ARCHIPELAGO STATE PRINCIPLE: TRADISI KONFLIK KEPOLISIAN DAN TNI-AD DI ERA CIVIL SOCIETY

Archipelago State Principle dan Batas Wilayah Negara

Karakteristik wilayah negara kedaulatan negara RI adalah gugusan pulau. Tentunya karakter wilayah negara dengan gugusan pulau tidak bisa disamakan dengan “negara daratan” seperti negara-negara di Eropa, Afrika atau Asia lainnya. Gugusan pulau tersebut merupakan satu kesatuan yang merupakan wilayah kedaulatan negara RI. Ketika negara RI tidak menggunakan kerangka pikir “archipelago state” maka sesungguhnya kedaulatan negara RI akan menghadapi masalah mendasar atas kedaulatan negara.

Sejak lahirnya negara RI berdiri hingga lahirnya deklarasi Juanda tahun 1957 (Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957), negara RI masih menerapkan continent state principle. Pertama, Ordonansi 1939 (azas negara kontinen warisan kolonial) menetapkan batas teritorial bagi tiap-tiap pulau sepanjang tiga (3) mil sehingga meciptakan “kantong-kantonglautan bebas di tengah-tengah wilayah negara Indonesia, dimana kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas. Hal ini, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dimana negara asing bisa leluasa memasuki wilayah kedaulatan negara RI sebab wilayah laut di antara gugusan pulau negara RI adalah wilayah laut Internasional (laut bebas) dan tentunya akan menyulitkan Indonesia untuk menghadapi serangan dari negara lain. Bukti sejarah, sewaktu konfrontasi dengan Belanda pada peristiwa pembebasan Irian Barat dimana kapal-kapal perang Belanda secara bebas melalui perairan di antara pulau-pulau Indonesia. Dengan kata lain, penentuan batas wilayah kedaulatan negara Indonesia tidak bisa diterapkan hukum batas negara berdasarkan azas negara kontinen. Disinilah pentingnya konsep “negara kepulauan” (archipelago state principle). Kedua, Keputusan Perdana menteri RI No. 400/PM/1956, Pada prinsipnya RUU ini masih mengikuti konsep ordonansi 1939. Bedanya adalah bahwa laut teritorial (batas laut) Indonesia ditetapkan dari tiga (3) mil menjadi 12 mil. Dengan demikian, RUU ini sebenarnya masih menggunakan prinsip Ordonansi 1939, yaitu continent state principle.

Gagasan negara kepulauan diawali dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, dimana Pemerintah Indonesia mengklaim menerapkan asas negara kepulauan dengan wilayah perairan yang ditarik di antara titik-titik terluar wilayah Indonesia ditambah dengan 12 mil perairan teritorial yang diukur dari garis terluar pada waktu air surut sehingga kedaulatan negara RI secara utuh bisa ditegakkan. Dengan kata lain, pemikiran negara kepulauan mulai tertuang dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 dan pengakuan internasional dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan archipelago state principle maka wilayah kedaulatan negara Indonesia mempunyai batas-batas wilayah:

  1. Batas laut, berbatasan dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste (sekarang). Berdasarkan batas laut yang mengikuti acchipelago state principle maka hal ini berpengaruh pada batas darat dan batas laut.
  2. Batas udara mengikuti wilayah kedaulatan negara berdasarkan wilayah daratan dan laut, yaitu batas udara di atas seluruh wilayah kedaulatan darat dan laut. Dengan demikian, wilayah kedaulatan udara adalah udara di atas seluruh wilayah kedaulatan darat dan laut, dengan batas keatas menuju angkasa, ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.
  3. Batas darat, berbatas dengan wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste (sekarang).

Dengan archipelago state principle maka wilayah kedaulatan negara RI saat ini seperti yang tertuang dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 merupakan satu kesatuan wilayah darat-laut-udara yang utuh, dengan batas-batasnya terluarnya:

  1. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;
  2. di  laut  berbatas  dengan Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
  3. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut,  dan  batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Archipelago State Principle: Pengelolaan Pertahanan dan Keamanan

Achipelago state principle sudah seharusnya dijadikan kerangka pikir untuk mengelola negara, terutama masalah Pertahanan dan Keamanan Negara. Sayangnya, selama ini ternyata paradigma “negara kontinen” sangat kuat mempengaruhi para pengelola negara. Hal ini terlihat tidak hanya dalam mengelola pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. Archipelago state principle ini tidak dapat memberikan banyak manfaat jika asaz pemikiran (kerangka pikir) negara RI masih tetap menggunakan kerangka pikir “negara daratan”.

