KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN: Kajian Antropologi

oleh:

Ruddy Agusyanto

Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS)

Institut Antropologi Indonesia (IAI)

 

I.                   Pendahuluan

Sesuai dengan kenyataan yang berkembang mengenai masalah Papua selama ini, berbagai pihak – paling tidak – Papua dalam konteks “negara”, cenderung dipahami sebagai masalah “konflik dan kekerasan” yang dialami warga Papua. Bahkan banyak pihak memandang NKRI seolah-olah sebagai “penjajah” yang selalu menyengsarakan dan mengeksploitasi wilayah jajahannya, yaitu Papua. Lebih jauh, pemikiran ini tanpa disadari mengarah pada pemikiran bahwa jikalau Papua ingin memisahkan diri dari NKRI adalah suatu hal yang wajar. Sungguh disayangkan bahwa kerangka pikir yang berkembang ini menunjukkan muatan yang sarat “prasangka”, yang sebenarnya tabu bagi kajian yang bersifat ilmiah. Terlebih lagi, beberapa kajian antropologi juga terperangkap pada kerangka pikir ini, padahal Antropologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang sangat manusiawi – tidak mengenal kebudayaan yang satu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain (relativisme kebudayaan) – dan selalu memahami dari sudut pandang masyarakat yang dikaji, yang dikenal dengan istilah “emik” serta holistic.

Dari kajian-kajian ilmiah, paling tidak ada empat (4) point asumsi pemikiran yang bisa dicatat sebagai bentuk/wujud dari kerangka pikir yang “berprasangka”. Pertama, memandang jumlah penduduk dalam kerangka mayoritas-minoritas atas dasar kategori/golongan sosial keyakinan agama tertentu (dalam hal ini Islam) yang dikaitkan dengan konsep dominan atau tidak dominan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Papua. Masalah mayoritas atau minoritas tidak serta merta menggambarkan bahwa mayoritas itu selalu dominan dan selalu mengeksploitasi yang minoritas. Mayoritas-minoritas berbicara masalah kuantitas, bukan kualitas. Sedangkan dominan-tidak dominan berbicara masalah kualitas (power). Dalam banyak kenyataan, yang dominan seringkali justru yang minoritas. Misalnya, perekonomi Indonesia dikuasai oleh sebagian kecil warga Indonesia yang justru minoritas dari sisi golongan sosial. Sementara itu, kenyataan yang lain, misalnya Sulawesi Utara yang mayoritas non-muslim, tapi minoritas secara nasional – namun tidak terjadi gejolak sosial seperti yang dialami Papua. Mengapa demikian? Kasus-kasus seperti Sulawesi Utara atau daerah lainnya yang serupa mungkin bisa dijadikan studi perbandingan untuk memahami inti permasalah yang terjadi di Papua agar tidak membangun asumsi yang berprasangka.

Kedua, kategori sosial keyakinan agama dalam konteks ke-Indonesia-an adalah tidak relevan digunakan sebagai patokan atas hubungan emosional Ke-Indonesia-an dan Ke-Papua-an sebab NKRI bukanlah negara Agama (negara Islam). Demikian halnya dengan mengangkat atau mengaktifkan sentiment kesukubangsaan, seperti pernyataan-pernyataan bahwa orang papua adalah ras Melanesia, yang berbeda dengan Indonesia yang ras Melayu. Jelas dalam konstitusi dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara-bangsa (orang Papua, Sunda, Jawa, Ambon, Batak, Aceh dll bersepakat menjadi bangsa Indonesia). Asumsi-asumsi seperti ini sangat berbahaya sebab bisa memprovokasi atau me n-trigger potensi disintegrasi bangsa – bukan memecahkan masalah seperti tujuan yang ingin dicapai dalam “penyelesaian” masalah Papua.

Ketiga, kenyataan sejarah yang menganggap bahwa Papua sebagai bagian dari jajahan Hindia Belanda, yang tidak pernah berbagi pengalaman bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya juga digunakan sebagai dasar pembenaran upaya pemisahan diri Papua dari NKRI. Penderitaan bersama koloni-yang-sedang-menjadi-Indonesia di dalam masa perjuangan dan paskah kemerdekaan tidak dirasakan oleh warga asli Papua dijadikan penyebab atas terjadinya gejolak sosial di Papua. Jelas bahwa pemikiran seperti ini sungguh berbahaya. Hubungan antara gejolak sosial di Papua dan masalah penderitaan bersama warga Papua sebagai bangsa Indonesia bukanlah korelasi sebab-akibat. Masalah ke-Indonesia-an adalah masalah proses nation building yang merupakan masalah seluruh warga negara Indonesia (tidak hanya masalah Papua).

Papua jelas merupakan bagian dari Indonesia. Pada jaman kejayaan Kesultanan Tidore, kekuasaannya mencakup Papua bagian Barat[1]. Bahkan gubernur pertama Papua (saat itu masih Irian Barat) adalah raja Ternate (Sultan Zain al-AbidinAltingSyah)[2] dan ibukotanya di Tidore dari tahun 1956-1964. Setelah itu ibukota Irian Barat dipindahkan ke Jayapura. Dengan bukti sejarah ini, jelas Papua adalah bagian dari Indonesia – “……..Tanpa Tidore, tak akan ada lagu; Dari Sabang sampai Merauke……..”[3]. Oleh karena itu, tatkala NKRI berdiri dan Papua masih menjadi jajahan Hindia Belanda, NKRI merasa bahwa saudara kita harus segera dibebaskan dari penjajahan Hindia Belanda[4]. Tindakan NKRI membebaskan Papua dari kekuasaan Hindia Belanda adalah tindakan yang didasarkan atas “ikatan-emosi” persaudaraan (ke-Indonesia-an) – bukan atas nama “NKRI sebagai penjajah”.

