Utopia Keadilan dan Hukum sebagai Panglima

Utopia Keadilan dan Hukum sebagai Panglima

30 Des 2014

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

“Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih dasar: memastikan bahwa tak seorang pun merebut terlalu banyak makanan atau air… Seseorang harus memastikan bahwa para petani, yang menanam bebijian lebih banyak daripada keperluan keluarganya, menjual makanan kepada orang-orang bukan petani (pembuat keranjang, perajin kulit, dan tukang kayu) yang tidak menanam bebijian sendiriHanya di suatu tempat yang tidak bersahabat dan liar birokrasi semacam ini – ciri khas sejati suatu peradaban – diperlukan” (Bauer, 2012).  Huruf tebal dari penulis. Dalam hal ini, perlu sedikit diluruskan bahwa “peradaban” yang dimaksud oleh Bauer, sesungguhnya adalah “organisasi politik” yang sah untuk menggunakan “power” dalam mengelola dan memaksa warganya- semacam “negara atau kerajaan” – untuk bisa mewujudkan ketertiban sosial sebuah masyarakat meski dalam kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan yang dialami warganya.

Merujuk pada pernyataan Susan Wise Bauer di atas, maka secara garis besar bisa kita pahami bahwa konsep “negara” lahir karena kondisi keterbatasan sumber daya kehidupan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat di teritori geografisnya. Meski dalam kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan, dengan hadirnya negara, diharapkan seluruh warganya tetap mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan tertib. Negara diharapkan mampu mencegah terjadinya “survival of the fittest” di antara warganya karena ia mempunyai kewenangan yang sah untuk memaksa, dan kewenangan untuk mengelola “keterbatasan” tersebut demi kehidupan bersama. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, orang selalu mengacu pada “organisasi politik” dan “pengendalian sosial”. Disinilah sesungguhnya hakekat dan fungsi dari hadirnya negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagi negara-negara yang masih bermasalah dengan keterbatasan sumber daya kehidupan (yang tidak atau belum mampu mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi seluruh warganya), tentunya semangat survival of the fittest tersebut akan dominan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Negara-negara seperti ini, tentu saja tanpa power sungguh sulit dibayangkan dapat menjalankan kewajibannya karena akan kesulitan untuk mewujudkan “kepatuhan atau ketertiban sosial”. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Hobbes mengatakan bahwa “kehidupan sosial manusia adalah war against all atau all against all. Bahkan Durkheim menyatakan bahwa “manusia itu sebenarnya adalah mahkluk yang anti sosial jika tak ada aturan, norma dan nilai, sebab manusia itu pada dasarnya adalah egois, serakah, kejam dan agresif”.

Hal senada juga disampaikan oleh MacPherson bahwa sifat dasar manusia itu adalah ”posesif, individualistik, egoistik dan agresif” sehingga ia menyimpulkan semua sifat dasar manusia tersebut merupakan “possessive individualism” yang kemudian menjadi dasar dari lahirnya teori politik liberal (MacPherson, 1962). Akibatnya, dalam konteks kehidupan bernegara, manusia selalu dipahami memiliki instink secara natural atas “power” dan bahkan dianggap sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa survive (Maximoff, 1953). Oleh karena itu pula, istilah organisasi politik dianggap lebih cocok ketimbang organisasi sosial untuk memahami negara. karena masalah ketertiban sosial adalah masalah kemampuan sebuah negara untuk membuat warganya agar patuh.

Hukum Sebagai Hasil Kontestasi Power Dan Kepastian Hukum

Kepatuhan warga (ketertiban atau keteraturan sosial) dalam kehidupan bernegara memang merupakan kunci keberhasilan dari upaya sebuah negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Untuk itu diperlukan adanya “aturan atau hukum” (selain power) untuk mewujudkan “perilaku warga yang dikehendaki oleh negara”  sebagai kontrol eksternal yang memaksa. Artinya, dalam konteks kehidupan bernegara, power dan hukum merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu pula, sering kita mendengar penyataan atau slogan “hukum harus jadi panglima” dalam kehidupan bernegara. Pada kenyataannya, sanksi dari pihak negara (institusi politik yang berwewenang) dimanapun yang disebut hukum ternyata tidak selalu mampu untuk menjamin kepatuhan warganya atau ketertiban sosial. Dengan kata lain, sesungguhnya negara tidak memelihara tertib sosialnya hanya dengan hukum dan kemampuannya untuk memaksa.

Kenyataan yang lain, dalam setiap masyarakat/negara selalu terdapat keberagaman hukum yang berlaku, dan hampir selalu pula terjadi pelanggaran atau “demo/protes” atas aturan/hukum yang ada, maka secara asumtif  bisa dikatakan bahwa “hukum” masih mempunyai masalah dengan dirinya dalam konteks kehidupan bernegara. Jika melihat dari proses dan mekanisme terbentuknya hukum itu sendiri, nampak bahwa tidak semua orang/golongan sosial dalam setiap masyarakat/negara ikut ambil bagian dalam merajut aturan/hukum tersebut. Sebagian orang/golongan sosial yang lain hanya sebagai penonton. Mereka yang tidak berkepentingan dan tidak punya kewenangan (power) akan tersubordinasikan di dalam setiap konteks kehidupan masyarakat atau komunitasnya. Dengan demikian, standar-standar perilaku dalam aturan atau hukum apa pun tidaklah  mampu melayani semua kepentingan warga/golongan sosial. Proses dominasi dan subordinasi hampir selalu terjadi dalam berbagai wacana dan konteks kehidupan nyata.

