KELANGSUNGAN HIDUP DAN TERITORI SUMBERDAYA

Ruddy Agusyanto

dalam NKRI Dari Masa Ke Masa (Karsidi dkk., ed.). 2012. Bogor: Sains Press.

Adaptasi dan Kelangsungan Hidup

Semua mahkluk hidup (organisma) menghadapi masalah pokok yang sama, yaitu bagaimana mereka mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, tak terkecuali manusia (Haviland, 1988). Dengan kata lain, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, semua mahkluk hidup mempunyai masalah pokok yaitu bagaimana ia mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Manusia sebagai mahkluk biologi mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama dengan flora dan fauna seperti kebutuhan akan energi/pangan, air, dan udara. Hanya saja yang membedakan manusia dari mahkluk hidup lainnya (flora dan fauna) adalah cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Artinya, manusia sebagai mahkluk biologi memang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama dengan flora dan fauna seperti kebutuhan akan energi/pangan, air, dan udara; tetapi bagaimana manusia untuk bisa memperoleh energi/pangan dan minuman, menentukan jenis makanan, cara makan dan minum, menghindari bahaya (tempat berlindung), bereproduksi atau berketurunan dan seterusnya membuat manusia tidak sekedar sebagai mahkluk biologi (seperti flora atau fauna). Inilah yang membedakan manusia dengan mahluk hidup/organisma lainnya (flora dan fauna).

Selain itu, dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa melakukannya seorang diri, ia memerlukan keberadaan atau bantuan orang lain – sebagai misal dia harus punya keturunan (reproduksi) untuk menjaga kelangsungan hidupnya (eksistensi) maka ia membutuhkan orang lain sebagai “pasangan”nya (suami atau istri), bahkan untuk identitas diri (siapa dirinya) juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Berdasarkan hal ini maka manusia – mau tak mau – harus membina kerjasama dengan manusia lainnya, yang pada akhirnya membentuk satu kesatuan sosial – baik demi kelangsungan hidup sebagai pribadi (individu) mau pun kolektif[1] sehingga manusia dalam kehidupannya cenderung hidup mengelompok dan identitas kolektif menjadi penting. Akhirnya, manusia mempunyai hak-kewajiban (struktur sosial) dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu pula, selain sebagai makhluk biologi, manusia juga digolongkan sebagai mahkluk sosial. Konsekuensinya (sebagai mahkluk sosial), ia tidak hanya memikirkan kelangsungan hidup pribadinya (dirinya saja) tetapi juga memikirkan kelangsungan hidup kolektifnya. Oleh karenanya pula selain ada kebutuhan biologi, juga ada kebutuhan sosial – interaksi dan hubungan sosial – seperti pertemanan atau membentuk keluarga, keluarga luas dan masyarakat[2] yang harus dijalankan demi kelangsungan hidupnya.

Sementara itu, di sisi lain, upaya manusia, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya – baik kelangsungan hidup secara pribadi maupun kolektif – juga menuntut pengembangan pola-pola perilaku yang membantunya untuk dapat memanfaatkan lingkungannya (baik lingkungan a-biotik. biotik maupun sosial) demi kepentingannya untuk memperoleh energi/pangan dan bekal hidup lainnya, menghindari bahaya, bereproduksi atau berketurunan dan lain-lain agar tetap survie. Pedoman-pedoman hidup yang digunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup inilah yang disebut dengan kebudayaan. Oleh karena itu, selain sebagai mahkluk biologi dan mahkluk sosial, maniusia juga digolongkan sebagai makhluk budaya. Oleh sebab itu manusia memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan cara-cara budaya daripada cara-cara biologis, sehingga peluang untuk mempertahankan hidupnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan organisma atau mahluk hidup lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut pula maka konsep kebudayaan menjadi penting dalam upaya manusia untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan kenyataan ini, berarti manusia juga – mau tak mau – harus memahami lingkungan hidupnya – baik lingkungan biotik, a-biotik maupun keberadaan manusia lainnya – dalam rangka menentukan ketersediaan bahan makanannya, pilihan makanannya, cara mengkonsumsi, kelangsungan ketersediaan pangannya dan sebagainya demi kelangsungan hidup pribadi dan “kelompok”nya. Oleh karena itu, konsep adaptasi menjadi penting dalam kebudayaan atau kehidupan manusia. Artinya, manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya di mana mereka hidup, yang juga selalu dinamis.