Keempat, jarak geografis juga bukanlah sebuah tolok ukur jarak emosional (psiko-politis) – contohnya jaman penjajahan Belanda di mana Belanda secara geografis sangat jauh dari Nusantara tetapi mereka mampu menguasai nusantara selama 3,5 abad. Jarak geografis bisa menjadi kendala karena adanya faktor-faktor penyebab yang lain – seperti masalah sistem kontrol-monitoring-koordinasi negara yang masih belum memadai dan faktor-faktor lainnya. Kekurangan-kekurangan Negara ini seharusnya dikaji agar kita bisa memberikan alternatif solusi yang tepat, bukan digunakan sebagai legitimasi kelompok Papua pro-merdeka untuk memisahkan diri dari NKRI.

Dengan demikian, jika kita menggunakan kerangka pikir seperti di atas maka sangat diragukan mampu mengkaji permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Papua secara obyektif. Dan selanjutnya tentu saja tidak bisa diharapkan bisa menghasilkan alternatif solusi yang mampu memecahkan masalah yang terjadi di papua demi kesejahteraan warga Papua. Oleh karena itu, diharapkan kita semua harus melepaskan semua “prasangka” agar mampu melihat Papua dengan sudut pandang yang emik dan holistik sehingga kita mampu mengkaji lebih obyektif.

 

Sementara ini, dari hasil pengamatan dan riset, bisa disimpulkan bahwa di bumi Papua telah terjadi:

  • Ketidak adilan atas hak yang berkaitan dengan “tanah” – seperti terlanggarnya batas-batas adat, hak atas tanah, tata guna lahan, aturan-aturan adat dan lain-lain (akses ke tanah dan penghormatan terhadap hak-hak adat atas tanah). Mereka merasakan ketidak-adilan ini karena tanah di mana mereka tinggal dan hidup yang sudah mereka tempati dan kelola bergenerasi-generasi jauh sebelum berdirinya NKRI, mengapa setelah bergabung dengan NKRI justru “hak dan harta-bendanya” direbut/dilanggar.
  • Merasa tertipu oleh masyarakat non Papua baik atas nama negara atau non-negara – seperti perusahaan, warga Indonesia non-Papua/pendatang juga warga negara asing – melalui kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipahaminya.
  • Otonomi khusus dirasakan tidak menyelesaikan masalah atau menjamin tidak terlanggarnya hak-hak mereka – baik karena otsus itu sendiri masih dirasakan belum mampu mengakomodasi kepentingan dan “hak-hak” mereka atau pun karena “penyimpangan” dalam implementasinya. Selain itu, juga masih terdapat ‘tumpang-tindaih” dengan UU atau Peraturan-peraturan lainnya.
  • Hanya warga Papua tertentu (elite papua) yang bekerjasama dengan pemerintah/negara atau asing yang diuntungkan, dan seringkali pula mereka (oknum warga Papua tersebut) justru ikut andil dalam perlakuan ketidak-adilan tersebut.

 

Ketidak-adilan ini dirasakan sudah mengganggu proses kehidupan dan keberadaan (eksistensi) diri mereka sehingga sebagian warga Papua “melawan” atau bertahan dan sebagian warga Papua lainnya ingin memisahkan diri dari NKRI – yang ditandai dengan gerakan separatisme OPM – yang sebenarnya bermula dari masalah pemenuhan “kebutuhan pokok” yang terganggu sehingga OPM seringkali dipelesetkan (oleh warga Papua sendiri) sebagai kepanjangan dari Operasi Perut Merdeka. Apalagi saat ini jumlah pengangguran terdidik semakin hari semakin meningkat di Papua, yang tentunya menambah semakin runcingnya gejolak sosial di Papua. Sedangkan sebagian sisanya, justru menikmati dan mempertahankan keberadaannya.

 

 II.                Negara-Bangsa: Kemajemukan Horizontal Dan Vertikal Dalam Masyarakat Multikultur Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

 

Perbedaan sukubangsa, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebenarnya tidak membuat manusia konflik dengan manusia lainnya. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang memang tidak bisa dihindari sebab merupakan sesuatu yang diperoleh secara askriptif. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu takut pada perbedaan yang ada seperti rezim orba (seperti juga pemikiran dalam TOR ini). Kemajemukan tidak harus dipahami sebagai “momok” sebab perbedaan bukanlah sumber konflik[5]. Dalam pemikiran multikulturalisme, diharapkan dapat memberi peluang untuk saling berinteraksi satu sama lain agar bisa saling mengenal dan menghargai serta saling belajar, juga diharapkan hubungan antar kesatuan sosial berada dalam posisi setara – tidak ada perlakuan ‘khusus’ – tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah (selemah apapun harus dihormati dan dilindungi oleh Negara/Pemerintah). Dengan demikian, masing-masing kesatuan sosial diharapkan bisa berinteraksi dan bekerjasama dalam berbagai konteks kehidupan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing – dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

