PARIWISATA SEBAGAI BAGIAN DARI KEBUDAYAAN: Sebuah Paradigma

oleh Ruddy Agusyanto

Makalah pada Diskusi Terbatas Dewan Pertimbangan Presiden 1 Desember 2010

Pariwisata sebagai pahlawan ekonomi Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997 hingga tahun 2000 an perekonomian Indonesia terseok-seok. Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No. 25 Tahun 2000, di mana pariwisata mendapatkan tugas baru untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pariwisata secara tersurat menjadi “pahlawan” dalam pemulihan krisis ekonomi Indonesia. Tugas pariwisata dirasakan semakin berat ketika terjadi tragedi 11 September 2001 di Amerika Serikat dan berbagai teror bom bunuh diri (bom Bali tahun 2002) yang lagi marak di Indonesia. Lagi-lagi Pariwisata diharapkan bisa memulihkan citra Indonesia di mata dunia.

Pariwisata diharapkan dan dianggap sebagai pahlawan tidak hanya di Indonesia, Mesir, Thailand atau kepulauan Fiji misalnya, pariwisata adalah sangat vital bagi pemasukan devisa negaranya (Tourism is vital for many countries such as Egypt, Thailand and many island nations such as Fiji, due to the large intake of money for businesses with their goods and services and the opportunity for employment in the service industries associated with tourism. These service industries include transportation services such as cruise ships and taxis, accommodation such as hotels and entertainment venues, and other hospitality industry services such as resorts).

Beberapa Negara menawarkan bahkan mengandalkan pariwisata budaya seperti United Kingdom, Spain, Italy and New Zealand. Demikian juga menurut catatan WTO bahwa di empat (4) negara kelompok besar penyumbang wisatawan dunia – Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Inggeris – 41% dari pendapatan pariwisata. Sedangkan Indonesia merupakan negara dengan urutan kedelapan yang dikunjungi oleh 5,064 juta dengan peroleh devisa USD. 5,7 miliar (pada tahun 2000). Oleh karena itu, Bank Dunia yakin bahwa peningkatan pariwisata mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya sekaligus memelihara cultural heritage dan cara hidup masyarakat disekitarnya.

Lalu bagaimana dengan pembangunan pariwisata di Indonesia? Sepertinya tampak ‘adem ayem” meskipun tercatat sebagai negara dengan urutan ke delapan (8) dengan pemasukan devisa USD. 5,7 miliar pada tahun 2000 dan memiliki potensi “budaya” yang luar biasa dibandingkan negara-negara seperti United Kingdom, Spain, Italy and New Zealand – yang berani mengandalkan pariwisata budaya sebagai andalan pemasukan devisa? Mau dibilang tidak serius juga salah karena ada Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional pariwisata dan punya Kementerian Pariwisata dan Budaya. Ini adalah tanda keseriusan pemerintah terhadap pariwisata. Tapi “tidak tepat juga” jika dikatakan serius sebab sepanjang penelitian di lapangan atau pengalaman perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia tidak menunjukkan keseriusan tersebut. Bahkan, di kalangan pegawai negeri sipil (pns) bahwa pegawai yang bertugas di dinas pariwisata dikenal sebagai “orang buangan”. Ini sungguh menyedihkan dan kontradiksi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2000. Pemerintah tidak konsisten. Akibatnya, banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah tidak punya “political will” terhadap pengembangan pariwisata.

Sikap kontradiktif pemerintah terhadap pariwisata seperti yang telah dijelaskan di atas lebih banyak disebabkan oleh “kegamangan” pemerintah dalam memahami dunia pariwisata. Menurut pendapat kami, hal ini tak lain adalah akibat paradigma yang kurang tepat yang digunakan untuk memahami pariwisata. Di satu sisi, pariwisata adalah benar bisa menjadi pahlawan devisa/ekonomi (dibuktikan oleh banyak negara yang mengandalkan pariwisata sebagai salah satu sumber penting bagi pemasukan devisa dan Indonesia sendiri terbukti berada pada urutan ke delapan dengan peroleh devisa USD. 5,7 miliar pada tahun 2000 – dengan catatan jika datanya benar karena Indonesia dikenal lemah dibidang catat-mencatat). Sementara, di sisi lain, terdapat “keraguan”. Apa benar demikian sebab pengalaman selama ini banyak sekali hambatan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata sehingga banyak daerah kunjungan wisata (obyek wisata) terbengkalai padahal sudah menghabiskan dana yang relatif besar. Oleh karena itu, perhatian pemerintah tidak menunjukkan “sikap” ke arah itu – konsisten (seolah-olah hanya statement politik atau “lain di bibir lain di hati”).

