PENYELESAIAN KEMELUT RUMAH NEGARA: Sebuah alternatif

PENYELESAIAN KEMELUT RUMAH NEGARA: Sebuah alternatif

Ruddy A

*diangkat dari TOR rencana FGD APRN 2012

 

Di era global ini, kebijakan suatu negara tak bisa lepas dari pengaruh internasional. Demikian pula yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks ekonomi, industrialisasi dianggap sebagai sebuah solusi bagi suatu negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pula, orientasi kebijakan nasional Indonesia memfokuskan diri pada pertumbuhan industri dalam skala besar (yang sering disebut sebagai “dunia usaha”), karena dianggap selain bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dianggap bisa mengatasi masalah ketersediaan ketenagakerjaan. Oleh karena itu pula, salah satu tolok ukur dari keberhasilan pemerintah adalah tumbuhnya “dunia usaha” dengan salah satu tolok ukur utamanya adalah berapa banyak dan berapa besar investasi asing yang masuk ke Indonesia . Mulai dari bidang pertanian, perikanan, pertambangan bahkan perumahan, kini, semuanya telah terjadi “industrialisasi” – industri pertanian, industri perikanan, industri perumahan dst.

Ketika krisis ekonomi melanda negara-negara maju dan semakin akut hingga saat ini, tentu saja “berimbas” pada negara-negara lain, terutama yang pondasi ekonominya rapuh. Kondisi ini secara tak langsung mendesak negara berkembang seperti Indonesia untuk patuh dan tunduk pada kepentingan negara-negara maju ini – atas nama “kepentingan global” – agar negara-negara berkembang menyediakan sumberdaya yang murah, buruh murah dan pasar bagi industri mereka. Kepentingam global dan paradigma pembangunan ekonomi nasional akhirnya seperti gayung bersambut sehingga kondisi krisis ekonomi dunia justru dianggap “peluang” untuk menumbuhkan dunia usaha – masuknya investasi modal asing ke Indonesia. Dalam rangka menumbuhkan dunia usaha (industrialisasi), tanah adalah salah satu sumberdaya yang paling penting.

Salah satu respon Indonesia adalah Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari National Summit yang merupakan representasi “kepentingan global”. Maka, dalam upaya mendukung dan memuluskan jalan investasi modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia diminta untuk memastikan tersedianya sumberdaya khususnya tanah/lahan siap pakai. Regulasi pun disiapkan untuk menjustifikasi penggusuran dengan dalih “kepentingan umum”. Pada tahun 2006, Pemerintah kemudian menghaluskan substansi Perpres ini dengan mengeluarkan PP No.65 Tahun 2006. Kini, dengan prinsip yang sama pemerintah kembali mengajukan rancangan kebijakan untuk mengambil alih tanah masyarakat atas nama kepentingan umum. Pemerintah telah menyiapkan RUU, yaitu “pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan” dan swasta/investor pun dianggap dapat mewakili pemerintah untuk melasanakan “pembangunan”, yang diatur juga dalam RUU ini.

Alasan ini sangat berdasar dan masuk akal sebab implementasi pembangunan untuk kepentingan umum sering melekat pada pemenuhan kebutuhan industri. The Economist, majalah mainstream bergengsi, pernah menulis, “Pada tahun 2010 ekonomi Indonesia memang tumbuh, tapi sayang sekali, kemiskinan juga tumbuh.” Meskipun pertumbuhan ekonomi dikatakan menembus 6,3%, tetapi hal tersebut tidak berhasil menciptakan “trickledown effect”. Memang pertumbuhan ekonomi negara meningkat, namun secara riil masyarakat mayoritas hanya menikmatinya sebagai buruh, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sedangkan sebagian besar hasil industrialisasi ini, yang menikmatinya justru adalah para investor (modal besar) – bukan rakyat.

Oleh karena itu pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, pemerintahan SBY-Boediono masih menempatkan industri ekstraktif sebagai andalan pembangunan ekonomi nasional. Antara lain dengan mendorong peningkatan produksi pertambangan, perkebunan besar, pertanian skala besar dan industri kelautan. Akibatnya, setiap tahun Indonesia mengalami konversi tanah produksi (kebun atau sawah) menjadi area “bisnis” atau non-produksi (jalan raya, perkantoran, Mall, industri tambang atau perkebunan) secara terus-menerus. Kondisi ini akan terus meningkat tiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya rancangan pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2010 saja, menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria  telah terjadi 106 konflik tanah. Artinya, akan semakin banyak rakyat/petani dan keluarganya yang harus meninggalkan atau melepaskan tanahnya demi “pembangunan” ini.