Man has, in all circumstances, tried to adapt his environments. He has always managed to procure food from the surrounding resources and developed an adequate knowledge about the resources as well as the technical means to exploit them for his survival. Quite often he had to compare with other wild animals for food but he learned how to live in a symbiotic relationship with other competitors and the resources in varied environments (Bender, 1975).

Oleh karena itu pula dikenal “budaya sasi[3]” yang berupa larangan-larangan untuk “memanfaatkan” mahkluk hidup (flora dan fauna) dalam periode-periode tertentu karena pada periode-periode tersebut flora dan fauna yang bersangkutan sedang berada dalam periode “berkembang biak atau bereproduksi” atau dilarang memasuki area-area tertentu agar tidak menganggu “keseimbangan hidup” demi kelestarian atas ketersediaan energi/pangan masyarakat manusia yang tinggal dan hidup di sana. Budaya “sasi” ini merupakan konsep “konservasi lokal”, yang bisa disebut sebagai etnokonservasi.

Dengan etno konservasi, yaitu dengan mengkeramatkan tempat-tempat seperti goa, pohon besar dan tua atau tempat-tempat tertentu lainnya, ternyata mereka mampu menjaga “kandungan air” dalam dunia lain (endo karst) dan menjaga keseimbangan biotik endokarst (bawah tanah). Hal ini terbukti dari hasil penelitian ilmiah yang mengungkapkan bahwa karst justru merupakan akuifer air yang baik. Konsep epikarst seperti yang dilontarkan oleh ahli hidrologi karst Mangin (dalam Falah & Adiardi, 2011) menyebutkan bahwa lapisan batu gamping yang ada di dekat permukaan karst memiliki kemampuan menyimpan air dalam kurun waktu yang lama. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut menjadi jelas bahwa kawasan karst memiliki fungsi yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar gundukan bahan galian atau tambang untuk industri, yaitu sebagai akuifer air alami yang berperan penting terhadap suplai hidrologi bagi daerah sekitarnya. Sifat alami batu gamping yang memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air hujan dalam kurun waktu yang cukup lama ini, maka etno konservasi masyarakat setempat mampu menjadi kawasan karst sebagai pengendali banjir (Agusyanto, 2012).

Adaptasi “timbal-balik” ini menghasilkan “keseimbangan dinamis” antara kebutuhan-kebutuhan umat manusia dengan potensi-potensi sumberdaya (sumber energi/pangan, air dan udara dan lain-lain) yang ada di lingkungannya (baik secara langsung mau pun tak langsung – demi kelangsungan hidup). Dengan demikian, adaptasi budaya yang dimaksud bukan dalam pengertian superioritas ras[4] melainkan mengacu pada proses interaksi antara perubahan yang ditimbulkan oleh organisma/mahkluk hidup pada lingkungannya dan perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan pada organisma/mahkluk hidup[5] – yang saling mempengaruhi secara timbal-balik seperti yang ditegaskan oleh Bender. Oleh karena itu, cara-cara pemenuhan kebutuhan hidup (pengetahuan budaya) harus bersifat adaptif, yaitu sesuai dengan lingkungan fisik/alam (a-biotik), biotik dan sosial di mana mereka hidup dan tinggal, sehingga peluang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya menjadi lebih besar.

