Negara Pulau-pulau dan KeIndonesiaan

Negara Pulau-pulau dan Keindonesiaan
Ruddy Agusyanto
https://www.selasar.com/budaya/negara-pulaupulau-dan-keindonesiaan

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Karakteristik wilayah kedaulatan negara RI adalah gugusan pulau (ribuan pulau). Dalam konteks negara, tentunya pulau-pulau tersebut tidaklah berdiri sendiri-sendiri (terpisah satu sama lainnya), tetapi terikat menjadi satu sebagai satu kesatuan – sebagai wilayah kedaulatan yang utuh Negara Indonesia. Indonesia dengan karakter geografis negara yang terdiri dari gugusan pulau tidak bisa disamakan dengan “negara daratan” seperti negara-negara di Eropa, Afrika atau Asia lainnya. Gugusan pulau tersebut merupakan satu kesatuan yang merupakan wilayah kedaulatan negara RI.

Perbedaan ini (negara pulau-pulau dan negara kepulauan) merupakan hal yang sangat mendasar dan krusial. Ketika negara RI tidak menggunakan mindset atau kerangka pikir “archipelago state” maka sesungguhnya negara RI akan menghadapi masalah mendasar atas kedaulatan Negara (eksistensi Negara dan Bangsa).

 

Negara Pulau-Pulau dan Kedaulatan Wilayah

Sejak lahirnya negara RI berdiri hingga lahirnya deklarasi Juanda tahun 1957 (Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957), negara RI masih menerapkan continent state principle. Pertama, Ordonansi 1939 (azas negara kontinen warisan kolonial) menetapkan batas teritorial bagi tiap-tiap pulau sepanjang tiga (3) mil sehingga meciptakan “kantong-kantong” lautan bebas di tengah-tengah wilayah negara Indonesia, dimana kapal-kapal asing dapat berlayar secara bebas. Hal ini, membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Negara asing bisa leluasa memasuki wilayah kedaulatan negara RI sebab wilayah laut di antara gugusan pulau negara RI menjadi wilayah laut internasional (laut bebas) dan tentunya akan menyulitkan Indonesia untuk menghadapi serangan dari negara lain. Bukti sejarahnya adalah sewaktu konfrontasi dengan Belanda pada peristiwa pembebasan “Irian Barat” (Papua), kapal-kapal perang Belanda secara bebas melalui perairan di antara pulau-pulau Indonesia.

Dengan kata lain, penentuan batas wilayah kedaulatan negara Indonesia tidak bisa diterapkan hukum batas negara berdasarkan azas negara kontinen. Disinilah pentingnya konsep “negara kepulauan” (archipelago state principle). Kedua, Keputusan Perdana Menteri RI No. 400/PM/1956. Pada prinsipnya RUU ini masih mengikuti konsep ordonansi 1939. Bedanya adalah bahwa laut teritorial (batas laut) Indonesia ditetapkan dari tiga (3) mil menjadi 12 mil. Dengan demikian, RUU ini sebenarnya masih menggunakan prinsip Ordonansi 1939, yaitu continent state principle.

Achipelago state principle sudah seharusnya dijadikan kerangka pikir untuk mengelola negara, terutama masalah Pertahanan dan Keamanan Negara. Sayangnya, selama ini ternyata paradigma “negara kontinen” (pulau-pulau) sangat kuat mempengaruhi para pengelola negara. Hal ini terlihat tidak hanya dalam mengelola pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya.

 

Negara pulau-pulau dan Ke-Indonesia-an

Indonesia adalah negara bangsa. Dalam konteks ini, bangsa berbeda dengan sukubangsa (Jawa, Sunda, Madura, Ambon, Papua dll). Suku bangsa adalah sebuah golongan sosial askriptif (berhubungan-red) dan alamiah, sedangkan bangsa Indonesia adalah golongan sosial yang sengaja dibentuk atas dasar kesadaran bersama untuk tujuan bersama. Indonesia adalah identitas bangsa yang dimiliki oleh sekelompok orang di seluruh wilayah Indonesia yang secara sadar (bersedia) mengaku sebagai bangsa Indonesia dan juga diakui oleh bangsa lain.

