Masyarakat Tak Lagi Menjadi Bagian Dari Stakeholders Dalam Pembangunan

http://www.press3g.com/index.php/nasional/161-masyarakat-tidak-lagi-menjadi-bagian-dari-stakeholders-dalam-pembangunan

Jakarta, press3G –  Negara selama ini di nilai lalai dalam melindungi kepentingan rakyatnya. Padahal mendahulukan kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini negara menjadi kepanjangan tangan pihak lain atau investor yang melihat Indonesia sebagai harta karun yang dapat di perebutkan oleh siapa saja. Demikian di katakan Direktur Operasional Pusat Analisa Jaringan Sosial Ruddy Agusyanto kepada wartawan belum lama ini di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Agus, Sejak era reformasi, amandemen UUD 1945 tak lagi sesuai dengan Pancasila karena kesalahan menempatkan Pancasila dalam empat pilar bangsa  di mana Pancasila disejajarkan dengan pilar-pilar lainnya sehingga nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjadi acuan bagi negara untuk mengelola kepentingan bangsa. Selain itu karena perubahan regulasi dan konstitusi ini seolah melegalkan segala tindakan negara untuk kepentingan pihak lain. 

Dan karena regulasinya yang di ubah itu pula rakyat menjadi korban, mau menuntut haknya justru karena Undang-undangnya berubah maka rakyat yang di persalahkan, sudah haknya di ambil di perkarakan juga. Bagi orang-orang yang ingin membantu rakyat juga akan terjebak dalam masalah hukum. 

Masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari stakeholders dalam pembangunan seperti, eksploitasi sumberdaya alam atau usaha perkebunan, yang banyak mengkonversi tanah rakyat. Negara telah berubah menjadi organisasi bisnis dan atau negara mendelegasikan tanggung jawabnya kepada swasta/investor 

Rasionalitas Negara dalam mengelola kepentingan bangsa seharusnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demi kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Negara dalam hubungannya dengan masyarakat adalah berprinsip pada: kebersamaan, pengorbanan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan rasionalitas swasta/bisnis, di mana dalam mengelola perusahaannya berprinsip pada rasionalitas “ekonomis” – demi keuntungan sebesar-besarnya bagi pemiliknya (pemegang saham). Tidak mungkin perusahaan swasta menganut prinsip nilai-nilai Pancasila sehingga bersedia berkorban mengurangi keuntungannya demi kesejateraan masyarakat. Mereka bukanlah lembaga sosial atau negara. 

Berdasarkan hal  ini maka swasta atau pebisnis/investor tidak bisa menggantikan posisi negara. Artinya, peran dan fungsi negara dalam mensejahterakan masyarakat  dengan mengelola kekayaan sumberdaya alam tak tergantikan. 

“Jika terjadi gesekan antara masyaraka dan swasta, negara secara tak langsung akan melindungi kepentingan swasta/pebisnis dan rakyat menjadi korban”. Ujar Antropolog, Dosen dan juga seorang peneliti dengan nada serius.

Gejala ini yang saat ini sedang terjadi hampir di pelosok negeri ini dan berujung pada konflik antara negara dan rakyat  demi kepentingan swasta. 

Untuk itu di butuhkan kesadaran semua pihak, untuk segera meluruskan hal ini. Dari sisi negara agar segera merapihkan manajemen pemerintahan agar semua kebijakan yang di ambil berpihak kepada rakyat. Salah satu cara yang dapat di tempuh adalah dengan mengganti perundangan kita yang merupakan warisan kolonial. Sementara dari sisi masyarakat perlu di sadarkan akan haknya terhadap apa yang menjadi miliknya. (sy)

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s