Membangun Pola Pikir Kepulauan

Ruddy Agusyanto 
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

 

Karakteristik wilayah kedaulatan negara RI adalah gugusan pulau (ribuan pulau). Oleh karena itu, selama ini, dari sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, Indonesia dipahami sebagai “negara pulau-pulau” (terdiri dari pulau-pulau). Dalam konteks Negara, tentunya pulau-pulau tersebut tidaklah berdiri sendiri (terpisah satu sama lainnya), tetapi terikat menjadi satu sebagai satu kesatuan – sebagai wilayah kedaulatan yang utuh negara Indonesia. Demikian halnya dengan penghuni masing-masing pulau tersebut, mereka semua adalah satu kesatuan yang utuh. Artinya, Indonesia dengan karakter geografis negara yang terdiri dari gugusan pulau tidak bisa disamakan dengan “negara daratan” seperti negara-negara di Eropa, Afrika atau Asia lainnya. Perbedaan ini (negara pulau-pulau dan negara kepulauan) merupakan hal yang sangat mendasar dan krusial. Ketika negara RI tidak menggunakan mindsetatau kerangka pikir “archipelago state” maka sesungguhnya negara RI akan menghadapi masalah mendasar atas kedaulatan Negara (eksistensi Negara dan Bangsa). 

Sejak lahirnya negara RI berdiri hingga lahirnya deklarasi Juanda 13 Desember 1957, negara RI masih menerapkancontinent state principle. Hal ini ditunjukkan oleh dasar hukum yang mengatur tentang wilayah Indonesia.

Pertama, Ordonansi 1939 (azas negara kontinen warisan kolonial) menetapkan batas teritorial bagi tiap-tiap pulau sepanjang tiga (3) mil sehingga menciptakan “kantong-kantong” lautan bebas di tengah-tengah wilayah negara Indonesia sehingga kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas. Hal ini kemudian dianggap membahayakan pertahanan dan keamanan negara karena negara asing bisa leluasa memasuki wilayah kedaulatan negara RI. Mengapa? Karena wilayah laut di antara gugusan pulau negara RI menjadi wilayah laut Internasional (laut bebas) sehingga menyulitkan Indonesia untuk menghadapi serangan dari negara lain. Ini terbukti sewaktu konfrontasi dengan Belanda pada peristiwa pembebasan Irian Barat saat kapal-kapal perang Belanda secara bebas melalui perairan di antara pulau-pulau Indonesia.

Kedua, Keputusan Perdana menteri RI No. 400/PM/1956, Pada prinsipnya RUU ini masih mengikuti konsep ordonansi 1939. Bedanya adalah bahwa laut teritorial (batas laut) Indonesia ditetapkan dari tiga (3) mil menjadi 12 mil. Dengan demikian, RUU ini sebenarnya masih menggunakan prinsip Ordonansi 1939, yaitu continent state principle.

Kedaulatan Wilayah

Setelah deklarasi Juanda, Indonesia memperkenalkan konsep “negara kepulauan” kepada dunia. Namun, apakah kemudian pola pikir pengelolanya telah berubah pula?

Pada tataran wilayah,  archipelago state principle sudah seharusnya dijadikan kerangka pikir untuk mengelola negara, terutama masalah pertahanan dan keamanan negara. Sayangnya, selama ini ternyata paradigma “negara kontinen” (pulau-pulau) sangat kuat mempengaruhi para pengelola negara. Hal ini terlihat tidak hanya dalam mengelola pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya. 

