PESTA DEMOKRASI: Kedaulatan Rakyat Menjadi Kedaulatan Parpol

Ruddy Agusyanto

Pusat Analisa Jaringan Sosial

Institut Antropologi Indonesia

Kekuasaan Presiden sedemikian besar di era Orde Baru, dan sebaliknya DPR/MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat sangat lemah. Hal ini dianggap sebagai biang keladi dari rusaknya pemerintahan/negara Indonesia, yang menghambat bagi terwujudnya good governance, demokrasi dan penegakkan HAM, yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, semangat reformasi berangkat dari semangat untuk mengembalikan kekuasaan kepada kedaulatan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kembalinya kekuasaan kepada kedaulatan rakyat tidak lain adalah perwujudan dari “semangat demokrasi”. Oleh karenanya pula, semangat reformasi juga diidentikan dengan semangat demokrasi”. Dengan kata lain, demokrasi menjadi “ruh” dari era reformasi.

Oleh karena itu, sejak lahirnya era reformasi, tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah mengalami banyak perubahan, lebih tepatnya telah terjadi perubahan mendasar di mana “kebebasandiartikan sebagai wujuddemokrasi” telah merasuk ke seluruh sendi kehidupan di Indonesia. Hal ini juga bisa dlihat dari “partisipasi publik” terhadap urusan pemerintahan atau negara menjadi meningkat semenjak era reformasi.

Singkatnya, UUD 1945 sebagai acuan dasar dinilai tidak cukup (demokratis) untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai dengan harapan rakyat. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi konstitusional (constitutional reform) agar terwujud negara/pemerintahan yang Good governance, demokratis dan menegakkan HAM. Perjalanan reformasi pun bergulir dengan agenda reformasi konstitusional dari tahun 1999 s/d 2002 (amandemen UUD 1945).

Sejak amandemen ke empat tahun 2002 telah terjadi perubahan mendasar pada UUD 1945 (mengubah prinsip dasar), yang semula penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh MPR sekarang dilaksanakan menurut UUD 1945 sehingga semua lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenang masing-masing (pembagian kekuasaan) serta saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances) agar terwujud negara hukum yang demokratis.

Berdasarkan perubahan-perubahan mendasar (amandemen) UUD 1945 yang telah dilakukan tersebut, UUD 1945 yang kita kenal selama ini, sejak tahun 2002 meskipun namanya tetap UUD 1945, tapi dari segi isinya UUD 1945 dapat dikatakan merupakan konstitusi baru dengan nama resmi yang sama yaitu UUD 1945.

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural unit-unit negara. Namun, apa yang kita rasakan saat ini menimbulkan pertanyaan reflektif, yaitu “apakah perubahan-perubahan mendasar yang telah dilakukan selama perjalanan reformasi sudah menjawab cita-cita reformasi?”, “Apakah DPR dan DPD (MPR) sudah merepresentasikan Kedaulatan Rakyat” – sebagai perwujudan pengembalian kekuasaan pada kedaulatan rakyat?

Berdasarkan perubahan-perubahan mendasar ini, hasil amandemen yang patut dicatat/digaris bawahi (sesuai dengan semangat demokratis) adalah:

Amandemen tentang hak monopoli parpol

 

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

(2)   Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3)   Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 6A

(1)   Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2)   Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

Kedaulatan Rakyat menjadi Kedaulatan Parpol

Mengingat pasal 6 A ayat 2 dan pasal 22 E ayat 3 Batang Tubuh (UUD 1945 setelah di amandemen tahun 2002) bahwa untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembuat peraturan dan pengawasan harus berasal dari Partai Politik. Demokrasi di Indonesia seperti yang tertera di dalam UUD 1945 (original) sebenarnya tidak dikenal adanya tirani minoritas maupun diktator mayoritas. Demokrasi melalui pemilu memang sudah seharusnya tapi bukan berarti “calon pengurus negara” harus (dan satu-satunya) melalui parpol. Mengapa pengurus/pengelola negara menjadi hak monopoli parpol? Bukan hanya sampai di sini, para menteri dan jabatan/posisi eksekutif penting lainnya pun seolah-olah adalah hak tunggal parpol. Saat ini telah terjadi monopoli “hak politik” warga negara oleh parpol sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara hanya menjadi hak partai politik. Padahal komponen bangsa tidak hanya partai politik.

Tak hanya sampai di sini, saat seseorang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ia sangat tergantung pada konstituennya – yang diekspresikan melalui daerah pilihan (dapil) – namun saat sudah resmi menjadi anggota DPR, hubungan antara sang anggota DPR dan kontituennya (dapil)  terputus dan diambil alih oleh Parpol. Mereka satu sama lain seolah-olah sudah tak punya hubungan lagi sebagai konstituen dan wakil yang diberi mandat untuk memperjuangan nasib konstituennya. Anggota DPR tak bertanggungjawab lagi kepada konstituennya tetapi bertanggungjawab kepada Parpol di mana ia menjadi anggota. Dengan sistem politik seperti ini sungguh sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas “kontrak politik” sang anggota DPR oleh konstituennya. Tak ada garis kontrol dan monitoring atas kinerja sang anggota DPR oleh konstituennya (rakyar yang memilihnya). Oleh kerena itu, dalam pemilu legislatif,sangatlah wajar bila seseorang berani mengobral janji-janji politik atau program-program kerja untuk memperjuangkan kepentingan dapilnya karena mereka tahu bahwa hal itu tidak akan bisa diminta pertanggungjawabannya.

