Pilpres: Netralitas Pemerintah Dan Pantang Menyerah Sebagai Bagian Dari Sebuah Kontestasi

Opini
Ruddy Agusyanto
Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS)
Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Fenomena “pantang menyerah” capres Prabowo-Hatta telah menghebohkan proses pilpres 2014. Mulai dari masalah “quick-count tandingan” hingga pernyataan sikap menolak hasil rekapitulasi penyelenggara pemilu (KPU) dan menarik diri dari proses pilpres yang sedang berlangsung. Semua ini, tentunya terkait dengan masalah “keadilan subyektif” capres Prabowo-Hatta sebagai “peserta” kontestasi dalam pilpres, di mana dirinya merasa diperlakukan tidak adil. Ketidak-adilan yang dirasakan, bisa karena kontestan lain melakukan kecurangan; tapi bisa pula karena penyelenggara kontestasi/pilpres yang tidak berlaku adil atau netral.

Dalam perjalanan waktu, sebagian dari rasa ketidak-adilan itu sudah terobati dengan beberapa TPS yang diadakan pemungutan suara ulang (PSU). Sebagian siasanya, capres Prabowo-Hatta merasa belum terjawab atau terpenuhi. Apalagi, sampai pada tahap rekapitulasi hasil pilpres menunjukan gejala bahwa dirinya kalah dalam pengumpulan suara, kekecewaan ini menambah atau menebalkan rasa ketidak-adilan yang dirasakannya. Dengan dukungan moril timses, relawan dan rekan koalisi yang masih setia, mendorong semangat “pantang menyerah”. Keyakinan semakin tumbuh bahwa dirinya benar-benar diperlakukan “tidak adil” oleh pihak penyelenggara (KPU). Akhirnya tumbuhlah semangat “pantang menyerah” yang luar biasa karena yakin jika “keadilan subyektif”nya terpenuhi maka ia yakin akan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi tsb. Hal yang sama juga akan terjadi pada kontestan yang lain (semangat “pantang menyerah” capres Jokowi-Jusuf kalla), jika ternyata dirinya tidak keluar sebagai pemenang dalam kontestasi tsb. Masalahnya, capres Jokowi-Jusuf kalla keluar sebagai pemenang kontestasi sehingga “kejanggalan-kejanggalan” (terganggunya keadilan subyektif) yang terjadi dalam proses kontestasi relatif bisa “dilupakan atau diabaikannya”. Sementara itu, dari sisi pihak penyelenggara merasa bahwa dirinya telah memproses semua protes atas “ketidak-adilan” yang dirasakan berdasarkan aturan-aturan kontestasi yang telah disepakati bersama. Disinilah awal rasa terganggunya “ketidak-adilan subyektif” kontestan.

Di luar masalah “keadilan subyektif” dan semangat “pantang menyerah” para kontestan, dalam sebuah kontestasi (pilpres), pemerintah sebagai penyelenggara harus mampu menunjukan dirinya sebagai “wasit dan juri” yang adil, yaitu tetap berpegang teguh pada aturan-aturan kontestasi yang telah disepakati bersama. Ketika pemerintah, sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai “wasit dan juri” tidak mampu menjamin rasa keadilan subyektif para pihak (peserta persaingan), maka potensi terjadinya ‘perselisihan” antar kontestan; dan atau tumbuhnya rasa “ketidak-percayaan” terhadap pemerintah tidak bisa dihindari. Dan kita semua tentunya tak berharap akan berlanjut pada “konflik sosial”, oleh karenanya kita semua berharap pemerintah mampu menjadi “hakim” yang adil untuk menyelesaikan “perselisihan” yang ada.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara sekaligus wasit dan juri harus mampu menegakan aturan-aturan yang berlaku (yang terkait dengan kontestasi tsb), sehingga mampu mencegah terjadinya perselisihan antar kontestan, antara kontestan dengan penyelenggara, sehingga tak perlu menjadi “hakim” karena masing-masing kontestan telah terjamin rasa keadilannya (keadilan subyektif). Di sinilah awal dari semua “perselisihan” itu terjadi. Mengapa saya katakan demikian, sebab pemerintah tidak sepenuhnya mampu menegakan aturan-aturan yang berlaku. Mulai dari masalah “kampanye fitnah” (berbeda dengan kampanye hitam) kejanggalan seperti kasus TNI/Polri yang tidak “netral”, bahkan mencuat kasus di mana TNI/Polri dengan sengaja meminta form C1 dst. Yang mungkin terlupakan oleh pemerintah adalah bahwa rakyat dalam konteks pilpres (kontestasi) ini, mereka selain sebagai pemilih, juga sekaligus ikut sebagai “wasit dan juri”, sehingga masalah keterjaminan “keadilan subyektif” itu tak hanya menjadi hak para kontestan, tetapi juga hak rakyat sebagai pemilih. “Ketidak-tegasan” tsb juga dirasakan oleh para pemilih sebagai bagian dari terganggunya “keadilan subyektifnya”. Tak hanya itu, masalah ketidak-pahaman pemilih akan aturan-aturan administratif yang berlaku, yang mengakibatkan banyak rakyat kehilangan hak pilihnya, juga menjadi bagian dari rasa “keadilan subyektif’ rakyat. Keadilan subyektif rakyat pemilih, pada akhirnya juga menjadi bagian dari “ketidak-adilan” subyektif dari para kontestan. Sebab, masing-masing kontestan, tentu saja membangun kerjasama (solidaritas sosial) dalam rangka memperoleh dukungan untuk memenangkan persaingan/kontestasi tsb. Apalagi partisipasi rakyat kali ini demikian luar biasa – mereka yang biasanya pasif, apatis atau golput, tiba-tiba bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya; bahkan antusias mengikut proses perkembangan kontestasi pilpres. Artinya, telah terbangun “hubungan sosial” (tipe hubungan sentiment) antara kontestan dan rakyat pemilihnya. Di sinilah pemerintah harus hati-hati dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi, sebab identitas yang terbangun bukan lagi identitas personal, melainkan sudah identitas kolektif atau identitas sosial. Jika terjadi perselisihan maka perselisihan yang terjadi adalah antar “kelompok sosial”. Apalagi rakyat belum sepenuhnya sudah melek politik, sehingga dikhawatirkan akan mudah terprovokasi atau termobilisasi tanpa memahami apa yang telah terjadi sebenarnya – rawan diadu-domba. Oleh karenanya, masalah ini berpotensi atau rawan terjadi “konflik sosial” jika pemerintah tidak bijak dan tegas dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Di luar semua itu, tak berarti kita menyudutkan atau meremehkan “kemampuan” pemerintah sebagai penyelenggara, wasit dan juri, serta hakim yang ‘adil”. Kekurangan atau kelemahan yang terjadi adalah bagian dari “proses belajar” berdemokrasi, baik bagi rakyat, para kontestan maupun bagi pemerintah. Kita juga tidak menutup mata bahwa proses kontestasi pilpres di dunia ini (Negara mana pun) selalu tersedia “pengadilan” sebagai institusi yang sengaja disediakan oleh pemerintah/Negara ybs untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam sebuah proses kontestasi. Hal ini menunjukan bahwa “kekurangan/kelemahan” pemerintah sebagai penyelenggara, wasit dan juri yang adil adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Akhir kata, transparansi yang telah dilakukan oleh KPU atas proses kontestasi pilpres patut kita hargai (bahkan patut kita acungkan dua jempol), sebab hal ini telah banyak mengurangi kemungkinan dari tindakan “kecurangan-kecurangan” semua pihak, serta mencegah peretasan oleh para hackers (yang semakin canggih), sebab data manual tak mungkin bisa dimanipulasi oleh siapa pun, termasuk hackers canggih manapun – kecuali data manual tsb dibakar atau diganti secara manual. Tak hanya itu, partisipasi politik dari masyarakat yang sedemikian besar juga tersalurkan dengan transparansi yang dilakukan oleh KPU; dan hal ini juga membantu meringankan “beban kewajiban” pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara, wasit dan juri, serta hakim yang adil dalam proses kontestasi pilpres 2014. Semoga semua ini bisa dilalui dengan damai demi keutuhan dan eksistensi NKRI.

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s