Pemahaman masyarakat lokal atas lingkungan biotik dan a-biotik ini melahirkan respons adaptif “timbal-balik” (kebudayaan) melalui tindakan-sikap-perilaku adaptif seperti di atas – bagaimana mereka harus merespons lingkungan biotik dan a-biotik untuk merumuskan konsep-konsep strategi pemenuhan kebutuhan hidupnya – yang di dalamnya juga mengandung konsep etno konservasi. Mereka mempelajari kapan dan harus menanam apa; kapan harus mencari ikan dan dengan alat seperti apa, serta kapan dan dimana harus berdagang, siapa yang membutuhkan dan apa yang dibutuhkannya dst sehingga mereka mampu merumuskan strategi-strategi hidup jangka pendek guna memenuhi kebutuhan sehari-hari – termasuk untuk mengatasi masalah cash money – serta kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam konteks ini, respons adaptif masyarakat lokal ini bisa disebut sebagai etnostrategi. Oleh karena itu daerah-daerah yang mempunyai karakteristik lingkungan (biotik dan a-biotik) yang mirip akan berkembang pola kehidupan (kebudayaan) yang serupa dan perbedaan lingkungan merangsang tumbuhnya perbedaan kebudayaan[6].

Teritori Geografis dan Sosial

Pada masa manusia masih berburu-meramu, manusia sangat tergantung (bisa dikatakan tergantung secara absolut) pada sumberdaya energi/pangan yang ada di lingkungan hidupnya (teritori geografinya). Oleh karena itu, manusia terus berupaya untuk melepaskan diri dari “ketergantungan absolut” pada lingkungan alam yang menjadi teritori hidupnya tsb agar bisa menjamin stabilitas persediaan sumberdaya energi/pangan demi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, Smith mengatakan bahwa “…once this dependency on few cultivated and domesticated plants increases it is not possible to depend on wild resources…this dependence necessities the maintaining of the food producing economy and transformation of the traditional base of society, or might even change the physical environment” (Smith, 1976). Hal senada juga disampaikan oleh Khatry, “A new relation between man and the plants was formed as man changed the natural environment into cultural landscape” (Khatry, 1984). Manusia harus terus mengembangkan cara-cara baru produksi pangan. Akan tetapi, masalahnya adalah bahwa tidak semua masyarakat mempunyai teritori dengan sumberdaya energi/pangan yang selalu memadai[7] dan juga menghadapi masalah pertumbuhan populasi, yang akhirnya mendorong manusia harus bersedia migrasi atau mobile untuk mencari sumberdaya energi/pangan di luar teritori geografis yang menjadi lingkungan hidupnya. Maka dari itu, pada akhirnya para anggota sebuah masyarakat tidak selalu hidup dan tinggal bersama dalam sebuah teritori geografi yang sama.

Dengan berkurangnya ketergantungan manusia pada sumberdaya energi/pangan yang dimiliki oleh teritori geografisnya dan upaya menemukan cara-cara baru untuk memperkaya “produksi pangan” serta terus mencari dan menciptakan alternatif sumberdaya energi/pangan – baik di teritori geografisnya mau pun di luar teritori geografisnya. Dampaknya, di satu sisi, manusia semakin mempunyai peluang untuk hidup menjadi lebih besar dari sebelumnya, tetapi di sisi lain akan menghadapi masalah angka pertumbuhan populasi.

Segala upaya manusia untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, pencapaian peradaban manusia yang perlu digarisbawahi adalah manusia bisa survive meskipun ia tidak memiliki sumberdaya energi/pangan dalam teritori geografisnya. Manusia bisa mempertahankan kehidupannya melalui hubungan kerjasama atau penguasaan sumberdaya energi/pangan di luar teritorinya. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya (melangsungkan kehidupannya) dengan membangun akses pada sumberdaya energi/pangan (alam) di luar teritori geografisnya; melalui jasa atau menjadi bagian (mempunyai peran) dalam proses kegiatan ekonomi (pengelolaan sumberdaya energi/pangan) seperti menjadi pegawai dalam sebuah company (swasta atau negara), atau melalui hubungan perdagangan – di mana hasilnya bisa digunakan untuk belanja kebutuhan energi/pangan (kebutuhan biologi) dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia seringkali dipahami secara sempit sebagai mahkluk ekonomi. Singkatnya, untuk bisa makan nasi, manusia tidak harus menanam padi dan punya sawah.