Kebudayaan sebagai Sebuah Paradigma Pariwisata

Kegiatan pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan (kebudayaan) masyarakat yang dikunjungi oleh wisatawan. Artinya, wisatawan mau tidak mau berinteraksi dengan masyarakat atau kehidupan masyarakat yang dikunjunginya. Di sini ada dua konsep penting, yaitu wisatawan dan kebudayaan. Oleh karena itu, pemahaman akan wisatawan dan kebudayaan adalah penting dalam dunia pariwisata.

a. Wisatawan Ibarat Etnografer Atau Peneliti Kehidupan Masyarakat

Wisatawan sebenarnya tidak hanya ingin menikmati sun-sea and sand. Mereka menginginkan “peran aktif” yaitu pengalaman secara langsung atau berinteraksi dengan kebudayaan daerah yang dikunjunginya. Oleh karena itu wisata petualangan, kuliner atau belajar menari, menenun, membuat gerabah dsb laku sebagai paket wisata, bahkan banyak pula wisatawan ingin merayakan perkawinan ulang mereka dengan kawin adat dari masyarakat yang dikunjunginya atau pemusik asing ke Kalimantan hanya karena ingin ditatto oleh orang Dayak.

Dalam kegiatan perjalanan wisata, “kegiatan” seorang wisatawan sebenarnya tak ubahnya seperti seorang peneliti kebudayaan (etnografer) sebab:

• Mengadakan perjalanan (traveling) ke suatu tempat atau daerah yang bukan tempat tinggalnya

• Tinggal sementara di tujuan wisata

• Melakukan observasi terhadap “kehidupan” masyarakat yang dikunjunginya

• Kemudian kembali ke rumah (pulang) dengan membawa “segudang cerita” (sesuai dengan pengalaman yang dirasakan) sebagai “laporan” dari hasil observasinya.

Oleh karena itu, wisatawan tidak mau membayar dengan mahal kalau hanya mendengarkan “cerita” dari teman atau kerabatnya yang pernah berwisata ke tempat wisata tertentu. Mereka ingin merasakan atau mengalaminya langsung (in site). Juga tidak mau membayar mahal hanya membaca buku atau data sekunder dari tempat kunjungan wisata. Mereka bersedia membayar mahal karena ingin mengalami secara langsung ke tempat kunjungan wisata. Artinya, wisatawan menginginkan pengalaman langsung, berinteraksi langsung dengan “sumber data” atau “nara sumber” dari tempat kunjungan wisata yang dikehendaki – yaitu masyarakat dengan kebudayaannya.

Wisatawan rela datang dari ribuan kilometer dari tempat tinggalnya dan menghabiskan ribuan dollar untuk melihat dan merasakan secara langsung lingkungan alam dan budaya yang berbeda dengan masyarakatnya (kalau dulu disebut budaya “primitive” atau “eksotik”). Sementara itu, di Indonesia, pemerintah atau stakeholders pariwisata tanpa sadar justru berusaha menawarkan kepada wisatawan paket-paket wisata yang “seperti kebudayaan wisatawan”. Pertanyaannya “Apakah mereka dari ribuan kilometer dan bersedia menghabiskan ribuan dollar untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan “kehidupan” yang sama dengan mereka?”

b. Pariwisata adalah bagian dari kebudayaan

Kebudayaan selama ini masih dipahami oleh banyak pihak sebatas “kesenian” atau “peninggalan sejarah” (cultural heritage) atau segala sesuatu yang “kuno”, tradisional dst. Hal ini perlu diluruskan. Pemahaman yang kurang tepat ini menyebabkan perlakuan terhadap benda-benda atau hasil budaya seperti seni, peninggalan sejarah dan sejenisnya selama ini – diperlakukan sebatas sebagai “barang tontonan” selayaknya menikmati keindahan alam – “sun-sea and sand”. Selain itu, keinginan wisatawan dipahamai atau dianggap hanya ingin menikmatinya secara “pasif”.

