Budaya Birokrasi Indonesia

Ruddy Agusyanto

Pusat Analisa Jaringan Sosial

Institut Antropologi Indonesia

 

NKRI adalah Negara-Bangsa

Paradigma pembangunan yang dirumuskan dan digunakan untuk mengelola kepentingan bangsa dan negara (penyelenggaraan negara – baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) akan mencerminkan atau mempunyai konsekuensi terhadap budaya birokrasi yang terwujud. Oleh karena itu harus dipahami dengan tepat, paradigma pembangunan yang diterapkan apakah sudah berdasarkan kepentingan bangsa (nation) atau rasa kebangsaan mengingat NKRI sebagai negara-bangsa.

 

Hal ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkannya dan implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan demikian, kepentingan negara adalah kepentingan rakyat atau bangsa. Dengan kata lain, kepentingan negara adalah kepentingan publik. Oleh karena itu, rasionalitas birokrasi negara dalam mengelola kepentingan bangsa seharusnya adalah kepentingan rakyat. Oleh karenanya pula, individu-individu sebagai anggota/pejabat di dalamnya (lembaga-lembaga penyelenggara negara) selayaknya memahami status dan perannya sebagai pelayan kepentingan bangsa – kepentingan rakyat atau publik sehingga konsep yang harus dijadikan dasar dalam menjalankan tugas-tugas/kewajibannya adalah konsep ”pelayanan publik”.

 

 

Negara Sebagai Sebuah Organisasi: Birokrasi dan system KMK

Berdasarkan hal di atas, maka negara bisa dipandang selayaknya sebuah organisasi yang mengelola kepentingan bangsa. Oleh karena itu, negara bisa dilihat sebagai organisasi, Negara sebagai sebuah organisasi, dibangun dari suatu keputusan yang disadari atau disengaja oleh individu atau sekumpulan individu (para pendiri bangsa) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (tujuan bangsa) melalui kerjasama dengan disiplin yang tinggi dari sumberdaya manusia dan sumberdaya-sumberdaya material yang dimilikinya. Pada awalnya harus ada negosiasi mengenai aturan-aturan distribusi power yang melahirkan konteks-konteks relasional, yang nantinya menghasilkan penseleksian norma-norma dan pranata-pranata mengenai tindakan sosial yang paling sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan/kepentingan bangsa, seperti menetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan negara dijalankan melalui 3 lembaga tinggi negara – eksekutif, legislatif dan yudikatif.

 

Oleh karena itu, sebuah negara membutuhkan kontrol dan monitoring terhadap hubungan-hubungan antara tujuan dengan tata cara dan hasil yang akan atau telah diperoleh. Setiap kontrol dan monitoring ini  mengimplikasikan suatu proses disipliner yang disadari oleh masing-masing pimpinan organisasi (eksekutif, legislative dan yudikatif) dalam mengadaptasi struktur-struktur internal ke dalam persepsi anggotanya tentang kondisi eksternal mereka. Dengan kata lain, negara sebagai sebuah organisasi selalu melibatkan suatu kerjasama sejumlah sumberdaya manusia dan sumberdaya fisik ke dalam suatu mekanisme kontrol, monitoring dan koordinasi yang ‘rapi’ agar supaya tujuan-tujuan tertentu atau target-target organisasi yang bersangkutan mampu dicapai.

 

Tanpa adanya kontrol, monitoring dan koordinasi – tujuan-tujuan itu (cita-cita bangsa) tidak mungkin dapat dicapai. Tidak hanya itu, fungsi kontrol, monitoring dan koordinasi, sumberdaya-sumberdaya manusia dan material juga bisa diperhitungkan dan direncanakan untuk menghadapi fluktuasi kondisi internal-ekternal negara di masa mendatang.

 

Negara sebagai sebuah organisasi, konfigurasi-konfigurasi saling keterhubungan antar unit-unit sosial dan pelaku (anggota/pejabat) di dalamnya disengaja atau diatur. Tipe saling keterhubungan antar anggotanya dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan bangsa yang telah ditetapkan – yang membutuhkan tindakan kolektif. Oleh karena itu konfigurasi saling keterhubungan antar unit-unit sosial dan antar pelaku biasanya dibuat relatif permanen. Hubungan-hubungan power dalam negara sebagai organisasi ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan (kepentingan) bangsa.

 

Unit-unit sosialnya adalah artifisial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh power. Organisasi negara harus mempunyai pusat-pusat power, yang secara terus-menerus mengkaji-ulang kinerja (performance) unit-unit sosialnya dan mempolakan kembali strukturnya untuk peningkatan efisiensinya. Dalam hal ini, kontrol informal tidak memadai, masalahnya lebih kompleks dibanding saling keterhubungan yang terbentuk secara alami. Dengan demikian, negara tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para anggotanya untuk memenuhi kewajibannya masing-masing secara sukarela, tanpa rewards atau insentif. Dibutuhkan suatu distribusi ‘penghargaan’ dan ‘sanksi’ (reward and sanction) yang terstruktur secara formal guna menyokong timbulnya kerelaan,  dengan peraturan-peraturan dan perintah-perintah oleh pusat-pusat power mereka. Pengorganisasian atau sistem pengelolalaan kepentingan bangsa dalam sebuah negara ini seringkali disebut sebagai “birokrasi”.