Pada tataran kebijakan, kuatnya kerangka pikir “negara daratan atau negara pulau-pulau” membuat semua kebijakan tentang pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia lebih memfokuskan diri pada penanganan “wilayah darat” dari keseluruhan wilayah negara sehingga banyak kelemahan pada penanganan wilayah laut dan udara. Padahal, Indonesia adalah negara yang berkarakter kepulauan dan satu-satunya di dunia yang berdasarkan lautan sebagai “pengikat wilayah” negara” sehingga negara RI mempunyai wilayah kedaulatan darat-laut-udara sebagai satu kesatuan (di atas semua gugusan pulau) yang tak terpisahkan satu sama lain (keutuhan wilayah). Kita sering lupa untuk menegakkan batas-batas wilayah kedaulatan negara atau masih banyak kelemahan dalam menangani batas-batas terluar dari wilayah kedaulatan negara – baik batas laut, udara dan darat.

Menurut Koordinator staf ahli KSAU Marsekal Muda TNI Sutrisno, “Batas atas udara yang ideal bagi langit Indonesia adalah 100 km dari permukaan tanah. Ini mengacu pada Australia yang menggunakan batas udara yang sama, seperti juga dipakai oleh Israel, Pakistan, India, Jepang dan Cina. Selain itu ada ketentuan internasional yang menyebutkan bahwa daya lift (angkat) maksimal sebuah pesawat terjadi pada ketinggian 80-100 km dari permukaan tanah,” katanya. Pertanyaannya, mampukah kita melakukan fungsi itu,” kata Marsekal Muda TNI Sutrisno, usai menghadiri konggres kedirgantaraan Indonesia di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Rabu (23/12/2003).

Marsekal Muda Sutrisno yakin, di masa depan kemampuan TNI AU akan semakin meningkat terutama untuk menjaga kedaulatan negara di angkasa. Tetapi dia tidak menampik anggapan bahwa saat ini TNI AU belum siap melaksanakan hal itu. “Sekarang kita memang tidak mampu. Tapi nantinya, kita harus semakin maju,” ujarnya optimis (http://www.tempo.co/read/news/2003/12/23/05537039/Batas-Atas-Udara-Indonesia-akan-Ditetapkan).

Dalam kerangka pikir Archipelago state principle, menjaga batas-batas terluar (batas-batas darat, laut dan udara) wilayah negara RI adalah krusial. Selain kelemahan yang disampaikan oleh TNI AU dalam menjaga pertahanan dan keamanan udara, kekuatan TNI AD dan AL pun sangat lemah di perbatasan. Kekuatan TNI (AD, AL dan AU) di bagian “dalam” justru jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kekuatan TNI di perbatasan wilayah kedaulatan negara RI.

Lebih jauh, konsep “batas terluar” ini juga harus dipahami secara konseptual bahwa batas-batas yang dimaksud adalah batas-batas yang bersinggungan dengan batas negara/bangsa lain sehingga “pintu-pintu masuk” ke wilayah kedaulatan juga merupakan “batas-batas terluar” (seperti pelabuhan-pelabuhan laut dan udara meskipun letaknya ada di bagian dalam wilayah NKRI) yang juga perlu dijaga dan dipertahankan demi kedaulatan negara RI. Batas-batas terluar wilayah kedaulatan ini menentukan wilayah kedaulatan negara. Ibarat sebuah rumah, pekarangan (depan-belakang; samping kanan-kiri) tidak berpagar sehingga semua orang bisa lalu-lalang masuk (mungkin lebih jauh, kita seperti tak peduli orang lain akan membuat “bedeng” atau berkebun) di wilayah rumah kita. Hal ini pula yang membuat negara-negara tetangga tidak terlalu segan atau meremehkan kekuatan TNI, seperti Malaysia yang sering menggoda kekuatan TNI juga maraknya illegal fisihing belakangan ini.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dengan menegakkan batas-batas wilayah negara adalah sama dengan menegakkan kedaulatan Negara. Artinya, penanganan batas-batas terluar darat-laut-udara negara RI merupakanupaya penegakan kedaulatan negara karena dengan menegakkan batas-batas darat-laut-udara terluar wilayah negara maka kedaulatan negara bisa ditegakkan seutuhnya.

Saatnya melakukan revolusi pola pikir.

https://www.selasar.com/budaya/membangun-pola-pikir-kepulauan

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s