NKRI sebagai negara-bangsa, terdiri dari pengelompokan-pengelompokan sosial berdasarkan orientasi sukubangsa, keyakinan agama, afiliasi politik, kebudayaan dan lain-lain – yang berbeda satu sama lain – yang terikat dan terstruktur dalam satu jaringan sistem nasional dan terstratifikasi secara sosial-ekonomi dan sosial-politik. Artinya, Indonesia tidak hanya terdiri dari kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda atas ras, sukubangsa, bahasa, kebudayaan dan  terhadap negara (ascriptif), tetapi juga hubungan antar kesatuan sosial berdasarkan daya saing dan daya adaptasinya. Sayangnya, selama ini, konsep hubungan setara tidak dikaitkan dengan derajat kekuatan masing-masing kesatuan sosial karena pada saat itu perhatian hanya terpusat pada hubungan antar golongan sosial dalam konteks demi stabilitas sosial politik. Oleh karena itu hubungan horizontal dan vertikal selama ini hanya dimaknai sebagai hubungan antara negara dengan suku-sukubangsa (tersirat dalam berbagai kajian yang ada) di mana semua kesatuan/golongan sosial yang ada berada pada posisi setara terhadap negaratanpa pernah mempersoalkan derajat kekuatan ‘antar’ kesatuan atau golongan sosial yang ada.

Perbedaan derajat kekuatan (daya saing dan daya adaptasi) tersebut dapat mengakibatkan adanya perbedaan dalam kemampuan mengakses berbagai kesempatan untuk menuju tingkat kehidupan yang lebih baik. Perbedaan daya adaptasi dan daya saing ini membuat kesatuan sosial atau golongan sosial tertentu tidak mungkin bersaing dengan kesatuan sosial lain yang memiliki daya saing dan daya adaptasi relatif lebih tinggi. Berdasarkan hal ini maka dalam kehidupan masyarakat majemuk dan plural seperti Indonesia, justru derajat kekuatan (daya adaptasi dan daya saing) yang sangat penting sebab dapat mengakibatkan kesatuan-kesatuan sosial yang lain termarginalkan. Oleh karena itu pula kemajemukan juga harus dilihat dari dimensi perbedaan daya saing dan daya adaptasi

Dalam kehidupan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak hanya terjadi interaksi dalam konteks kerjasama. Bila, salah satu dari kebutuhan tersebut merupakan sesuatu yang “langka” atau “terbatas” (tidak mampu mengcover kebutuhan semua kesatuan/golongan sosial yang ada), maka persaingan pun tak terelakan. Demikian halnya dengan ‘sesuatu” yang dianggap sebagai “sumberdaya”, apabila sesuatu tersebut dinilai oleh lebih dari satu kesatuan sosial sebagai sumberdaya (bernilai) maka persaingan atau kompetisipun akan terjadi. Lain halnya dengan sesuatu yang hanya dianggap bernilai oleh salah satu kesatuan sosial saja, sementara yang lain tidak menganggapnya demikian – tidak akan terjadi persaingan/kompetisi. Aspek persaingan inilah yang terlupakan di era Orba sehingga derajat kekuatan antar kesatuan sosial terabaikan. Hal ini terulang kembali pada era reformasi seperti yang terjadi di Papua saat ini. Apalagi di era globalisasi saat ini, di mana warna persaingan selalu dipenuhi semangat untuk mendominasi pihak lain (produk pemikiran sub-tropis).

Persaingan hanya dapat dilakukan oleh para pesaing yang seimbang derajat kekuatannya. Jika tidak seimbang, yang terjadi bukan persaingan, melainkan dominasi, ibarat sebuah pertandingan tinju antara petinju kelas berat melawan petinju kelas terbang. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan derajat kekuatan (daya saing dan daya adaptasi) antar golongan sosial (sukubangsa, agama dan kebudayaan) yang ada di Indonesia. Hal ini harus menjadi prioritas pemerintah atau negara. Selain itu, sebelum perioritas tersebut dilaksanakan dan sebelum berhasil mencapai ‘kesetaraan’ derajat kekuatan, diperlukan adanya peraturan/aturan atau hukum yang mempertimbangkan batas-batas atau kondisi-kondisi tertentu dalam persaingan – untuk mencegah terjadinya persaingan antar pelaku yang tak seimbang derajat kekuatannyasebagai perlindungan kepada kesatuan sosial yang lemah. Dengan kata lain diperlukan kebijakan yang beragam untuk melindungi golongan-golongan sosial yang daya saing dan daya adaptasinya masih relatif lemah dari persaingan bebas diperlukan “regulasi affirmasi” atau “regulasi preservasi” untuk masalah ini. Melepas begitu saja ‘kelompok-kelompok atau golongan-golongan’ masyarakat yang berbeda-beda daya saing dan daya adaptasinya, apalagi dengan perbedaan yang sangat timpang, ke dalam ‘persaingan bebas’ sama saja dengan menabur benih konflik.

Persaingan yang timpang dalam berbagai konteks kehidupan akan dirasakan secara subyektif oleh pihak yang ‘lemah’ sebagai “ketidak-adilan”. Rasa “ketidak-adilan” subyektif ini dalam kurun waktu yang panjang akan memicu konflik (potensi konflik) – “perlawanan” atau “resistensi” – dan tidak mustahil mengarah pada gerakan separatisme. Sebagai contoh:

“Bintang Kejora” dalam kasus di Papua bisa dimaknai sebagai “simbol perlawanan” bagi warga Papua atas ketidak-adilan yang dirasakan dan dialaminya. Dengan mengaktifkan simbol-simbol kebudayaan (juga ekspresi budaya lainnya) sebagai simbol perlawanan atau resistensi dan untuk menggalang solidaritas sosial sesama warga Papua. Tentunya hal ini menjadi kontra-produktif terhadap upaya national and national character building yang dilakukan oleh Negara/pemerintah (tidak membuat warga Papua merasa menjadi orang Indonesia).

