KONVERSI TANAH RAKYAT ATAS NAMA PEMBANGUNAN: Antara Hak Rakyat Dan Kepentingan Bisnis

KONVERSI TANAH RAKYAT ATAS NAMA PEMBANGUNAN:
Antara Hak Rakyat Dan Kepentingan Bisnis
(Ruddy Agusyanto)

* makalah diskusi terbatas, Februari 2012

Rasionalitas dan Otoritas Negara
Sejak era reformasi, amandemen UUD 1945 tak lagi sesuai dengan Pancasila karena kesalahan menempatkan Pancasila dalam empat pilar bangsa – di mana Pancasila disejajarkan dengan pilar-pilar lainnya sehingga nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjadi acuan bagi negara untuk… mengelola kepentingan bangsa (UUD 1945 yang “baru” hasil amandemen tidak Pancasilais).

UUD 1945 yang sudah diamandemen telah merubah rasionalitas negara menjadi menjadi rasionalitas bisnis/swasta. Rasionalitas Negara dalam mengelola kepentingan bangsa seharusnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demi kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Negara dalam hubungannya dengan masyarakat adalah berprinsip pada: kebersamaan, pengorbanan dan melindungi kepentingan masyarakat. Berbeda dengan rasionalitas swasta/bisnis, di mana dalam mengelola perusahaannya berprinsip pada rasionalitas “ekonomis” – demi keuntungan sebesar-besarnya bagi pemiliknya (pemegang saham). Tidak mungkin perusahaan swasta menganut prinsip nilai-nilai Pancasila sehingga bersedia berkorban mengurangi keuntungannya demi kesejateraan masyarakat. Mereka bukanlah lembaga sosial atau negara.

Berdasarkan hal ini maka swasta atau pebisnis/investor tidak bisa menggantikan posisi negara. Artinya, peran dan fungsi negara dalam mensejahterakan masyarakat – dengan mengelola kekayaan sumberdaya alam – negara tidak bisa diserahkan kepada swasta/pebisnis. Namun, dengan adanya amandemen UUD 1945, akhirnya, peran dan fungsi negara dalam mengelola kepentingan bangsa boleh atau bisa digantikan oleh swasta/pebisnis.

Akibatnya, Masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari stakeholders dalam pembangunan (mis. eksploitasi sumberdaya alam atau usaha perkebunan, yang banyak mengkonversi tanah rakyat). Negara telah berubah menjadi organisasi bisnis dan atau negara mendelegasikan tanggungjawabnya kepada swasta/investor (men-sub-kan kepada perusahaan-perusahaan swasta). Dengan kondisi seperti ini, negara sebagai salah satu stakeholders pembangunan, kehadirannya diwakili oleh para pejabat instansi terkaitnya. Akibat selanjutnya, tumbuh suburnya manipulasi yang dilakukan oleh para oknum pejabat ybs atas regulasi dan wewenang yang diembannya (sebagai wakil negara dan rakyat) dalam proyek-proyek pembangunan (dari hasil di lapangan, ada kecenderungan munculnya izin-izin atau kerjasama baru dengan pihak swasta pada saat sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah atau bahkan presiden).

Negara (melalui instansi dan para pejabatnya) telah menjadi “kepanjangan tangan” dari pihak swasta. Gejala terakhir inilah yang sering muncul ketika pihak swasta membutuhkan lahan untuk pembangunan. Oleh karena itu jika terjadi gesekan dengan masyarakat, negara secara tak langsung akan melindungi kepentingan swasta/pebisnis dan rakyat menjadi “korban”. Gejala ini yang saat ini sedang terjadi hampir di pelosok negeri ini dan berujung pada “konflik” antara negara dan rakyat – demi kepentingan swasta.

Otoritas negara dan sistem KMK
Negara adalah ibarat sebuah organisasi, yang mengelola kepentingan bangsa agar tercapai tujuan yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, sebuah organisasi (negara) memerlukan sistem kontrol-monitoring-koordinasi (KMK). Dengan kata lain, tanpa KMK yang memadai adalah mustahil organisasi/negara mampu mencapai apa yang dicita-citakan. Sementara itu, tanpa disadari, otonomi daerah telah membuat sistem KMK menjadi tidak berfungsi. Otonomi daerah membuat otoritas negara menjadi tidak utuh lagi, terbagi-bagi dalam unsur-unsur organisasi negara, padahal KMK bisa berjalan hanya oleh adanya “otoritas” yang utuh. Akibatnya, negara menjadi tidak mampu menjalankan fungsi KMK untuk tetap menjaga performa negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi.

