Gerakan Papua Merdeka: Rege dan Bintang Kejora

Gerakan Papua Merdeka: Rege dan Bintang Kejora

Ruddy Agusyanto

 

Musik indigenous yang kita kenal selama ini sebagai musik etnik, keberadaannya tidak pernah tampil “sendirian”. Kehadirannya selalu berada dalam kaitanya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya – secara bersama-sama dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, kita tidak pernah bisa menyebut di Batak, Sunda, Jawa atau sukubangsa lainnya mempunyai penamaan terhadap unsur “musiknya” saja. Yang ada adalah tembang atau nyanyian (syair-syair) dalam wayang, ritual keagamaan, atau ritual kematian (ngaben misalnya) dll dengan iringan alat-alat musik seperti gamelan/karawitan, rebana, saluang, tifa – yang tampil dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Musik adalah bagian dari pertunjukkan wayang, tayuban, ngaben dan seterusnya – yang tidak bisa tampil “sendirian” atau dipisahkan/dicabut dari “konteks” kebersamaannya. Dengan demikian, musik dalam kebudayaan Indonesia tidak pernah hadir secara “terpisah” dari unsur-unsur kebudayaan lainnya. Begitu pula dengan masyarakat Papua, mereka tidak mengenal musik dalam pengertian “musik” yang “berdiri sendiri”. Mereka menabuh tifa dalam konteks ritual –komunikasi dengan Sang Pencipta, para leluhur atau komunikasi dengan kerabat yang sudah meninggal maupun kerabat yang masih hidup atau sedang mengantar kepergian sahabat/kerabat. Dengan kata lain, musik indigenous adalah sacral bagi masyarakat sukubangsa di Indonesia – tak terkecuali Papua.

 

Hal ini berbeda dengan musik di masyarakat Barat, yang bisa tampil dalam kesendirian (tunggal atau terpisah) tidak selalu dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain, seperti musik rock, jazz, rege atau country. Hal ini memang sesuai dengan karakter (kebudayaan) Barat yang sangat menghargai “privacy”. Jika ada individu yang menemukan tambang minyak di tanah miliknya adalah sah bahwa tambang minyak tersebut adalah hak pribadinya – tidak untuk kepentingan bersama (dengan orang-orang lain atau kerabat sekalipun). Mereka justru sangat dianjurkan untuk bisa berprestasi secara individual – tidak selalu atas nama “kebersamaan”. Hal ini berbeda dengan masyarakat Indonesia, meskipun ada penemunya – selalu mengatasnamakan “kebersamaan” (komunal) sehingga seringkali karya-karya leluhur kita dalam kurun waktu tertentu menjadi “anonym” (milik komunal). Oleh karena itu pula, masyarakat etnik di Indonesia menganut sistem ekonomi “lumbung pangan”. Gudang pangan (sistem pangkalan), tempat untuk menampung semua hasil pangan yang bisa dikumpulkan oleh semua warga masyarakat. Setelah terkumpul, selanjutnya didistribusikan kembali secara merata kepada seluruh anggota masyarakat (sesuai dengan kebutuhan masing-masing) sehingga bagi mereka yang kebetulan sedang “tidak bisa” menghasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh seluruh warga melalui redistribusi merata/adil dari lumbung pangan (pangkalan). Dengan sistem ini, pemerataan pangan sesuai dengan kebutuhan benar-benar dijamin. Dengan demikian, seluruh warga tidak akan ada yang mengalami kekurangan pangan akibat masalah “tenaga kerja” misalnya (anak-anak atau perempuan ataupun para lanjut usia atau orang cacat). Semua akan diatasi secara bersama-sama.

 

Namun, bukan berarti bahwa di kebudayaan Barat, eksistensi musik selalu “profane” tanpa terkait dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Ada nyanyian dan musik yang dipergunakan di gereja sebagai pengiring untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau lagu-lagu “sedih” dengan iringan musik tertentu untuk mengantar kepergian abadi seorang sahabat atau kerabat. Dalam konteks ini, keberadaan musik itu sendiri (Barat) hadir dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya (dalam konteks ritual) sehingga “musik” saat itu menjadi bagian dari ritual yang sacral.

