Hari ini Koruptor Masih Menang di IndonesiA

Hari Ini Koruptor Masih Menang Di Indonesia

04 Mar 2015

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Ilustrasi Konpres Tersangka Korupsi Dana Haji (ANtARAFOTO)

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh fenomenal di era reformasi ini. Lembaga yang satu ini benar-benar banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Pejabat atau Petinggi Negara di era sebelumnya (Orde Baru) yang tak pernah bisa diseret ke ranah hukum untuk diadili, kini siapapun terkesan tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu pun tak luput dari terkaman KPK.

Oleh karena itu, setiap ada orang atau segolongan orang atau institusi negara yang lain mencoba menyudutkan KPK, seakan-akan seluruh masyarakat segera bergerak berada di belakang KPK. Memang sudah relatif banyak pejabat atau petinggi negara – baik dari golongan lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif – yang diadili. Namun, pada kenyataan yang lain, sepertinya, korupsi juga tak berkurang di negeri ini, dan seolah-olah tak juga membuat jera jaringan koruptor.

Mengapa demikian? Dari kenyataan ini, lalu apakah kehadiran KPK sudah berhasil melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini?

Apakah Seluruh Masyarakat Indonesia Benar Berada di Belakang KPK: Merasa Ikut Memiliki

KPK dalam hal ini bisa dikatakan relatif berhasil membentuk opini publik bahwa KPK identik dengan  milik masyarakat . Kenyataannya, ternyata tidak! Mereka yang sibuk membela, jika KPK sedang menghadapi serangan, adalah para politikus atau para elite negeri ini. Masyarakat  kelas bawah  (golongan masyarakat miskin) seperti tak pernah merasakan hubungannya dengan KPK.

Singkatnya, apapun yang dilakukan KPK untuk menyelamatkan uang negara, mereka (golongan bawah, miskin) tak mampu merasakan dampaknya; dan sebaliknya mereka juga tak merasakan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara – tak ada korelasi antara antara  korupsi dengan nasib atau  kesejahteraan mereka. Inilah yang mereka alami dan rasakan.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika penulis simpulkan bahwa KPK kurang mensosialisasikan ke masyarakat – terutama kelas bawah (kaum buruh, PKL dan sejenisnya). Konsekuensinya, ketika KPK tertimpa  huru-hara  maka hanya para elite atau kelas menengah ke atas yang sibuk membelanya (absen dukungan masyarakat miskin). Dalam hal ini, berarti KPK sebenarnya belum menjadi milik masyarakat Indonesia dan belum menjadi kepedulian rakyat jelata.

“apapun yang dilakukan KPK untuk menyelamatkan uang negara, mereka (golongan bawah, miskin) tak mampu merasakan dampaknya; dan sebaliknya mereka juga tak merasakan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara – tak ada korelasi antara antara  korupsi dengan nasib atau  kesejahteraan mereka. Inilah yang mereka alami dan rasakan”

Dengan demikian, penguatan KPK, juga diperlukan penguatan sosialisasi ke seluruh golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin, sebab sebenarnya merekalah yang paling merasakan dampak dari korupsi yang terjadi. Hal ini perlu segera dilakukan, supaya KPK benar-benar dapat menjadi milik masyarakat Indonesia. Selain itu, juga diperlukan  transparansi kepada masyarakat, agar tidak mudah tertimpa isu dan tekanan politis, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan di internal tubuh KPK sendiri.

Jika melihat tindakan KPK dalam memberantas korupsi – pejabat atau petinggi negara yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) – maka perkerjaan KPK sungguh tak terbayangkan jumlahnya. Aparat KPK mungkin tak punya waktu lagi untuk tidur – apalagi dengan jumlah aparat yang sangat terbatas. Dengan kondisi ini, tidaklah keliru jika masyarakat mulai bertanya-tanya, apa indikator KPK dalam menentukan bahwa kasus korupsi X menjadi perioritas dari pada kasus-kasus korupsi yang lain?

Masyarakat semakin bingung, ada beberapa kasus korupsi yang jumlahnya triliyunan rupiah yang belum ditangani, sementara kasus korupsi milyaran sudah ditangani? Masalah indikator tersebut (transparansi) sangat penting untuk memperkuat posisi KPK di tengah masyarakat, sehingga mereka benar-benar ikut merasa memiliki KPK.

Saat ini, dengan absennya transparansi tentang indikator tersebut maka sebagian masyarakat (golongan bawah atau miskin) merasa seolah-olah digiring untuk ikut meramaikan persaingan politik atau kepentingan para elit negeri ini, dan mendapat kesan bahwa KPK ternyata juga tebang-pilih. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Sudah Paham

Kita semua tahu bahwa korupsi di negeri ini sudah terjadi sekian lama – terjadi mulai dari level bawah hingga atas – di hampir setiap lembaga negara; dan tak jarang pula banyak pakar menyimpulkan bahwa korupsi sudah membudaya. Artinya, korupsi di lembaga negera sudah berakar sangat dalam. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa sistem kontrol-monitoring-koordinasi (sistem KMK) setiap lembaga negara (eksekutif-legislatif-yudikatif) relatif lemah sehingga memberi banyak celah bagi tindakan korupsi.

Sebagai contoh, sistem voting di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat berpotensi atau rawan terjadi transaksi regulasi atau rawan korupsi. Belum lagi masalah sistem dan proses rekrutmen petinggi KPK beserta jajarannya, kemungkinan besar juga rawan kepentingan politik, korpusi.

Dengan demikian, jika sistem KMK semua lembaga negara tidak dibenahi atau diperkuat, maka kehadiran KPK ibaratnya Petugas Pemadam Kebakaran yang harus siap setiap saat untuk memadamkan kebakaran atau api di wilayah kerja yang sistem dan instalasi listriknya semrawut (rawan terjadi arus pendek).

Jika demikian adanya, tentu saja kehadiran KPK tak akan berpengaruh terhadap hilangnya korupsi (budaya korupsi) di negeri ini. Artinya, hingga hari ini, jaringan koruptor masih jadi pemenangnya. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan political will dari Negara atau para elite negeri ini terhadap pemberantasan korupsi.

https://www.selasar.com/politik/hari-ini-koruptor-masih-menang-di-indonesia

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Pembangunan Untuk Siapa?

27 Feb 2015

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Kawasan Kumuh (ANTARAFOTO)

Paradigma pembangunan hampir selalu berorientasi  ekonomi  atau menempatkan indikator  ekonomi  sebagai indikator yang utama untuk menentukan  layak atau tidak, berhasil atau tidak nya sebuah program pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sering diidentikan dengan pembangunan menuju masyarakat industri (ekonomi dan perdagangan), sehingga sering pula negara menyerahkan kepada investor termasuk pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Konsekuensinya, program-program pembangunan baik yang berlabel  berkelanjutan atau pun tidak sering berdampak pada  kerusakan  lingkungan baik lingkungan biotik maupun abiotik, sebab untuk menjadi proyek pembangunan yang layak secara ekonomi tidak mungkin hanya mengeksploitasi secukupnya. Akhirnya semua ini bermuara pada terganggunyamasalah keberlangsungan ketersediaan sumberdaya energi dan pangan.

Dampak pembangunan tersebut (kerusakan lingkungan dan krisis sumberdaya energi atau pangan), kini sudah melanda dunia. Indonesia juga sudah mulai merasakannya. Oleh karenanya dunia sering menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, yang harus dijaga demi eksistensi umat manusia.

Seiring berjalannya kerusakan lingkungan dan krisis energi atau pangan, lahirlah konsep  pembangunan berwawasan lingkungan  belakangan ini. Pembangunan berwawasan lingkungan, yang sedang digalakan adalah yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, paradigma pembangunan berwawasan lingkungan inipun sesungguhnya tidak berubah. Manusia masih dipahami sebagai mahkluk ekonomi. Manusia juga diposisikan terpisah dari lingkungannya (biotik dan abiotik) dan sosial-budayanya – bukan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Konsekuensi lainnya, para perancang pembangunan akhirnya juga salah memahami masyarakat yang masih menjalankanpola hidup subsisten, yaitu masyarakat-masyarakat non-industri. Pola hidup subsisten adalah sebuah way of life (Lee and Daly 1999). Masyarakat yang mampu hidup subsisten hanyalah masyarakat yang mempunyai daya dukung lingkungan di tempat mereka hidup dan tinggal yang memadai. Sebaliknya, masyarakat yang mempunyai teritori geografis dengan sumberdaya energy atau pangan yang terbatas, tidak mungkin mampu menerapkan pola hidup subsisten.