Keadaan ini, justru kerapkali menjadi celah bagi aktor-aktor yang kreatif untuk bermain serta membelokan regulasi demi kepentingan individu/kelompok. Kondisi inilah yang memberikan celah untuk kerapkali munculnya kamuflase pembajakan regulasi sebagai topeng atas proses tarik menarik power di antara kepentingan faksi-faksi internal kementerian (persaingan antara Pusat-Provinsi dan Kabupaten Kota – regulasi yang bersifat parsial).

Para individu sebagai anggota organisasi (negara) pada akhirnya menggunakan birokrasi untuk kepentingan kelompok. Konsekuensi yang sangat mendasar adalah birokrasi, meskipun seolah-olah mengatasnamakan ”kepentingan negara” tetapi pada tataran realitasnya tidak melaksanakan untuk kepentingan negara, melainkan demi kepentingan golongan, kelompok atau partai politik (apalagi saat ini Indonesia bukanlah negara hukum. Politik adalah panglima di negeri ini – sesuai amanat UUD 1945 yang sudah diamandemen). Dengan kata lain, dalam pola perekrutan birokrasi lokal semacam itu bukanlah berdasarkan ”kepentingan negara” namun hanya untuk penguasaan ”sumberdaya” dalam negara – atas kepentingan kelompok. Keadaan seperti ini sungguh sulit diharapkan bisa menghasilkan birokrat lokal yang dalam menjalankan tugas-tugas/kewajibannya dan ketika berhadapan dengan publik, bertindak sebagai ”pelayan” negara yang dapat dipercaya oleh ”rakyat” tetapi justru menghasilkan birokrat yang berorientasi pada ”penguasaaan sumberdaya” bagi kelompok dan jaringan sosialnya. Maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah menyebabkan birokrasi, regulasi dan rasionalitas organisasi di Indonesia tidak lagi sepenuhnya mewakili kepentingan bangsa secara utuh (nation). Sebaliknya, otonomi daerah mendorong peran birokrasi dan implementasi regulasi justru untuk menjamin penguasaan sumberdaya demi kelompok-kelompok kepentingan.

Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

a. Usaha Tambang dan Perkebunan
Setiap tahun Indonesia mengalami masalah konversi tanah produksi (kebun atau sawah) menjadi area non-produksi (jalan, perkantoran, Mall, pertambangan atau perkebunan) terjadi terus-menerus. Kondisi ini akan terus meningkat tiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya rancangan pembangunan ekonomi nasional (target pertumbuhan ekonomi yang mana memfokuskan diri pada sekitar 70 persen dari pendapatan non-pajak yang berasal dari sumberdaya alam, yaitu sektor pertambangan dan energi – minyak bumi, batubara, gas, emas, timah, nikel, biji besi dsj). Konsekuensinya, dengan hilangnya “tanah kebun/sawah rakyat” akibat konversi tersebut, sawah/kebun yang tadinya bisa menghidupi petani dan keluarganya maka pada sekian tahun ke depan akan terus bertambah petani dan keluarganya yang harus keluar dari tanahnya (desanya). Sementara itu, di sisi lain intervensi modal asing di bidang pertambangan dan perkebunan semakin memperburuk keadaaan di mana banyak tanah rakyat dan hutan yang dijadikan lahan tambang. Artinya akan semakin banyak rakyat/petani dan keluarganya yang harus meninggalkan atau melepaskan tanahnya demi “pembangunan” ini.

Satu unit usaha tambang atau perkebunan (yang secara politis didukung oleh kebijakan negara) hanya akan menguntungkan bila penambangan tersebut dilakukan dengan skala relatif besar. Pertambangan dan perkebunan membutuhkan lahan rata-rata di atas 1.000 hektar (untuk perkebunan sawit minimal 10.000 ha) lahan dengan investasi milyaran sampai triliunan rupiah. Dengan demikian tidak mungkin usaha tambang atau perkebunan dikelola oleh para petani atau rakyat. Pastinya yang siap mengelola adalah negara. Namun, berdasarkan konstitusi yang telah diamandemen, negara boleh/bisa menyerahkan kepada pihak swasta/bisnis. Dengan kata lain, pengelolaan sumberdaya alam (yambang dan perkebunan) hanya bisa dilakukan oleh para investor besar (swasta) sebab membutuhkan biaya milyaran sampai triliunan rupiah. Sedangkan untuk keperluan lahan pastinya akan mengambil (memakai) tanah rakyat atau membuka hutan.