 

Dengan demikian, ketika musik tampil dalam ketersendirian, lepas dari kebersamaannya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya maka musik hadir sebagai yang profane; dan sebaliknya ketika keberadaannya ada dalam kebersamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh, ia menjadi sacral dalam kehidupan manusia. Berdasarkan keberadaan musik yang demikian dalam kehidupan manusia maka kehadiran musik rege mengiringi pengibaran bendera “bintang Kejora” sebagai simbol perlawanan dan persatuan masyarakat Papua sungguh sangat mengejutkan. Kesakralan Bintang Kejora telah hilang (menjadi profane). Kesakralan musik rege sebagai simbol perlawanan dan persatuan orang-orang tertindas bukan simbol budaya Papua. Apakah generasi Papua sekarang telah berubah atau ada keinginan untuk merubah adat-istiadatnya?

 

Rege telah mencerabut orang Papua dari kebudayaan leluhurnya. Orang Papua telah “mengkhianati” Tuhannya, para Leluhurnya dan para kerabatnya – baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup – memutuskan ikatan budaya dan emosi ke-Papu-an. Papua generasi sekarang telah berubah menjadi “orang lain”. Secara fisik memang orang Papua tetapi jiwanya (pola pikir) sudah menjadi orang “lain”. Makna yang lebih luas, orang Papua sudah bisa tampil dalam “kesendirian” tanpa mengindahkan konteks ikatan budaya dengan orang Papua lainnya. Sebab dalam kebudayaan orang Papua, meskipun tampil seorang diri – ia tetap hadir sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan orang-orang Papua lainnya (sebagai keturunan dari satu nenek-moyang yang sama). Kini semuanya telah berubah. Apakah kehadiran musik rege ini memang dalam rangka untuk menyatakan diri bahwa mereka sudah tidak lagi sebagai orang yang berasal dari keturunan atau leluhur yang sama. Pertanyaan selanjutnya, “apakah semua orang Papua memang sudah ingin melupakan leluhur dan kerabatnya?” Atau hanya sebagian dari orang Papua saja yang ingin melepaskan ikatan budaya dengan kerabat dan leluhurnya?” Mungkin ini pula yang menyebabkan hanya wilayah “Freeport” saja yang bergejolak, sedangkan wilayah Papua lainnya “adem-ayem” saja?

 

Jika hal ini merupakan pernyataan yang disepakati oleh seluruh warga Papua maka masing-masing warga Papua kini telah “berani” berjalan dengan agendanya masing-masing tanpa memikirkan kerabatnya yang lain – tidak selalu dalam kebersamaan. Dengan demikian, penguasaan individual atas sumberdaya/kekayaan yang ada di bumi Papua kini menjadi “diwajarkan” (diakui dan dibenarkan oleh warga Papua). Jika memang demikian, maka penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh orang Papua sendiri maupun oleh oknum-oknum negara dan pihak asing atas kekayaan bumi Papua adalah sudah di”wajar”kan dalam adat Papua. Ke-Papua-an kini sedang dalam proses perubahan. Ke-papua-an berubah menuju sebagai komoditi atau kendaraan untuk mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing pihak yang menginginkan kekayaan bumi Papua. Dengan kata lain, orang Papua saat ini tak ada bedanya dengan ‘orang luar” yang melihat bumi Papua sebagai “harta karun tak bertuan” yang boleh dan bisa diperebutkan oleh siapa saja yang mampu memenangkan persaingan. Bumi Papua – bukan lagi dianggap sebagai harta peninggalan Tuhan dan para leluhur Papua yang sacral, yang harus dijaga demi kesejahteraan seluruh warga Papua.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s