Review Jokowi-Ahok Pilkada DKI Jakarta (2012)*

Review Jokowi-Ahok Pilkada DKI Jakarta (2012)*

Ruddy Agusyanto

 

Pilkada DKI Jakarta yang baru saja kita lalui adalah sebuah kejadian fenomenal. Selama ini rakyat cenderung apatis dalam kegiatan politik, khususnya konteks pemilu, meskipun sistem pemilu secara langsung sudah dilakukan. Fenomena ini mengingatkan kita pada peristiwa pemilu tahun 1999, di mana hampir seluruh Indonesia menjadi “merah” (PDI-Perjuangan). Masyarakat secara spontan dan sukarela serta swadaya untuk mendukung perjuangan politik PDI-P. Setelah pemilu 1999, masyarakat kembali lagi menjadi pasif atau bahkan menjadi lebih apatis terhadap perpolitikan di Indonesia. Masyarakat kembali kecewa, ternyata PDI-P yang diharapkan memperjuangkan rakyat Indonesia keluar dari keterpurukan – kesejahteraannya – dan memperjuangkan untuk mengatasi berbagai bentuk “ketidak-adilan” yang dialaminya ternyata tidak memuaskan “kepentingan rakyat banyak” tsb.

 

Sejarah partai politik (parpol) di Indonesia sejak 1955 (pemilu pertama), secara akumulatif mengecewakan hati rakyat. Parpol selama ini selalu mengecewakan rakyat banyak – terutama rakyat kelas bawah. Parpol belum berhasil merepresentasikan kepentingan rakyat banyak dan selama ini bisa dinilai gagal memenuhi kewajibannya, yaitu pendidikan politik kepada masyarakat. Konsekuensinya, masyarakat menjadi semakin apatis sebab siapapun parpol yang menang dalam pemilu, tidak membawa perubahan nasib rakyat banyak. Wakil-wakil rakyat hanya memperjuangkan kepentingan parpol, bukan kepentingan rakyat. Dalam banyak kenyataan, ketika rakyat membutuhkan wakilnya (anggota DPR/DPRD) untuk memecahkan berbagai persoalan yang dialaminya, mereka sepertinya tidak berada di pihak rakyat yang telah memberikan suaranya (konstituen). Banyak perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat banyak dan wakil rakyat tidak mampu memperjuangkannya, bahkan seringkali mengabaikannya – apalagi jika berseberangan dengan kepentingan parpolnya. Akibatnya, rakyat merasa hanya dibutuhkan saat pemilu saja, dan setelah itu tidak ada lagi hubungan sosial antara rakyat yang memilihnya dengan wakil rakyat yang terpilih. Ini sebuah kenyataan.

 

Hal ini diperparah dengan adanya amandemen UUD 1945, di mana “demokrasi” yang diusung oleh reformasi justru mengakibatkan rasionalitas negara berubah – dari rasionalitas bangsa menjadi rasionalitas “bisnis”. Negara lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi secara makro dengan berharap akan terjadi “trickledown effect”. Namun, sejauh ini tidak pernah “menetes” ke bawah, akibatnya kesejahteraan rakyat kelas bawah (mayoritas warga negara Indonesia dalam piramida status sosial-ekonomi) semakin terpuruk.

 

The Economist, majalah mainstream bergengsi, pernah menulis, “Pada tahun 2010 ekonomi Indonesia memang tumbuh, tapi sayang sekali, kemiskinan juga tumbuh.” Meskipun pertumbuhan ekonomi dikatakan menembus 6,3%, tetapi hal tersebut tidak berhasil menciptakan “trickledown effect”. Memang pertumbuhan ekonomi negara meningkat, namun secara riil masyarakat mayoritas hanya menikmatinya sebagai buruh, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Sedangkan sebagian besar hasil industrialisasi ini, yang menikmatinya justru adalah para investor (modal besar) – bukan rakyat.Banyak rakyat yang tadinya punya tanah atau rumah, kini menjadi tidak punya tanah dan rumah – alias “kontrak” atau “sewa” dan menjadi buruh yang rentan terhadap segala perubahan/dinamika sosial. Kesejahteraan rakyat terus semakin menurun. Penggusuran semakin marak, tidak hanya di perkotaan, tetapi juga terjadi di kota-kota kecil dan pedesaan (pelosok). Negara sepertinya berpihak pada kelas atas, lebih tepatnya bisnis/swasta dan wakil rakyat tidak juga mampu mengatasi hal ini. justru sebaliknya. Bahkan, banyak dari mereka yang harus berurusan dengan hukum – berbagai kasus korupsi (menjadi pasien KPK).