Demikian halnya dengan tanah hunian (rumah rakyat). Setiap tahun terjadi konversi tanah dan bangunan (rumah tinggal) yang dihuni rakyat demi pembangunan (bahkan tak jarang atas dasar klaim sepihak oleh “negara” – tanpa dasar hukum) menjadikannya area bisnis (perkantoran untuk dunia usaha, apartemen/industri rumah mewah atau Mall). Selain itu, masalah konversi tanah rakyat demi pembangunan ini sangat rawan dengan upaya manipulasi regulasi (memanfaatkan kondisi ini dengan tema “penertiban aset negara”) dan atau “upaya merubah regulasi”. Oleh karena itu, umumnya area hunian yang dikonversi adalah yang terletak di daerah-daerah strategis yang mempunyai nilai ekonomi relatif “tinggi”. Hal ini terbukti bahwa area hunian yang katanya demi pembangunan, misalnya untuk kepentingan rumah prajurit yang masih aktif (kasus penggusuran rumah negara/pensiunan), dalam kurun waktu tak lama ternyata telah berdiri apartemen atau perumahan mewah, Mall atau perkantoran. Demikian juga yang terungkap dalam sidang kasus dua janda pahlawan melawan perum pegadaian (rencana rumah negara untuk town house).

 

Berdasarkan gambaran di atas, kebijakan nasional ini juga memberi “peluang” kepada oknum aparat negara bergerak atas nama negara demi kepentingan “bisnis” atau dimanfaatkan dan disetir oleh investor:

  • Melalui regulasi, yaitu dengan cara merubah regulasi yang berlaku sehingga tindakan “penggusuran” (konversi tanah atau hunia rakyat) menjadi “legal”. Tindakan aparat (penggusuran atau penertiban) dibenarkan secara hukum.
  • Dengan regulasi yang baru maka posisi rakyat atas tanah atau rumahnya menjadi “illegal”. Rakyat berada pada posisi hukum “yang salah” atau “melanggar hukum”. Hal ini pula yang terjadi pada kasus rumah negara.
  • Oleh karena tindakan aparat melakukan pengosongan paksa, secara hukum dibenarkan, maka mereka dengan mudah bisa menggerakkan aparat/penegak hukum (TNI/Polri dan Satpol PP) karena sah menggunakan pendekatan “keamanan” (sebab rakyat yang akan digusur adalah pelanggar hukum).

 

Dengan kondisi seperti ini (regulasi yang telah berubah), bisa diprediksikan (dikhawatirkan) dalam waktu relatif singkat (tak lama lagi) aparat akan serentak menggunakan pendekatan keamanan (penggusuran paksa); dan juga sangat dimungkinkan mereka bergerak/melakukan “penggusuran paksa” dalam waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia. Sebab:

  • Tindakan penggusuran paksa dibenarkan secara hukum
  • Tenaga aparat keamanan tersedia di seluruh Indonesia dengan sistem komando yang jelas, selalu dalam kondisi ‘siap” (dari Pusat, propinsi, Kabupaten hingga Kecamatan)
  • Biaya juga siap sebab pastinya didukung oleh pengusaha/investor (biaya penggusuran paksa sudah masuk dalam agenda pembiayaan proyek bisnis mereka)

 

Melihat kesiapan aparat dengan pendekatan keamanannya ini maka perlawanan rakyat sangat diragukan bisa membendung pelaksanaan “konversi tanah/rumah rakyat” (penggusuran paksa). Selama ini, rakyat hanya bisa memperlambat lajunya pelaksanaan “penggusuran paksa” dan dapat dipastikan akan berujung pada penyerahan hak atas tanah/rumahnya. Tak hanya itu, pihak-pihak yang membantu memperjuangkan hal ini juga menjadi sulit karena:

  • Membela pihak yang “salah” (melanggar regulasi yang ada).
  • Tidak mampu menandingi “kekuatan dan kesiapan” aparat negara (oknum yang menggunakan/memanfaatkan institusi negara) – baik dari tenaga, biaya dan waktu.

 

Dengan demikian, rakyat berada pada posisi yang sulit dan sangat diragukan bisa menahan lajunya kecepatan program konversi tanah/rumah rakyat demi “pembangunan” – alias hopeless (tidak ada harapan).