Teritori masyarakat subsisten, yaitu tempat mereka tinggal dan hidup adalah gudang pangan atau energi. Mereka tidak memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan orientasi surplus (orientasi ekonomi). Alasannya, gudang pangan atau energi mereka sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh wargan. Kehidupan mereka sudah surplus sehingga mereka lebih berorientasi pada menjaga kelangsungan sumber energi dan pangan mereka agar selalu tersedia cukup di sepanjang waktu (etnokonservasi).

Artinya, mereka lebih memikirkan eksistensi (manusia) untuk sepanjang masa. Bukan sebaliknya, seperti pemikiran pembangunan yang hanya berorientasi puluhan tahun ke depan, setelah itu bingung dengan krisis energy dan pangan. Dengan demikian, pola hidup subsisten haruslah dipahami sebagai prinsip hidup mandiri, bukan sebagai sistem ekonomi atau pekerjaan mereka yang mengumpulkan pangan dan energi sebagai mata pencaharian hidup subsisten.

Berbeda dengan kita semua yang sudah hidup dalam masyarakat industri atau sudah menganut budaya industri. Kita tidak mungkin mampu hidup subsisten, sebab teritori lingkungan hidup kita tak mempunyai daya dukung yang memadai. Masing-masing keluarga sudah tidak memiliki gudang energi atau pangan.

Kita semua (masyarakat industri) dapat mempertahankan kehidupan tergantung pada akses terhadap sumberdaya energi atau pangan di luar teritori kita, atau mengandalkan jasa (baik fisik ataupun ketrampilan atau keahlian) alias sebagai pekerja atau buruh industri. Artinya, nasib kita tergantung pada pihak lain (ketergantungan) atau tidak mandiri.

Oleh karena itu, upaya kita untuk memperoleh atau mengumpulkan  energi atau pangan (sebagai pekerja atau pedagang) dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian hidup. Berbeda dengan Orang Baduy Dalam misalnya. Ketika mereka lapar, tinggal pergi ke gudang pangan mereka seperti kita pergi ke Warung Padang bukan seperti kita saat sedang bekerja. Jelas mereka lebih sejahtera dibandingkan dengan kaum buruh pada masyarakat industri, sebab mereka mampu hidup mandiri. Bahkan, jika bersedia jujur maka secara ekstrim dapat dikatakan bahwa  pola hidup subsisten adalah cita-cita umat manusia ibarat hidup di surga.

Dengan paradigma pembangunan yang demikian, dalam banyak kejadian, masyarakat yang tadinya  sejahtera  (masyarakat subsisten seperti masyarakat Baduy Dalam, Anak Dalam, Wana dan seterusnya) justru menjadi tidak sejahtera karena imbas pembangunan. Mereka menjadi salah satu target pembangunan, sebab teritori mereka adalah gudang pangan atau energi. Mereka harus patuh pada kebijakan negara (apalagi mereka termasuk kategori golongan sosial yang lemah dalam konteks negara) seperti yang diungkapkan oleh Kottak: “Each year, more and more foragers come under the control of nation-states and are influenced by forces of globalization” (Kottak, 2011).

Banyak gudang pangan atau energi mereka dijadikan industri perkebunan, pertambangan, atau kawasan konservasi (hutan lindung) oleh Negara. Dampak lainnya yang lebih tragis, tak jarang sebuah program pembangunan justru lebih mementingkan kelestarian flora dan fauna, ketimbang kelestarian mereka sebagai umat manusia. Sebagai contoh, banyak hal dijadikan alasan untuk mengambil-alih gudang pangan atau energi mereka – jenis binatang dan tumbuhan yang hampir punah harus dilindungi (dipayungi oleh hukum, bahkan undang-undang) padahal mereka adalah konservator lingkungan yang patut menjadi contoh dunia sebab hingga kini gudang pangan atau energi mereka tetap terpelihara dengan baik. Sebaliknya,ketika pembangunan telah mengambil-alih gudang energi atau pangan, maka kerusakan lingkungan pasti terjadi dan kelangsungan hidup mereka menjadi terancam.

Akhir kata, kembali pada masalah pembangunan apapun labelnya, maka pertanyaan mendasar yang perlu digaris-bawahi adalah apakah Negara sudah mampu menjamin  keadilan subyektif semua warganya atau semua golongan sosial yang ada, dan sudah mampu melindungi warga atau golongan sosial yang  lemah. Jika hal ini belum dapat dipenuhi oleh Negara, maka pembangunan tentunya akan dinikmati oleh mereka yang relatif  kuat . Lalu, pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan tersebut, sebenarnya untuk siapa?

https://www.selasar.com/politik/pembangunan-untuk-siapa

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Utopia Keadilan dan Hukum sebagai Panglima

Utopia Keadilan dan Hukum sebagai Panglima

30 Des 2014

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

“Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih dasar: memastikan bahwa tak seorang pun merebut terlalu banyak makanan atau air… Seseorang harus memastikan bahwa para petani, yang menanam bebijian lebih banyak daripada keperluan keluarganya, menjual makanan kepada orang-orang bukan petani (pembuat keranjang, perajin kulit, dan tukang kayu) yang tidak menanam bebijian sendiriHanya di suatu tempat yang tidak bersahabat dan liar birokrasi semacam ini – ciri khas sejati suatu peradaban – diperlukan” (Bauer, 2012).  Huruf tebal dari penulis. Dalam hal ini, perlu sedikit diluruskan bahwa “peradaban” yang dimaksud oleh Bauer, sesungguhnya adalah “organisasi politik” yang sah untuk menggunakan “power” dalam mengelola dan memaksa warganya- semacam “negara atau kerajaan” – untuk bisa mewujudkan ketertiban sosial sebuah masyarakat meski dalam kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan yang dialami warganya.

Merujuk pada pernyataan Susan Wise Bauer di atas, maka secara garis besar bisa kita pahami bahwa konsep “negara” lahir karena kondisi keterbatasan sumber daya kehidupan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat di teritori geografisnya. Meski dalam kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan, dengan hadirnya negara, diharapkan seluruh warganya tetap mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan tertib. Negara diharapkan mampu mencegah terjadinya “survival of the fittest” di antara warganya karena ia mempunyai kewenangan yang sah untuk memaksa, dan kewenangan untuk mengelola “keterbatasan” tersebut demi kehidupan bersama. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, orang selalu mengacu pada “organisasi politik” dan “pengendalian sosial”. Disinilah sesungguhnya hakekat dan fungsi dari hadirnya negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagi negara-negara yang masih bermasalah dengan keterbatasan sumber daya kehidupan (yang tidak atau belum mampu mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi seluruh warganya), tentunya semangat survival of the fittest tersebut akan dominan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Negara-negara seperti ini, tentu saja tanpa power sungguh sulit dibayangkan dapat menjalankan kewajibannya karena akan kesulitan untuk mewujudkan “kepatuhan atau ketertiban sosial”. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Hobbes mengatakan bahwa “kehidupan sosial manusia adalah war against all atau all against all. Bahkan Durkheim menyatakan bahwa “manusia itu sebenarnya adalah mahkluk yang anti sosial jika tak ada aturan, norma dan nilai, sebab manusia itu pada dasarnya adalah egois, serakah, kejam dan agresif”.