 

Oleh karena itu, juga diperlukan adanya wasit dan juri  – untuk menjamin proses kerjasama dan persaingan berjalan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Jika tidak, proses kerjasama dan persaingan ini dapat berubah menjadi masalah sosial (memicu konflik sosial) ketika ada salah satu peserta persaingan merasa diperlakukan ‘tidak adil’ atau dirugikan. Disinilah peran pemerintah atau negara beserta aparatnya harus mampu sebagai wasit dan juri yang adil.

 

 III.             Ketimpangan Daya Saing dan Daya Adaptasi: Mindset “Harta Karun Tak Bertuan” Bumi Papua

 

Bumi yang sangat kaya seharusnya membuat warganya hidup sejahtera, namun dalam kenyataannya justru membuat mereka hidup menderita karena selalu terlanggar hak-hak dasarnya untuk melangsungkan kehidupan. Kondisi inilah yang dialami oleh warga Papua kebanyakan. Hal ini terjadi karena:

  • Posisi tawar atau “daya saing” warga Papua “lemah” (powerless) dibandingkan dengan golongan sosial lainnya yang ada di bumi Papua
  • Dengan “lemah”nya daya saing tersebut (warga Papua seolah-olah tidak ada) maka kekayaan bumi Papua dianggap sebagai “harta tak bertuan”. Lemahnya daya saing tersebut juga tercermin dalam “mindset” warga Indonesia lainnya (termasuk pihak asing). Dalam konteks nasional:
    • warga Papua selalu dianggap sebagai “saudara termuda”. Jelas hal ini bukanlah “termuda” dalam arti paling akhir bergabung menjadi bagian dari NKRI.
    • Dalam konteks nasional, warga Papua selalu ditampilkan dengan “telanjang” (eksotik – masyarakat bersahaja – “primitivisasiseperti perlakuan terhadap masyarakat Aborigin di Australia – layaknya sebuah tontonan dengan tiket masuk bagi yang ingin melihatnya)

 

“ketakberdayaan” warga Papua ini pada akhirnya melegitimated–bahwa mereka boleh dianggap “tidak ada”. Oleh karena itu pula, isu slow motion genocide sempat muncul ke permukaan yang dihembuskan oleh pihak asing.

 

Akibatnya, kekayaan bumi Papua membuat semua pihak (tanpa terkecuali) melihat bumi Papua sebagai “harta karun tak bertuan”, di mana semua orang berhak untuk mendapatkannya. Akibatnya, warga Papua sebagai masyarakat yang sudah bergenerasi-generasi hidup dan tinggal di sana “terlupakan” (seolah-olah tidak terlihat atau dianggap tidak ada). Dalam hal ini, mindset semua pihak perlu dirubah, termasuk mindset pemerintah/negara dalam merumuskan paradigma pembangunan Papua dan para pelaksananya.

Kekayaan bumi Papua membuat semua pihak (stakeholders), tak terkecuali negara/pemerintah NKRI – juga para elite Papua sendiri lupa bahwa di sana ada warga Papua yang kehidupannya jauh dari kehidupan yang layak – yang harus berjuang hanya demi bertahan hidup. Para pihak (stakeholders) seperti Negara/pemerintah, Aparatur negara: Gubernur/Bupati dan pemda. TNI dan Polri, LSM, Ormas, Coorporate (nasional maupun asing), Media, Akademisi dan lembaga kajian serta Elite Papua sendiri menganggap bumi Papua sebagai “harta karun”. Para stakeholders memandang Papua masih sebagai sebuah “arena persaingan/perebutan harta karun”. “Membangun manusia Papua” belum menjadi “kerangka pikir” (mindset) para stakeholders. Sebagian warga Papua menganggap tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat karena tidak adanya “tindakan” dari pemerintah pusat terhadap pelanggaran/penyimpangan yang terjadi. Otsus yang ada hanya memperkaya elit birokrat (baik dari pemerintah pusat maupun lokal), UU tidak konsisten – ada duplikasi aturan (tumpang tindih dengan UU/Peraturan yang lain. Singkatnya, ada kesan “pembiaran” terhadap semua pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi.

Ketidakberdayaan (powerless) warga Papua, tanpa disadari melegitimasi mindset dalam memandang Papua sebagai “harta tak bertuan” dan “tak terlihatnya warga Papua sebagai “manusia” sehingga program-program pembangunan tidak berpihak atau tidak berfokus pada pembangunan  manusianya –  “warga” Papua. Oleh karena itu dinamika kehidupan sosial di bumi Papua sangat kental diwarnai oleh:

  • Perebutan “harta karun”. Kerjasama dan persaingan berbagai pihak dalam rangka perebutan/penguasaan “harta karun”. Oleh karena itu, gejolak sosial selalu terjadi di area “harta karun” dan tidak terjadi di area-area lainnya.
  • Para elite Papua sendiri pada akhirnya ikut serta dalam eksploitasi harta karun tersebut (melupakan warganya). Hal ini juga dikarenakan Orang papua sendiri juga tidak merasa sebagai satu budaya (belum terintegrasi secara budaya – masih terkotak-kotak) sehingga para elit Papua pun memanfaatkan kondisi ini yang pada akhirnya tampak tidak memikirkan warganya.
  • Budaya “bigman”, dimanfaatkan (dimanipulasi) oleh berbagai pihak untuk pengamanan (sekedar meredam gejolak sosial) dalam rangka eksploitasi harta karun tersebut. Mereka cukup hanya melakukan tindakan “charity” yang tidak membutuhkan dana besar (dibandingkan dengan harta karun yang dieksploitasinya)
  • Budaya birokrasi Indonesia, cenderung dimanipulasi dalam rangka eksploitasi harta karun bumi Papua – selain karena budaya birokrasi memang masih belum baik