Berdasarkan kenyataan ini maka konsep teritori bagi manusia baik secara personal maupun kolektif telah terjadi pergeseran. Masyarakat tak lagi hidup subsisten (dalam arti mengandalkan sumberdaya energi/pangan di lingkungan alamnya – teritori geografisnya). Namun, konsep “teritori geografis” ini ternyata masih mempengaruhi konsep “teritori sosial” masa kini (konsep teritori hampir selalu dipahami sebagai teritori geografis), meskipun kita tahu bahwa sesungguhnya telah terjadi banyak perubahan yang signifikan dengan adanya perkembangan kebudayaan atau peradaban manusia, sehingga dalam banyak kasus terjadi kekeliruan (kurang tepat) dalam memahami realita. Maka dari itu, sudah seharusnya konsep “teritori” tak selalu dipahami sebagai “teritori geografis”. Batas geografis yang tadinya sama dengan batas sosial bagi sebuah masyarakat, kini batas geografis “pemukiman” atau “negara” tidak selalu sama dengan batas-batas sosial. Demikian halnya dengan batas-batas teritori sumberdaya energi/pangan (alam) juga tidak selalu sama dengan batas teritori geografis lingkungan hidupnya. Apalagi sumberdaya kehidupan saat ini tidak hanya berupa sumberdaya energi/pangan secara langsung (alam), dan sumberdaya energi/pangan tak langsung juga tak selalu mengacu pada kegiatan ekonomi secara langsung, tetapi bisa berupa kegiatan ekonomi secara tak langsung (kegiatan non-ekonomi tetapi mampu mengakses sumberdaya).

Gambar: Batas Geografis Dan Batas Sosial

 batas sosial

Batas geografi = batas sosial                           batas geografi =/= batas sosial

Dalam perjalanan waktu, akhirnya:

  • Kegiatan ekonomi semakin kompleks karena semakin banyak manusia (personal dan kolektif) tidak lagi menggantungkan diri pada penguasaan sumberdaya alam (energi/pangan) secara langsung; dan satu kegiatan ekonomi membentuk satu sumberdaya kehidupan dengan batas-batas sosialnya, yang ditandai dengan adanya “aturan atau hukum”nya sendiri[8].
  • Penguasaan sumberdaya alam (energi/pangan) yang tidak merata, bahkan cenderung dikuasai oleh sekelompok kecil manusia sehingga makin menyuburkan tumbuhnya aneka kegiatan ekonomi “tak langsung”.
  • Perkembangan teknologi transportasi, komunikasi dan informasi membuat manusia semakin leluasa untuk mobile (mobilitas manusia semakin intens), akhirnya aktivitas ekonomi pun semakin terdifferensiasi dan kompleks.

Konsekuensinya, semakin banyak pula tercipta “teritori kegiatan ekonomi/sumberdaya” dan semakin kompleks. Selain itu, kenyataan yang lain, juga terjadi pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan sebaliknya berimbas pada semakin menyusutnya sumberdaya alam (energi/pangan) yang akhirnya membuat budaya persaingan menjadi tumbuh subur dan menjadi dominan dalam kehidupan manusia, sehingga kegiatan ekonomi tak hanya mengalami differensiasi tetapi juga terjadi stratifikasi dan semakin hirarkis.

 

Kehidupan Bersama Dan Distribusi Penguasaan Sumberdaya: Kawasan Karst Malang Selatan (contoh kasus)

Kerjasama dan persaingan dalam proses kehidupan manusia adalah suatu hal yang wajar. Dengan kata lain, di mana pun manusia itu hidup dan tinggal akan selalu menjalani proses kerjasama dan persaingan.dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kawan bisa menjadi lawan saat harus bersaing; dan menjadi kawan saat membutuhkan kerjasama untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dalam rangka memperjuangkan kepentingannya. Sebagai contoh, dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif April 2009 kemarin, semua partai politik (parpol) bersaing untuk memperoleh suara rakyat (pemilih). Namun, setelah pemilu legislatif, yaitu dalam rangka pemilihan presiden bulan juli 2009, beberapa parpol tersebut akhirnya memutuskan untuk berkoalisi agar bisa memenangkan calon presiden yang diusungnya – untuk menyaingi kekuatan parpol pemenang pemilu beserta parpol koalisinya. Lawan bisa menjadi kawan, dan sebaliknya kawan bisa menjadi lawan – semua tergantung pada konteksnya.

