Kali ini, Politikus Lebih Unggul

Kali Ini, Politikus Lebih Unggul

Ada orang mengkonsumsi karbohidrat, terserang penyakit gula. Sementara, orang lain juga mengkonsumsi karbohidrat, dia tidak terjangkit penyakit gula. Demikian juga, ada orang minum kopi, dia menjadi sulit tidur. Tapi, ada juga orang lain yang mengkonsumsi kopi, dia tidak mengalami susah tidur. Ini adalah suatu kenyataan. Bukan karena karbohidrat, seseorang menjadi diabet. Atau, bukan karena kopi, seseorang menjadi sulit tidur. Artinya, setiap individu mempunyai kekuatan atau kemampuan tubuh yang berbeda-beda. Kesehatan itu bersifat individual.

Manusia hampir selalu dipahami sebagai mahkluk biologi semata. Dalam sains modern seringkali menganalogikan tubuh manusia ibarat sebuah mobil, yang terdiri dari jaringan fungsionsal organ-organ biologi. Sebuah mobil, ketika kehabisan bahan bakar, tidak mungkin mobil tersebut bisa berjalan kembali, sebelum diisi bahan bakar lagi. Apakah manusia seperti mobil? Tentu saja tidak. Manusia yang lapar, yang telah kehabisan energi, bukannya tidak mungkin bisa melompati pagar yang tingginya lebih dari satu meter, bahkan bisa lari kencang melebihi kecepatan cheetah (macan) jika ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Pertanyaannya, energi dari mana?. Manusia bukan mobil, yang hanya terdiri dari jaringan komponen secara mekanik atau fungsional. Inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang, bahkan dalam dunia medis mainstream dan oleh sains modern.

Kembali pada pertanyaan – energi dari mana, manusia yang sudah kehabisan energi ternyata masih mampu lari kencang atau melompati pagar yang tingginya lebih dari satu meter? Manusia tidak sekedar mahkluk biologi, ia mempunyai jiwa dan spirit, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Oleh karena itu pula, ketika jiwa dan spiritnya terganggu, maka fungsi organ-organ tubuhnya pun juga menjadi terganggu. Untuk itu, tekanan darah seseorang bisa menjadi tinggi dan terserang sakit maag hanya karena perusahaan di mana ia bekerja akan pailit, atau karena suami/istrinya selingkuh.

Kenyataan-kenyataan hidup di atas, mengajarkan dan menyadarkan kita bahwa manusia itu bukan hanya sebagai makhluk biologi. Disinilah terlihat betapa pentingnya peran agama dan para pemimpinnya dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Agama dan pemimpinnya membuat manusia menjadi mampu menjalani kehidupan yang sesulit apapun yang dihadapinya. Meski miskin dan lapar, manusia masih mampu berjalan kaki dari Ciamis ke Jakarta. Inilah kekuatan dari jiwa dan spirit. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika agama dan para pemimpinnya, dari masa ke masa tidak pernah pudar eksistensinya dalam kehidupan manusia. Agama dan pemimpinnya tidak pernah lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi, sumberdaya kehidupan yang semakin hari semakin langka, sementara manusia, sebaliknya terus bertambah, sehingga agama dan pemimpinnya menjadi begitu penting dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks ini, dengan melihat situasi politik negeri yang terus memanas belakangan ini, menunjukkan bahwa politikus ternyata lebih cerdik dibanding para akademisi, birokrat, atau pemimpin agama. Mereka (politikus) hingga hari ini tetap mampu mempertahankan “situasi panas” agar tetap membara, meskipun sebenarnya masyarakat telah lelah karena terkuras energinya untuk selalu setia mendukung elite politik junjungannya dan selalu membenci lawan politik sang junjungan. Mereka seolah-olah tak pernah kehabisan energi untuk mendukung junjungannya, Inilah nilai lebih politikus, yang tak dimiliki oleh akademisi dan birokrat, serta pemimpin agama itu sendiri.

Dengan menggandeng pemimpin agama, politikus berhasil untuk terus menghidupkan energi jiwa dan spirit para pendukungnya. Hal ini, bukan berarti harus selalu dinilai buruk. Sama seperti kopi, bukan karena kopinya yang menyebabkan seseorang menjadi sulit tidur, atau karbohidrat yang menyebabkan seseorang terkena penyakit gula. Energi dari jiwa dan spirit ini, tentunya akan sangat bermanfaat jika diarahkan untuk mewujudkan kedamaian kehidupan manusia. Masalahnya adalah terletak pada para politikus tersebut. Apakah mereka bertujuan untuk kedamaian dan untuk peningkatan kualitas kehidupan manusia (masyarakat pendukungnya), atau untuk sekedar mengejar kekuasaan dan kekayaan?

Dalam konteks ini, dibutuhkan kepekaan para pemimpin agama itu sendiri, sehingga mampu membedakan mana politikus yang amanah dan yang bukan, supaya tidak mudah ditunggangi oleh para politikus busuk. Demikian juga dengan para pengikutnya, tak hanya harus peka terhadap motive elite politik junjungannya, tetapi juga tetap harus kritis terhadap pemimpin agamanya – apakah perintah dan ajarannya sesuai dengan pesan Ilahi (hakiki dari pesan Tuhan) seperti yang disampaikan oleh Nabi/Rasul.