 

Dengan demikian, NKRI sebagai negara-bangsa belum mampu menjalankan kewajibannya untuk melindungi segenap warganya dari perlakuan tidak adil. Negara tidak bisa mencegah terlanggarnya hak-hak warga Papua (sebagai pihak yang lemah) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menandakan bahwa “nation” masih merupakan persoalan bagi NKRI (tidak hanya bagi warga Papua). Artinya, kepentingan bangsa belum menjadi rasionalitas dalam menjalankan pemerintahannya. Dengan kata lain, negara belum menjadikan “kepentingan bangsa” sebagai rasionalitas utama (di atas semua kepentingan) dalam mengelola negara. Konsekuensinya, birokrasi negara akhirnya “bermasalah” dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (rawan “penyimpangan”). Hal ini, tanpa disadari telah mengakibatkan “kontra-produktif” proses nation building pada warga Papua – mereka semakin tidak merasa menjadi “bagian” dari NKRI. Akibatnya integrasi sosial-budaya warga Papua sebagai bagian dari Bangsa Indonesia menjadi semakin sulit terwujud.

 

 IV.             Gerakan Papua Merdeka: Rege dan Bintang Kejora

 

Musik indigenous yang kita kenal selama ini sebagai musik etnik, keberadaannya tidak pernah tampil “sendirian”. Kehadirannya selalu berada dalam kaitanya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya – secara bersama-sama dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, kita tidak pernah bisa menyebut di Batak, Sunda, Jawa atau sukubangsa lainnya mempunyai penamaan terhadap unsur “musiknya” saja. Yang ada adalah tembang atau nyanyian (syair-syair) dalam wayang, ritual keagamaan, atau ritual kematian (ngaben misalnya) dll dengan iringan alat-alat musik seperti gamelan/karawitan, rebana, saluang, tifa – yang tampil dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Musik adalah bagian dari pertunjukkan wayang, tayuban, ngaben dan seterusnya – yang tidak bisa tampil “sendirian” atau dipisahkan/dicabut dari “konteks” kebersamaannya. Dengan demikian, musik dalam kebudayaan Indonesia tidak pernah hadir secara “terpisah” dari unsur-unsur kebudayaan lainnya. Begitu pula dengan masyarakat Papua, mereka tidak mengenal musik dalam pengertian “musik” yang “berdiri sendiri”. Mereka menabuh tifa dalam konteks ritual –komunikasi dengan Sang Pencipta, para leluhur atau komunikasi dengan kerabat yang sudah meninggal maupun kerabat yang masih hidup atau sedang mengantar kepergian sahabat/kerabat. Dengan kata lain, musik indigenous adalah sacral bagi masyarakat sukubangsa di Indonesia – tak terkecuali Papua.

Hal ini berbeda dengan musik di masyarakat Barat, yang bisa tampil dalam kesendirian (tunggal atau terpisah) tidak selalu dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain, seperti musik rock, jazz, rege atau country. Hal ini memang sesuai dengan karakter (kebudayaan) Barat yang sangat menghargai “privacy”. Jika ada individu yang menemukan tambang minyak di tanah miliknya adalah sah bahwa tambang minyak tersebut adalah hak pribadinya – tidak untuk kepentingan bersama (dengan orang-orang lain atau kerabat sekalipun). Mereka justru sangat dianjurkan untuk bisa berprestasi secara individual – tidak selalu atas nama “kebersamaan”. Hal ini berbeda dengan masyarakat Indonesia, meskipun ada penemunya – selalu mengatasnamakan “kebersamaan” (komunal) sehingga seringkali karya-karya leluhur kita dalam kurun waktu tertentu menjadi “anonym” (milik komunal). Oleh karena itu pula, masyarakat etnik di Indonesia menganut sistem ekonomi “lumbung pangan”. Gudang pangan (sistem pangkalan), tempat untuk menampung semua hasil pangan yang bisa dikumpulkan oleh semua warga masyarakat. Setelah terkumpul, selanjutnya didistribusikan kembali secara merata kepada seluruh anggota masyarakat (sesuai dengan kebutuhan masing-masing) sehingga bagi mereka yang kebetulan sedang “tidak bisa” menghasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan akan dipenuhi oleh seluruh warga melalui redistribusi merata/adil dari lumbung pangan (pangkalan). Dengan sistem ini, pemerataan pangan sesuai dengan kebutuhan benar-benar dijamin. Dengan demikian, seluruh warga tidak akan ada yang mengalami kekurangan pangan akibat masalah “tenaga kerja” misalnya (anak-anak atau perempuan ataupun para lanjut usia atau orang cacat). Semua akan diatasi secara bersama-sama.

Namun, bukan berarti bahwa di kebudayaan Barat, eksistensi musik selalu “profane” tanpa terkait dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Ada nyanyian dan musik yang dipergunakan di gereja sebagai pengiring untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau lagu-lagu “sedih” dengan iringan musik tertentu untuk mengantar kepergian abadi seorang sahabat atau kerabat. Dalam konteks ini, keberadaan musik itu sendiri (Barat) hadir dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya (dalam konteks ritual) sehingga “musik” saat itu menjadi bagian dari ritual yang sacral.