Hal senada juga disampaikan oleh MacPherson bahwa sifat dasar manusia itu adalah ”posesif, individualistik, egoistik dan agresif” sehingga ia menyimpulkan semua sifat dasar manusia tersebut merupakan “possessive individualism” yang kemudian menjadi dasar dari lahirnya teori politik liberal (MacPherson, 1962). Akibatnya, dalam konteks kehidupan bernegara, manusia selalu dipahami memiliki instink secara natural atas “power” dan bahkan dianggap sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa survive (Maximoff, 1953). Oleh karena itu pula, istilah organisasi politik dianggap lebih cocok ketimbang organisasi sosial untuk memahami negara. karena masalah ketertiban sosial adalah masalah kemampuan sebuah negara untuk membuat warganya agar patuh.

Hukum Sebagai Hasil Kontestasi Power Dan Kepastian Hukum

Kepatuhan warga (ketertiban atau keteraturan sosial) dalam kehidupan bernegara memang merupakan kunci keberhasilan dari upaya sebuah negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Untuk itu diperlukan adanya “aturan atau hukum” (selain power) untuk mewujudkan “perilaku warga yang dikehendaki oleh negara”  sebagai kontrol eksternal yang memaksa. Artinya, dalam konteks kehidupan bernegara, power dan hukum merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu pula, sering kita mendengar penyataan atau slogan “hukum harus jadi panglima” dalam kehidupan bernegara. Pada kenyataannya, sanksi dari pihak negara (institusi politik yang berwewenang) dimanapun yang disebut hukum ternyata tidak selalu mampu untuk menjamin kepatuhan warganya atau ketertiban sosial. Dengan kata lain, sesungguhnya negara tidak memelihara tertib sosialnya hanya dengan hukum dan kemampuannya untuk memaksa.

Kenyataan yang lain, dalam setiap masyarakat/negara selalu terdapat keberagaman hukum yang berlaku, dan hampir selalu pula terjadi pelanggaran atau “demo/protes” atas aturan/hukum yang ada, maka secara asumtif  bisa dikatakan bahwa “hukum” masih mempunyai masalah dengan dirinya dalam konteks kehidupan bernegara. Jika melihat dari proses dan mekanisme terbentuknya hukum itu sendiri, nampak bahwa tidak semua orang/golongan sosial dalam setiap masyarakat/negara ikut ambil bagian dalam merajut aturan/hukum tersebut. Sebagian orang/golongan sosial yang lain hanya sebagai penonton. Mereka yang tidak berkepentingan dan tidak punya kewenangan (power) akan tersubordinasikan di dalam setiap konteks kehidupan masyarakat atau komunitasnya. Dengan demikian, standar-standar perilaku dalam aturan atau hukum apa pun tidaklah  mampu melayani semua kepentingan warga/golongan sosial. Proses dominasi dan subordinasi hampir selalu terjadi dalam berbagai wacana dan konteks kehidupan nyata.

Dominasi orang-orang yang mempunyai power (yang memiliki posisi-posisi penting dalam struktur power) jelas sekali telah mensubordinasikan anggota masyarakat (warga/golongan sosial) yang lain, sehingga tindakan, sikap, dan perilaku yang muncul dari masyarakat seperti kepatuhan bisa dimaknai sebagai bentuk subordinasi yang prakteknya disesuaikan dengan nilai dan norma kaum penguasa (yang kuat). Dengan demikian, pelanggaran atau penyimpangan dapat dipandang sebagai suatu bentuk protes atau perlawanan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat ‘sepihak’ tersebut. Oleh karena itu, dalam berbagai praktek kehidupan sesungguhnya banyak menunjukkan suatu reaksi atau protes sosial terhadap ukuran-ukuran baku atau norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini merupakan upaya aktif mereka untuk menegosiasi-ulang standar-standar perilaku tersebut (memperjuangkan keadilan subyektifnya) yang mereka yakini tidak operasional dalam kehidupannya. Singkatnya, aturan/hukum apapun merupakan hasil negosiasi atau tawar-menawar dari orang-orang yang berkepentingan. Hukum yang berlaku dalam sebuah negara adalah hasil dari kontestasi power.

Dengan demikian, jika hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, maka pertanyaan yang mendasar adalah “apakah hukum yang ada tersebut sudah mampu menjamin keadilan subyektif masing-masing warganya atau semua golongan sosial yang ada?” Jika belum dapat dinilai atau dianggap “adil”, maka dengan menegakan hukum (hukum sebagai panglima) adalah sama halnya dengan “menegakkan ketidakadilan” atau “menegakkan diskriminatif”.

Bila sebaliknya yang terjadi, di mana hukum sudah relatif dianggap tidak diskriminatif, maka persoalan selanjutnya adalah masalah power (negara harus mampu sebagai “wasit dan juri” yang netral/adil) untuk menjamin adanya kepastian hukum. Jika tidak ada yang mampu menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya, maka sebenarnya hukum itu sendiri sebenarnya “tidak pernah ada”. Ibarat sebuah rambu lalu-lintas dilarang berhenti, jika ada pengendara yang berhenti di tempat tsb dan tidak ada sanksi hukum, maka rambu larangan berhenti tsb sebenarnya tidak berlaku atau tidak ada. Akhirnya, hukum tak bisa menjadi sandaran (tidak ada kepastian hukum) bagi warga masyarakat untuk menjalani kehidupan bernegara.

Penutup

Kembali pada sejarah atau latar belakang lahirnya konsep negara. Negara menyadari bahwa sumber lahirnya prinsip hidup persaingan dan semangat saling mendominasi satu sama lain di antara warganya adalah akibat dari kelangkaan sumberdaya energi/pangan yang mereka alami, yang membawa kosekuensi terjadinya berbagai “ketidakadilan” atau diskriminasi di mana-mana (hampir di semua aspek kehidupan) terhadap pihak yang relatif lebih “lemah”. Berdasarkan hal ini dan melihat kondisi saat ini, di mana sumberdaya kehidupan terus semakin langka, maka yang namanya “kemakmuran sejati” tentunya menjadi relatif utopis, sehingga yang namanya “keadilan sejati” juga menjadi utopis. Konsekuensinya, proses dan mekanisme terbentuknya hukum sudah dapat dipastikan (aturan/hukum yang lahir) merupakan representasi dari “kontestasi power” antar warga atau golongan sosial, sehingga sangat sulit bagi Negara untuk dapat memenuhi keadilan subyektif masing-masing warga/golongan sosial yang ada. Warga/golongan sosial yang relatif lemah rawan tersubordinasikan. Dengan demikian kunci utama bagi negara adalah:

Pertama, harus berusaha berlaku adil dalam kondisi keterbatasan, yaitu dengan mencegah terjadinya “survival of the fittest”;

Kedua, memahami “demo” sebagai sebuah protes atas hukum yang berlaku (negosiasi ulang atas hukum yang berlaku dalam rangka memperjuangkan keadilan subyektif mereka), sehingga “demo” tersebut bisa berfungsi sebagai sebuah proses dalam rangka mengurangi rasa ketidakadilan subyektif warga/golongan sosial yang ada (proses menuju “hukum yang relatif adil”) sehingga “hukum bisa menjadi panglima” dalam kehidupan bernegara.

https://www.selasar.com/politik/utopia-keadilan-dan-hukum-sebagai-panglima

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Permasalahan UMR, Tantangan Dalam Dinamika Bernegara

 

https://www.selasar.com/politik/permasalahan-umr-tantangan-dalam-dinamika-bernegara

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

 

Upah Minimum Buruh atau Upah Minimum Regional (UMR) hingga kini masih merupakan konsep “sakral” bagi para buruh, dan “momok” bagi para pengusaha serta pengelola negara. Tak satu pun dari para pihak tersebut yang mampu menjamin bahwa dikemudian hari “upah minimum” ini tak lagi jadi masalah. Tak seorangpun yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi “demo” masalah upah minimum buruh. Oleh karenanya, upaya kenaikan upah minimum masih dianggap sebagai senjata ampuh untuk meredam persoalan bagi para pengusaha dan pengelola negara, bahkan sering dianggap identik dengan peningkatan kesejahteraan buruh. Demikian halnya dengan yang dipahami oleh kaum buruh itu sendiri.