 

Dengan demikian, negara sebagai sebuah organisasi yang mengelola kepentingan bangsa maka sistem pengelolaan negara harus berdasarkan pada rasionalitas kepentingan bangsa. Dengan kata lain, rasionalitas birokrasi dalam rangka pengelolaan negara (negara sebagai sebuah ”organisasi”) harus mewakili kepentingan organisasi, bukan kepentingan yang lain seperti golongan tertentu, partai politik, dll – yang akibatnya dapat mereduksi atau bahkan menghilangkan kepentingan negara sebagai organisasi yang dirumuskan untuk mencapai cita-cita/tujuan bangsa (tujuan/cita-cita yang durumuskan oleh para pendiri bangsa saat dibentuknya negara) dan dalam menyelesaikan kompeksitas permasalahan yang terjadi di dalam organisasi (negara) . Oleh karena itu, sistem kontrol-monitoring-koordinasi (KMK) menjadi sangat penting dalam mengelola kepentingan bangsa yaitu menjaga negara dalam menjalankan tugasnya harus tetap berpegang pada rasionalitas kepentingan bangsa – bukan dengan rasionalitas lainnya – rasionalitas individu atau kelompok di dalam organisasi (negara).

 

Budaya Pengelolaan – Birokrasi

Sementara itu, dalam sistem pemerintahan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) saat ini, partai politik (parpol) tampil sebagai ”aktor” sentral dalam sistem politik Indonesia. Sehingga negara sebagai sebuah organisasi/negara atau birokrasi negara menjadi objek pertarungan kepentingan dan arena perlombaan pengaruh parpol. Konsekuensinya, loyalitas para pejabat dan birokrat bukan kepada kepentingan negara tetapi loyalitas kepada parpol – baik secara langsung mau pun tak langsung. Akibatnya, rasionalitas (kepentingan bangsa) negara dalam menjalankan tugasnya menjadi ”terabaikan” (tergeser); dan yang menjadi rasionalitas rasionalitas golongan atau parpol. Jika sudah demikian, maka negara (sebagai sebuah organisasi yang mengelola kepentingan bangsa) menjadi tidak ”powerful” atau tidak mempunyai autoritas yang kuat dalam menjalankan sistem KMK untuk menjaga rasionalitas organisasi/negara (kepentingan bangsa). Akibatnya sistem KMK dalam negara menjadi tidak memadai. Para individu sebagai anggota organisasi (negara) tidak ”takut” pada negara, tetapi takut kepada parpol dan jaringan sosial yang mempunyai hubungan kuat dengan parpol.

 

Konsekuensinya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan meskipun tampaknya mencerminkan ”kepentingan bangsa” sebenarnya tidak ”sungguh-sungguh” memperjuangkan kepentingan bangsa melainkan kepentingan golongan, kelompok atau parpol (hasil kompetisi). Dengan kata lain, ”kepentingan bangsa” telah dipolitisasi hanya untuk memperebutkan ”rewards” dalam negara – jabatan, kekuasaan dan sumberdaya.

 

Ketika rekruitmen (anggota) birokrasi berdasarkan kepentingan golongan maka dinamika  negara sebagai organisasi/negara hanya menjadi ”ajang”  (ruang) pertarungan kepentingan dan arena perlombaan pengaruh atas kepentingan golongan. Konsekuensinya, anggota/pejabat dalam Birokrasi pada akhirnya mewakili kepentingan golongan tertentu, artinya birokrasi di Indonesia belum/tidak mewakili kepentingan bangsa (nation). Oleh karena itu, birokrasi sebagai konsep pelayanan (demi kepentingan negara) bergeser menjadi konsep kekuasaan. Dengan kata lain, para anggota atau pejabat-pejabat birokrasi tidak menjalankan peranya sebagai ”pelayan publik” tetapi berperan sebagai ”penguasa”. Padahal, keberadaan negara hadir dalam kehidupan rakyat (warga) secara nyata adalah melalui pengelolaannya atau birokrasi dalam melayani kepentingan publik atau warganya.

 

Pada akhirnya, birokrasi yang seharusnya untuk mengelola kepentingan negara sebagai sebuah organisasi dalam menjalankan tugas-tugas/kewajibannya dan ketika berhadapan dengan publik, tidak mempunyai kesadaran bahwa mereka adalah ”pelayan” negara yang dipercaya oleh ”rakyat” untuk menjalankan atau mengelola kepentingan bangsa. Akibatnya, konsep sebagai ”pelayan” publik berubah menjadi konsep ”penguasa” dalam birokrasi Indonesia. Ini adalah masalah ”budaya” sebab kerangka berpikir yang terbentuk dalam mengidentifikasikan ”jabatannya” dalam organisasi/negara adalah masalah ”power” (hasil kompetisi memperebutkan power – pemenang) sehingga kerangka berpikir yang digunakan untuk menjalankan tugas/kewajibannya atau mengelola kepentingan negara/organisasi adalah sebagai ”penguasa” (pemenang kompetisi dalam perebutan power).

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s