SARMI, PAPUA, KABUPATEN SERIBU JEMBATAN: Interkonektivitas Wilayah dan Mitigasi Sosial Dalam Rangka Merangkai Indonesia

(Laporan pokja Agustus 2012)

 

Oleh: Ruddy Agusyanto

 

 

Indonesia Adalah  Negara-Bangsa

Indonesia sebagai Negara-Bangsa maka semua sudah seharusnya satuan sosial/budaya dari berbagai golongan/sukubangsa/keyakinan agama di Indonesia terintegrasi secara budaya sebagai satu kesatuan yaitu sebagai bangsa Indonesia. Untuk mencapai hal ini, diperlukan adanya sebuah proses yang dirancang secara seksama seperti yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa, yang dikenal dengan nation building. Namun. proses integrasi budaya (nation building) ini memerlukan “interaksi” dan “hubungan sosial” sebagai sarana atau media untuk berlangsungnya proses sosialisasi dan internalisasi “ke-Indonesia-an”. Berdasarkan hal ini, jika kita lihat dalam kenyataannya, ternyata semua satuan sosial/budaya rakyat Indonesia belum semuanya terkoneksi satu sama lain. Dengan kondisi ini, jelas tidak mungkin terjadi interaksi dan hubungan sosial di antara seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana mungkin bisa terjadi proses sosialisasi dan internalisasi “ke-Indonesia-an” (nation building). Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin akan terwujud negara kesatuan (NKRI) secara utuh?

 

Berdasarkan hal ini maka Indonesia sebagai negara-bangsa, secara mutlak seharusnya pula secara “geografis dan wilayah” (di mana entitas/kesatuan sosial tinggal dan hidup) juga harus terintegrasi satu sama lain. Sehubungan dengan belum terjadinya interkonektivitas antar satuan sosial yang ada hingga saat ini maka Indonesia sebagai negara-bangsa sangatlah wajar bila masih menghadapi masalah/banyak kendala terhadap masalah “integrasi” sebagai sebuah bangsa yang utuh (menyeluruh). Menurut hemat kami, tanpa terintegrasinya (interkonektivitas) seluruh wilayah kesatuan sosial (masyarakat) yang hidup dan tinggal di Indonesia maka ke-Indonesia-an akan sulit terwujud, demikian halnya dengan masalah integrasi ipoleksosbud. Dengan kata lain, syarat mutlak untuk mewujudkan integrasi sebagai sebuah bangsa Indonesia secara utuh adalah terintegrasinya seluruh wilayah – di mana kesatuan sosial hidup dan tinggal tsb harus saling terkoneksi. Interkoneksivitas satu wilayah kesatuan sosial yang satu dan yang lain juga merupakan syarat mutlak sebagai “sarana/media” (networking) bagi upaya integrasi ipoleksosbud bangsa Indonesia. Dengan kata lain, “darat, laut dan udara” harus menjadi “pengikat” wilayah satu kesatuan sosial yang satu dengan lainnya. Sementara ini, “darat, laut dan udara” justru menjadi “pemisah” sehingga rakyat Indonesia tampak “terkotak-kotak”. Akibatnya, Indonesia juga menjadi rawan konflik horizontal, juga vertikal. Tak hanya itu, akibat dari hal ini, banyak pula kesatuan sosial dari berbagai wilayah di Indonesia (yang mengalami keterisoliran) merasa mengalami “ketidak adilan” atas perhatian negara sebab dengan “keterisoliran” mendatangkan konsekuensi keterlambatan pertumbuhan/peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini pula yang menyebabkan seolah-olah terjadi ketidakadilan sosial bagi masyarakat yang relatif “terisolir” atas perhatian negara.

 

 

Sarmi – Papua, Kabupaten seribu jembatan

Sarmi sebagai ibukota kabupaten, yang berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara membuat kabupaten ini dikenal dengan “Kota Ombak”, selain dikenal dengan salah satu “kota tua” di Jayapura. Namun, melihat kondisi geografisnya yang begitu banyak anak sungai melintas di sepanjang kabupaten ini, membuat “jembatan” menjadi kunci interkonektivitas Sarmi dengan kabupaten lainnya dan interkonektivitas antar distrik atau kampong yang ada di wilayah Sarmi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, kabupaten Sarmi lebih cocok jika disebut sebagai Kota Seribu Jembatan.