Kebudayaan adalah worldview masyarakat yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya (cara hidup) – living culture. Oleh karena itu pula, wisatawan dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang dan lain-lain sepertinya tidak pernah bosan mengunjungi pulau Bali? Jelas, hal ini bukan sekedar karena keindahan alamnya atau karena pantai Kuta dan pantai Sanurnya – sun-sea and sand. Di negara mereka sendiri terdapat banyak pantai yang mungkin saja pemandangan alamnya lebih indah daripada pemandangan di pantai Kuta dan Sanur? Wisatawan asing tersebut mengunjungi Bali adalah karena ingin melihat dan merasakan dengan pengalaman secara langsung ditengah-tengah Kebudayaan Bali yang terkenal eksotik dan unik – yang berbeda dengan kebudayaan masyarakat mereka. Bila Bali tidak menawarkan kebudayaan masyarakatnya, mungkin tidak akan ada daya tarik para wisatawan untuk mengunjunginya hingga berulang-ulang. Tapi bukan berarti semua tujuan wisata harus “diBalikan” tapi sesuai dengan “living culture” masyarakat yang bersangkutan (masing-masing).

Paradigma yang tidak tepat ini pada akhirnya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengenali atau menggali potensi daerahnya seringkali selalu mengacu pada – “sun-sea and sand” – keindahan air terjun, pantai, sumber air panas – tidak lebih. Oleh karena itu, jika tidak memiliki “sun-sea and sand” atau peninggalan sejarah atau keindahan alam di daerahnya maka dianggap tidak punya “potensi” pariwisata. Akibatnya, “pengembangan dan pelestarian” budaya di Indonesia belum berjalan dengan baik dan seringkali pemda (juga masyarakat) “keliru” dalam mengenali karakter atau potensi daerahnya. Oleh karena itu pula “sun-sea and sand” sangat dikenal di dunia (stakeholders) pariwisata. Padahal pemahaman ini tidak tepat sebab wisatawan sebenarnya tidak hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand – kuliner, petualangan misalnya juga laku sebagai paket pariwisata.

Dengan paradigma baru, yaitu pariwisata sebagai bagian dari kebudayaan maka para stakeholders pariwisata mampu mengenali dan menggali bagian dari kebudayaan setempat yang merupakan potensi atau karakter dari daerah tersebut. Apa yang berbeda dengan kebudayaan wisatawan (foreign dan domestic) dan bagaimana harus mengemasnya sehingga wisatawan bersedia datang dari ribuan kilometer dan membelanjakan uangnya. Paket perjalanan wisata apa yang dapat memberikan pengalaman, yaitu sebuah pemahaman aktif dari pengetahuan dan sifat-sifat budaya yang spesifik dari sebuah “tempat” (budaya warganya) yang dikunjungi. Singkatnya, bagaimana seorang wisatawan diberikan pengalaman sebagai partisipan aktif dari komunitas yang dikunjunginya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat setempat (kunjungan wisata) juga ditempatkan sebagai stakeholder. Yang terjadi justru sering sebaliknya, masyarakat setempat ‘disingkirkan” atas nama “kenyamanan dan keamanan wisatawan”. Seharusnya tidak demikian, hal ini hanya memerlukan pengelolaan dan pendidikan, tapi bukan berarti harus ‘diasingkan” dari wisatawan (pengalaman perjalanan/penelitian di berbagai wilayah Indonesia). Hal ini bisa berdampak pada “ketidakpedulian” masyarakat akan pentingnya pemeliharaan obyek wisata di daerahnya – bahkan tak jarang mereka punya keinginan untuk merusaknya sebab dengan adanya obyek wisata hidup mereka jadi termarjinalkan atau tidak mendapatkan manfaat (yang mendapat manfaat justru “orang luar” atau pemda sementara mereka hanya diminta pengorbanannya).

Dengan melibatkan mereka (masyarakat setempat) menjadi bagian dari stakeholders pariwisata maka dengan sendirinya mereka akan bersedia menjaga atau memelihara sumbertdaya alam dan budayanya karena mendapatkan manfaat positif dengan adanya obyek wisata di daerahnya.

c. Pariwisata adalah bagian dari sistem pendidikan

Dengan paradigma Pariwisata adalah bagian dari kebudayaan maka pariwisata juga merupakan bagian dari sistem pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan atau pembangunan pariwisata itu bersifat long term, integrated, preservasi – yang didalamnya sangat kental dengan unsur mendidik yaitu proses belajar. Dengan demikian, kita perlu segera menggali atau mengidentifikasi budaya-budaya di Indonesia – unsur budaya yang mana dari masing-masing budaya (masyarakat) yang bisa dikemas dan ditawarkan dalam bentuk workshop interaktif, informal learning, pertukaran pelajar, study tour, practicum training program, adventure tourism atau dark tourism.