Dengan demikian, ketika musik tampil dalam ketersendirian, lepas dari kebersamaannya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya maka musik hadir sebagai yang profane; dan sebaliknya ketika keberadaannya ada dalam kebersamaan dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh, ia menjadi sacral dalam kehidupan manusia. Berdasarkan keberadaan musik yang demikian dalam kehidupan manusia maka kehadiran musik rege mengiringi pengibaran bendera “bintang Kejora” sebagai simbol perlawanan dan persatuan masyarakat Papua sungguh sangat mengejutkan. Kesakralan Bintang Kejora telah hilang (menjadi profane). Kesakralan musik rege sebagai simbol perlawanan dan persatuan orang-orang tertindas bukan simbol budaya Papua. Apakah generasi Papua sekarang telah berubah atau ada keinginan untuk merubah adat-istiadatnya?

Rege telah mencerabut orang Papua dari kebudayaan leluhurnya. Orang Papua telah “mengkhianati” Tuhannya, para Leluhurnya dan para kerabatnya – baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup – memutuskan ikatan budaya dan emosi ke-Papu-an. Papua generasi sekarang telah berubah menjadi “orang lain”. Secara fisik memang orang Papua tetapi jiwanya (pola pikir) sudah menjadi orang “lain”. Makna yang lebih luas, orang Papua sudah bisa tampil dalam “kesendirian” tanpa mengindahkan konteks ikatan budaya dengan orang Papua lainnya. Sebab dalam kebudayaan orang Papua, meskipun tampil seorang diri – ia tetap hadir sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan orang-orang Papua lainnya (sebagai keturunan dari satu nenek-moyang yang sama). Kini semuanya telah berubah. Apakah kehadiran musik rege ini memang dalam rangka untuk menyatakan diri bahwa mereka sudah tidak lagi sebagai orang yang berasal dari keturunan atau leluhur yang sama. Pertanyaan selanjutnya, “apakah semua orang Papua memang sudah ingin melupakan leluhur dan kerabatnya?” Atau hanya sebagian dari orang Papua saja yang ingin melepaskan ikatan budaya dengan kerabat dan leluhurnya?” Mungkin ini pula yang menyebabkan hanya wilayah “Freeport” saja yang bergejolak, sedangkan wilayah Papua lainnya “adem-ayem” saja?

Jika hal ini merupakan pernyataan yang disepakati oleh seluruh warga Papua maka masing-masing warga Papua kini telah “berani” berjalan dengan agendanya masing-masing tanpa memikirkan kerabatnya yang lain – tidak selalu dalam kebersamaan. Dengan demikian, penguasaan individual atas sumberdaya/kekayaan yang ada di bumi Papua kini menjadi “diwajarkan” (diakui dan dibenarkan oleh warga Papua). Jika memang demikian, maka penyelewengan-penyelewengan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh orang Papua sendiri maupun oleh oknum-oknum negara dan pihak asing atas kekayaan bumi Papua adalah sudah di”wajar”kan dalam adat Papua. Ke-Papua-an kini sedang dalam proses perubahan. Ke-papua-an berubah menuju sebagai komoditi atau kendaraan untuk mencapai tujuan atau kepentingan masing-masing pihak yang menginginkan kekayaan bumi Papua. Dengan kata lain, orang Papua saat ini tak ada bedanya dengan ‘orang luar” yang melihat bumi Papua sebagai “harta karun tak bertuan” yang boleh dan bisa diperebutkan oleh siapa saja yang mampu memenangkan persaingan. Bumi Papua – bukan lagi dianggap sebagai harta peninggalan Tuhan dan para leluhur Papua yang sacral, yang harus dijaga demi kesejahteraan seluruh warga Papua.

 

V.                Peran Negara: Manajemen Potensi Konflik dan integrasi di Papua

 

Kerjasama dan persaingan dalam kehidupan sosial manusia, tentu saja tidak selalu berlangsung damai. Kadang kala diwarnai dengan perselisihan sebagai dinamika kehidupan. Selain itu, manusia juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah ‘aturan’ yang sudah ada, termasuk  melakukan pembenaran-pembenaran demi kepentingan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Negara harus memperhatikan dan memahami proses dinamika kerjasama dan persaingan – dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara – di Tanah Papua sebagai pijakan untuk membuat regulasi, peraturan atau undang-undang. Oleh karena itu, dinamika proses kerjasama dan persaingan yang bisa memicu perselisihan dan menjurus pada konflik dalam kehidupan bersama antar golongan di Papua harus segera diidentifikasi, khususnya masalah “ketidak-adilan” yang terjadi. NKRI sebagai negara-bangsa harus mampu menjamin keadilan bagi seluruh warganya, agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ada warganya yang merasa terlanggar hak-haknya – termasuk mampu melindungi warganya yang “lemah”. Dalam perspektif ini, kemampuan Negara mengelola segala potensi konflik yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (sukubangsa, keyakinan agama, sosial, ekonomi, politik atau kebudayaan) di tanah Papua adalah sama dengan Negara telah menjamin keadilan bagi warga Papua. Hal ini, selain untuk tujuan pencegahan konflik, juga melindungi pihak-pihak yang “lemah” serta untuk nation and national character building.