 

Sekitar tiga ratusan jembatan melintasi wilayah kabupaten Sarmi, hanya ada beberapa jembatan permanen yang betul-betul aman, sebagian besar jembatan lainnya non-permanen dan tanpa pagar pengaman (mungkin lebih tepat bila dikategorikan “jembatan darurat”). Oleh karenanya, kabupaten Sarmi rawan atas “keterisoliran” karena jembatan-jembatan yang ada sebagian besar sangat rentan. Ketika turun hujan lebat sehingga permukaan air anak sungai meluap membuat jembatan-jembatan yang ada tidak berfungsi bahkan rawan putus. Ketika jembatan tidak berfungsi (jebol atau tergenang oleh air anak sungai yang meluap) maka kabupaten Sarmi pun menjadi “lumpuh” atau “terisolir” dari kesatuan sosial lainnya. Dengan demikian, nasib kabupaten Sarmi betul-betul ditentukan oleh berfungsinya “jembatan-jembatan” yang menghubungkan satu area pemukiman dengan area pemukiman lainnya.

 

Ketika jembatan tidak berfungsi maka kehidupan sosial kabupaten Sarmi menjadi berjalan sangat lamban, bahkan bisa dikatakan “lumpuh”, yang selanjutnya membawa konsekuensi pada meningkatnya living cost dan melambannya laju pembangunan atau dinamika kehidupan di segala bidang.

 

Ekonomi:

  • Kegiatan ekonomi berjalan lamban dan tentunya pertumbuhan ekonomi pun menjadi lamban;
  • Pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi terganggu – kebutuhan pokok relatif menjadi lebih mahal;
  • Rawan tidak berfungsinya jembatan ini, dalam kurun berjalannya waktu mendorong berkembang dan tumbuhnya “tengkulak” dan modus pembelian “pra-panen” (atau bahan mentah).
  • Bargaining position ekonomi yang lemah terhadap pasar – misalnya “penentuan kesepakatan” harga jual hasil perkebunan, peternakan dll menjadi lebih rendah dari harga yang semestinya.

 

Pendidikan:

  • Guru menjadi sulit diperoleh atau tenaga guru jarang yang bersedia (terganggunya ketersediaan guru) untuk ditugaskan ke daerah-daerah yang belum terkoneksi (terisolir) – apalagi tidak ada insentif; atau jika ada insentif tapi besarnya insentif tidak sebanding dengan “derajat keterisoliran” (high living cost) sehingga insentif tsb tidak signifikan; Masalah ini semakin diperparah dengan berlakunya otonomi daerah yang membawa konsekuensi terhadap ketidak-pastian regulasi (tumpang-tindih);
  • Murid mengalami kesulitan untuk mencapai sekolah sehingga sangat menyulitkan atau menyita waktu orang tua. Oleh karena itu pula sebagian besar orang tua tidak memiliki semangat atau kebutuhan agar anaknya bersekolah;
  • Sarana dan prasarana pendidikan menjadi mahal.

 

Demikian juga dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.

 

Akibatnya:

  • Kualitas sumberdaya manusia menjadi rendah
  • Kemiskinan – kebutuhan hidup mahal dan pendapatan rendah karena harga jual perkebunan dan perikanan murah. Cost pembangunan menjadi relatif mahal, sehingga semua potensi menjadi tidak bermakna (tidak bisa direalisasikan) menjadi sumberdaya.

Boleh dibilang bahwa dalam “keterisoliran”, semua potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia menjadi tidak berguna karena tidak bisa diaktualisasikan menjadi sumberdaya bagi pembangunan.

  • Dan yang pasti adalah Nation building juga akan bermasalah, yang salah satu dampaknya adalah “terkotak-kotaknya” masyarakat Indonesia sehingga rawan konflik horizontal. Negara seolah-olah dianggap tidak adil terhadap daerah-daerah yang “terisolir” dari saudara-saudaranya yang lain (yang tidak terisolir).

 

 

Dengan demikian, bukan masalah apakah sebuah wilayah kesatuan sosial tersebut itu berupa “daratan” atau “kepulauan”. Ketika sebuah daerah/wilayah “daratan” seperti Kalimantan atau papua misalnya, jika mereka tidak terkoneksi dengan wilayah-wilayah kesatuan sosial lainnya (saudaranya yang lain) maka mereka akan “terisolasi” (terpenjara) dan harus memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya serta menghadapi masalah-masalah kehidupannya “seorang diri”. Jelas tidak mungkin sebuah kesatuan sosial mampu mempertahankan kehidupannya tanpa kehadiran dan bantuan kesatuan sosial lainnya (contohnya selain kabupaten Sarmi adalah masyarakat Dayak di wilayah Krayan, Kalimantan Timur yang dikelilingi oleh hutan dan gunung). Dengan demikian, yang diperlukan adalah membangun “jaringan” yang mengkoneksikan wilayah kesatuan sosial dengan wilayah-wilayah kesatuan sosial saudara-saudara sebangsanya yang lain. Wilayah-wilayah “daratan” yang mengalami “keterisolasian” sama nasibnya dengan wilayah-wilayah kepulauan yang mana lautan masih menjadi pemisah. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Bung Hatta pernah memanggil calon menteri PU saat itu, diberi tugas untuk “merangkai Indonesia[1]”. Laut, darat dan udara bukanlah pemisah antara satu kesatuan sosial yang satu dengan lainnya, tetapi merupakan “pengikat” kita sebagai sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