Tetapi, terlepas dari semua itu, yang pasti, agama adalah untuk kebaikan kehidupan manusia, bukan untuk merusak kehidupan yang diciptakan oleh Sang Khalik itu sendiri. Sebab, dunia ini, termasuk semua manusia, apapun wujudnya, mereka adalah ciptaan Sang Khalik. Tapi, tak jarang pula tragedi kemanusian terjadi atas nama agama jika gagal memahami pesan Ilahi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia, sudah seharusnya menyadari bahwa kita mempunyai kekuatan jiwa dan spirit yang luar biasa sebagai anugerah Sang Khalik. Oleh karenanya pula, sudah saatnya kita harus belajar dan melatih diri untuk mengenal diri sendiri secara utuh dan kritis dalam memahami pesan Ilahi, sehingga mampu membedakan yang mana kehendak Sang Khalik dan yang bukan, agar kita tidak menyalahgunakan anugerah jiwa dan spirit yang dianugerahkanNya kepada kita.

Iklan
Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Agama dan Kesurupan Massal

Agama dan Kesurupan Massal
Ruddy Agusyanto

Beberapa tahun yang lalu, sering terjadi kesurupan (kemasukan setan atau mahkluk halus) secara massal. Anehnya, kesurupan massal ini menyerang pelajar dan kebanyakan pelajar perempuan. Memang aneh, mengapa “setan” senang memilih perempuan muda dan berstatus pelajar. Tidak hanya itu, jam kerja setan sama dengan jam atau waktu belajar di sekolah-sekolah, sehingga kesurupan massal umumnya terjadi di sekolah-sekolah dan pada waktu jam belajar. Setan juga tidak suka bekerja sendiri-sendiri, mereka solid menyerang para pelajar putri. Oleh karenanya, kesurupan yang terjadi adalah kesurupan massal.

Kesurupan setan yang melanda para pelajar putri ini, rupanya sudah jarang terdengar lagi. Apakah setan sedang beristirahat, atau mempunyai rencana lain yang baru? Atau setan sudah bosan merasuki pelajar putri? Atau, manusia sudah menemukan penangkalnya, sehingga saat ini tidak terdengar lagi kesurupan massal. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi semuanya itu belum ada jawaban yang pasti… setan memang misterius.

Kini, kesurupan massal sepertinya sudah tidak menjadi trending topik lagi. Tapi, kita – manusia – jangan senang dulu, setan tidak pernah tidur dan bosan menggoda manusia. Eh, ternyata benar, mereka hanya istirahat sebentar. Hanya saja sekarang mereka tak ingin dikenali sebagai setan lagi. Sebab, manusia terlalu mudah mengenali mereka sehingga manusia juga mudah mengusirnya. Coba kita perhatikan fenomena belakangan ini. Banyak orang kesetanan, setiap hari banyak manusia mengumbar kebencian, hasrat untuk menyakiti, bahkan bernafsu untuk membunuh manusia lain, namun mereka tidak menyadari apa yang sedang atau telah mereka lakukan. Ini namanya kerasukan atau kesurupan, sebab yang bersangkutan melakukan tanpa menyadarinya. Mereka kesurupan…mereka kesetanan. Kalau, yang seperti ini cara kerja setan, maka masih mudah diidentifikasi oleh manusia…oleh dukun-dukun manusia atau yang sering disebut dengan “orang pinter”. Kadang, para pemuka agama juga bisa dimintai bantuan untuk mengusir setan tersebut jika para dukun tidak ditakuti lagi oleh setan. Rupanya setan belum berhasil menyamar, sehingga dukun dan pemuka agama mampu mengenalinya, dan dengan demikian dengan mudah pula untuk mengusirnya.

Namun, kembali lagi, setan terus penasaran…mengapa manusia selalu mengenali identitasnya, terutama dukun/orang pinter dan pemuka agama. Setan tak pernah putus asa. Inilah nilai lebih dari setan, selain solid, mereka itu punya semangat pantang menyerah. Rupanya, sekarang membawa hasil.

Akhir-akhir ini banyak orang kesurupan “tuhan”. Banyak orang tanpa sadar telah menjadi tuhan. Mereka menghakimi sesamanya, bahkan merasa punya kewenangan atas nyawa manusia lainnya (yang merupakan kewenangan Tuhan Sang Khalik). Rupanya setan sudah berhasil menyamar menjadi tuhan. Oleh karena itu, janganlah heran jika dukun-dukun/orang pinter atau para tokoh agama tak berhasil menangkap atau mengusir tuhan (setan yang menyamar) yang merasuki mereka yang sedang kesurupan.