Oleh karena itu, kondisi-kondisi kerjasama dan persaingan yang berpotensi konflik harus menjadi perhatian dan harus dikelola dengan baik, a.l.:

  1. Ketimpangan daya saing dan daya adaptasi yang sangat menyolok. Warga Papua perlu ditingkatkan derajat daya adaptasi dan daya saingnya agar tidak terjadi dominasi atas warga Papua. Hal ini yang menyebabkan warga Papua termarjinalkan oleh para pendatang (baik WNI maupun WN Asing) sehingga terlanggar hak-haknya atas tanah adat mereka melalui kesepakatan-kesepakatan yang tidak mereka pahami.
  2. “Aturan-aturan” atau “kesepakatan” harus mampu melindungi hak-hak mereka akibat ketimpangan “daya adaptasi dan daya saing”. Otonomi khusus dirasakan tidak mampu menjamin tidak terlanggarnya hak-hak mereka – baik karena otsus itu sendiri masih dirasakan belum mampu mengakomodasi kepentingan dan “hak-hak” mereka atau pun karena “penyimpangan” dalam implementasinya. Hal ini perlu dikaji ulang aturan-aturan dalam otsus dan evaluasi pelaksanaannya – terkait dengan masalah budaya birokrasi pemerintahan yang masih buruk.
  3. Distribusi sumberdaya dan penguasaan sumberdaya (termasuk distribusi jabatan-jabatan strategis) yang dirasakan tidak adil oleh warga Papua.
  4. Keinginan untuk balas dendam atau membalas kekalahan (BERULANG) yang selama ini mereka alami akibat ketimpangan daya adaptasi dan daya saing. Ketidak-adilan yang mereka rasakan dan alami sejak Papua menjadi bagian dari NKRI, yang hingga hari ini akar permasalahannya belum terselesaikan. Mereka merasakan ketidak-adilan ini karena tanah di mana mereka tinggal dan hidup yang sudah mereka tempati dan kelola bergenerasi-generasi jauh sebelum berdirinya NKRI. Mengapa setelah warga Papua menjadi bagian dari NKRI justru “hak dan harta-bendanya” direbut/dilanggar, baik oleh NKRI, atau pun para pendatang – WNI dan warga negara asing – juga perusahaan (asing dan nasional) serta elite Papua sendiri. Selama ini, pemerintah/negara seringkali melakukan tindakan represif guna menghentikan konflik yang terjadi agar tidak meluas dan memakan “korban” yang lebih besar. Fungsi dari tindakan represif adalah untuk menghentikan konflik (sementara) agar ada waktu untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas konflik yang terjadi. Namun, dengan “dihentikannya konflik” bukan berarti bahwa permasalahan akan selesai dengan sendirinya atau dianggap sudah selesai. Akar permasalahan atau akar penyebab konflik harus diselesaikan.
  5. Kondisi yang bisa mengundang hadirnya pemimpin/provokator (bisa warga Papua sendiri, non-Papua baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia sendiri), yaitu orang yang mampu memberi dan menghidupkan SEMANGAT sehingga konflik menjadi terus berlangsung dan semakin meruncing.
  6. Ketidak-berdayaan warga Papua untuk melawan “ketidak-adilan” (yang dirasakan dan dialami) yang berlangsung terus-menerus sehingga konflik yang pernah terjadi selalu diingat/diperbaharui/disegarkan kembali (dari generasi ke generasi), yang akhirnya menjadi konflik SIMBOLIK. Konflik simbolik ini menciptakan “batas-batas sosial yang diskriminatif” terhadap pendatang dan NKRI. Warga Papua akhirnya mengembangkan STEREOTIPE terhadap pendatang, seperti orang “Jawa” dan NKRI, atau Pusat-Lokal/Daerah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ekspresi kebudayaan (dalam bentuk apapun – termasuk kasus “Bintang Kejora”) bisa dipahami sebagai upaya untuk memperoleh dukungan sosial dari sesama sukubangsa atau kebudayaan – dalam rangka kerjasama, persaingan dan konflik ataupun sebagai bentuk resistensi – agar tetap survive.
  7. Pemerintah atau negara sebagai wasit dan juri dirasakan belum mampu menjaga/memelihara dan menegakkan aturan yang berlaku – otonomi khusus. Keberpihakan Pemerintah atau negara (tidak bersikap netral). Bahkan tanpa disadari negara/pemerintah sering melakukan “peran” ganda, yaitu selain sebagai “wasit dan juri” tetapi juga bertindak sebagai “pelaku” (politisasi kepentingan bangsa) sehingga pemerintah/negara sendiri yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan (regulasi affirmasi atau preservasi – seperti yang terjadi pada otsus).

 

Kondisi kerjasama dan persaingan yang rawan konflik tersebut harus segera diatasi atau dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik dengan segala konsekuensinya. Kegiatan manajemen potensi konflik ini diharapkan juga mampu mencari dan menemukan solusinya agar potensi-potensi konflik yang ada selain bisa diredam, juga bisa dirubah menjadi “persaingan atau kompetisi yang sehat” – yaitu sebagai proses saling belajar sehingga mampu meningkatkan daya saing dan daya adaptasi mereka masing-masing.

Dengan demikian, kasus ketidak-adilan Papua ini jika dilihat dari perspektif tersebut maka masalah minoritas di tanah asalnya sendiri sebenarnya bukanlah masalah, seperti yang gencar diserukan oleh banyak pihak. Bagaimana jika warga Papua itu minoritas tapi dominan…tentu saja kehidupan orang Papua di tanah Papua tidak terjadi ketidakadilan. Permasalahannya adalah “merasa diperlakukan tidak adil” atau “dilanggar hak-haknya” tanpa bisa melawan (powerless).