Identitas bangsa bisa dilihat sebagai pengenalan diri dan atau pengakuan dari orang/bangsa lain bahwa orang/sekumpulan orang yang bersangkutan adalah warga dari bangsa Indonesia. Indonesia sebagai identitas bangsa ini akan muncul ketika berinteraksi dengan bangsa lain.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan sebuah negara bagi suku-suku di Nusantara sehingga secara hukum keberadaan Indonesia diakui oleh dunia atau bangsa lain. Maka pada tanggal 17 Agustus 1945, secara “hukum”, Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa telah resmi lahir.

Selanjutnya, dalam konteks pengakuan secara hukum ini, negara dan bangsa Indonesia memerlukan perangkat-perangkat tertentu (negara sebagai “organisasi sebuah bangsa”, yaitu AD/ART Negara yang berisi tentang siapa Indonesia, dimana wilayahnya, tujuan atau visi dan misi negara dan bangsa Indonesia dibentuk dst).

Oleh karena itu, negara membutuhkan UUD. Selain itu, Indonesia sebagai sebuah negara juga membutuhkan ciri-ciri bangsa dalam konteks negara melalui satuan atribut yang menandainya sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, “Indonesia dan keindonesiaan” merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Ketika atribut-atribut Indonesia diaktifkan maka identitas kolektif sebagai sebuah bangsa akan muncul kepermukaan dan semangat keindonesiaan akan berkobar.

Atas dasar inilah, maka para pendiri bangsa merasa perlu menetapkan bahwa membangun identitas bangsa dan negara adalah sesuatu yang tak bisa ditawar seperti yang tertuang dalam UUD 1945 – Nation and Character Building sebagai satu paket.

Artinya, nation and character building merupakan sebuah proses yang disengaja atau direncanakan oleh manusia sehingga tidak bisa diserahkan secara alamiah kepada seluruh entitas/kesatuan sosial yang ada. Di sinilah peran negara merupakan sentral dari proses nation and character building. Tanpa peran negara dan dipelopori oleh negara, proses nation and character building menjadi sulit untuk dicapai.

Oleh karena itu, saat Indonesia merdeka, “Indonesia dan keindonesiaan” belumlah terwujud secara utuh pada seluruh masyarakat yang mendiami wilayah negara Indonesia. “Indonesia dan ke-Indonesia-an” baru lahir atau dilahirkan. Dalam konteks ini, sangat tepat apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam salah satu pidatonya bahwa “Kemerdekaan merupakan awal dari sebuah perjuangan…”. Indonesia memang telah lahir sebagai sebuah bangsa dan negara, tapi “Indonesia dan keindonesiaan” yang baru lahir ini harus “dibesarkan” (didewasakan atau dibangun, dan diwariskan/diturunkan dari generasi ke generasi.

Negara pulau-pulau: Multikulturalisme-Pancasila dan Interkonektivitas

Keberagaman kesatuan sosial/budaya, kehadirannya memang tidak bisa ditolak di Indonesia dan tidak perlu dipermasalahkan dalam konteks bangsa dan negara. Oleh karena itu, keberagaman Indonesia ini seharusnya bisa menjadi kekuatan jika multikulturalisme (Pancasila) menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia.

Pancasila bisa memperkuat ikatan persatuan atau menjadi perekat atas diversitas entitas/kesatuan sosial/budaya yang ada (yang membentuk Indonesia); dan sebaliknya ketika multikulturalisme dikesampingkan maka diversitas yang ada justru menjadi sumber masalah. Disinilah pentingnya peran negara (nation building) dan pedoman hidup Pancasila (multikulturalisme ala Indonesia) yang saya maksud.

