KEDAULATAN RAKYAT YANG TERSITA

Kedaulatan Rakyat yang Tersita

https://www.selasar.com/politik/kedaulatan-rakyat-yang-tersita

Ruddy Agusyanto 
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

 

Sejak Indonesia merdeka, pemilu sudah dilaksanakan beberapa kali dan beberapa kali pula telah mengalami perbaikan sistem dan mekanisme. Namun, hasil dari pemilu tersebut, hingga saat ini sepertinya tak banyak berarti terhadap kehidupan sosial rakyat kebanyakan. Tidak ada pengaruhnya terhadap nasib atau kesejahteraan mereka. Setiap terjadi pergantian kepemimpinan (hasil dari pemilu), rakyat selalu berharap ada perbaikan nasib, tetapi yang terjadi hanyalah perubahan-perubahan kebijakan yang tak kunjung pula mampu merubah nasib mereka. Oleh karena itu, fenomena golongan putih (golput) selalu jadi momok bagi pemerintah dan partai politik (parpol) ketika menjelang pemilu. Bahkan, pemerintah dan parpol merasa perlu untuk mencegah meningkatnya jumlah golput dengan berbagai cara, mulai dari himbauan, ancaman pidana sampai ancaman dosa.

Dengan demikian, penting untuk mencoba menanyakan tentang apakah sistem dan mekanisme pemilu saat ini sudah tepat? Tentunya, akan banyak asumsi jawaban atas fenomena ini.

 

Tercerabutnya Kedaulatan Rakyat

Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, tentang Pemilu dan Kekuasaan Pemerintahan Negara, menjelaskan bahwa parpol seolah-olah sebagai representasi dari rakyat yang telah sesuai dengan  cita-cita reformasi. Seolah-olah pula rakyat berdaulat penuh seperti yang tertuang pada Bab VIIB, pasal 22E dan Bab III, pasal 6A,

 

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E 

(2)   Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )

(3)   Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 6A

(1)   Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

(2)   Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politikpeserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

 

Sudah jelas bahwa parpol sangat berdaulat untuk menentukan siapa saja yang berhak menjadi wakil rakyat dan Presiden/wakil Presiden. Lagipula, pemilu telah dilakukan secara demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat. Jika benar demikian sudah seharusnya kesejahteraan rakyat terus beranjak membaik.

Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Di negeri yang kaya sumberdaya alam ini, masih banyak warganya yang mati karena kelaparan, tak mampu berobat ketika sakit, tak mampu mengenyam pendidikan yang baik, serta tak mampu mempunyai rumah yang layak.

Pemilihan langsung oleh rakyat untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi pengelola negara -demokrasi melalui pemilu- memang sudah seharusnya. Namun, jika diperhatikan secara seksama, apakah rakyat memang benar-benar punya kewenangan untuk memilih calon pemimpinya? Ternyata tidaklah demikian. Pertama, rakyat diberi batasan atas pilihan-pilihan yang ada. Calon-calon wakil rakyat (caleg) dan calon-calon Presiden/wakil Presiden disodorkan oleh parpol (pilihan terbatas, ibarat jenis pertanyaan dalam kuesioner adalah jenis pertanyaan tertutup). Dalam hal ini, rakyat sebagai pemilih/konstituen hanya diberi kewenangan untuk memilih “apa yang disodorkan oleh parpol”.

Pertanyaannya, bagaimana jika diantara pilihan yang ada tersebut tidak ada yang sesuai dengan kehendak rakayat atau dianggap tak layak oleh rakyat? Rakyat tidak bisa protes, apalagi mengubah daftar pilihan caleg atau capres/cawapres yang ada.

Masalah kedua, tepatkah pilihan parpol dalam mengusulkan alternatif atau pilihan calon-calon pengelola negara tersebut agar layak dan sesuai dengan kehendak? Mari kita lihat lebih jauh, bagaimana proses dan mekanisme parpol menyeleksi calon-calon pengelola negara. Parpol ternyata tidak berpegang pada indikator-indikator yang sesuai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai pengelola negara. Hal ini bisa kita lihat banyaknya penyanyi atau pelawak terkenal menjadi wakil rakyat. Pertanyaan pun muncul, apakah yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki popularitas? Lalu, mereka yang terpilih karena sekedar populer ini kelak akan menentukan nasib rakyat.  Hal ini sebenarnya bisa dibilang terjadi “pembodohan terlembaga” yang tanpa sadar dilakukan oleh parpol.