Oleh karena itu pula, ekspresi kebudayaan seperti pengaktifan simbol “bintang kejora” tidak harus selalu dipahami/dimaknai sebagai tindakan “makar”. Bintang kejora adalah ekspresi simbolik yang digunakan sebagai perlawanan atau resistensi atas ketidak-adilan yang dialaminya agar. Bisa saja simbol tersebut dijadikan bagian dari salah satu elemen dari simbol NKRI jika pemerintah/negara mampu mengembangkan pemaknaan baru atas simbol tersebut atau menempatkan simbol tersebut dalam kerangka simbol-simbol yang lebih luas dan umum sehingga “bintang kejora” tidak lagi menjadi sebuah “simbol perlawanan” tetapi simbol dinamika masyarakat atau komuniti-komuniti lokal di Papua yang dapat disalurkan menuju pada kegiatan dan upaya peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik dan sebagai bagian dari proses “nation building”. Namun sebaliknya, jika pemerintah atau negara tidak segera menyelesaikan masalah “ketidak-adilan” yang dirasakan dan dialami oleh warga Papua saat ini maka dengan berjalannya waktu bukannya tidak mungkin warga Papua akan merasa “tidak ada manfaatnya” menjadi “orang Indonesia” – dengan kata lain keinginan untuk “memisahkan diri” dari Indonesia menjadi semakin “masuk akal” bagi mereka; dan mengundang masuknya pihak luar untuk menjadi “provokator” dan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu (penguasaan sumberdaya) oleh pihak luar.

 

 VI.             Pustaka

Agusyanto, Ruddy

1994   “Pengelompokan Sosial dan Perebutan Sumberdaya: Kasus Arek-arek Suroboyo di Jakarta”, dalam Analisis. Jakarta: CSIS. Hlm. 204 – 212.

2007   Jaringan Sosial dalam Organisasi. Jakarta: Rajawali Presada.

2010   Fenomena Dunia Mengecil: Rahasia Jaringan Sosial. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.

 

Dahrendrof

1959   Class and Class Conflict in Industrial Society. California: Standford University Press.

 

Hardjana, Suka.

2003   Corat-Coret Musik Kontemporer Dulu dan Kini. Jakarta: Taman Ismail Marzuki.

 

Nunus Supardi, “Dalam Memajukan Kebudayaan Bangsa Kita Kehilangan Haluan”, Jakarta, 6 Maret 2006. http://www.budpar.go.id/page.php?ic=543&id=449.

 

http://ternate.wordpress.com/2008/12/15/menelusuri-jejak-sejarah-kekuasaan-kesultanan-tidore-di-halmahera-selatan-papua-kepulauan-pacific-selatan-2/

 

http://masdayatoke.wordpress.com/2011/01/19/irian-barat/

 

http://tidorekota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=127:dinobatkan-sebagai-warga-kesultanan-tidore&catid=38:aktualitas&Itemid=82

 


[1] Selain Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore juga merupakan salah satu Kerajaan besar di jazirah Maluku Utara yang mengembangkan kekuasaannya terutama ke wilayah selatan pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian barat. Sejak 600 tahun yang lalu Kerajaan ini telah mempunyai hubungan kekuasaan hingga sampai ke Irian Barat (Pesisir Tanah Papua) sebagai wilayah taklukannya. Waktu itu, yang memegang kendali kekuasaan pemerintahan di Kerajaan Tidore, ialah Sultan Mansyur, Sultan Tidore yang ke 12 (http://ternate.wordpress.com/2008/12/15/menelusuri-jejak-sejarah-kekuasaan-kesultanan-tidore-di-halmahera-selatan-papua-kepulauan-pacific-selatan-2/).

[2] Pada tanggal 17 Agustus 1956 diresmikan pembentukan provinsi irian barat yang beribukjota di Soa, Siu. Gubernur irian barat yang pertama adalah Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore). http://masdayatoke.wordpress.com/2011/01/19/irian-barat/)

[3] Terlepas dari itu semua, sejarah telah mencatat bahwa beberapa daerah diluar pulau Tidore, mulai dari Papua barat hingga pulau-pulau di selatan Pasifik pernah menjadi wilayah kerajaan ini. Presiden RI pertama Sukarno semula ingin memasukan seluruh wilayah kekuasaan kerajaan tidore ini menjadi bagian dari NKRI, namun pada akhirnya, diputuskan bahwa hanya bekas jajahan kerajan Belanda saja yang menjadi wilayah RI, sehingga Malaysia, Singapura dan Timor Leste tidak dimasukan sebagai wilayah NKRI. Sukarno pernah berkata; “……..Tanpa Tidore, tak akan ada lagu; Dari Sabang sampai Merauke……..” (http://ternate.wordpress.com/2008/12/15/menelusuri-jejak-sejarah-kekuasaan-kesultanan-tidore-di-halmahera-selatan-papua-kepulauan-pacific-selatan-2/).

[4] Usai dinobatkan, Meutia dan rombongan menggelar diskusi dan dialog terbatas dengan pihak kesultanan Tidore, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Drs. Hj. Kartini Elake, M.Si dan pimpinan SKPD terkait.Sekretaris Kesultanan Tidore, M. Amin Faruk, memaparkan tentang sejarah dan budaya Tidore, termasuk jasa besar Kesultanan Tidore dalam perjuangan pembebasan Irian Barat kembali ke NKRI. “Kesultanan Tidore memiliki peran penting dan strategis dalam perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan NKRI,” papar Amin. (http://tidorekota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=127:dinobatkan-sebagai-warga-kesultanan-tidore&catid=38:aktualitas&Itemid=82).

[5] Dari data yang ada mengenai berbagai hubungan antar sukubangsa di Indonesia, warga dan suku-sukubangsa yang berbeda itu tidak bermusuhan atau bertentangan ataupun tidak bersahabat satu sama lainnya karena perbedaan asal keturunan dan asal daerahnya.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s