 

Fenomena lain yang serupa adalah kelahiran KPK. Fenomena lahirnya KPK sebagai super body, tadinya juga membawa harapan bagi rakyat banyak yang merasa bahwa ia akan mampu mengembalikan wakil-wakilnya untuk memperjuangkan kembali kepentingannya. Setelah waktu berjalan, rakyat kembali kecewa sebab banyak kasus yang tidak berhasil dituntaskan dan penyelesaian melalui loby atau kompromi politik (lebih tepatnya kompromi antar parpol) – bukan penyelesaian secara hukum. Ditambah lagi dengan banyaknya kasus yang dilaporkan, tetapi ditolak meskipun kasus-kasus tsb memenuhi unsur (tindakan korupsi yang melibatkan pejabat negara dan negara dirugikan lebih dari Rp. 1 milyar). Hal ini sulit ditutupi sebab kita berada pada era informasi di mana keterbukaan, kesegeraan (instan) dan keserentakan (simultan) informasi sedemikian rupa. Demikian juga dengan masalah “transparansi” yang dituntut oleh banyak pihak terhadap KPK, terutama masalah “kriteria” atau “tolok ukur” apa yang digunakan oleh KPK untuk menangani/memilih kasus-kasus korupsi – sehingga masyarakat menilai bahwa KPK masih “tebang-pilih” dan terlibat dalam pusaran kontestasi politik.

 

Dalam kondisi “hopeless” dan apatis ini, tiba-tiba muncul sosok Jokowi yang selama ini (rekam-jejak) sepertinya merepresentasikan “pemimpin ideal” yang selama ini ditunggu-tunggu sehingga menghidupkan kembali “harapan-harapan” rakyat. Jokowi merepresentasikan kepentingan rakyat banyak – kelas bawah – dan telah teruji keberaniannya dalam memperjuangkan hal tsb (kasus pembatasan ijin “Mart-mart dan Mall” sewaktu ia memimpin Solo). Hal ini yang membuat “ikatan batin” (hubungan sosial) yang selama ini “hilang”, hubungan sosial antara rakyat kelas bawah dan pemimpinnya, lahir kembali. Seperti peristiwa pemilu 1999, di mana jika rakyat bersatu dibelakang calon pemimpin yang dianggap dapat memperjuangkan nasibnya – yang selalu “tak beruntung” – maka parpol mau pun para elite politik tak akan sanggup membendungnya. Sayangnya pada saat itu, hubungan sosial antara rakyat dan pemimpin harapannya tidak terpelihara dengan baik dalam perjalanan waktu selanjutnya.

 

Jokowi tampil bersama rakyat melawan parpol dan para elite politik serta pejabat negara. Ini adalah gambaran yang dipahami oleh masyarakat Jakarta dan Indonesia saat ini. inilah kunci kemenangan Jokowi. Berbeda jika dalam perjalanan pemilu DKI, Jokowi tampil dengan parpol pengusungnya (PDI-P dan Gerindra), tentunya ia tak akan mampu menandingi kekuatan pesaingnya yang didukung oleh banyak parpol (parpol “besar”). Oleh karena itu, pada saat perjuangan Jokowi berlangsung, parpol pengusungnya tidak tampil ke depan sehingga menggambarkan bahwa parpol pengusungnya hanyalah sebagai syarat kepatutan – sesuai dengan UU/ketentuan pemilukada. Parpol hanyalah sebagai “tiket” agar ia bisa menjadi kandidat. Dengan tampil tanpa parpol pengusungnya, ia menunjukkan sosok Jokowi yang selama ini dikenal tidak takut terhadap tekanan politik apapun untuk membela kepentingan rakyat – yang diyakininya adalah benar.

 

Berdasarkan hal ini maka sebaiknya hubungan sosial (ikatan batin) yang telah lahir kembali – antara rakyat dan Jokowi (rakyat dan wakilnya) terus dipelihara, artinya Jokowi harus selalu mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat kelas bawah (mayoritas) dan memberikan solusi yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak – tanpa harus melanggar hak-hak warga negara lainnya. Jika Jokowi secara konsisten mendengar dan memberi solusi terbaik bagi kepentingan rakyat banyak maka rakyat selalu ada dibelakangnya. Dan sebaliknya, jika Jokowi tidak konsisten maka rakyat akan meninggalkannya dan ia akan menjadi “lemah” dalam peta politik (kehilangan power karena power yang ia miliki adalah dukungan rakyat).

 

Dukungan rakyat ini, di satu pihak membuat Jokowi menjadi powerful, dan di lain pihak juga menjadi “kontrol” bagi Jokowi. Dengan demikian, dalam perpolitikan di Indonesia – khususnya DKI Jakarta – yang berprinsip pada “persaingan” (kontestasi power). Kerjasama dan persaingan adalah wajar dalam sebuah kontestasi power. Kerjasama dan persaingan dalam proses politik (perebutan kekuasaan dan sumberdaya), masing-masing pihak akan mengaktifkan “persamaan” dan “perbedaan” yang ada. Untuk memperkuat kelompok sosial/kepentingannya (internal), diaktifkan “persamaan-persamaan” yang ada di antara mereka (kami); dan memperkuat “perbedaan” dengan kelompok sosial/kepentingan yang lain (mereka) dalam rangka menghadapi kelompok-kelompok sosial/kepentingan lain – solidaritas sosial. Oleh karena itu tak heran ketika seorang pemimpin terpilih akan didekati oleh kelompok sosial/kepentingan tertentu dengan mengaktifkan persamaan-persamaan yang ada (termasuk SARA). Dengan demikian, siapapun pemimpin yang terpilih maka masalah manipulasi “persamaan dan perbedaan” untuk memenangkan atau mencapai tujuan adalah lumrah dalam kehidupan sosial. Masalahnya adalah apakah hal ini akan merugikan atau mengabaikan “kepentingan rakyat banyak” (yang telah mendukungnya dengan sejuta harapan bahwa ketidak-adilan yang dialaminya akan diperjuangkan oleh pemimpin yang dipilihnya). Sekali lagi, dalam konteks ini, rakyat, selain memberi kekuatan sehingga Jokowi menjadi powerful, juga menjadi kontrol bagi sepak-terjang Jokowi. Dalam hal ini Rakyat yang sudah tumbuh (lahir kembali) ikatan batin dengan pemimpinnya tidak boleh mengalami kekecewaan kembali.

