Pembangunan Untuk Siapa?

27 Feb 2015

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Kawasan Kumuh (ANTARAFOTO)

Paradigma pembangunan hampir selalu berorientasi  ekonomi  atau menempatkan indikator  ekonomi  sebagai indikator yang utama untuk menentukan  layak atau tidak, berhasil atau tidak nya sebuah program pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sering diidentikan dengan pembangunan menuju masyarakat industri (ekonomi dan perdagangan), sehingga sering pula negara menyerahkan kepada investor termasuk pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Konsekuensinya, program-program pembangunan baik yang berlabel  berkelanjutan atau pun tidak sering berdampak pada  kerusakan  lingkungan baik lingkungan biotik maupun abiotik, sebab untuk menjadi proyek pembangunan yang layak secara ekonomi tidak mungkin hanya mengeksploitasi secukupnya. Akhirnya semua ini bermuara pada terganggunyamasalah keberlangsungan ketersediaan sumberdaya energi dan pangan.

Dampak pembangunan tersebut (kerusakan lingkungan dan krisis sumberdaya energi atau pangan), kini sudah melanda dunia. Indonesia juga sudah mulai merasakannya. Oleh karenanya dunia sering menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, yang harus dijaga demi eksistensi umat manusia.

Seiring berjalannya kerusakan lingkungan dan krisis energi atau pangan, lahirlah konsep  pembangunan berwawasan lingkungan  belakangan ini. Pembangunan berwawasan lingkungan, yang sedang digalakan adalah yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, paradigma pembangunan berwawasan lingkungan inipun sesungguhnya tidak berubah. Manusia masih dipahami sebagai mahkluk ekonomi. Manusia juga diposisikan terpisah dari lingkungannya (biotik dan abiotik) dan sosial-budayanya – bukan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Konsekuensi lainnya, para perancang pembangunan akhirnya juga salah memahami masyarakat yang masih menjalankanpola hidup subsisten, yaitu masyarakat-masyarakat non-industri. Pola hidup subsisten adalah sebuah way of life (Lee and Daly 1999). Masyarakat yang mampu hidup subsisten hanyalah masyarakat yang mempunyai daya dukung lingkungan di tempat mereka hidup dan tinggal yang memadai. Sebaliknya, masyarakat yang mempunyai teritori geografis dengan sumberdaya energy atau pangan yang terbatas, tidak mungkin mampu menerapkan pola hidup subsisten.

Teritori masyarakat subsisten, yaitu tempat mereka tinggal dan hidup adalah gudang pangan atau energi. Mereka tidak memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan orientasi surplus (orientasi ekonomi). Alasannya, gudang pangan atau energi mereka sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh wargan. Kehidupan mereka sudah surplus sehingga mereka lebih berorientasi pada menjaga kelangsungan sumber energi dan pangan mereka agar selalu tersedia cukup di sepanjang waktu (etnokonservasi).

Artinya, mereka lebih memikirkan eksistensi (manusia) untuk sepanjang masa. Bukan sebaliknya, seperti pemikiran pembangunan yang hanya berorientasi puluhan tahun ke depan, setelah itu bingung dengan krisis energy dan pangan. Dengan demikian, pola hidup subsisten haruslah dipahami sebagai prinsip hidup mandiri, bukan sebagai sistem ekonomi atau pekerjaan mereka yang mengumpulkan pangan dan energi sebagai mata pencaharian hidup subsisten.

Berbeda dengan kita semua yang sudah hidup dalam masyarakat industri atau sudah menganut budaya industri. Kita tidak mungkin mampu hidup subsisten, sebab teritori lingkungan hidup kita tak mempunyai daya dukung yang memadai. Masing-masing keluarga sudah tidak memiliki gudang energi atau pangan.

Kita semua (masyarakat industri) dapat mempertahankan kehidupan tergantung pada akses terhadap sumberdaya energi atau pangan di luar teritori kita, atau mengandalkan jasa (baik fisik ataupun ketrampilan atau keahlian) alias sebagai pekerja atau buruh industri. Artinya, nasib kita tergantung pada pihak lain (ketergantungan) atau tidak mandiri.

Oleh karena itu, upaya kita untuk memperoleh atau mengumpulkan  energi atau pangan (sebagai pekerja atau pedagang) dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian hidup. Berbeda dengan Orang Baduy Dalam misalnya. Ketika mereka lapar, tinggal pergi ke gudang pangan mereka seperti kita pergi ke Warung Padang bukan seperti kita saat sedang bekerja. Jelas mereka lebih sejahtera dibandingkan dengan kaum buruh pada masyarakat industri, sebab mereka mampu hidup mandiri. Bahkan, jika bersedia jujur maka secara ekstrim dapat dikatakan bahwa  pola hidup subsisten adalah cita-cita umat manusia ibarat hidup di surga.

Dengan paradigma pembangunan yang demikian, dalam banyak kejadian, masyarakat yang tadinya  sejahtera  (masyarakat subsisten seperti masyarakat Baduy Dalam, Anak Dalam, Wana dan seterusnya) justru menjadi tidak sejahtera karena imbas pembangunan. Mereka menjadi salah satu target pembangunan, sebab teritori mereka adalah gudang pangan atau energi. Mereka harus patuh pada kebijakan negara (apalagi mereka termasuk kategori golongan sosial yang lemah dalam konteks negara) seperti yang diungkapkan oleh Kottak: “Each year, more and more foragers come under the control of nation-states and are influenced by forces of globalization” (Kottak, 2011).

Banyak gudang pangan atau energi mereka dijadikan industri perkebunan, pertambangan, atau kawasan konservasi (hutan lindung) oleh Negara. Dampak lainnya yang lebih tragis, tak jarang sebuah program pembangunan justru lebih mementingkan kelestarian flora dan fauna, ketimbang kelestarian mereka sebagai umat manusia. Sebagai contoh, banyak hal dijadikan alasan untuk mengambil-alih gudang pangan atau energi mereka – jenis binatang dan tumbuhan yang hampir punah harus dilindungi (dipayungi oleh hukum, bahkan undang-undang) padahal mereka adalah konservator lingkungan yang patut menjadi contoh dunia sebab hingga kini gudang pangan atau energi mereka tetap terpelihara dengan baik. Sebaliknya,ketika pembangunan telah mengambil-alih gudang energi atau pangan, maka kerusakan lingkungan pasti terjadi dan kelangsungan hidup mereka menjadi terancam.

Akhir kata, kembali pada masalah pembangunan apapun labelnya, maka pertanyaan mendasar yang perlu digaris-bawahi adalah apakah Negara sudah mampu menjamin  keadilan subyektif semua warganya atau semua golongan sosial yang ada, dan sudah mampu melindungi warga atau golongan sosial yang  lemah. Jika hal ini belum dapat dipenuhi oleh Negara, maka pembangunan tentunya akan dinikmati oleh mereka yang relatif  kuat . Lalu, pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan tersebut, sebenarnya untuk siapa?

https://www.selasar.com/politik/pembangunan-untuk-siapa

Tentang pajs indonesia

Antropogist Paradigma Jaringan Sosial Kualitatif-Konstruktivis
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s