Dalam kehidupan sosial manusia, tidak hanya masalah interaksi – hubungan sosial dan kerjasama – tetapi juga masalah persaingan atau kompetisi antara manusia yang satu dengan yang lain. Bila salah satu dari kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut merupakan sesuatu yang “langka” atau terbatas ketersediaannya sehingga tidak mampu mengcover semua kebutuhan semua manusia yang memerlukannya, maka persaingan pun tak bisa dihindari.

Persaingan bisa terjadi secara individual atau kolektif. Demi memenangkan persaingan, persaingan individual seringkali berkembang menjadi persaingan kolektif karena masing-masing individu meminta bantuan teman, sahabat atau kerabatnya (kesatuan sosialnya) sehingga persaingan yang terjadi berubah menjadi persaingan antar kesatuan sosial – yang ditandai dengan identitas yang dipergunakan adalah identitas kolektif (jaringan sosial), bukan identitas individual lagi; demikian juga yang terjadi pada persaingan antar kesatuan sosial (entitas sosial).

Persaingan terjadi ketika suatu yang dianggap sumberdaya tidak mencukupi kebutuhan para pihak sehingga memerlukan upaya untuk memperebutkannya. Sementara yang terjadi di masyarakat kawasan karst Malang Selatan, di mana penduduk asli yang orang Jawa dan beragama Kristen (penduduk Sitiarjo) mempunyai mata pencaharian sebagai petani (bersawah, berladang dan beternak serta sebagian kecil mengelola tambak ikan) tidak bergesekan/bersinggungan secara langsung dengan para pendatang yang berasal dari berbagai sukubangsa, yang umumnya mereka adalah nelayan dan beragama Islam; dan jika pun mereka juga bertani, mereka berbeda area di mana pendatang memanfaatkan tanah perhutani, sedangan penduduk asli menggunakan tanah miliknya sendiri yang sudah turun-temurun. Jika dilihat bahwa sesuatu yang dianggap sumberdaya adalah sesuatu yang berbeda maka sangatlah wajar mereka jarang bersitegang (konflik) karena tidak ada yang harus diperebutkan atau tidak perlu harus berkompetisi untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara, penduduk asli yang menjadi nelayan juga demikian, ternyata ikan yang menjadi targetnya berbeda dengan area penangkapan ikan yang berbeda pula dan penduduk asli lebih banyak mengelola tambak ikan (oreintasinya tetap kontinen/daratan). Sementara itu, pedatang dari Bugis mencari ikan di sekitar 200 mil dari pantai sedangkan pendatang dari Madura mencari ikan di radius 50 mil dari pantai sehingga mereka tidak pernah harus berkompetisi dalam mencari ikan. Begitu juga dengan masalah lahan (baik untuk berkebun atau untuk hunian); para pendatang tidak pernah mengusik lahan penduduk lokal/asli, selain itu juga mempunyai “pasar” yang berbeda. Dengan demikian, secara garis besar mereka – baik penduduk asli dan pendatang atau pun pendatang dengan pendatang lainnya – tidak saling bersinggungan dalam rangka berkompetisi atau harus bersaing dalam menjalani kehidupan – baik masalah teritori geografis maupun teritori sumberdaya kehidupannya. Justru sebaliknya, mereka saling mengisi, dan cenderung saling bekerjasama. Selain itu, mereka juga memiliki atau membangun kegiatan-kegiatan sosial-budaya yang bisa berfungsi sebagai pemeliharaan hubungan antara penduduk asli dengan pendatang dalam waktu sosial masing-masing, misalnya partisipasi penduduk asli dalam hari raya syukuran “petik laut” (budaya nelayan – pendatang) dan sebaliknya, partisipasi masyarakat nelayan pada hari syukuran “bersih desa” (budaya penduduk asli).