 

Alternatif Solusi

  • Membangun infrastruktur dasar agar semua satuan sosial yang ada saling terkoneksi satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh
  • Saat proses mengatasi masalah “keterisolasian”, sebaiknya negara/pemerintah secara simultan memperhatikan masalah “ketidakseimbangan kualitas” SDM daerah-daerah tersebut (sebagai akibat dari keterisoliran) sebab dengan “terkoneksinya” wilayah-wilayah kesatuan sosial tsb dengan wilayah kesatuan sosial lainnya tentunya “interaksi” akan menjadi lebih intens dan akan terbangun “hubungan-hubungan sosial” (baik muatan ekonomi, politik atau lainnya). Hal ini juga akan mengundang para pendatang. Mereka tidak bisa dilepas begitu saja seperti dalam prinsip “pasar bebas” yang nantinya akan terjadi “persaingan” yang tidak sehat (persaingan yang tak seimbang) yang akan berakibat terjadinya dominasi oleh “pendatang” atau “orang luar”.
  • Oleh karena itu, diperlukan UU/peraturan pemerintah (regulasi) yang mampu melindungi masyarakat lokal atas distribusi penguasaan sumber-sumber kehidupan yang mereka butuhkan. Selain itu, sementara UU/peraturan (regulasi perlindungan) ini diterapkan, pada saat yang sama (simultan) harus dilakukan peningkatan kualitas SDM masyarakat lokal (melalui pendidikan) agar nantinya mampu membangun kerjasama dengan pihak-pihak lain (agar tidak terjadi kesepakatan-kesepakatan yang tidak dipahaminya – yang akhirnya hanya mengeksploitasi mereka) atau bersaing dengan kemampuan yang seimbang dalam menjalani kehidupannya (dalam kerangka besar “kerjasama”) – “keadilan subyektif” masing-masing pihak harus terjamin.
  • Mitigasi sosial (Social Disaster Preparedness).
    • Bencana sosial (konflik atau kerusuhan sosial) bukanlah sebuah kejadian yang mendadak sehingga tidak bisa dihindari atau dicegah. Oleh karena itu pula bisa dibuat parameter-parameter sosial sebagai tanda bahaya (ambang batas) sehingga bisa dilakukan penanggulangan sebelum terjadi bencana sosial (tindakan pencegahan dan penanggulangan – manajemen potensi konflik/risiko).
    • Interkonektivitas dan mitigasi sosial membuat sistem KMK bisa berjalan lebih baik dalam organisasi (pemerintah/negara) karena secara otomatis (alamiah) akan menumbuhkan partisipasi seluruh entitas (kesatuan sosial) yang ada dalam mendukung jalannya sistem KMK.
    • Selain itu, mitigasi sosial secara bersamaan juga mendukung proses integrasi budaya sebagai satu bangsa bisa berjalan (nation building) sehingga pengkategorian identitas kolektif masing-masing kesatuan sosial atau pengkotak-kotakan menjadi tidak relevan).
    • Mitigasi sosial, melalui parameter-parameternya (dari seluruh komponen bangsa – semua kesatuan sosial yang ada) tidak membuat otoritas negara menjadi terganggu, justru akan membuat otoritas negara menjadi lebih “kokoh”. Tak hanya itu, seluruh wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga seluruh rakyat Indonesia secara sadar (tanpa diminta) akan menjaga seluruh tanah air Indonesia dengan sendirinya (partisipasi aktif).

 

 

Kepustakaan:

 

Agusyanto, Ruddy.

2007 Jaringan Sosial Dalam Organisasi. Jakarta: Rajagrafindo.

 

2010 FENOMENA DUNIA MENGECIL: Rahasia Jaringan Sosial. Depok: Institut Antropologi Indonesia.

 

http://www.sarmikab.go.id


[1] Cerita yang disampaikan langsung oleh Prof, DR. Meutia Hatta, putri dari Bung Hatta.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s