Pada tataran kebijakan, kuatnya kerangka pikir “negara daratan” membuat semua kebijakan tentang Pertahanan dan Keamanan bangsa Indonesia lebih memfokuskan diri pada penanganan “wilayah darat” dari keseluruhan wilayah negara sehingga banyak kelemahan pada penanganan wilayah laut dan udara. Padahal, Indonesia adalah negara yang berkarakter kepulauan dan satu-satunya di dunia yang berdasarkan lautan sebagai “pengikat wilayah” negara” sehingga negara RI mempunyai wilayah kedaulatan darat-laut-udara sebagai satu kesatuan (semua gugusan pulau) yang tak terpisahkan satu sama lain (keutuhan wilayah). Kita sering lupa untuk menegakkan batas-batas wilayah kedaulatan negara atau banyak kelemahan dalam menangani batas-batas terluar dari wilayah kedaulatan negara.

Menurut Koordinator staf ahli KSAU Marsekal Muda TNI Sutrisno, “Batas atas udara yang ideal bagi langit Indonesia adalah 100 km dari permukaan tanah. Ini mengacu pada Australia yang menggunakan batas udara yang sama, seperti juga dipakai oleh Israel, Pakistan, India, Jepang dan Cina. Selain itu ada ketentuan internasional yang menyebutkan bahwa daya lift (angkat) maksimal sebuah pesawat terjadi pada ketinggian 80-100 km dari permukaan tanah,” katanya. Pertanyaannya, mampukah kita melakukan fungsi itu,” kata Marsekal Muda TNI Sutrisno, usai menghadiri konggres kedirgantaraan Indonesia di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Rabu (23/12/2003).

Marsekal Muda Sutrisno yakin, di masa depan kemampuan TNI AU akan semakin meningkat terutama untuk menjaga kedaulatan negara di angkasa. Tetapi dia tidak menampik anggapan bahwa saat ini TNI AU belum siap melaksanakan hal itu. “Sekarang kita memang tidak mampu. Tapi nantinya, kita harus semakin maju,” ujarnya optimis (http://www.tempo.co/read/news/2003/12/23/05537039/Batas-Atas-Udara-Indonesia-akan-Ditetapkan).

Dengan demikian kerangka pikir Archipelago state principle, menjaga batas-batas terluar lainnya (batas-batas darat, laut dan udara) wilayah negara RI adalah krusial. Selain kelemahan yang disampaikan oleh TNI AU dalam menjaga pertahanan dan keamanan udara, kekuatan TNI AD dan AL pun sangat lemah di perbatasan. Tapi sebaliknya, kekuatan TNI (AD, AL dan AU) di bagian “dalam” justru jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kekuatan TNI di perbatasan wilayah kedaulatan negara RI. Hal ini pula yang membuat negara-negara tetangga tidak terlalu segan atau meremehkan kekuatan TNI, seperti Malaysia yang sering menggoda kekuatan TNI belakangan ini.

Lebih jauh, konsep “batas terluar” ini juga harus dipahami secara konseptual bahwa batas-batas yang dimaksud adalah batas-batas yang bersinggungan dengan batas negara/bangsa lain sehingga “pintu-pintu masuk” ke wilayah kedaulatan juga merupakan “batas-batas terluar” (seperti pelabuhan-pelabuhan laut dan udara meskipun letaknya ada di bagian dalam wilayah NKRI) yang juga perlu dijaga dan dipertahankan demi kedaulatan negara RI. Batas-batas terluar wilayah kedaulatan ini menentukan wilayah kedaulatan negara. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dengan menegakkan batas-batas wilayah negara adalah sama dengan menegakkan kedaulatan Negara. Artinya, penanganan batas-batas terluar darat-laut-udara negara RI merupakan upaya penegakan kedaulatan negara karena dengan menegakkan batas-batas darat-laut-udara terluar wilayah negara maka kedaulatan negara bisa ditegakkan seutuhnya.