Sementara itu, tanah sawah/kebun bagi rakyat adalah sumber penghidupan – ibarat sebuah pekerjaan (mata pencaharian hidup) bagi warga perkotaan. Ketika lahan mereka dibeli atau diganti rugi oleh industri tambang maka hal ini identik dengan pensiun atau terkena PHK (bagi karyawan warga perkotaan). Begitu uang ganti rugi tersebut (bagi karyawan adalah pesangon) habis dikonsumsi, mereka akan mengalami kesulitan hidup (tinggal menunggu waktu saja) karena “jobless”. Akibatnya:
• Meningkatnya jumlah pengangguran/kemiskinan (angka resmi BPS tercatat ada 12 juta jiwa baru per tahun yang harus diberi makan)
• Meningkatnya TKI
• Meningkatnya urbanisasi dan juga meningkatnya imigran gelap
• Meningkatnya perambahan hutan

Kesulitan hidup ini akhirnya sering menjadi sumber masalah dan sering juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu.

Selain itu, tanah bagi mereka juga terkait dengan masalah “eksistensi kolektif – asal-usul”, tentang sejarah asal-usul satu nenek moyang. Jadi, secara antropologis, dengan tercerabutnya mereka dari tanah asal-usulnya sama dengan kehilangan “sejarah asal-usul dan kebudayaan” – jatidiri kolektifnya.

b. Konversi Area Perumahan/Hunian Menjadi Area Bisnis
Demikian halnya dengan masalah rumah rakyat. Setiap tahun juga terjadi konversi tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang dihuni rakyat demi pembangunan. Setiap tahun Indonesia mengalami masalah konversi tanah hunian (rumah rakyat dan rumah yang diklaim oleh “negara”) menjadi area bisnis (perkantoran, apartemen atau Mall) terjadi terus-menerus.

Oleh karena itu, umumnya area hunian yang dikonversi adalah yang terletak di daerah-daerah strategis yang mempunyai nilai ekonomi relatif “tinggi”. Masalah ini identik dengan kasus tanah rakyat dalam kasus konversi menjadi tanah usaha tambang dan perkebunan – dengan kamuflase demi “pembangunan”, melalui manipulasi atau upaya perubahan regulasi. Hal ini terbukti bahwa area hunian yang katanya demi pembangunan, misalnya untuk kepentingan rumah prajurit yang masih aktif (kasus rumah pensiunan), dalam kurun waktu ke depan ternyata berdiri apartemen mewah, Mall atau perkantoran. Demikian juga yang terungkap dalam sidang kasus dua janda pahlawan melawan perum pegadaian (rencana untuk town house). Lahan hunian diperlakukan sama dengan lahan rakyat yang digusur demi usaha tambang atau perkebunan; lahan hunian dikonversi untuk bisnis property (perumahan, apartemen, mall atau fungsi bisnis lainnya).

Ini semua dimungkinkan karena rasionalitas negara telah berubah menjadi rasionalitas “bisnis” dan sistem KMK negara yang tak berfungsi sehingga memberi celah juga terhadap tumbuhnya “mafia tanah” – memanfaatkan aparat negara atau bekerjasama dengan aparat negara (aparat negara menyalahgunakan wewenangnya demi kepentingan bisnis). Oleh karena itu banyak kasus “penggusuran” dengan klaim sepihak tanpa bukti hukum yang jelas.

Tanah rakyat dalam kasus konvesri menjadi lahan tambang dan perkebunan juga terjadi pada tanah hunian, dikonversi menjadi area bisnis. Masalahnya, tanah dan bangunan (rumah tinggal) adalah kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu dalam UUD 1945 dan UU Perumahan Rakyat, negara/pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan rumah rakyat (rumah dengan harga murah/terjangkau tetapi layak huni). Tanpa rumah tinggal, sangat disangsikan bisa membina keluarga yang sehat dan pastinya akan mengganggu aktivitas kehidupan lainnya, padahal unit sosial terkecil sebuah masyarakat/negara adalah keluarga.