Tanpa disadari, kondisi di atas menyebabkan persoalan ini tak pernah dilihat secara lebih komprehensif atau holistik. Akibatnya, akar masalahnya tak kunjung teridentifikasi, sehingga alternatif pemecahannya pun sebenarnya tak pernah terumuskan. Namun, pastinya semua pihak – baik buruh, pengusaha dan elemen masyarakat lainnya, mau pun negara – tidak menginginkan terjadi “demo tuntutan kenaikan UMR” terus-menerus setiap tahun.

 

Kebutuhan Pokok, Daya-Beli, dan Jaringan “Kelas Bawah”

Semua makhluk hidup, saya rasa mempunyai persoalan utama yang sama, yaitu masalah eksistensi atau “kelangsungan hidup” yang harus dipertahankan – termasuk manusia. Semua manusia, apapun status sosialnya selalu berupaya untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidupnya – baik secara personal maupun kolektif ”. Berdasarkan pemikiran ini, maka bisa dikatakan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang sangat mendasar (pokok) yang tidak bisa ditawar (baik dari sisi jenis mau pun volumenya. Singkatnya, ada kebutuhan dasar/pokok yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Berkenaan dengan persoalan upah minimum atau UMR, mau tak mau, kita harus mengacu pada masalah “apakah UMR tsb mampu untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok” tsb. Dengan demikian, minimal ada dua persoalan penting di sini, pertama adalah masalah “kebutuhan pokok”; dan kedua, adalah masalah “daya-beli”.

Bicara soal kebutuhan pokok dan daya-beli, membutuhkan “kesepakatan” antara para pihak – buruh, pengusaha dan negara. Kebutuhan pokok manusia agar bisa survive, tentunya adalah kebutuhan yang paling mendasar – seperti pangan, sandang dan papan – agar bisa hidup layak, yang harus terpenuhi. Maka dari itu, persoalannya terletak pada masalah definisi dan standar  seperti apa yang bisa disepakati oleh semua pihak. Selanjutnya, dengan kesepakatan atas semua itu, diharapkan ketentuan UMR bisa menjamin keadilan subyektif masing-masing pihak. Jika melihat persoalan seperti itu, seolah-olah persoalan UMR tsb sebenarnya tak sulit untuk di atasi. Namun, dalam kenyataannya, meskipun langkah-langkah tsb sudah dilakukan dan sudah disepakati bersama, persoalan UMR tsb tetap mencuat kepermukaan. Lalu di mana letak akar masalahnya?

Merujuk pada Susan Wise Bauer yang menulis tentang asal mula atau lahirnya konsep “negara” dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Dunia Kuno”. Ia menyatakan bahwa:

 

“Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih dasar: memastikan bahwa tak seorang pun merebut terlalu banyak makanan atau airSeseorang harus memastikan bahwa para petani, yang menanam bebijian lebih banyak daripada keperluan keluarganya, menjual makanan kepada orang-orang bukan petani (pembuat keranjang, perajin kulit, dan tukang kayu) yang tidak menanam bebijian sendiri…” (Bauer, 2012).

 

Singkatnya, negara lahir karena kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat di teritori geografisnya. Dengan kata lain, kehadiran Negara adalah untuk mengelola “keterbatasan sumberdaya kehidupan” yang tersedia, agar semua warganya tetap mampu melangsungkan kehidupannya secara layak. Selain itu, secara simultan,Negara punya kewajiban mencegah terjadinya ketidakadilan atau saling mendominasi (survival of the fittest) di antara para warganya sementara kemakmuran sedang diupayakan, sehingga terwujud kehidupan sosial yang tertib.

Berdasarkan hakekat dan fungsi Negara di atas, maka ada persoalan serius dalam persoalan UMR, yang negara harus selesaikan, yaitu masalah “ketersediaan kebutuhan pokok” dan “bagaimana para warga dapat memperolehnya”.

Kenyataan hari ini, harga-harga kebutuhan pokok tidak sama di seluruh pelosok negeri. Harga beras di Jawa misalnya, berbeda harganya dengan di Sumatera, lain lagi di Kalimantan, demikian juga di Sulawesi, Maluku dan Papua. Kenyataan ini membuat, kita berpikir bahwa masing-masing pulau tersebut seperti berada di negara yang berbeda-beda meskipun pada kenyataannya berada dalam satu naungan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu pula upah minimum di masing-masing daerah akan berbeda-beda, lalu standar dan indikator seperti apa yang akan digunakan untuk merumuskan UMR?

Dalam hal ini, negara harus mampu mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Ketika upah minimum buruh naik, tentunya akan mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jika negara tidak mampu mengkontrol harga-harga kebutuhan hidup, maka kenaikan upah minimum tersebut tidak akan berdampak pada peningkatan daya-beli buruh. Malah, jangan-jangan justru menurunkan daya-beli mereka. Bisa jadi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, ternyata tak sebanding dengan kenaikan upah (inflasi). Tak hanya itu, mereka yang non-buruh tapi tergolong berpenghasilan “pas-pasan” juga akan kena imbasnya dari kenaikan upah buruh tsb.

Kedua, jaringan “orang msikin” juga tidak dipahami oleh negara. Manusia (buruh) sebagai mahkluk sosial, akan cenderung membentuk kesatuan sosial tersendiri, yang berbeda dengan kesatuan sosial lainnya. Dalam konteks ini, artinya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya pun, mereka juga tak keluar dari kesatuan sosialnya – seperti membeli makanan ke warung Tegal (warteg), membeli baju ke obralan PKL atau dipasar-pasar loak dst – yang berbeda dengan warga tidak miskin. Ketika jaringan miskin ini dipangkas – misalnya. penggusuran PKL – maka buruh yang biasanya makan di warteg, dengan terpaksa harus makan di warung Padang atau bahkan KFC. Jika demikian, maka setelah seminggu menerima upah, mereka akan kasbon/utang lagi. Dengan ketidakpahaman Negara atasjaringan miskin ini, maka secara tak langsung Negara telah mengurangi daya-beli warga miskin.

Ketiga,  daya-beli adalah menyangkut masalah “penghasilan bersih”. Sementara itu, selama ini UMR lebih mengacu pada “penghasilan kotor”. Di sisi yang lain, sebagai warga Negara, buruh juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Permasalahannya. mereka tak cukup sekali membayar pajak. Pada saat akan membelanjakan uangnya, mereka selalu pula dikenakan pajak. Singkatnya, saat akan membelanjakan uang yang telah kena/dipotong pajak, ternyata masih harus membayar pajak lain-lain dari setiap kebutuhan yang dibelinya. Dengan demikian, kita sebenarnya tak pernah tahu “berapa penghasilan bersih” mereka. Artinya, kita juga tak pernah tahu sesungguhnya “berapa kemampuan beli atau daya-beli” mereka. Belum lagi dengan masalah “biaya hidup yang menjadi tanggungan” mereka – ada yang punya anak; ada yang masih menanggung adik-adiknya atau orang tuanya dsb – membuat semakin kabur saja pemahaman kita akan daya-beli mereka sesungguhnya.

Akhir kata, dalam persoalan upah minimum tsb,Negara atau pengelola Negara harus berpegang pada hakekat dan fungsi negara (untuk apa negara hadir). Jika tidak, maka akan sulit memahami bahwa masalah upah minimum adalah masalah daya-beli yang riil. Artinya, UMR harus mampu merepresentasikan daya-beli riil (kemampuan beli yang sesungguhnya). Untuk mencapai hal ini, diperlukan kemampuan Negara untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan hidup dan memahami jaringan sosial para warga berpenghasilan rendah (masalah ketersediaan dan bagaimana para warganya dapat memperolehnya ), sehingga Negara mampu merumuskan UMR yang lebih mendekati daya-beli riil kaum buruh.

Memang tidak mudah, tapi yang pasti tidak akan sesulit negara-negara yang benar-benar langka sumberdaya alamnya. Indonesia adalah negeri tropis yang dikenal dengan kekayaan akan diversitas biotik dan abiotiknya. Hanya saja, warga mengalami masalah akses ke sumberdaya kehidupan tersebut yang semakin lama semakin terasa terbatas. Negara belum mampu melindungi “kaum lemah”, sehingga masih banyak terjadi survival of the fittest – alias “hukum rimba”. Ibarat kita sedang berada dalam banjir tetapi kekurangan air bersih, atau tinggal di lumbung padi tetapi kelaparan.Disinilah kehadiran negara diperlukan.