 

Dengan demikian, kendala-kendala yang akan dihadapi oleh Jokowi, rakyat harus juga tahu dan memahaminya sehingga mereka tetap bisa mendukungnya dan sekaligus mengkontrolnya (mitigasi sosial). Oleh karena itu, baik rakyat/warga Jakarta dan Jokowi sendiri harus memahami permasalahan-permasalahan umum yang ada dalam sistem politik di Indonesia, yaitu:

  • Amandemen UUD 1945, di mana regulasi tidak diputuskan berdasarkan musyawarah-mufakat sehingga suara yang lemah akan hilang (meskipun itu mewakili kepentingan bangsa atau rakyat banyak). Regulasi diputuskan dan disahkan berdasarkan suara terbanyak, dan ketika terjadi deadlock (jalan buntu) maka putusan terakhir akan ditentukan berdasarkan voting. Sistem ini rawan terjadi “jual-beli” regulasi. Dalam konteks ini, DPR/DPRD bisa menjadi batu sandungan bagi perjuangan Jokowi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.
  • Wakil rakyat (anggota DPR) telah memutuskan hubungan sosial dengan konstituennya (dapil) dan diambil alih oleh parpol masing-masing. Padahal, sistem yang berlaku saat ini adalah sistem pemilihan langsung. Suara rakyat daerah pilihannya yang menentukan anggota DPR duduk di Senayan, bukan suara parpol. Oleh karena itu, dalam kampanye setiap pemilu, seorang calon legislatif bisa dengan seenaknya mengobral janji politik kepada rakyat dapilnya karena janji politik tsb tidak akan bisa dievaluasi dan ditagih oleh konstituennya. Kepentingan dapil menjadi kepentingan parpol.
  • Para pejabat negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) didominasi oleh parpol. Sedangkan kepentingan parpol tidak merepresentasikan kepentingan konstituennya (rakyat). Dalam konteks ini, parpol bisa menjadi kendala bagi kepemimpinan Jokowi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik di Indonesia, jelas bahwa kepentingan rakyat hanyalah komoditi politik  dalam perebutan kekuasaan dan sumberdaya. Untuk itu diperlukan pembenahan sistem yang ada; dan, sementara itu, diperlukan pendidikan politik yang lebih baik (bukan pendidikan politik seperti yang dilakukan oleh parpol saat ini. Parpol justru mendidik rakyat menjadi pragmatis dan oportunis. Dengan kondisi seperti ini, sebelum pembenahan sistem politik yang ada dilakukan maka alternatif tindakan yang harus segera dilakukan adalah:

  • Hubungan sosial antara anggota DPR/DPRD (wakil rakyat) dan rakyat pemilihnya (konstituen – dapilnya) harus dibangun kembali. Maksudnya, rakyat harus dididik untuk mengetahui siapa-siapa wakilnya yang duduk di DPR/DPRD (berdasarkan dapil masing-masing) sehingga ketika rakyat dapilnya mengalami sesuatu yang membutuhkan bantuan wakilnya di legislatif, rakyat tahu dan paham akan menghubungi atau mengadu kepada siapa.
  • Dari sisi hukum, ketika anggota legislatif dihubungi atau diminta untuk memperjuangkan kepentingan dapilnya (mengatasi ketidakadilan yang dialami) tidak ada respons maka rakyat dapilnya bisa meminta/menarik kembali suara/dukungan yang diberikan saat pemilu kepada lembaga hukum sehingga wakil rakyat tidak main-main dengan janji-janji politiknya dan kepentingan dapilnya.

 

Jika poin di atas bisa dilakukan maka setidaknya rakyat bisa mengkontrol wakilnya dan juga mendukungnya ketika wakilnya/pemimpinnya membutuhkan dukungan. Dengan demikian, seorang wakil rakyat atau pemimpin benar-benar terkontrol dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya, dan bukan kepentingan parpol. Di lain pihak, diharapkan parpol tidak lagi sewenang-wenang mengendalikan anggotanya yang menjadi wakil rakyat. Demikian juga dengan fenomena Jokowi kali ini. rakyat harus tahu siapa wakil-wakilnya yang duduk di DPRD untuk mendukung dan sekaligus mengkontrol kebijakan dan program-program Jokowi.

 

* Laporan Kerja 2012

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s