Dewan Perwakilan Daerah

Pasal 22D

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** )

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

Perubahan atau amandemen pasal tentang DPD ini melengkapi amandemen tentang pemilu dan monopoli parpol sehingga agenda reformasi yang bisa dikatakan berhasil hanyalah agenda: membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif – sementara itu DPD sebagai perwakilan daerah juga seperti “macan ompong” karena tak punya wewenang dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mungkin memperjuangkan kepentingan daerah yang diwakilinya. Bahkan dalam perkembangannya, anggota DPD pun diisi oleh orang-orang dari parpol.

Konsekuensi dari amandemen ini akhirnya UU Pemilu dan UU Parpol menjadi sedemikian penting (menjadi perhatian utama parpol, sementara masalah-masalah lain cenderung diabaikan) di era reformasi. Akibatnya, persaingan antar parpol pun semakin meruncing, saling menjatuhkan setiap ada kesempatan. Semangat Check and balance antar lembaga tinggi negara juga berubah menjadi saling menjatuhkan. Singkatnya, amandemen ini membuat parpol hanya concern dalam perebutan dan mempertahankan kekuasaan politik – tidak lebih.

Kedaulatan rakyat telah berubah menjadi kedaulatan parpol. Akibatnya, pemecahan masalah-masalah berbangsa dan bernegara hampir selalu diselesaikan secara politis. Oleh karena itu, semua masalah yang ada tidak pernah terselesaikan karena esensi masalahnya memang tidak pernah disentuh apalagi diselesaikan. Penyelesaian secara politik tidak identik dengan pemecahan masalah yang ada. Yang terjadi adalah kompromi politik yaitu kompromi antar parpol.

Sementara itu, kenyataan yang lain, Parpol bukanlah institusi bisnis/profit oriented yang mempunyai aset dan mampu menghidupi dirinya dengan “apa yang mereka kerjakan”. Parpol adalah sebuah institusi yang bukan profit oriented. Dengan jangka waktu berkuasa yang relatif singkat (yaitu 5 tahun), akibatnya parpol pun cenderung “mengejar setoran” dari para anggotanya yang menjadi pengurus negara demi kelangsungan hidup dirinya dan parpolnya. Maka dari itu, tidaklah heran jika seseorang yang ingin menjadi calon legislatif atau calon kepala eksekutif (dari bupati/walikota hingga presiden) harus berurusan soal dana dengan parpol yang menjadi “kendaraannya”. Oleh karena itu pula parpol akan terus memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong agar para anggotanya menduduki posisi-posisi strategis di eksekutif dan bila perlu juga di yudikatif sehingga dalam kenyataan jabatan strategis di ketiga lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) di dominasi oleh anggota parpol.

 

Sistem Otonomi Daerah dan Kedaulatan Parpol melemahkan Sistem Kontrol-Monitoring-Koordinasi Negara

Negara bisa dipandang selayaknya sebuah organisasi yang mengelola kepentingan bangsa. Negara sebagai sebuah organisasi, dibangun dari suatu keputusan yang disadari atau disengaja oleh individu atau sekumpulan individu (para pendiri bangsa) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (tujuan bangsa) melalui kerjasama dengan disiplin yang tinggi dari sumberdaya manusia dan sumberdaya-sumberdaya material yang dimilikinya.

Pada awalnya harus ada negosiasi mengenai aturan-aturan distribusi power yang melahirkan konteks-konteks relasional, yang nantinya menghasilkan penseleksian norma-norma dan pranata-pranata mengenai tindakan sosial yang paling sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan/kepentingan bangsa, seperti menetapkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara (AD/ART) dan negara dijalankan melalui 3 lembaga tinggi negara – eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Oleh karena itu, sebuah negara membutuhkan kontrol dan monitoring terhadap hubungan-hubungan antara tujuan dengan tata cara dan hasil yang akan atau telah diperoleh. Setiap kontrol dan monitoring ini  mengimplikasikan suatu proses disipliner yang disadari oleh masing-masing pimpinan organisasi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam mengadaptasi struktur-struktur internal ke dalam persepsi anggotanya tentang kondisi eksternal mereka. Dengan kata lain, negara sebagai sebuah organisasi selalu melibatkan suatu kerjasama sejumlah sumberdaya manusia dan sumberdaya fisik ke dalam suatu mekanisme kontrol, monitoring dan koordinasi yang ‘rapi’ agar supaya tujuan-tujuan tertentu atau target-target organisasi yang bersangkutan mampu dicapai.

