Demokrasi Versi Partai Politik

oleh: Ruddy Agusyanto

Kekuasaan Presiden sedemikian besar di era Orde Baru, dan sebaliknya DPR/MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sangat lemah. Hal ini dianggap sebagai biang keladi dari rusaknya pemerintahan/negara Indonesia, yang menghambat terwujudnya good governance, demokrasi dan penegakkan HAM, yang akhirnya mengakibatkan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, cita-cita Reformasi adalah mengembalikan kekuasaan kepada kedaulatan rakyat

Berangkat dari cita-cita Reformasi, UUD 1945 sebagai acuan dasar dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan rakyat. Reformasi konstitusionalpun (constitutional reform) dilakukan agar terwujud negara/pemerintahan yang good governance, demokratis dan tegaknya HAM.

Selama perjalanan reformasi, telah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945. Sejak amandemen ke empat tahun 2002 telah terjadi perubahan mendasar pada UUD 1945 (mengubah prinsip dasar), yang semula penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh MPR sekarang dilaksanakan menurut UUD 1945 sehingga semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang masing-masing (pembagian kekuasaan) serta saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances) sehingga terwujud negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan perubahan mendasar ini maka UUD 1945 yang kita kenal selama ini, sejak tahun 2002 meskipun namanya tetap UUD 1945, tapi dari segi isinya UUD 1945 dapat dikatakan sebagai konstitusi baru dengan nama resmi UUD 1945. Perubahan mendasar ini mempengaruhi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan yang kita rasakan saat ini, mendorong munculnya pertanyaan reflektif, yaitu “apakah kondisi saat ini sudah menjawab cita-cita reformasi?”, “Apakah DPR dan DPD (MPR) sudah merepresentasikan Kedaulatan Rakyat?”

Ternyata, cita-cita reformasi tak kunjung terwujud padahal reformasi telah berjalan lebih satu dasawarsa. Bahkan, akhir-akhir ini berkembang pendapat di berbagai kalangan (terutama rakyat) bahwa era orba ternyata jauh lebih baik ketimbang era reformasi sekarang. Dulu tidak banyak “kerusuhan/konflik sosial”, harga kebutuhan hidup relatif stabil, jarang terjadi PHK dan seterusnya. Apa yang salah dari perjalanan reformasi? Mengapa di era reformasi ini rakyat justru lebih menderita? Padahal cita-cita reformasi adalah mengembalikan kekuasaan pada kedaulatan rakyat. Tanpa kita sadari telah terjadi “penyimpangan” dalam menterjemahkan “demokrasi” dan “kedaulatan rakyat”.


Kedaulatan Rakyat menjadi Kedaulatan Partai Politik

Semenjak era reformasi, amandemen UU Pemilu dan Parpol telah merubah Kedaulatan Rakyat menjadi Kedaulatan Partai Politik (parpol). Pasal 6 A ayat 2 dan pasal 22 E ayat 3 Batang Tubuh UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembuat peraturan dan pengawasan harus berasal dari Partai Politik. Demokrasi di Indonesia tidak dikenal adanya tirani minoritas maupun diktator mayoritas seperti ini. Demokrasi melalui pemilu memang sudah seharusnya tapi bukan berarti “calon pengurus negara” harus (dan satu-satunya) melalui parpol. Mengapa pengurus/pengelola negara menjadi hak monopoli parpol? Bukan hanya sampai di sini, para menteri dan jabatan/posisi eksekutif penting lainnya pun seolah-olah adalah hak tunggal parpol. Telah terjadi monopoli “hak politik” warga negara sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara hanya menjadi hak parpol. Padahal komponen bangsa tidak hanya parpol. Sebagai contoh, “calon independen” sebagai bagian dari perwujudan “kedaulatan rakyat” seharusnya mendapat peluang yang sama dengan parpol sehingga seharusnya tak perlu menunggu keputusan Makamah Konstitusi untuk menyetujuinya. DPD sebagai perwakilan daerah pun pada akhirnya seperti “macan ompong” karena tak punya wewenang dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mungkin memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya. Bahkan dalam perkembangannya, anggota DPD pun diisi oleh orang-orang dari parpol.