 

Gambar | Posted on by | 2 Komentar

Jalesveva Jayamahe: Tropis dan Dikotomi Budaya Daratan-Air

Ruddy Agusyanto

Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)
Saatnya kita mengembalikan kejayaan laut tanpa mengabaikan pula kejayaan darat kita

Jalesveva Jayamahe – “di air-airlah kita jaya”.

Ini merupakan semboyan TNI-AL yang diterjemahkan menjadi “di lautan kita jaya”. Ketika semboyan ini diucapkan oleh Presiden Jokowi, “Jalesveva Jayamahe … Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”

Pidato tersebut bukan bermaksud bahwa selama ini negara lupa akan keberadaan TNI-AL, tetapi lebih pada tujuan untuk mengingatkan kembali jika kita semua telah mengalami amnesia budaya – lupa akan “asal-usul dan pedoman hidup (budaya-air)” sebagai bangsa-air (bangsa pelaut).

 

Dikotomi Budaya Daratan-Air
Sejak jaman manusia purba, manusia terus bergerak mengikuti pergerakan binatang buruannya yang selalu mencari keberadaan sumber air. Oleh karenanya, pusat kehidupan tak jauh atau berada di sekitar sumber air.

Air itu sendiri tetap berada dalam wujudnya yang cair jika berada pada suhu udara yang ideal. Pada suhu udara yang terlalu dingin, ia akan membeku. Sebaliknya, jika terlalu panas akan menguap. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa sejak jaman manusia purba, manusia bergerak menuju tropis.

Dengan suhu udara yang ideal bagi keberadaan air, membuat wilayah yang beriklim tropis kaya akan sungai dan danau (gudang air), sehingga sangatlah wajar bila pada jaman dulu (ratusan atau ribuan tahun yang lalu) transportasi air menjadi prasarana transportasi utama leluhur tropis.

Mereka membangun hunian – rumah panggung – di sisi kanan-kiri sepanjang sungai dan anak sungai, sehingga masing-masing hunian terkoneksi satu sama lain oleh sungai atau anak sungai tersebut. Demikian pula satu daratan dengan daratan lainnya, terkoneksi oleh air atau laut. Bahkan, bisa dibilang pedoman-pedoman hidup yang mereka bangun merupakan hasil adaptasi atas kesadaran geografinya sebagai daerah gudang-air.

Budaya-air ini juga bisa kita lihat pada jaman kejayaan kerajaan di Indonesia, seperti kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Infrastruktur darat masih sangat minim saat itu. Jika mereka tidak berorientasi pada budaya-air – armada air (sungai dan laut), bagaimana mungkin mereka mampu mengatur atau mengelola wilayah kedaulatannya yang begitu luas dan mencakup banyak pulau.

Namun yang perlu sedikit diluruskan adalah, budaya-air tidak identik dengan transportasi atau armada-air, karena ini hanyalah bagian dari budaya-air. Budaya-air adalah pedoman-pedoman hidup yang dibangun sebagai respon adaptif atas lingkungan geografis di mana mereka hidup dan tinggal di wilayah gudang-air.

Jauh sebelum jaman kolonialisme, Pulau Jawa memiliki beberapa syahbandar besar dengan armada lautnya (pelabuhan Banten misalnya). Bandar tersebut juga dikenal sebagai lumbung padi atau penghasil lada dan karet. Namun semua itu (budaya-air) berangsur-angsur menghilang dalam perjalanan waktu.

Berpijak pada kenyataan bahwa “tropis adalah pusat kehidupan”, maka sebaliknya daerah-daerah yang bukan merupakan daerah gudang-air bisa dikatakan cenderung relatif langka sumberdaya kehidupan (energi/pangan) dibanding bumi tropis.

Sebagai konsekuensinya, berkah tropis ini pula yang mendorong bangsa-bangsa non-tropis berbondong-bondong ekspansi menuju tropis. Tak hanya bangsa-bangsa Eropa, tetapi juga bangsa-bangsa Timur-Tengah seperti kolonisasi Arab di Afrika. Mereka saling berebut untuk menguasai daerah-daerah tropis yang kaya akan sumberdaya alam.

Negeri itu penuh dengan karet, lada, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu Eropa juga mencium adanya emas dan batu permata yang tersimpan di perutnya. Tanah tersebut iklimnya sangat bersahabat, dan alamnya sangat indah. Wilayah inilah yang sekarang kita kenal dengan nama Nusantara. Mendengar semua kekayaan ini Eropa sangat bernafsu untuk mencari semua hal yang selama ini belum pernah didapatkannya (Huygen, Itinerario naer Oost ofte Portugaels Indien, dalam http://ihsanhasan.wordpress.com. Huruf tebal dari penulis.)

Di era kolonialisme, Inggrislah yang tercatat paling sukses dan berhasil menguasai hampir 100 negara yang kaya akan sumberdaya alamnya, sehingga ia mampu menjadi pelopor dalam revolusi industri pada saat itu. Akibatnya, berkah tropis ini pada akhirnya tak selalu bisa dinikmati oleh penghuninya.

Salah satu dampak yang cukup signifikan dari masa kolonialisme yang berjalan dalam kurun waktu yang panjang di wilayah tropis, terutama Indonesia, adalah terkikisnya budaya-air. Banyak regulasi-regulasi yang melarang terus tumbuhnya budaya-air, seperti perjanjian-perjanjian tentang “monopoli (perdagangan) dan larangan berlayar”.

Akibatnya, masing-masing daerah atau daratan cenderung fokus pada eksistensinya masing-masing. Mereka cenderung memperkuat armada daratnya untuk mempertahankan kehidupan dirinya. Satu pulau dengan pulau lainnya menjadi terpisah – satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu daratan juga menjadi terpisah. Semakin lama budaya-air semakin tergerus. Wilayah kedaulatan bekas masa kejayaan kedaulatan Sriwijaya atau Majapahit, satu sama lain menjadi terpisah-pisah. Sejak itulah terjadi penguatan budaya-daratan dan mengabaikan budaya-air.

Ketika para pendiri bangsa ingin mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, timbullah kesadaran untuk mulai menelusuri perjalanan sejarah, persamaan nasib, dan persamaan budaya – mengidentifikasi kembali wilayah kedaulatan yang pernah dibangun pada jaman kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Bone, dan Tidore – untuk membangun wilayah kedaulatan Indonesia.

Disinilah lahir kembali kesadaran bahwa Indonesia adalah “Negara Kepulauan”. Daratan yang satu dengan daratan yang lain adalah satu kesatuan, dan semua itu terkoneksi oleh air. Air adalah “pengikat” wilayah kedaulatan negara dan warganya sebagai satu bangsa.

Sayang, sejak terkikisnya budaya-air telah terjadi dikotomi daratan-air/laut, seakan-akan kita harus memilih – apakah kita ini bangsa-daratan atau bangsa-air/laut. Pertentangan ini terepresentasikan dalam pengkategorian atau pemilahan masyarakat Indonesia, ada sukubangsa/masyarakat daratan dan sukubangsa laut/kepulauan.

Hanya saja, orientasi negara selama ini lebih berfokus pada daratan – yaitu sebagai Negara Agraris – sehingga banyak kebijakan sering tidak relevan dan cenderung merugikan masyarakat laut/kepulauan.

Kesadaran sebagai “Negara Kepulauan” mulai muncul kembali ketika Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Sayangnya, paradigma “negara-daratan” masih begitu kuat dalam mindset para pengelola negara. Hal ini terlihat tidak hanya dalam mengelola pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan lainnya, sehingga keunggulan potensi-air/laut kita tetap terabaikan dan masyarakat-laut/kepulauan tertinggal dalam program-program pembangunan dari saudaranya yang masyarakat-daratan.