 

Jika demikian kondisinya, alternatif solusi (yang komprehensif) dan realisasinya untuk menghadapi upaya perubahan regulasi (konversi) atas “rumah negara” yang dilakukan oleh “negara dan investor”, dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak atas “tempat tinggal” karena berdasarkan amanah UUD 1945 negara berkewajiban untuk memenuhi hak warganya atas “tempat tinggal” maka korban dan para korban perlu:

 

  • suatu wadah, sebagai “organisasi” yang mengelola dan merencanakan tindakan-tindakan pencegahan/penahanan dari upaya penggusuran paksa dan merencanakan tindakan penyelesaian masalah secara hukum akan kepastian hak atas tanah/rumah. Dalam hal ini, sebenarnya sudah ada beberapa wadah, seperti Kontras, LBHI, APRN (Aliansi Penghuni Rumah negara) dll. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah koordinasi berbagai organisasi tsb untuk membentuk wadah baru atau menunjuk salah satu organisasi yang sudah ada sebagai wadah perjuangan (konsorsium atau apapun bentuknya?).
  • namun. wadah yang sudah ada tsb dari sisi kesiapan tenaga, waktu dan biaya juga terbatas sehingga tidak mungkin juga bisa menandingi kekuatan dari “penggusur paksa”. Berdasarkan hal ini maka diperlukan partner atau membangun kerjasama dengan “organisasi” yang mempunyai kemampuan kurang lebih seimbang dengan kekuatan “penggusur” (yang bersenjatakan regulasi baru dan aparat negara).

 

Mengingat tahun ini sudah mulai menghangat persiapan perencanaan untuk pemilu 2014, maka kesempatan ini bisa menjadi moment bagi perjuangan ini. Tidak ada salahnya APRN (korban dan calon korban) membangun kerjasama atau kontrak politik dengan salah satu partai politik (parpol) karena parpol mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh para korban dan calon korban beserta organisasi-organisasi yang selama ini membantu perjuangan tsb seperti: dalam hal biaya, waktu, tenaga serta koordinasi dari pusat-propinsi hingga tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Hanya saja dalam hal ini perlu menseleksi parpol mana yang paling memungkinkan dan bersedia kontrak politik (kerjasama) dengan bargaining position yang setara.

  • Parpol dalam hal ini tidak diminta untuk melawan negara sebab semua ini sebenarnya adalah “kepentingan bisnis” – yaitu masalah kolaborasi oknum negara dan pengusaha/investor. Jadi, perjuangan ini adalah melawan “mafia tanah” yang memanfaatkan institusi negara melalui para oknum pejabatnya.

 

Hal-hal yang penting diperhatikan:

  • perjuangan ini harus menjadi “program kerja” parpol ybs (bersama para koban dan calon korban).
  • kesanggupan memperjuangkan pelurusan regulasi dan penegakan UU sesuai dengan Pancasila (berpihak pada kepentingan rakyat banyak) demi hak rakyat atas tanah/rumah tinggal;
  • sanggup membantu dan menahan tindakan penggusuran paksa setiap saat di seluruh daerah di Indonesia;
  • pendanaan parpol tidak disetir oleh investor sehingga kesanggupan dan kemauan untuk membantu perjuangan ini layak dipercaya;
  • bersedia melaksanakan kerjasama (kontrak politik) dan berusaha menyelesaikan perjuangan ini sebelum pemilu 2014 berlangsung dengan konsekuensi para korban dan calon korban akan mendukung parpol ybs (suara).
  • selama proses perjuangan ini berlangsung adalah sama dengan parpol tsb juga sudah melakukan “kampanye” lebih awal dari parpol yang lain (manfaat bagi parpol ybs). Oleh karena itu, manfaat tsb dan sudah menjadi agenda kerja parpol maka selayaknya parpol ybs juga menganggarkan biaya yang dibutuhkan oleh perjuangan tsb (upaya menahan atau mencegah penggusuran paksa dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan perjuangan tsb)

 

dengan langkah-langkah di atas diharapkan, korban dan para calon korban mendapat ‘kepastian hukum”, dan sekaligus judicial review (UU dan semua turunanya yang berkaitan dengan masalah hak rakyat atas tanah dan tempat tinggal) serta mengurangi konflik sosial akibat konversi tanah rakyat yang sedang merebak hampir di seluruh wilayah Indonesia.

 

Catatan:

  1. Rumah negara adalah rumah yang dibiayai oleh APBN
  2. Rumah negara ada beberapa kategori, dalam kasus ini adalah rumah negara yang masuk dalam kategori bisa dibeli oleh penghuni , yang umumnya juga tidak dibiayai oleh APBN
  3. Istilah rumah negara sebenarnya tidak menguntungkan bagi penghuninya sebab bagi masyarakat umum (public) seolah-olah para penghuni rumah negara (golongan yang bisa dibeli) ingin menguasai aset negara
  4. Istilah rumah negara untuk golongan yang bisa dibeli oleh penghuninya, sebaiknya diubah menjadi “rumah abdi negara’ (usulan) sehingga bisa mendapat dukungan sosial dari masyarakat luas

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s