Semua satuan sosial/budaya dari berbagai golongan/sukubangsa/keyakinan agama yang ada di Indonesia sudah seharusnya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia – tanpa kehilangan masing-masing identitas golongan sosialnya (ibarat rujak, karakter masing-masing buah tetap ada, diikat oleh bumbu rujak; berbeda dengan juice di mana semua karakter buah melebur menjadi satu).Berdasarkan hal ini, dengan kenyataan bahwa semua satuan sosial/budaya rakyat Indonesia belum semuanya terkoneksi satu sama lain sehingga jelas tidak mungkin terjadi interaksi dan hubungan sosial di antara seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat dengan negara.

Hanya mengibarkan bendera Merah-Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan (Indonesia Raya) jelas tidak akan bisa menjadikan warga negara Indonesia menjadi “Indonesia”. Ketika tidak ada interaksi dan hubungan sosial dengan negara dan saudara-saudara (kesatuan sosial lainnya) maka proses sosialisasi “Indonesia dan keindonesiaan” menjadi sulit terwujud. Hal ini, ibarat seorang Papua yang diminta memakai batik Jawa dan menyanyikan lagu “Jenang Gulo”, ia tak akan menjadi orang Jawa; bahkan anak yang secara genetik (biologi) kedua orang tuanya dari etnik Jawa, seringkali dibilang “belum Jawa” oleh orang tuanya karena ia tidak berpedoman pada nilai-nilai Jawa dalam bertindak-bersikap-berperilaku.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin akan terwujud negara kesatuan (NKRI) secara utuh?

 

Negara pulau-pulau dan rasionalitas negara

Kondisi belum terintegrasinya wilayah-wilayah kesatuan sosial ini, selain mempengaruhi terintegrasinya bangsa dan negara (tumbuhnya “Indonesia dan keindonesiaan”), mempunyai konsekuensi lainnya yaitu masalah “rasionalitas pengelolaan negara” dalam menjalankan cita-cita didirikannya bangsa dan negara Indonesia.

Akibatnya, diversitas tidak lagi menjadi sebuah kekuatan bangsa seperti saat prakemerdekaan, tapi sebaliknya justru memperlemah bangsa dan negara. Kepentingan bangsa tidak lagi menjadi rasionalitas utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (negara dalam menjalankan kehidupannya).

Para pengelola negara (aparat atau pejabatnya), juga masyarakat, seringkali tak menunjukkan sebagai bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebersamaan dan kesetaraan dalam semangat perjuangan menuju kemerdekaan para pendiri bangsa telah berubah menjadi “kebersamaan sempit”.

Hal ini semakin menguat ketika gelombang “liberalisme” melanda dunia dan menyentuh sampai pada tingkat individual, kita menyaksikan gerakan demokratisasi, perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan sejenisnya muncul dimana-mana. Kemerdekaan dimaknai sebagai “persaingan bebas” atau “pasar bebas” di mana berlaku “survival of the fittest”. Mereka yang lebih kuat, lebih pintar, lebih bermodal, dan seterusnya yang memang berhak untuk hidup. Sedangkan yang lemah atau miskin seperti diwajarkan untuk hilang; yang lemah dianggap un-fit. Ini yang terjadi saat ini.

Dalam konteks bernegara, multikulturalisme-Pancasila sudah dianggap old fashion akibat kegagalan masa lalu. Demikian pula yang terjadi dengan UUD 1945. UUD 1945 yang sudah diamandemen telah mengubah rasionalitas negara menjadi menjadi rasionalitas bisnis/swasta.

Rasionalitas negara dalam mengelola kepentingan bangsa seharusnya berdasarkan nilai-nilai kebersamaan demi kesejahteraan sosial seluruh rakyat sehingga negara dalam hubungannya dengan masyarakat berprinsip pada: kebersamaan, pengorbanan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Berbeda dengan rasionalitas swasta/bisnis, di mana dalam mengelola perusahaannya berprinsip pada rasionalitas “persaingan dan kepentingan ekonomi” – demi keuntungan sebesar-besarnya bagi pemiliknya (pemegang saham).

Tidak mungkin perusahaan swasta/organisasi bisnis menganut prinsip nilai-nilai Pancasila sehingga bersedia berkorban mengurangi keuntungannya demi kesejateraan masyarakat. Mereka bukanlah lembaga sosial atau negara.