Pariwisata sebagai bagian dari pendidikan juga merupakan nation and national character building serta pendidikan multikulturalisme (integrasi bangsa). Melalui program-program pariwisata budaya seperti workshop interaktif, informal learning, pertukaran pelajar, study tour, program praktikum – kebudayaan yang satu dan yang lain bisa saling mengenal dan belajar dari masing-masing budaya dan kearifan lokal saudaranya yang sama-sama Indonesia sehingga terwujud sikap mutualisme, toleransi dan share property. Dari program pariwisata budaya ini juga diharapkan bisa memicu kreativitas sehingga kita mampu membuat inovasi-inovasi atau terobosan tidak hanya di bidang pariwisata. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia belum siap menerima wisatawan yang mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan dirinya. Hal ini seringkali menjadi kendala bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah-daerah wisata tertentu.

Berdasarkan potensi keanekaragaman budaya yang kita miliki maka sudah selayaknya kita merubah paradigma dalam mengembangkan dan mengelola pembangunan pariwisata Indonesia ke arah pariwisata budaya. Indonesia memiliki tidak hanya kebudayaan Bali. Indonesia mempunyai lebih dari 400 kebudayaan. Tentunya, kita seharusnya semakin yakin bahwa keanekaragaman budaya yang dimilki Indonesia adalah potensi yang sangat luar biasa. Negara seperti United Kingdom, Spanyol, Itali dan New Zealand saja berani menawarkan dan memfokuskan diri pada wisata budaya, mengapa Indonesia yang begitu “kaya” akan kebudayaan tidak berpikir ke arah sana. Kebudayaan Bali saja mampu mengundang wisatawan asing yang ribuan kilometer jauhnya dari pulau Bali, bagaimana jika kita mampu menawarkan kekayaan budaya Indonesia yang aneka ragam?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya pemerintah dan masyarakat (sebagai pendukung kebudayaan dan stakeholders pariwisata) mengubah paradigmanya tentang pariwisata. Kebudayaan sudah selayaknya harus menjadi paradigma dalam mengelola dan membangun pariwisata di Indonesia.

Langkah-Langkah Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Untuk mengembangkan pariwisata pariwisata budaya perlu:

a. Mempelajari dan memahami budaya masyarakat yang akan dijadikan tujuan kunjungan wisatawan budaya.

b. Apa saja potensi dari budaya setempat yang bisa diajarkan kepada wisatawan:

i. keunikannya (khas

ii. kemiripannya (tapi berbeda) atau kearifan lokal yang tidak dijumpai di masyarakat/kebudayaan lain, melalui workshop interaktif, informal learning, pertukaran pelajar, study tour, program praktikum

c. Kesiapan dari masyarakat/kebudayaan setempat menerima dan melayani wisatawan, baik domestik mau pun asing – wisatawan dengan budayanya yang berbeda

d. Kesiapan dari pemerintah setempat (pemda) menerima dan melayani wisatawan (iklim pariwisata), baik domestik mau pun asing; regulasinya, fasilitas – sarana dan prasarana (tidak harus ada hotel bintang lima, mungkin lebih cocok dengan bentuk-bentuk home stay sebab tidak jarang dengan masuknya investor “besar” justru mematikan ekonomi warga setempat sehingga tidak memberikan manfaat atau kesejahteraan kepada mereka) dan sebagainya.

e. Integrated program: mulai dari hasil budaya, tenun, kuliner, dll – harus dikemas dg baik dan terintegrasi. Juga lokasi-lokasi kunjungan wisata (dalam satu wilayah pemda) harus integrated.

f. Menjadi tanggungjawab semua pihak – dibutuhkan political will dari pemerintah. Kerjasama dan koordinasi berbagai pihak (semua stakeholders, termasuk semua kementerian yang terkait) – oleh karena itu diperlukan kesamaan paradigma dalam membangun pariwisata Indonesia

Kepustakaan

Edward M. Bruner.

• Abraham Lincoln as authentic reproduction: A critique of postmodernism. American Anthropologist 96(2):412. 1994.

• Culture on Tour: Ethnographies of Travel University Of Chicago Press; 1 edition (November 15, 2004)

• The Ethnographer/Tourist In Indonesia. To be published in International Tourism: Identity and Change, Anthropological and Sociological Studies, Ed. by John Allcock, Edward M. Bruner, and Marie-Francoise Lanfant

Setyanto P. Santosa

• Pengembangan Pariwisata Indonesia. Makasar, 14 Pebruari 2002 Tim Peneliti Wantimpres Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

• Laporan penelitian Banda, NTT, Raja Ampat, Garut dan Lombok, 2010. Tidak diterbitkan.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s