Tanpa adanya kontrol, monitoring dan koordinasi – tujuan-tujuan itu (cita-cita bangsa) tidak mungkin dapat dicapai. Tidak hanya itu, fungsi kontrol, monitoring dan koordinasi, sumberdaya-sumberdaya manusia dan material juga bisa diperhitungkan dan direncanakan untuk menghadapi fluktuasi kondisi internal-ekternal negara di masa mendatang.

Negara sebagai sebuah organisasi, konfigurasi-konfigurasi saling keterhubungan (baik hubungan horizaontal mau pun vertikal) antar unit-unit sosial dan pelaku (anggota/pejabat) di dalamnya disengaja atau diatur. Tipe saling keterhubungan antar anggotanya dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan bangsa yang telah ditetapkan – yang membutuhkan tindakan kolektif. Oleh karena itu konfigurasi saling keterhubungan antar unit-unit sosial dan antar pelaku biasanya dibuat relatif permanen. Hubungan-hubungan power dalam negara sebagai organisasi ditujukan pada penciptaan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan (kepentingan) bangsa.

Unit-unit sosialnya adalah artifisial yang direncanakan atau distrukturkan secara sengaja oleh power. Oleh karenanya organisasi negara harus mempunyai pusat-pusat power, yang secara terus-menerus mengkaji-ulang kinerja (performance) unit-unit sosialnya dan mempolakan kembali strukturnya untuk peningkatan efisiensinya. Dalam hal ini, kontrol informal tidak memadai, masalahnya lebih kompleks dibanding saling keterhubungan yang terbentuk secara alami. Dengan demikian, negara tidak dapat menyandarkan diri pada kesadaran para anggotanya untuk memenuhi kewajibannya masing-masing secara sukarela, tanpa rewards atau insentif. Dibutuhkan suatu distribusi ‘penghargaan’ dan ‘sanksi’ (reward and sanction) yang terstruktur secara formal guna menyokong timbulnya kerelaan,  dengan peraturan-peraturan dan perintah-perintah oleh pusat-pusat power mereka.

 

Amandemen UUD 1945 Otonomi Daerah.

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

(1)  Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** )

(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** )

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)

(5)  Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)

(6)  Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** )

(7)  Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** )

Pasal 18A

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)

 

Negara sebagai sebuah organisasi yang mengelola kepentingan bangsa, dengan adanya sistem “otonomi daerah” (seperti yang terjadi saat ini) telah kehilangan otoritas yang ditandai dengan tidak memadainya sistem kontrol-monitoring-koordinasi (KMK) terhadap unit-unit sosialnya, baik secara horizontal maupun vertikal sehingga pencapaian tujuan-tujuan negara menjadi terganggu atau sulit tercapai. Negara telah kehilangan hubungan power dengan pemerintah-pemerintah daerah, yang telah diatur oleh UU otonomi daerah. Presiden, Gubernur dan Walikota atau Bupati, tidak ada hubungan kekuasaan – tidak ada hubungan KMK satu sama lain karena pemahaman dan penerapan sistem otonomi daerah yang keliru. Hal ini diperparah dengan adanya amandemen tentang pengelola negara harus dari parpol (presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat – seperti amandemen UUD 1945 di atas) sehingga sistem KMK menjadi semakin melemah.

Sementara itu, alat negara yang mempunyai sistem KMK masih relative memadai – terutama secara vertikal atau garis komando – di era reformasi ini hanyalah di bidang “pertahanan dan keamanan” – “alat kemanan negara”, yaitu: TNI dan Polri. Selain TNI dan Polri, bisa dibilang bahwa unit-unit Negara lainnya tidak ada lagi mempunyai kendali (kontrol) hingga ke tingkat pemerintahan di daerah-daerah sehingga tidak memungkinkan pula mampu melakukan fungsi KMK. Oleh karena itu, banyak program-program pemerintah (pusat) tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan.

Namun sayangnya, TNI dan Polri yang sebelumnya (era orba) masih belum sehat, dengan lemahnya sistem KMK negara (tidak adanya otoritas negara/pemerintah pusat ke daerah-daerah) dan “kedaulatan parpol” membuat kedua institusi tersebut (TNI dan Polri) semakin berpeluang besar untuk menyimpang dan cenderung menjadi lebih loyal kepada parpol yang berpengaruh/berkuasa. Akibatnya, kedua institusi ini (sebagai unit-unit negara) menjadi kontra produktif terhadap program-program/tujuan-tujuan negara/pemerintahan.

Sebaliknya, parpol semakin menguat. Apalagi parpol punya sistem kendali hingga ke daerah-daerah maka jika dilihat dari sisi sistem KMK maka parpol lah sebenarnya yang lebih layak dinamakan “negara” atau “pemerintah” sesungguhnya. Sayangnya parpol masih jauh dari harapan (kewajiban-kewajibannya masih banyak yang tidak berjalan, kecuali hak-haknya). Parpol belum menjadi representasi rakyat.

Catatan:

*          : amandemen pertama

**        : amandemen kedua

***      : amandemen ketiga

****    : amandemen keempat

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s