “persoalan” (apalagi menjelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2009); sehingga tidaklah terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa “konflik” akan sering terjadi terutama jika penyebab atau potensinya tidak segera diantisipasi.

Dibuat Gamang oleh Politisi
Dalam kerangka pikir ini, para politisi (dengan atau tanpa partai politiknya) ibarat para pemain bola yang sedang bertanding di lapangan hijau. Dalam kompetisi di “lapangan hijau” ini, yang utama adalah “aturan main” harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali (termasuk polisi).
Sementara itu, polisi sebagai “wasit”, dalam hal ini harus mampu menjaga dan memelihara permainan/pertandingan berjalan tertib. Jelas bahwa keberadaan polisi di “lapangan hijau” bukan sebagai peserta pertandingan (tidak ikut berkompetisi) ataupun untuk kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Tugasnya hanya mengawasi dan menjaga agar kompetisi berjalan sesuai dengan aturan main. Sedangkan rakyat adalah penonton yang sekaligus sebagai penilai.
Yang menarik adalah kelompok Politisi/Partai Politik, dimana selain mereka berperan sebagai peserta yang sedang berkompetisi, mereka juga bisa berperan sebagai pengawas, atau untuk menilai apakah “wasit”(polisi) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar – melalui Lembaga Legislatif yang mayoritas terdiri dari para politisi. Hal inilah yang seringkali membuat polisi tampak “gamang” dalam menangani demo, karena tak jarang membuat polisi terjebak ke dalam “situasi” yang dilematis (tak menguntungkan) dan akhirnya membuat diri mereka terperangkap dalam pelanggaran undang-undang atau HAM.
Dengan kata lain, semakin aktif para politisi memainkan peran “gandanya”, semakin “pusing” pula polisi dibuatnya . Apalagi akhir-akhir ini manuver-manuver mereka (baik melalui mahasiswa atau pun tidak) seringkali memojokkan “wasit”, sebagai salah satu strategi untuk memenangkan kompetisi.
Ini seringkali tidak disadari oleh para mahasiswa (juga masyarakat). Oleh karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme, sudah saatnya kepolisian mempunyai suatu Institusi Kajian Ilmiah yang melakukan pengkajian berbagai permasalahan yang muncul dan memprediksikan persoalan yang bakal muncul untuk kemudian merekomendasi kebijakan-kebijakan Kepolisian. Bagi politisi, semoga saja tujuan mereka memang benar-benar untuk memperjuangkan kepentingan/ kesejahteraan masyarakat luas.

Penulis adalah Pengajar  dan Associate Researcher Pusat Kajian Antropologi–FISIP UI, Pusat Analisa Jaringan Sosial. Juga mengajar di PTIK.

 

 

26 Juli 2008

Copyright © Sinar Harapan 2008

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Polisi dan Politisi

  1. Ping balik: Polisi dan Politisi | perspektif antropologi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s