Kenyataan yang lain, parpol adalah institusi nonprofit oriented sehingga tidak mampu menghidupi dirinya sendiri dan cenderung tidak mempunyai aset materi. Dengan jangka waktu berkuasa yang relatif singkat (5 tahun), parpol pun cenderung “mengejar setoran” dari para anggotanya yang menjadi pengurus negara demi kelangsungan hidup parpolnya. Oleh karena itu pula parpol akan terus memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong agar para anggotanya menduduki posisi-posisi strategis di legislatif, eksekutif dan bila perlu juga di yudikatif.

Konsekuensinya, persaingan antar parpol pun semakin meruncing, saling menjatuhkan setiap ada kesempatan. Semangat Check and balance antar lembaga tinggi negara juga berubah menjadi saling menjatuhkan. Singkatnya, amandemen ini membuat parpol hanya concern dalam perebutan dan mempertahankan kekuasaan politik – tidak lebih.  Akibat, pemecahan masalah-masalah berbangsa dan bernegara hampir selalu diselesaikan secara politis. Oleh karena itu, semua masalah yang ada tidak pernah terselesaikan karena memang tidak pernah disentuh apalagi diselesaikan. Penyelesaian secara politik tidak identik dengan pemecahan masalah. Ini hanya kompromi politik, atau lebih tepatnya adalah kompromi antar parpol.

Sistem Otonomi Daerah dan Otoritas Negara

Negara sebagai sebuah organisasi, konfigurasi saling keterhubungan (baik hubungan horizontal mau pun vertikal) antar unit-unit sosial dan para pelakunya (anggota) adalah artifisial, yang distrukturkan oleh power. Oleh karenanya negara harus mempunyai pusat-pusat power, yang secara terus-menerus mengkaji-ulang kinerja (performance) unit-unit sosialnya dan mempolakan kembali strukturnya demi tercapainya tujuan negara. Dalam hal ini, negara tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para anggotanya untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Negara memerlukan otoritas untuk menjalankan sistem kontrol-monitoring-koordinasi (KMK) yang memadai.

 Dengan amandemen UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintah Daerah – Otonomi Daerah, negara telah kehilangan otoritas yang ditandai dengan kehilangan sistem kontrol-monitoring-koordinasi (KMK) terhadap unit-unit sosialnya, baik secara horizontal maupun vertikal. Negara telah kehilangan hubungan power dengan pemerintah daerah, yang telah dibatasi atau diatur oleh UU otda. Presiden, Gubernur dan Walikota atau Bupati, tidak ada hubungan power  – tidak ada hubungan KMK – satu sama lain. Negara menjadi powerless dengan adanya amandemen tentang pengelola negara harus dari parpol dan otda. Negara sebagai sebuah organisasi, secara total telah kehilangan otoritas untuk menjalankan sistem KMK.

Sementara itu, alat negara yang masih mempunyai sistem KMK relatif memadai – terutama secara vertikal – hanyalah bidang “pertahanan dan keamanan”  yaitu: TNI dan Polri. Sayangnya TNI dan Polri juga belum sehat, dengan lemahnya sistem KMK negara dan “tirani parpol” membuat kedua institusi ini berpeluang untuk menyimpang dan cenderung lebih loyal kepada parpol yang berpengaruh. Akibatnya, kedua institusi ini (sebagai unit-unit negara) menjadi kontra produktif terhadap tujuan negara.

 

Evaluasi Amandemen UUD 1945

Melihat kenyataan ini, parpollah sebenarnya yang lebih layak disebut “negara” dengan “negara-negara” kecilnya di daerah. Dengan demikian, kecil kemungkinannya terjadi stabilitas politik di negeri ini kalau kedaulatan rakyat diterjemahkan sebagai kedaulatan parpol dan demokrasi diterjemahkan sebagai otonomi daerah (seperti pemahaman otda saat ini). Sistem otda bisa diterapkan jika negara mempunyai sistem KMK yang kuat. Jadi, siapapun pemimpinnya jika sistem politik negeri ini masih tirani parpol yang meniadakan sistem KMK negara maka tidak akan terjadi stabilitas politik, apalagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, tidaklah berlebihan bila UUD 45 yang telah di Amandemen perlu dikaji ulang atau dievaluasi.

Penulis dari Pusat Analisa Jaringan Sosial dan Institut Antropologi Indonesia

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s