Ketiga, ketika seseorang telah terpilih menjadi pengelola negara, hubungan antara mereka yang terpilih dan rakyat yang memilih (konstituen – daerah pilihan) terputus serta diambil alih oleh parpol. Sang pengelola negara sudah tak punya lagi hubungan sebagai pemilih.  Setelah pileg, para pengelola negara ini tak bertanggungjawab kepada konstituennya, tetapi bertanggungjawab kepada parpolnya masing-masing.

Pengambil-alihan kewenangan rakyat menjadi tambah jelas ketika terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemilihnya dengan kepentingan parpolnya. Maka kebanyakan dari mereka yang terpilih ini, akan mengutamakan kepentingan parpolnya. Jika seperti ini yang terjadi, rakyat  pun tidak punya kewenangan untuk menarik “dukungan suaranya”. Ibarat seorang klien yang telah menunjuk seorang pengacara (kuasa hukum), tetapi ketika pengacara tersebut tidak menjalankan mandat yang diberikan kepadanya, sang klien tidak punya kewenangan untuk mencabut mandat yang diberikan kepada pengacara yang bersangkutan. Hak recall tidak berada di tangan konstituen, baik secara langsung mau pun tak langsung.

Di sisi yang lain, memang ada sebagian dari mereka yang tetap konsisten membela kepentingan para pemilihnya. Tak jarang mereka umumnya pula langsung di “recall” oleh parpolnya dan digantikan oleh anggota lain dari parpol yang bersangkutan. Padahal rakyat pemilih tak merasa memilih orang yang bersangkutan. Hal ini pada akhirnya juga berdampak pada tumbuhnya ruang atau peluang lahirnya “setoran” untuk parpol. Peluang korupsi dan sejenisnya sebagai akibat dari kedaulatan parpol, yakni kewenangan parpol dalam menentukan calon pengelola negara dan hak recall.

Konsekuensi dari semua ini, semua materi kampanye para calon penyelenggara negara, baik caleg maupun capres  tidak ada yang buruk bila dilihat dari kepeduliannya kepada kepentingan atau kesejahteraan rakyat. Seolah-olah rakyat betul-betul berdaulat sehingga kepentingan rakyat ditempatkan paling utama di atas  kepentingan semua kepentingan. Visi dan misi mereka begitu mempesona dan menina-bobokan rakyat. Oleh karena itu, akibatnya adalah bahwa visi misi calon pengelola negara tak bisa kita jadikan tolok ukur untuk menilai kompetensi dan niat mereka.  

Visi dan misi dalam kampanye hanyalah sebuah janji politik yang tak harus ditepati karena tidak ada mekanisme untuk menagihnya (karena kewenangan itu telah disita oleh Partai). Oleh karenanya, visi dan misi mereka dalam berkampanye dibuat sedemikian rupa hanya untuk tujuan membujuk rakyat agar memilih dirinya. Tanpa ada rasa khawatir jika mereka tak sanggup menjalankannya. Lebih parah lagi, banyak yang benar-benar murni hanya untuk tujuan perolehan dukungan suara (sudah ada niat untuk tak harus jalankan visi dan misinya setelah mereka terpilih) karena janji politik tak bisa ditagih atau digugat secara hukum.

Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem dan mekanisme pemilu (dan Undang-undang yang ada) tidak mungkin mampu menghasilkan atau mencetak pemimpin yang tepat atau yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Dengan demikian, tak ada salahnya untuk mengatakan bahwa kita perlu mengevaluasi unadang-undang yang mengatur Pemilihan. Lebih jauh, mungkin juga sudah saatnya juga mengevaluasi UUD 1945 yang telah diamandemen. Apakah amandemen UUD 1945 tersebut sesuai dengan dasar atau falsafah negara kita: Pancasila?

 

 

Catatan:

*          : amandemen pertama

**        : amandemen kedua

***      : amandemen ketiga

****    : amandemen keempat

 

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s