Keberulangan Konflik TNI (khususnya TNI-AD) dan POLRI serta Konsekuensi lainnya

Dengan masih kuatnya kerangka pikir continent state principle membuat kekuatan TNI lebih terkonsentrasi pada penanganan bagian ‘dalam” dari wilayah kedaulatan negara. Pengelolaan pertahanan dan keamanan negara, termasuk strategi dan penganggaran aluitista, TNI juga lebih memfokuskan diri pada aluitista untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara di bagian dalam wilayah kedaulatan seperti yang disampaikan oleh Marsekal Muda Sutrisno dan aluitista TNI-AL di wilayah perbatasan. Permasalahannya adalah ketika memasuki era reformasi, di mana terjadi pula reformasi di tubuh TNI, di mana POLRI tak lagi menjadi bagian dari TNI. Di era civil society, TNI dan POLRI mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang berbeda. Oleh karena negara belum sepenuhnya berpegang pada archipelago state principle untuk mengelola pertahanan dan keamanan negara sehingga menimbulkan beberapa ekses. Berdasarkan hal ini maka tidaklah mengherankan jika terjadi persinggungan antara TNI dan POLRI karena TNI masih terkonsentrasi untuk penanganan di bagian dalam wilayah kedaulatan negara; sedangkan tugas-fungsi-wewenang TNI dan POLRI masih “kabur”/”masa peralihan” (dalam konteks civil society) meskipun sudah ada UU yang mengatur bahwa TNI lebih terkonsentrasi pada pertahanan dan keamanan negara[1] (kedaulatan negara); sedangkan POLRI pada masalah keamanan dan ketertiban nasional (keteraturan sosial pada masyarakat Indonesia).

Tugas-fungsi-wewenang yang kabur ini, yang tak lain akibat dari tidak disadarinya bahwa negara masih menerapkan kerangka pikir/azas negara daratan. Konsekuensinya, regulasi/UU yang baru ini dimaknai secara “bebas” oleh masing-masing pihak (berdasarkan azas kontinen – konteks kedaulatan negara atau ketertiban sosial dan seterusnya) ketika terjadi gangguan keteraturan sosial. Di satu sisi, TNI masih merasa berwewenang menangani masalah ketertiban sosial dengan argumentasi bahwa jika dibiarkan akan mengganggu keamanan dan kedaulatan negara; sementara di sisi yang lain, POLRI terkadang bertindak untuk menjaga ketertiban sosial masih sering bertindak-bersikap-berperilaku seperti ketika dirinya masih menjadi bagian dari TNI.

Namun, di luar semua itu, “kekaburan” pemahaman TNI dan POLRI pada era civil society (masa peralihan) atas tugas-fungsi-wewenangnya, tak jarang mengakibatkan lahirnya “konflik’ di antara mereka. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi bahwa sepanjang konflik TNI-POLRI yang pernah terjadi, keberulangan konflik justru terjadi antara TNI-AD dan POLRI. Mengapa TNI selain AD tidak atau jarang bersinggungan dan konflik dengan POLRI sepanjang era reformasi? Mengapa demikian?

Pertama, mereka mempunyai kewenangan teritori yang sama, di samping pemahaman atas tugas-fungsi-wewenang yang masih ‘kabur”. TNI-AD masih menerapkan pertahanan dan keamanan sistem teritorial (continent state principle) seperti adanya Kodam, Kodim, koramil dengan Babinsanya (berbeda dengan AU dan AL meski mereka juga menerapkan sistem teritorial); begitu juga dengan POLRI, ada POLDA, POLRES, POLSEK dengan Pos-pos Polisinya. Hal ini tentunya banyak terjadi persinggungan dalam tugas-fungsi-wewenang masing-masing yang masih dalam masa peralihan sehingga ketika terjadi gangguan “keteraturan sosial”, mereka berseteru pemahaman “apakah gangguan tersebut adalah gangguan kemanan negara atau gangguan ketertiban sosial?” kedua, masalah kecemburuan sosial atas perbedaan kesejahteraan antara anggota TNI AD dan POLRI adalah persoalan yang lain. Jika hal ini yang menjadi persoalan, tentunya konflik TNI AD – POLRI tidak akan berlarut-larut (berulang-ulang terjadi) sebab tidak membutuhkan penyelesaian yang kompleks. Jika ditinjau dari gaji, mereka relatif tidak ada perbedaan yang signifikan bahkan ditingkat Bintara, TNI lebih besar gajinya dari Bintara Polisi. Jadi, dalam masalah ini, mungkin lebih tepat adalah masalah perubahan “alokasi anggaran” (mungkin juga sumberdaya di luar gaji) akibat “perubahan” tugas-fungsi-wewenang.