Selain itu, jika dilihat dari nilai penghasilannya, rata-rata bisa dianggap lebih dari cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka (secara subyektif, mereka relatif sejahtera). Inilah yang terjadi pada kehidupan sosial (bersama) masyarakat kawasan karst Malang Selatan. Selain itu, ada “aturan” secara alamiah yang terwujud dalam interaksi mereka, yaitu semacam pengaturan distribusi “sumberdaya” dan pembagian kerja, baik antar pendatang maupun antara pendatang dan penduduk asli. Siapa mengerjakan apa, di mana dan bagaimana (misalnya, tukang reparasi perahu dari sukubangsa Menado; yang membuat perahu/kapal orang Jember (jawa-madura); pemilik kapal orang Madura dan bugis dst; dan di antara mereka (pendatang dan penduduk asli) tidak ada yang menguasai jenis mata pencaharian tertentu atau sumberdaya – dari hulu hingga hilir (monopoli).

Perbedaan Bukanlah Sumber Konflik

Banyak orang berpendapat bahwa konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Jika hal ini diyakini sebagai sebuah “hukum absolut” (demikian adanya) maka dalam kehidupan sosial manusia tentunya tidak mungkin terwujud kehidupan bersama berbagai entitas sosial di sebuah teritori geografis yang sama maupun kerjasama antar entitas sosial dalam berbagai konteks kehidupan/teritori sosial (termasuk dalam konteks kegiatan ekonomi/sumberdaya). Ekstrimnya, tidak mungkin dalam sebuah company bisa merekrut para pegawai yang berasal dari berbagai latar belakang, atau kegiatan ajar-mengajar di sekolah/kampus juga tidak mungkin akan berlangsung karena murid-murid atau mahasiswanya berasal dari berbagai latar belakang sosial-budaya, dan tidak mungkin sebuah negara bisa mengelola atau menanam modal di negara-negara lain.

Melihat kenyataan di atas, terlihat bahwa perbedaan (identitas, latar belakang sukubangsa dan budaya atau asal-usul) dalam kehidupan bersama di kawasan karst Malang Selatan, ternyata tidak mengahalangi mereka untuk berinteraksi dalam rangka kerjasama; selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa perbedaan bukanlah sumber konflik seperti yang banyak orang dan para ahli yakini. Dengan berbedanya sesuatu yang dianggap sumberdaya oleh masing-masing entitas sosial (perbedaan sumberdaya) membuat masing-masing entitas sosial tidak harus berkompetisi atau bersaing satu sama lain. Konflik umumnya berawal dari persaingan atau kompetisi memperebutkan sesuatu atau karena terganggungnya pemenuhan kebutuhan salah satu pihak sehingga mengganggu kelangsungan hidup ybs. Dalam hal ini, yang bisa kita petik dari kajian masyarakat kawasan karst daerah Malang Selatan adalah:

  • Teritori sumberdaya masing-masing entitas sosial tidak saling bersinggungan sehingga tidak mendorong mereka untuk saling bersaing satu sama lain; tetapi sebaliknya justru tumbuh saling menghormati dan saling kerjasama satu sama lain;
  • Oleh karena teritori sumberdaya mereka tidak saling bersinggungan maka menjadi kecil kemungkinan saling “bergesekan” sehingga semakin kecil pula kemungkinan terganggunya keadilan subyektif dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kehidupan bersama maka keteraturan sosial cenderung relatif stabil; dan sebaliknya ketika ada salah satu pihak merasa atau mengalami ketidak-adilan subyektif (merasa dilanggar hak-haknya secara subyektif) akan menjadi cikal bakal menuju konflik.

Dalam konteks negara, dinamika dalam hubungan sosial antar manusia dan adaptasi-dinamis antara manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya serta teritori sumberdayanya, perlu dipahami secara baik, khususnya oleh para pengelola pemerintahan setempat. Selain itu juga perlu diperhatikan kondisi-kondisi kerjasama dan persaingan yang berpotensi konflik, al:

  • Ketimpangan daya saing masing-masing entitas sosial yang hidup bersama. Satuan entitas yang memiliki daya saing relatif lebih rendah dari entitas yang lain perlu ditingkatkan daya saingnya agar tidak terdominasi oleh entitas sosial yang lain sebab hal ini menyebabkan terlanggar hak atau “keadilan subyektif” entitas sosial yang terdominasi; selain itu diperlukan regulasi – “aturan-aturan” atau “kesepakatan” untuk melindungi hak-hak mereka yang “lemah” akibat ketimpangan daya saing.
  • Ketidak-adilan distribusi sumberdaya dan penguasaan sumberdaya (termasuk distribusi jabatan-jabatan strategis) masing-masing entitas sosial.
  • Tindakan represfif tanpa penyelesaian akar masalahnya. Selama ini, pemerintah/negara seringkali melakukan tindakan represif guna menghentikan konflik yang terjadi agar tidak meluas dan memakan “korban” yang lebih besar. Fungsi dari tindakan represif adalah untuk menghentikan konflik (sementara) agar ada waktu untuk menyelesaikan atau mencari solusi atas konflik yang terjadi. Artinya, dengan “dihentikannya konflik” bukan berarti bahwa permasalahan akan selesai dengan sendirinya atau dianggap sudah selesai. Akar permasalahan atau akar penyebab konflik tetap harus diselesaikan sebab bisa menimbulkan “dendam” dan bisa menumbuhkan “konflik simbolik”.
  • Pemerintah atau negara harus menjadi wasit dan juri yang netral (adil) dalam menjaga/memelihara dan menegakkan aturan yang berlaku dalam kehidupan bersama (kerjasama dan persaingan). Tanpa disadari, seringkali pemerintah atau negara tidak bersikap netral (berpihak), bahkan sering melakukan “peran” ganda, yaitu selain sebagai “wasit dan juri” tetapi juga bertindak sebagai “pelaku” (politisasi kepentingan bangsa) sehingga pemerintah/negara sendiri yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan.

Kepustakaan

Agusyanto, Ruddy

1991      “The Javanese Santris In Minahasa”, sebuah book review, dalam INDONESIAN QUARTERLY Vol.XIX, No.4 Fourth Quarter.

1994   “Pengelompokan Sosial dan Perebutan Sumberdaya: Kasus Arek-arek Suroboyo di Jakarta”, dalam Analisis. Jakarta: CSIS. Hlm. 204 – 212.

2006      Pengantar Antropologi (Agusyanto dkk). Jakarta: Universitas Terbuka.

2007      Jaringan Sosial dalam Organisasi. Jakarta: Rajawali Presada.

2010      Fenomena Dunia Mengecil: Rahasia Jaringan Sosial. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia.

Bender, B.

1975      Farming in Prehistory from hunther-gatherer to food-producer. London: McGraw Hill Book, Co.

Dahrendrof

1959      Class and Class Conflict in Industrial Society. California: Standford University Press.

Haviland, William A.

1988      Antropologi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Khatry, Prem K.

1984      “From Hunting-Gathering to Food Production: A Brief Look on Impact of Early Man’s Shift to Farming”, dalam Himalaya.sosanth.com.ac.uk/collection/journals/ancientnepal/pdf/ancient_nepal_84_02.pdf

Kroeber, Alfred L.

1931      “The Cultural Area and Age Area Concepts of Clark Wissler” In Rice, Stuart A. (ed.), Methods in Social Science pp. 248-265. University of Chicago Press, Chicago

Smith, P E.

1976      Food Production and its Consequences. Menlo Park, California: Mummings Publishing Co.

Suparlan, Parsudi.

2007      Hubungan Antar Sukubangsa. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Laporan penelitian Ekspedisi Geografi Indonesia, Jawa Timur 21-30 juni 2012.


[1] Lihat Agusyanto, 2007 dan 2010.

[2] Lihat Suparlan, 2007.

[3] Budaya “sasi” dikenal hampir di semua masyarakat dan kebudayaan di wilayah Indonesia.

[4] Puncak evolusi manusia adalah masyarakat Eropa, Agusyanto dkk, 2006.

[5] Haviland, 1988.

[6] Kroeber, 1931.

[7] In all the regions wherever they lives the significant features of their way of life and the physical environment which they lived in is fundamentally the same. That is, there exist a close relationship between man and surrounding; man always tries to maintain balance between his need and the capacity of the resources (Khatry, 1984).

[8] Agusyanto: 2007 dan 2010.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Gambar | Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s