Dalam perjalanan waktu, akhirnya baru-baru ini muncul kembali wacana bahwa kita sebenarnya adalah “Negara Maritim” (Bangsa Pelaut), sehingga presiden baru kita membangun visi Maritim (dengan konsep tol lautnya).

Dikotomi “daratan-air” ini sebenarnya tak harus terjadi. Kesadaran bahwa kita hidup di bumi tropis haruslah menjadi pijakan. Oleh karena itu kita perlu kembali menanamkan kesadaran “pola pikir kepulauan” – budaya-air. Kesadaran geografi ini sangat penting untuk mengelola dan membangun NKRI, sehingga tidak mengabaikan potensi daratan, air dan lautan – sebagai Negara Kepulauan.

Semoga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kali ini tidak terjebak kembali kedalam dikotomi budaya-air/laut atau budaya-daratan. Masyarakat Nusantara dulu dikenal sebagai “pelaut ulung”, tetapi juga sebagai “petani sukses” (penghasil lada, karet, padi). Nusantara adalah agraris dan sekaligus maritim, itulah “Negara Kepulauan” – bukan “Negara Pulau-Pulau”.

https://www.selasar.com/budaya/jalesveva-jayamahe-tropis-dan-dikotomi-budaya-daratanair

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Lingkungan Alam Tropis dan Peradaban Manusia

Lingkungan Alam Tropis dan Peradaban Manusia

Ruddy Agusyanto 
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

 

 

“Man has, in all circumstances, tried to adapt his environments. He has always managed to procure food from the surrounding resources and developed as adequate knowledge about the resources as well as the technical means to exploit them for his survival”.

(Khatry, From Hunting-Gathering to Food Production: A Brief Look on Impact of Early Man’s Shift to Farming 1984).

 

Tak dapat dipungkiri bahwa manusia beradaptasi secara sosial-budaya untuk memelihara dan menjaga kelangsungan hidupnya sehingga umat manusia tetap eksis (tidak punah) sampai hari ini. Manusia Eskimo tidak berupaya menebalkan kulit atau menumbuhkan rambut yang lebat agar mampu mempertahankan kehidupannya di sana, tetapi berupaya menemukan api, membuat rumah dari bongkahan es (iglo), atau membuat baju dari kulit binatang (binatang yang hidup di sana umumnya mempunyai kulit yang tebal atau berbulu lebat). Dengan kata lain, dalam menjalani kehidupannya, secara langsung ataupun tak langsung, manusia dituntut untuk mengembangkan pedoman-pedoman hidup tentang: 

(1) Bagaimana memahami dan memanfaatkan lingkungannya (baik lingkungan biotik dan abiotik) – bagaimana memperoleh dan menentukan jenis makanan, cara mengelola, cara makan, menghadapi ancaman dan seterusnya;

(2) Bagaimana agar sumber pangan/energi itu selalu cukup tersedia sehingga manusia mempunyaijaminan atas kelangsungan hidupnya ke depan.Manusia memang berbeda dengan organisma atau mahkluk hidup lainnya, seperti flora dan fauna yang berdaptasi secara biologi. Oleh karena itu pula sudah banyak jenis flora dan fauna yang punah pada hari ini.

Dengan demikian, tidaklah keliru jika kebudayaan Indonesia mengenal hampir 200 kategori umbi-umbian atau mempunyai beragam kategori makanan olahan yang berasal dari umbi-umbian (getuk, kue talam, lupis, gemblong, kolak, timus, ongol-ongol, lemet, dan sebagainya). Demikian juga dengan kebudayaan Eskimo, pastinya mengenal beragam kategori jenis es, warna putih, atau hal-hal yang berkaitan dengan cuaca ekstrim dingin.

Artinya, kita tidak akan pernah “berimajinasi” atau mengembangkan pengetahuan apapun tentang “sesuatu”, jika kita tidak pernah melihat “sesuatu” tersebut. Kita tidak mungkin mengembangkan pengetahuan atau penciptaan suatu alat yang kita butuhkan – yang ada unsur bambunya – jika sepanjang hidup kita tidak pernah melihat pohon “bambu”.

Namun, lingkungan alam pun juga dinamis atau mengalami perubahan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan juga mempertahankan kelangsungan hidupnya, dalam arti harus makan dan minum serta bereproduksi juga seperti manusia. Demikian halnya dengan lingkungan abiotik. Ulah manusia dalam menjalani kehidupannya mempengaruhi lingkungan abiotik dan sebaliknya.

Jadi, adaptasi yang diperlukan adalah mengacu pada proses interaksi antara perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh organisma pada lingkungan alamnya, dan perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh lingkungan alam pada organisma (termasuk perubahan yang ditimbulkan oleh organisma pada organisma lain) – saling mempengaruhi secara timbal-balik. Kerangka pikir atau perspektif “adaptasi timbal-balik” yang dinamis seperti inilah sangat diperlukan agar manusia mampu bertahan hidup atau menjaga kelangsungan hidup pribadi dan “kelompok”nya. Singkatnya, manusia dituntut harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya di mana mereka hidup, yang juga selalu dinamis.

Sementara itu, dari sisi lingkungan alam, belahan bumi yang beriklim tropis mempunyai keberagaman biotik dan abiotik yang luar biasa, seperti apa yang disampaikan oleh banyak ahli dari berbagai bidang disiplin, yang intinya bahwa “In general, as one moves from colder to warmer areas, there is an increase in the number of species. The tropics contain tremendous biodiversity, a great variety of plant and animal species, many of which have been used by human beings…” 

Kembali pada masalah hubungan antara lingkungan alam (biotik dan abiotik) dan pengetahuan atau pedoman-pedoman hidup manusia, kenyataan ini mendorong kita untuk berpikir lebih jauh atas hubungan “kedua hal” tersebut. Fakta ini, secara tak langsung memberitahukan bahwa “keberagaman lingkungan alam tropis akan berbanding lurus dengan keberagaman pengetahuan manusia yang hidup dan tinggal di sana”.

Misalnya, hasil penelitian dari tokoh antropologi – Geertz (Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, 1983) – bahwa orang Indonesia sudah mengenal pertanian sebelum masehi. Ia mengatakan “Kondisi geografis dan geologis serta tersedianya sumber-sumber bahan untuk keperluan pertanian menyebabkan pertanian sudah dikenal di Indonesia sejak masa sebelum Masehi.”

Demikian juga dengan Oppenheimer mengenai budaya menanam padi/bersawah (Surga di Timur: Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara, 2010). Ia menduga datangnya justru dari Asia Tenggara, bukan dari Tiongkok. Dugaan ini diperkuat oleh penemuan seorang arkeolog Thailand yang menemukan butir beras berhubungan dengan artefak tembikar di Gua Sakai, Thailand. Umurnya ditaksir 9.000 tahun yang lalu.

Sedangkan, situs arkeologi terkait penanaman padi yang ada di tepi sungai Yangtze di Tiongkok usianya baru sekitar 7.000 tahun yang lalu, atau lebih muda sekitar 2.000 tahun dari situs yang ada di Thailand. Untuk memperkuat pendapatnya, Oppenheimer juga mengelaborasi pendapat sejumlah ilmuwan lain dan dihubungkan dengan temuan arkeologi – berupa beras di dalam tembikar – sehingga ia menyimpulkan bahwa masyarakat Asia Tenggara lebih memungkinkan untuk membudidayakan padi dari pada orang Tiongkok, karena Asia Tenggara berada di iklim tropis.

Menurut penulis, pandangan Oppenheimer tersebut lebih masuk akal ketimbang pendapat lainnya. Oleh karena itu pula, tidaklah mengherankan jika pengetahuan tentang “konservasi” masyarakat tropis berusia lebih tua dari masyarakat “non-tropis” (subtropis, sedang dan ekstrim dingin/kutub).

Konsep etno-konservasi “Nyepi” – misalnya – di mana seluruh warga Bali dilarang menyalakan “api” (termasuk memasak dengan menggunakan api, tidak boleh menyalakan lampu), sudah dilakukan oleh masyarakat Bali hampir 2.000 tahun yang lalu.