Masih kuatnya kerangka pikir continent state principle ini tak hanya berdampak pada seringnya persinggungan/gesekan tugas-fungsi-wewenang antara TNI AD dengan POLRI. Konsekuensi lainnya adalah setiap ada gangguan “ketertiban sosial” akan selalu dipahami atau dimaknai sebagai gangguan keamanan negara (dengan melibatkan TNI AD). Konsekuensinya, secara tidak langsung negara kita dianggap sedang tidak “aman’ atau berada pada kondisi “darurat”. Maka, jika “kekaburan” ini tidak segera diluruskan, akan banyak terjadi “kesalah pahaman”, baik antara TNI AD dan POLRI maupun antara TNI AD dan masyarakat – di mana masyarakat akan selalu dicurigai akan berbuat “makar”, “pemberontakan” atau “penggulingan kekuasaan”. Dengan kata lain, kerangka pikir continent state principle akan menuntun pemikiran pengelola negara bahwa kondisi negara seolah-olah terus-menerus sedang berada dalam keadaan “darurat”.

Selanjutnya, pertahanan dan keamanan juga akan rawan atau menjadi lemah dalam arti mudah disusupi oleh intelejen asing sebab dengan sistem territorial ini (continent state principle) di mana instalasi militer TNI AD secara permanen berada ditengah-tengah masyarakat sipil (pemukiman sipil). Intelejen asing (warga negara Indonesia yang menjadi agen atau direkrut oleh negara asing; bukan WNA yang berbeda kulit dan rambutnya) menjadi relatif mudah menyusup kedalam instalasi militer milik TNI AD karena orang “non-TNI AD” bisa berinteraksi secara intens dengan anggota TNI AD hingga terjalin hubungan-hubungan sosial yang intim di antara mereka.

Konsekuensi yang lain, adalah membahayakan keamanan sipil. Dengan adanya instalasi militer (TNI AD) yang berada ditengah-tengah masyarakat sipil, jika terjadi perang (dengan negara lain) maka akan banyak memakan korban masyarakat sipil sebab instalasi militer tersebut merupakan sasaran tembak musuh. Begitu juga jika terjadi ‘kecelakaan” seperti meledaknya gudang senjata (kasus meledaknya gudang sejata Marinir di Cilandak beberapa tahun lalu) dsj, tentunya juga akan membahayakan jiwa masyarakat sipil.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya batas terluar dan pintu-pintu masuk masih kurang mendapat perhatian dalam hal Pertahanan dan Keamanan maka kedaulatan negara kita sebenarnya sangat rawan untuk disusupi oleh intelejen asing dan rawan tercurinya sumberdaya negara. Maka dari itu, sudah saatnya negara RI merubah mindset dari continent state principle menjadi archipelago state principle dalam mengelola masalah pertahanan dan keamanan negara, serta bidang-bidang kehidupan lainnya misalnya penanganan ketertiban masyarakat (menghilangkan “kekaburan” tugas-fungsi-wewenang antara TNI-POLRI di era civil society – termasuk untuk menjamin masyarakat dalam kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat), nation building (laut dan udara menjadi pengikat sehingga darat-laut-udara menjadi satu kesatuan sosial yang utuh), pengelolaan sumberdaya laut dll.

Ruddy Agusyanto

Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS)

Institut Antropolgi Indonesia (IAI)


[1] UU 34/2004 tentang TNI dalam
BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 5 bahwa TNI berperan sebagai ALAT NEGARA di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

2 Balasan ke ARCHIPELAGO STATE PRINCIPLE: TRADISI KONFLIK KEPOLISIAN DAN TNI-AD DI ERA CIVIL SOCIETY

  1. Kol. Robert Simbolon berkata:

    Maaf,Tulisan anda berpotensi mengadu domba elemen darat dan elemen laut.

    • pajs indonesia berkata:

      mohon maaf juga bapak’ tidak ada maksud spt yg bapak pahami. Tulisan ini sifatnya ilmiah dan tentunya netral’ bahkan sy sangat concern atas kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI krn jika archipelago state principle tdk diterapkan maka NKRI akan banyak kelemahan. dg kata lain bahwa tulisan ini justru adalah kritik membangun dan demi kejayaan NKRi. Bapak bisa baca tulisan2 sy yg lain, akan jelas dimana posisi sy…semuanya demi kebesaran NKRI sesuai dg cita2 para pendiri bangsa…btw, tks atas komentar bapak…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s