Dominasi orang-orang yang mempunyai power (yang memiliki posisi-posisi penting dalam struktur power) jelas sekali telah mensubordinasikan anggota masyarakat (warga/golongan sosial) yang lain, sehingga tindakan, sikap, dan perilaku yang muncul dari masyarakat seperti kepatuhan bisa dimaknai sebagai bentuk subordinasi yang prakteknya disesuaikan dengan nilai dan norma kaum penguasa (yang kuat). Dengan demikian, pelanggaran atau penyimpangan dapat dipandang sebagai suatu bentuk protes atau perlawanan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat ‘sepihak’ tersebut. Oleh karena itu, dalam berbagai praktek kehidupan sesungguhnya banyak menunjukkan suatu reaksi atau protes sosial terhadap ukuran-ukuran baku atau norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini merupakan upaya aktif mereka untuk menegosiasi-ulang standar-standar perilaku tersebut (memperjuangkan keadilan subyektifnya) yang mereka yakini tidak operasional dalam kehidupannya. Singkatnya, aturan/hukum apapun merupakan hasil negosiasi atau tawar-menawar dari orang-orang yang berkepentingan. Hukum yang berlaku dalam sebuah negara adalah hasil dari kontestasi power.

Dengan demikian, jika hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, maka pertanyaan yang mendasar adalah “apakah hukum yang ada tersebut sudah mampu menjamin keadilan subyektif masing-masing warganya atau semua golongan sosial yang ada?” Jika belum dapat dinilai atau dianggap “adil”, maka dengan menegakan hukum (hukum sebagai panglima) adalah sama halnya dengan “menegakkan ketidakadilan” atau “menegakkan diskriminatif”.

Bila sebaliknya yang terjadi, di mana hukum sudah relatif dianggap tidak diskriminatif, maka persoalan selanjutnya adalah masalah power (negara harus mampu sebagai “wasit dan juri” yang netral/adil) untuk menjamin adanya kepastian hukum. Jika tidak ada yang mampu menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya, maka sebenarnya hukum itu sendiri sebenarnya “tidak pernah ada”. Ibarat sebuah rambu lalu-lintas dilarang berhenti, jika ada pengendara yang berhenti di tempat tsb dan tidak ada sanksi hukum, maka rambu larangan berhenti tsb sebenarnya tidak berlaku atau tidak ada. Akhirnya, hukum tak bisa menjadi sandaran (tidak ada kepastian hukum) bagi warga masyarakat untuk menjalani kehidupan bernegara.

Penutup

Kembali pada sejarah atau latar belakang lahirnya konsep negara. Negara menyadari bahwa sumber lahirnya prinsip hidup persaingan dan semangat saling mendominasi satu sama lain di antara warganya adalah akibat dari kelangkaan sumberdaya energi/pangan yang mereka alami, yang membawa kosekuensi terjadinya berbagai “ketidakadilan” atau diskriminasi di mana-mana (hampir di semua aspek kehidupan) terhadap pihak yang relatif lebih “lemah”. Berdasarkan hal ini dan melihat kondisi saat ini, di mana sumberdaya kehidupan terus semakin langka, maka yang namanya “kemakmuran sejati” tentunya menjadi relatif utopis, sehingga yang namanya “keadilan sejati” juga menjadi utopis. Konsekuensinya, proses dan mekanisme terbentuknya hukum sudah dapat dipastikan (aturan/hukum yang lahir) merupakan representasi dari “kontestasi power” antar warga atau golongan sosial, sehingga sangat sulit bagi Negara untuk dapat memenuhi keadilan subyektif masing-masing warga/golongan sosial yang ada. Warga/golongan sosial yang relatif lemah rawan tersubordinasikan. Dengan demikian kunci utama bagi negara adalah:

Pertama, harus berusaha berlaku adil dalam kondisi keterbatasan, yaitu dengan mencegah terjadinya “survival of the fittest”;

Kedua, memahami “demo” sebagai sebuah protes atas hukum yang berlaku (negosiasi ulang atas hukum yang berlaku dalam rangka memperjuangkan keadilan subyektif mereka), sehingga “demo” tersebut bisa berfungsi sebagai sebuah proses dalam rangka mengurangi rasa ketidakadilan subyektif warga/golongan sosial yang ada (proses menuju “hukum yang relatif adil”) sehingga “hukum bisa menjadi panglima” dalam kehidupan bernegara.

https://www.selasar.com/politik/utopia-keadilan-dan-hukum-sebagai-panglima

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s