Sementara WWF menghimbau pada hari penyelamatan bumi untuk mematikan listrik satu jam kepada dunia, baru tahun yang kedua. Hal ini membuka “mata” kita,  di mana selama ini masyarakat Bali yang dianggap masyarakat “tradisional”, ternyata memiliki konsep etno-konservasi jauh “lebih modern” dari WWF.

Berdasarkan hal ini pula, penulis berpendapat bahwa revolusi industri sejatinya bukanlah akibat “perkembangan ilmu pengetahuan” sebagai faktor utama, tetapi “ketersediaan bahan baku industri atau sumberdaya alam” sebab Inggris saat itu mempunyai wilayah jajahan hampir 100 wilayah yang kaya akan sumberdaya alam. Itu juga yang menjelaskan mengapa revolusi industri dipelopori oleh Inggris – bukan oleh Perancis.

Selain masalah keterkaitan antara lingkungan alam dan pengetahuan, yang juga penting bagi kelangsungan hidup manusia adalah masalah “daya dukung” lingkungan alam (derajat keberagaman dan ketersediaannya) terhadap pola hidup dan lahirnya peradaban. Jika kita merujuk pada derajat keberagaman lingkungan alam, maka tak dapat disangkal lagi bahwa belahan bumi yang mempunyai daya dukung lingkungan alam yang paling memadai adalah belahan bumi yang beriklim tropis.

Oleh sebab itu pula, daya dukung lingkungan alam tropis ini membuat masyarakatnya sejak jaman berburu-meramu mampu hidup subsisten. Artinya, mampu menjaga kelangsungan hidupnya dengan hanya mengandalkan teritori di mana mereka tinggal; seperti yang dinyatakan oleh seorang Antropolog (Kottak, Cultural Anthropology: Appreciating Cultural Diversity, 2011), dari hasil penelitiannya pada masyarakat yang hidup di lingkungan alam yang mempunyai daya dukung memadai,

“People rely on available natural resources for their subsistence, rather than controlling the reproduction of plants and animals”.

Sayangnya, banyak ilmuwan sosial kurang tepat memahami kehidupan subsisten ini. Mereka memahaminya sebatas “kegiatan ekonomi” atau sebagai bagian dari kategori “mata pencaharian”. Ketika mereka lapar, mereka tinggal memetik atau mengambilnya untuk dimakan. Ini adalah kegiatan makan seperti kita pergi makan ke warung Tegal ketika lapar.

Jelas bahwa pola hidup subsiten adalah way of life – bukan bagian dari sistem mata pencaharian hidup atau sebuah kegiatan ekonomi. Lingkungan alam di mana mereka tinggal adalah gudang energi/pangan mereka (berkelimpahan), sehingga mereka mampu menjaga kelangsungan hidupnya dengan hanya mengandalkan apa yang tersedia di teritori di mana mereka tinggal.

Berbeda dengan mereka yang tinggal di wilayah non-tropis. Mereka tidak mungkin bisa mengandalkan hanya pada sumberdaya energi/pangan (sumberdaya alam) yang tersedia di teritori geografisnya. Mereka perlu untuk mengumpulkan energi/pangan (kegiatan ini tidak tergantung apakah mereka sedang merasa lapar atau tidak lapar).

Umumnya, dalam kegiatan pengumpulan pangan/energi ini, mereka cenderung mengumpulkan lebih dari volume yang mereka butuhkan pada saat itu, sebagai cadangan energi/pangan, karena ada musim-musim tertentu mereka tidak dapat melakukan kegiatan pengumpulan energi/pangan; juga untuk kepentingan barter dengan masyarakat di luar teritori geografisnya (yang tak bisa dipenuhinya dari sumberdaya alam yang ada di teritori geografisnya). Kondisi ini sebenarnya juga dapat menjelaskan mengapa mereka (non-tropis) berorientasi “surplus” atau “eksploitasi” dan selalu mencari “akses” sumberdaya energi/pangan di luar teritori geografisnya.

Hal lain yang juga perlu diluruskan dari kehidupan subsisten adalah pola hidup seperti hidup di “surga” (budaya surga – semua yang diperlukan tersedia dan bisa dinikmati tanpa harus bekerja). Ketidakpahaman ini menyebabkan pola hidup masyarakat tersebut sering dilabel sebagai “pemalas”, meski pun sudah banyak ilmuwan atau peneliti mempelajari masyarakat-masyarakat yang hidup di teritori geografis yang mempunyai daya dukung memadai (seperti kehidupan di daerah-daerah tropis).

Sama halnya dengan kebingungan untuk memahami “mengapa banyak program tentang idea of food production sulit diterima oleh masyarakat-masyarakat yang hidup di lingkungan alam yang berkelimpahan – In many areas, foragers had been exposed to the “idea” of food production but never adopted it because their own economies provided a perfectly adequate and nutritious diet—with a lot less work (Kottak, 2011).

Selanjutnya, konsekuensi lainnya dari masalah daya dukung lingkungan alam adalah masalah kesanggupan mereka untuk hidup menetap atau tidak. Manusia akan memilih untuk tinggal menetap jika teritori geografisnya mampu menyediakan sumberdaya kehidupan.

Sebaliknya, mereka yang hidup dan tinggal di daerah-daerah sering mengalami krisis energi/pangan akan seringkali harus mobile atau migrasi. Apalagi bagi mereka yang berada pada teritori geografis yang miskin sumberdaya energi/pangan, tentu saja mereka akan selalu bersifat nomad.

Pilihan lain adalah membangun akses  dengan masyarakat-masyarakat lain yang mampu menyediakan sumber-sumber kehidupan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup kolektifnya (baik dengan cara kerjasama, barter, atau pun “menjajah”). Kondisi ini juga menjelaskan “mengapa sepanjang sejarah, sejak manusia purba, selalu mobile mengikuti pergerakan binatang buruannya (yang menjadi sumber energi/pangan mereka)”, di mana binatang-binatang tersebut dalam pergerakannya juga selalu mencari sumber-sumber air (sungai atau danau) karena air merupakan “tanda kehidupan” atau terdapatnya sebuah ekosistem “kehidupan berkelanjutan”.

Sedangkan ketersediaan air (tawar) adanya di tempat-tempat yang mempunyai suhu udara ideal – terlalu dingin akan membeku dan jika terlalu panas akan menguap. Artinya, sejak jaman manusia purba, manusia bergerak menuju wilayah-wilayah tropis, seperti yang ditunjukan oleh Widianto (Sangiran Research Report: The research about early man, culture, and their environment, 1996) bahwa manusia purba jenis homo erectus yang ditemukan di wilayah Sangiran sekitar lebih dari 100 individu yang mengalami masa evolusi tidak kurang dari 1 juta tahun.

Jumlah ini mewakili 65% dari jumlah seluruh fosil manusia purba yang pernah ditemukan di wilayah Indonesia dan merupakan 50% dari jumlah fosil sejenis yang ditemukan di dunia (padahal ini hanya merujuk pada temuan Sangiran, atau belum termasuk temuan-temuan di daerah-daerah tropis lainnya).

Akhir kata, berdasarkan uraian-uraian di atas sebelumnya dan kenyataan bahwa pola hidup menetap lebih dimungkinkan terjadi pada masyarakat tropis ketimbang masyarakat non-tropis, maka dapat disimpulkan bahwa peradaban manusia sudah seharusnya dimulai dari masyarakat tropis dan bukan sebaliknya. Bagaimana mungkin masyarakat yang selalu mobile atau nomad sempat berpikir untuk membuat rumah tinggal permanen dengan segala ornamennya, apalagi membentuk pemukiman seperti desa dan mengembangkan budaya pertanian, organisasi sosial dan seterusnya – membangun peradaban?

https://www.selasar.com/budaya/lingkungan-alam-tropis-dan-peradaban-manusia

 

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Pilpres: Netralitas Pemerintah Dan Pantang Menyerah Sebagai Bagian Dari Sebuah Kontestasi

Opini
Ruddy Agusyanto
Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS)
Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Fenomena “pantang menyerah” capres Prabowo-Hatta telah menghebohkan proses pilpres 2014. Mulai dari masalah “quick-count tandingan” hingga pernyataan sikap menolak hasil rekapitulasi penyelenggara pemilu (KPU) dan menarik diri dari proses pilpres yang sedang berlangsung. Semua ini, tentunya terkait dengan masalah “keadilan subyektif” capres Prabowo-Hatta sebagai “peserta” kontestasi dalam pilpres, di mana dirinya merasa diperlakukan tidak adil. Ketidak-adilan yang dirasakan, bisa karena kontestan lain melakukan kecurangan; tapi bisa pula karena penyelenggara kontestasi/pilpres yang tidak berlaku adil atau netral.

