Nahkoda Politik dan Kenegarawan Seorang Anas Urbaningrum

Sejak bocornya sprindik KPK tentang penentuan status hukum Anas Urbaningrum (AU), hiruk-pikuk isyu politik terus bergulir, yang semakin lama semakin liar terdifferensiasi multi arah. Isyu politik tersebut terus berkembang sehingga tampak pengelompokan-pengelompokan sosial (menunjukkan “warna” politiknya) dan saling menebarkan isyu politik sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kadang terjadi saling serang antar kelompok politik dan banyak pula politikus baik secara pribadi maupun kolektif memanfaatkan “peristiwa politik” tersebut sesuai agenda politiknya masing-masing.

 

Anas Sang Nahkoda Politik

Hal yang menarik dari peristiwa politik ini (di luar peristiwa hukum di KPK) adalah terbentuknya opini politik bahwa AU terzolimi dan AU adalah seorang politikus yang baik atau “bersih” serta mempunyai jiwa/karakter “negarawan”. Opini politik ini menarik perhatian saya untuk mengkaji lebih jauh. Pertama, jelas bahwa seorang AU, ibarat seorang nahkoda kapal (Parpol Demokrat), ia telah gagal membawah kapalnya menuju pelabuhan yang menjadi tujuannya (targetnya). Tidak hanya itu, ia juga tak mampu melaksanakan kontrol-monitoring-koordinasi agar seluruh awak kapalnya bekerja supaya kapalnya bergerak mencapai pelabuhan tujuan yang direncanakan. Tak hanya gagal berlabuh di pelabuhan yang dituju, tetapi juga gagal memelihara “kohesi sosial’ seluruh awak kapalnya agar kapal tetap terapung dan mampu mengahadapi kendala-kendala eksternal. Sebagai nahkoda, ia sebenarnya bisa dikatakan sebagai nahkoda yang buruk sebab ia tidak bisa melindungi seluruh awak kapalnya – berasa nyaman dan aman berada di kapalnya. Ketika “musibah” (tersangkut tindakan korupsi) menimpa awak kapalnya, ia tidak memberikan empati apalagi perlindungan kepada awak kapalnya yang terkena musibah. Tetapi justru ia sebagai nahkoda dan jaringannya (awak kapal loyalisnya) ikut memojokkan awak kapal yang terkena musibah.

Sementara itu, jika kita lihat dari nature dari tindak pidana korupsi; Tindak pidana korupsi adalah tindakan kerjasama kolektif (berjamaah). Jika tindakan personal tanpa bekerjasama dengan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok sosial lain maka tindakan tersebut hanyalah sebuah tindakan “pencurian” (maling) atau “perampasan” (rampok). Berdasarkan pemikiran ini maka tindakan korupsi yang terjadi di dalam kapal yang dinahkodainya tidak melibatkan seluruh awak kapal sebab pada kenyataannya mereka tidak saling melindungi selayaknya “jaringan korupsi” (jaringan sosial). Artinya, tindak pidana korupsi yang terjadi hanya melibatkan jaringan sosial tertentu di dalam awak kapal yang dinahkodainya. Di sisi yang lain, hal ini juga menggambarkan bahwa di dalam kapal terjadi pengelompokan-pengelompokan sosial, tidak ada trust satu sama lain sehingga modal sosial yang dimilikinya menjadi lemah. Sebagian besar energi awak kapal banyak dikonsumsikan untuk saling mengawasi dalam rangka saling menjatuhkan sehingga kekurangan energi untuk menjaga agar kapal tidak oleng dan untuk menggerakkan kapal mencapai pelabuhan yang menjadi tujuannya. Di dalam kapal disibukkan oleh semangat saling menjatuhkan, yang tidak bisa ia atasi (kelola dengan baik) agar kapal tetap bisa mencapai pelabuhan tujuan dan mencapai tujuan yang lebih besar yaitu demi kebaikan bangsa dan negara

 

AU Sang Negarawan

Ketika AU mengetahui ada awak kapalnya melakukan pelanggaran (tindak pidana korupsi), ia sebagai negarawan tidak berusaha menegakkan “hukum”. Tampak seolah-olah membiarkan dan tidak menunjukkan adanya good will politik untuk mewujudkan good government. Dari sisi ini, jelas bahwa seorang AU hanya concern pada kontestasi power atau perebuatan kekuasaan. Ia lebih mengutamakan keselamatan dirinya ketimbang kepentingan yang lebih besar yaitu kapalnya (parpolnya) dan kepentingan bangsa serta negara. Dalam hal ini, seorang AU tidak menunjukkan sebagai warga negara yang bertanggungjawab (responsible citizen). Kartu “truf” miliknya, yang bergulir dalam isyu politik seharusnya tidak perlu ada jika AU merasa sebagai nahkoda politik dan negarawan. Sebab, sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa ia hanya concern pada perebutan power sehingga ia berkepentingan untuk melindungi diri dan jaringan sosialnya (tidak demi seluruh awak kapal dan kapalnya; apalagi untuk bangsa dan negara). Kartu truf adalah sebuah “senjata” untuk menjatuhkan pihak-pihak yang dianggapnya oposisi atau lawan (dalam kerangka kontestasi power) sehingga kartu truf tersebut sekaligus menjadi “senjata pelindung” diri.

 

Dengan demikian, AU sebagai politikus muda dengan sederet prestasi politik, dengan terjadinya peristiwa politik ini, ternyata membuat terang “siapa” sejatinya seorang AU. Ternyata, ia belum mampu menjadikan atau menempatkan dirinya sebagai nahkoda politik dan negarawan yang dibutuhkan negeri ini.

 

Ruddy Agusyanto

Pusat Analisa Jaringan Sosial

Institut Antropologi Indonesia

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s