Berdasarkan hal ini, maka swasta atau pebisnis/investor tidak bisa menggantikan posisi negara. Artinya, peran dan fungsi negara dalam mensejahterakan masyarakat – dengan mengelola kekayaan sumberdaya alam – negara, tidak bisa diserahkan kepada swasta/pebisnis. Namun, dengan adanya amandemen UUD 1945, peran dan fungsi negara dalam mengelola kepentingan bangsa diperbolehkan atau bisa digantikan oleh swasta/pebisnis. Akibatnya, masyarakat tidak lagi menjadi bagian dari stakeholders[1] dalam pembangunan. Negara telah berubah menjadi organisasi bisnis dan/atau negara mendelegasikan tanggungjawabnya kepada swasta/investor (men-sub-kan kepada perusahaan-perusahaan swasta nasional ataupun asing).

Negara sebagai salah satu stakeholders pembangunan, kehadirannya diwakili oleh para pejabat instansi terkaitnya. Akibat selanjutnya, tumbuh suburnya manipulasi yang dilakukan oleh para oknum pejabat atas regulasi dan wewenang yang diembannya (sebagai wakil negara dan rakyat) dalam proyek-proyek pembangunan (dari hasil di lapangan.

Ada kecenderungan munculnya izin-izin atau kerjasama baru dengan pihak swasta pada saat sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah atau bahkan presiden).

Negara (melalui instansi dan para pejabatnya) telah menjadi “kepanjangan tangan” dari pihak swasta. Gejala terakhir inilah yang sering muncul ketika pihak swasta membutuhkan lahan untuk pembangunan. Oleh karena itu, jika terjadi gesekan dengan masyarakat, negara secara tak langsung akan melindungi kepentingan swasta/pebisnis dan rakyat menjadi “korban”. Gejala ini sedang terjadi hampir di pelosok negeri dan hampir selalu berujung pada “konflik” antara negara dan rakyat – demi kepentingan swasta. Rakyat bukan lagi sebagai subyek bagi bangsa dan negara, tetapi berubah menjadi “obyek”.

 

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, secara mutlak seharusnya pula secara “geografis dan wilayah” (di mana entitas/kesatuan sosial tinggal dan hidup) juga harus terintegrasi satu sama lain. Tanpa terintegrasi (interkonektivitas) seluruh wilayah kesatuan sosial (masyarakat) “Indonesia dan keindonesiaaan” akan sulit terwujud.

Dengan kata lain, syarat mendasar untuk mewujudkan “Indonesia dan keindonesiaan” adalah terintegrasinya seluruh unsur bangsa Indonesia.

Selain itu, interkoneksivitas satu wilayah kesatuan sosial yang satu dan yang lain ini juga merupakan syarat mutlak sebagai “sarana/media” (networking) bagi upaya integrasi ideologi-politik-ekonomi-sosial-budaya (ipoleksosbud) bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, “darat, laut dan udara” harus menjadi “pengikat” wilayah satu kesatuan sosial yang satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Bung Hatta pernah memanggil calon menteri PU saat awal-awal kemerdekaan, diberi tugas untuk “merangkai Indonesia[2]”. Laut, darat, dan udara bukanlah pemisah antara satu kesatuan sosial yang satu dengan lainnya, tetapi harus menjadi “pengikat” kita sebagai sebuah bangsa dan negara, yaitu Indonesia.

Sudah saatnya negara RI mengubah mindset dari continent state principle (negara pulau-pulau) menjadi archipelago state principle (negara kepulauan) dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Catatan:

[1]Istilah ini penulis gunakan karena dalam konteks ekonomi atau bisnis selalu digunakan istilah stakeholders untuk mengacu kepada para pihak. Selain itu, oleh karena rasionalitas negara (Pancasila) telah berubah menjadi rasionalitas “bisnis” dan tampaknya juga sudah menular pada banyak golongan sosial maka agar mudah dipahami oleh berbagai golongan sosial, penulis menggunakan istilah stakeholder.

[2]Cerita yang disampaikan langsung oleh Prof, DR. Meutia Hatta, putri dari Bung Hatta.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s