KONVERSI TANAH RAKYAT DAN TANAH HUNIAN: Penggusuran Paksa dan Perlawanan Rakyat
Berdasarkan gambaran di atas, oknum aparat negara bergerak atas nama negara:
• Melalui regulasi, yaitu dengan cara merubah regulasi yang berlaku sehingga tindakan “penggusuran” (konversi tanah atau hunia rakyat) menjadi “legal”. Tindakan aparat (penggusuran atau penertiban) dibenarkan secara hukum.
• Dengan regulasi yang baru maka posisi rakyat atas tanah atau rumahnya menjadi “illegal”. Rakyat berada pada posisi hukum “yang salah” atau “melanggar hukum”.
• Oleh karena tindakan aparat melakukan pengosongan paksa, secara hukum dibenarkan, maka mereka dengan mudah bisa menggerakkan aparat/penegak hukum (TNI/Polri dan Satpol PP) karena sah menggunakan pendekatan “keamanan” (sebab rakyat yang akan digusur adalah pelanggar hukum).

Dengan kondisi seperti ini (regulasi yang telah berubah), bisa diprediksikan (yang kita khawatirkan) dalam waktu relatif singkat (tak lama lagi) aparat akan serentak menggunakan pendekatan keamanan (penggusuran paksa); dan juga sangat dimungkinkan mereka bergerak/melakukan “penggusuran paksa” dalam waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia. Sebab:
• Tindakan penggusuran paksa dibenarkan secara hukum
• Tenaga aparat keamanan tersedia di seluruh Indonesia dengan sistem komando yang jelas, selalu dalam kondisi ‘siap” (dari Pusat, propinsi, Kabupaten hingga Kecamatan)
• Biaya juga siap sebab pastinya didukung oleh pengusaha/investor (biaya penggusuran paksa sudah masuk dalam agenda pembiayaan proyek bisnis mereka)

Melihat kesiapan aparat dengan pendekatan keamanannya ini maka perlawanan rakyat sangat diragukan bisa membendung pelaksanaan “konversi tanah/rumah rakyat” (penggusuran paksa). Rakyat hanya bisa memperlambat lajunya pelaksanaan “penggusuran paksa” dan dapat dipastikan akan berujung pada penyerahan hak atas tanah/rumahnya. Tak hanya itu, pihak-pihak yang membantu memperjuangkan hal ini juga menjadi sulit karena:
• Membela pihak yang “salah” (melanggar regulasi yang ada).
• Tidak mampu menandingi “kekuatan dan kesiapan” aparat negara (oknum yang menggunakan/memanfaatkan institusi negara) – baik dari tenaga, biaya dan waktu.

Berdasarkan kenyataan ini, rakyat berada pada posisi yang sulit dan sangat diragukan bisa menahan lajunya kecepatan program konversi tanah/rumah rakyat demi “pembangunan” – hopeless (tidak ada harapan).

Dampak Konversi Tanah demi Pembangunan (bisnis)
Dampak selanjutnya, akhirnya menimbulkan masalah sosial dan juga mungkin keamanan sehingga hal ini mengundang pendekatan “keamanan” dengan menurunkan TNI/Polri. Jadi dalam kasus ini sebenarnya bukan masalah “keamanan” karena masalah keamanan disini hanyalah sebuah akibat (masalah keamanan bukan akar permasalahan). Hal inilah yang antara lain menyebabkan terjadinya konflik seperti yang terjadi di beberapa kawasan konflik saat ini. Hal ini bersumber dari akibat dari hilangnya rumah tinggal, sumber penghidupan masyarakat dan jatidiri (asal-usul). Dengan kata lain, jika masalah ini tidak segera diatasi maka semua usaha tambang, perkebunan dan usaha lainnya yang menyangkut masalah “penggunaan atau penggusuran” tanah masyarakat (rumah ataupun lahan) seperti “api dalam sekam”. Usaha-usaha pertambangan, perkebunan atau “mafia tanah hunian” selama ini hanya mampu meredam “gejolak sosial” dari konsekuensi permasalahan “konversi tanah rakyat”. Kapan saja bisa meledak menjadi “konflik sosial” ketika pihak perusahaan/swasta (atau negara) mengalami kendala dalam melakukan upaya peredaman sebab upaya tersebut tidak menyelesaikan masalah (akar masalah) – tetapi hanya meredam timbulnya gejolak sosial – agar tidak terjadi “konflik sosial”.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s