Dalam perjalanan waktu, sebagian dari rasa ketidak-adilan itu sudah terobati dengan beberapa TPS yang diadakan pemungutan suara ulang (PSU). Sebagian siasanya, capres Prabowo-Hatta merasa belum terjawab atau terpenuhi. Apalagi, sampai pada tahap rekapitulasi hasil pilpres menunjukan gejala bahwa dirinya kalah dalam pengumpulan suara, kekecewaan ini menambah atau menebalkan rasa ketidak-adilan yang dirasakannya. Dengan dukungan moril timses, relawan dan rekan koalisi yang masih setia, mendorong semangat “pantang menyerah”. Keyakinan semakin tumbuh bahwa dirinya benar-benar diperlakukan “tidak adil” oleh pihak penyelenggara (KPU). Akhirnya tumbuhlah semangat “pantang menyerah” yang luar biasa karena yakin jika “keadilan subyektif”nya terpenuhi maka ia yakin akan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi tsb. Hal yang sama juga akan terjadi pada kontestan yang lain (semangat “pantang menyerah” capres Jokowi-Jusuf kalla), jika ternyata dirinya tidak keluar sebagai pemenang dalam kontestasi tsb. Masalahnya, capres Jokowi-Jusuf kalla keluar sebagai pemenang kontestasi sehingga “kejanggalan-kejanggalan” (terganggunya keadilan subyektif) yang terjadi dalam proses kontestasi relatif bisa “dilupakan atau diabaikannya”. Sementara itu, dari sisi pihak penyelenggara merasa bahwa dirinya telah memproses semua protes atas “ketidak-adilan” yang dirasakan berdasarkan aturan-aturan kontestasi yang telah disepakati bersama. Disinilah awal rasa terganggunya “ketidak-adilan subyektif” kontestan.

Di luar masalah “keadilan subyektif” dan semangat “pantang menyerah” para kontestan, dalam sebuah kontestasi (pilpres), pemerintah sebagai penyelenggara harus mampu menunjukan dirinya sebagai “wasit dan juri” yang adil, yaitu tetap berpegang teguh pada aturan-aturan kontestasi yang telah disepakati bersama. Ketika pemerintah, sebagai penyelenggara yang sekaligus sebagai “wasit dan juri” tidak mampu menjamin rasa keadilan subyektif para pihak (peserta persaingan), maka potensi terjadinya ‘perselisihan” antar kontestan; dan atau tumbuhnya rasa “ketidak-percayaan” terhadap pemerintah tidak bisa dihindari. Dan kita semua tentunya tak berharap akan berlanjut pada “konflik sosial”, oleh karenanya kita semua berharap pemerintah mampu menjadi “hakim” yang adil untuk menyelesaikan “perselisihan” yang ada.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara sekaligus wasit dan juri harus mampu menegakan aturan-aturan yang berlaku (yang terkait dengan kontestasi tsb), sehingga mampu mencegah terjadinya perselisihan antar kontestan, antara kontestan dengan penyelenggara, sehingga tak perlu menjadi “hakim” karena masing-masing kontestan telah terjamin rasa keadilannya (keadilan subyektif). Di sinilah awal dari semua “perselisihan” itu terjadi. Mengapa saya katakan demikian, sebab pemerintah tidak sepenuhnya mampu menegakan aturan-aturan yang berlaku. Mulai dari masalah “kampanye fitnah” (berbeda dengan kampanye hitam) kejanggalan seperti kasus TNI/Polri yang tidak “netral”, bahkan mencuat kasus di mana TNI/Polri dengan sengaja meminta form C1 dst. Yang mungkin terlupakan oleh pemerintah adalah bahwa rakyat dalam konteks pilpres (kontestasi) ini, mereka selain sebagai pemilih, juga sekaligus ikut sebagai “wasit dan juri”, sehingga masalah keterjaminan “keadilan subyektif” itu tak hanya menjadi hak para kontestan, tetapi juga hak rakyat sebagai pemilih. “Ketidak-tegasan” tsb juga dirasakan oleh para pemilih sebagai bagian dari terganggunya “keadilan subyektifnya”. Tak hanya itu, masalah ketidak-pahaman pemilih akan aturan-aturan administratif yang berlaku, yang mengakibatkan banyak rakyat kehilangan hak pilihnya, juga menjadi bagian dari rasa “keadilan subyektif’ rakyat. Keadilan subyektif rakyat pemilih, pada akhirnya juga menjadi bagian dari “ketidak-adilan” subyektif dari para kontestan. Sebab, masing-masing kontestan, tentu saja membangun kerjasama (solidaritas sosial) dalam rangka memperoleh dukungan untuk memenangkan persaingan/kontestasi tsb. Apalagi partisipasi rakyat kali ini demikian luar biasa – mereka yang biasanya pasif, apatis atau golput, tiba-tiba bersemangat untuk menggunakan hak pilihnya; bahkan antusias mengikut proses perkembangan kontestasi pilpres. Artinya, telah terbangun “hubungan sosial” (tipe hubungan sentiment) antara kontestan dan rakyat pemilihnya. Di sinilah pemerintah harus hati-hati dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi, sebab identitas yang terbangun bukan lagi identitas personal, melainkan sudah identitas kolektif atau identitas sosial. Jika terjadi perselisihan maka perselisihan yang terjadi adalah antar “kelompok sosial”. Apalagi rakyat belum sepenuhnya sudah melek politik, sehingga dikhawatirkan akan mudah terprovokasi atau termobilisasi tanpa memahami apa yang telah terjadi sebenarnya – rawan diadu-domba. Oleh karenanya, masalah ini berpotensi atau rawan terjadi “konflik sosial” jika pemerintah tidak bijak dan tegas dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Di luar semua itu, tak berarti kita menyudutkan atau meremehkan “kemampuan” pemerintah sebagai penyelenggara, wasit dan juri, serta hakim yang ‘adil”. Kekurangan atau kelemahan yang terjadi adalah bagian dari “proses belajar” berdemokrasi, baik bagi rakyat, para kontestan maupun bagi pemerintah. Kita juga tidak menutup mata bahwa proses kontestasi pilpres di dunia ini (Negara mana pun) selalu tersedia “pengadilan” sebagai institusi yang sengaja disediakan oleh pemerintah/Negara ybs untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam sebuah proses kontestasi. Hal ini menunjukan bahwa “kekurangan/kelemahan” pemerintah sebagai penyelenggara, wasit dan juri yang adil adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Akhir kata, transparansi yang telah dilakukan oleh KPU atas proses kontestasi pilpres patut kita hargai (bahkan patut kita acungkan dua jempol), sebab hal ini telah banyak mengurangi kemungkinan dari tindakan “kecurangan-kecurangan” semua pihak, serta mencegah peretasan oleh para hackers (yang semakin canggih), sebab data manual tak mungkin bisa dimanipulasi oleh siapa pun, termasuk hackers canggih manapun – kecuali data manual tsb dibakar atau diganti secara manual. Tak hanya itu, partisipasi politik dari masyarakat yang sedemikian besar juga tersalurkan dengan transparansi yang dilakukan oleh KPU; dan hal ini juga membantu meringankan “beban kewajiban” pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara, wasit dan juri, serta hakim yang adil dalam proses kontestasi pilpres 2014. Semoga semua ini bisa dilalui dengan damai demi keutuhan dan eksistensi NKRI.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar