Permasalahan UMR, Tantangan Dalam Dinamika Bernegara

 

https://www.selasar.com/politik/permasalahan-umr-tantangan-dalam-dinamika-bernegara

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

 

Upah Minimum Buruh atau Upah Minimum Regional (UMR) hingga kini masih merupakan konsep “sakral” bagi para buruh, dan “momok” bagi para pengusaha serta pengelola negara. Tak satu pun dari para pihak tersebut yang mampu menjamin bahwa dikemudian hari “upah minimum” ini tak lagi jadi masalah. Tak seorangpun yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi “demo” masalah upah minimum buruh. Oleh karenanya, upaya kenaikan upah minimum masih dianggap sebagai senjata ampuh untuk meredam persoalan bagi para pengusaha dan pengelola negara, bahkan sering dianggap identik dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Demikian halnya dengan yang dipahami oleh kaum buruh itu sendiri.

Tanpa disadari, kondisi di atas menyebabkan persoalan ini tak pernah dilihat secara lebih komprehensif atau holistik. Akibatnya, akar masalahnya tak kunjung teridentifikasi, sehingga alternatif pemecahannya pun sebenarnya tak pernah terumuskan. Namun, pastinya semua pihak – baik buruh, pengusaha dan elemen masyarakat lainnya, mau pun negara – tidak menginginkan terjadi “demo tuntutan kenaikan UMR” terus-menerus setiap tahun.

 

Kebutuhan Pokok, Daya-Beli, dan Jaringan “Kelas Bawah”

Semua makhluk hidup, saya rasa mempunyai persoalan utama yang sama, yaitu masalah eksistensi atau “kelangsungan hidup” yang harus dipertahankan – termasuk manusia. Semua manusia, apapun status sosialnya selalu berupaya untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya – baik secara personal maupun kolektif ”. Berdasarkan pemikiran ini, maka bisa dikatakan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat mendasar (pokok) yang tidak bisa ditawar (baik dari sisi jenis mau pun volumenya. Singkatnya, ada kebutuhan dasar/pokok yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Berkenaan dengan persoalan upah minimum atau UMR, mau tak mau, kita harus mengacu pada masalah “apakah UMR tsb mampu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok” tsb. Dengan demikian, minimal ada dua persoalan penting di sini, pertama adalah masalah “kebutuhan pokok”; dan kedua, adalah masalah “daya-beli”.

Bicara soal kebutuhan pokok dan daya-beli, membutuhkan “kesepakatan” antara para pihak – buruh, pengusaha dan negara. Kebutuhan pokok manusia agar bisa survive, tentunya adalah kebutuhan yang paling mendasar – seperti pangan, sandang dan papan – agar bisa hidup layak, yang harus terpenuhi. Maka dari itu, persoalannya terletak pada masalah definisi dan standar  seperti apa yang bisa disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya, dengan kesepakatan atas semua itu, diharapkan ketentuan UMR bisa menjamin keadilan subyektif masing-masing pihak. Jika melihat persoalan seperti itu, seolah-olah persoalan UMR tsb sebenarnya tak sulit untuk di atasi. Namun, dalam kenyataannya, meskipun langkah-langkah tsb sudah dilakukan dan sudah disepakati bersama, persoalan UMR tsb tetap mencuat kepermukaan. Lalu di mana letak akar masalahnya?

Merujuk pada Susan Wise Bauer yang menulis tentang asal mula atau lahirnya konsep “negara” dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Dunia Kuno”. Ia menyatakan bahwa:

 

“Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih dasar: memastikan bahwa tak seorang pun merebut terlalu banyak makanan atau airSeseorang harus memastikan bahwa para petani, yang menanam bebijian lebih banyak daripada keperluan keluarganya, menjual makanan kepada orang-orang bukan petani (pembuat keranjang, perajin kulit, dan tukang kayu) yang tidak menanam bebijian sendiri…” (Bauer, 2012).

 

Singkatnya, negara lahir karena kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat di teritori geografisnya. Dengan kata lain, kehadiran Negara adalah untuk mengelola “keterbatasan sumberdaya kehidupan” yang tersedia, agar semua warganya tetap mampu melangsungkan kehidupannya secara layak. Selain itu, secara simultan,Negara punya kewajiban mencegah terjadinya ketidakadilan atau saling mendominasi (survival of the fittest) di antara para warganya sementara kemakmuran sedang diupayakan, sehingga terwujud kehidupan sosial yang tertib.

Berdasarkan hakekat dan fungsi Negara di atas, maka ada persoalan serius dalam persoalan UMR, yang negara harus selesaikan, yaitu masalah “ketersediaan kebutuhan pokok” dan “bagaimana para warga dapat memperolehnya”.

Kenyataan hari ini, harga-harga kebutuhan pokok tidak sama di seluruh pelosok negeri. Harga beras di Jawa misalnya, berbeda harganya dengan di Sumatera, lain lagi di Kalimantan, demikian juga di Sulawesi, Maluku dan Papua. Kenyataan ini membuat, kita berpikir bahwa masing-masing pulau tersebut seperti berada di negara yang berbeda-beda meskipun pada kenyataannya berada dalam satu naungan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu pula upah minimum di masing-masing daerah akan berbeda-beda, lalu standar dan indikator seperti apa yang akan digunakan untuk merumuskan UMR?

Dalam hal ini, negara harus mampu mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Ketika upah minimum buruh naik, tentunya akan mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika negara tidak mampu mengkontrol harga-harga kebutuhan hidup, maka kenaikan upah minimum tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan daya-beli buruh. Malah, jangan-jangan justru menurunkan daya-beli mereka. Bisa jadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, ternyata tak sebanding dengan kenaikan upah (inflasi). Tak hanya itu, mereka yang non-buruh tapi tergolong berpenghasilan “pas-pasan” juga akan kena imbasnya dari kenaikan upah buruh tsb.

Kedua, jaringan “orang msikin” juga tidak dipahami oleh negara. Manusia (buruh) sebagai mahkluk sosial, akan cenderung membentuk kesatuan sosial tersendiri, yang berbeda dengan kesatuan sosial lainnya. Dalam konteks ini, artinya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya pun, mereka juga tak keluar dari kesatuan sosialnya – seperti membeli makanan ke warung Tegal (warteg), membeli baju ke obralan PKL atau dipasar-pasar loak dst – yang berbeda dengan warga tidak miskin. Ketika jaringan miskin ini dipangkas – misalnya. penggusuran PKL – maka buruh yang biasanya makan di warteg, dengan terpaksa harus makan di warung Padang atau bahkan KFC. Jika demikian, maka setelah seminggu menerima upah, mereka akan kasbon/utang lagi. Dengan ketidakpahaman Negara atasjaringan miskin ini, maka secara tak langsung Negara telah mengurangi daya-beli warga miskin.

Ketiga,  daya-beli adalah menyangkut masalah “penghasilan bersih”. Sementara itu, selama ini UMR lebih mengacu pada “penghasilan kotor”. Di sisi yang lain, sebagai warga Negara, buruh juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Permasalahannya. mereka tak cukup sekali membayar pajak. Pada saat akan membelanjakan uangnya, mereka selalu pula dikenakan pajak. Singkatnya, saat akan membelanjakan uang yang telah kena/dipotong pajak, ternyata masih harus membayar pajak lain-lain dari setiap kebutuhan yang dibelinya. Dengan demikian, kita sebenarnya tak pernah tahu “berapa penghasilan bersih” mereka. Artinya, kita juga tak pernah tahu sesungguhnya “berapa kemampuan beli atau daya-beli” mereka. Belum lagi dengan masalah “biaya hidup yang menjadi tanggungan” mereka – ada yang punya anak; ada yang masih menanggung adik-adiknya atau orang tuanya dsb – membuat semakin kabur saja pemahaman kita akan daya-beli mereka sesungguhnya.

Akhir kata, dalam persoalan upah minimum tsb,Negara atau pengelola Negara harus berpegang pada hakekat dan fungsi negara (untuk apa negara hadir). Jika tidak, maka akan sulit memahami bahwa masalah upah minimum adalah masalah daya-beli yang riil. Artinya, UMR harus mampu merepresentasikan daya-beli riil (kemampuan beli yang sesungguhnya). Untuk mencapai hal ini, diperlukan kemampuan Negara untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan hidup dan memahami jaringan sosial para warga berpenghasilan rendah (masalah ketersediaan dan bagaimana para warganya dapat memperolehnya ), sehingga Negara mampu merumuskan UMR yang lebih mendekati daya-beli riil kaum buruh.

Memang tidak mudah, tapi yang pasti tidak akan sesulit negara-negara yang benar-benar langka sumberdaya alamnya. Indonesia adalah negeri tropis yang dikenal dengan kekayaan akan diversitas biotik dan abiotiknya. Hanya saja, warga mengalami masalah akses ke sumberdaya kehidupan tersebut yang semakin lama semakin terasa terbatas. Negara belum mampu melindungi “kaum lemah”, sehingga masih banyak terjadi survival of the fittest – alias “hukum rimba”. Ibarat kita sedang berada dalam banjir tetapi kekurangan air bersih, atau tinggal di lumbung padi tetapi kelaparan.Disinilah kehadiran negara diperlukan.

 

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Gambar | Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

2 Balasan ke Permasalahan UMR, Tantangan Dalam Dinamika Bernegara

  1. mahasiswa berkata:

    pak tulisannya bermakna sekali.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s