Dukun dan pemuka agama, dalam fenomena kesurupan tuhan ini, tak mungkin kita biarkan berjuang sendirian untuk mengusir setan yang menyamar sebagai tuhan ini. Kita semua perlu bahu-membahu (harus juga solid. Tidak boleh kalah solid dengan setan), dan perlu instrumen hukum untuk menjeratnya agar para sponsor (setan yang merasuki mereka, yang menyamar jadi tuhan) dibelakangnya bisa ditangkap, dan diungkap identitasnya guna menyadarkan mereka yang kesurupan. Tanpa kerjasama semua pihak (yang tidak kesurupan) dan upaya penegakan hukum, maka akan sulit menghentikan kesurupan tuhan secara masal ini. Dan, untuk pencegahan kedepan (jangka panjang) diperlukan pendidikan yang memberikan berbagai wawasan (bukan wawasan tunggal) dan nation building (menanamkan nilai-nilai Pancasila) kepada para generasi penerus bangsa (setan suka dengan kaum muda), agar mereka nantinya bisa lebih mudah mengenali siapa setan (yang menyamar jadi tuhan) dan siapa Tuhan sesungguhnya … sehingga tidak mudah kesurupan tuhan (huruf kecil). Selamat hari jadi Pancasila.

syarahzade.com

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Manusia dan Tuhannya: Apakah Tuhanmu dan Tuhanku berbeda?

Manusia dan Tuhannya: Bernarkah Tuhanmu dan Tuhanku Berbeda?
Ruddy Agusyanto

Gegara akhir-akhir ini isu SARA mencuat begitu tajam terkait sepanjang proses pilkada DKI Jakarta dan kasus penodaan agama, yang tampaknya rada sulit mereda meskipun masalah pilkada tersebut sudah berakhir, dan kasus penodaan agama juga sudah divonis oleh Pengadilan. Untuk kasus penodaan agama, memang masih belum berakhir (karena masih masuk proses banding), tapi paling tidak kasus ini sudah menjadi urusan Pengadilan dengan segala prosedur bakunya. Lalu, mengapa masalah SARA ini sepertinya sulit mereda? Bahkan, banyak pihak memprediksikan bahwa masalah ini akan berlanjut hingga pilpres 2019. Mengapa bisa awet seperti itu? Apa karena masalah keadilan? Bisa ya…bisa tidak, karena masalah keadilan itu sifatnya relatif dan debatable. Soal perebutan kekuasaan atau harga diri? sama juga, jawabnya bisa ya, bisa tidak. Lalu, dimana persoalannya? Yang bikin awet, menurut hemat saya, hal ini dikarenakan dalam persoalan SARA, Tuhan ikut terlibat didalamnya. Mengapa demikian?

Tuhan dan ajaranNya, di semua kebudayaan (worldview) masyarakat manusia, hampir selalu merupakan INTI dari Kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dan, Tuhan mereka selalu bicara soal ‘hakekat tentang asal-usul, tujuan hidup, keadilan dan keabadian’. Itulah yang membuat awetnya isu SARA dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, ketika isu SARA itu dimunculkan ke permukaan, maka sejak itu pula Tuhan ikut dilibatkan dalam pertikaian antar umat manusia.

Lho…bukannya Tuhan itu tidak suka pertikaian? Tuhan seharusnya membawa kehidupan manusia menjadi sejuk dan damai seperti kehidupan di surga? Iya, idealnya sih seperti itu.

Banyak orang bilang bahwa Tuhan itu Esa. Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kita semua, baik yang berkulit hitam, putih, merah maupun kuning; yang berambut keriting ataupun lurus, pirang, hitam ataupun abu-abu; yang berkitab suci ataupun yang tidak berkitab (singkatnya Suku, Agama dan Ras) – diciptakan oleh Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Esa tadi. Dan, Tuhan yang Esa itu tidak membeda-bedakan semua ciptaanNya, Dia mengirim hujan, rejeki atau bencana kepada semua hewan dan tanaman, juga ke rumah orang tanpa membedakan warna kulitnya, jenis rambutnya, tak peduli apa warna bola matanya, yang berkitab suci maupun yang tidak berkitab.

Dia, bukan hanya tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap ciptaanNya, tetapi juga tidak pernah mengeluh, minta imbalan (pamrih) apalagi mengharapkan bantuan kepada ciptaanNya. Dia berkuasa penuh atas ciptaanNya. Dia adalah alfa dan omega, sehingga kekuasaannya absolut atas ciptaanNya. Dia mengelola semua yang diciptakanNya sesuai kehendakNya, bukan sebaliknya. Tuhan yang seperti ini, tentunya akan membawa kehidupan manusia menjadi sejuk dan damai seperti kehidupan di surga.

Tapi, dalam kehidupan nyata, banyak orang yang tadi bilang Tuhan itu Esa, ternyata bukan seperti yang termaksud di atas. Mereka mengatakan Tuhan itu Esa, Tuhan yang sama yang menciptakan mereka yang berbeda-beda itu, ternyata yang dimaksud adalah “Tuhan yang sama dan Esa hanya bagi masing-masing kelompok sosialnya”, sehingga Tuhan yang Esa itu ternyata banyak jumlah versinya, yaitu sebanyak kelompok sosal yang ada tersebut. Sebenarnya, tentu saja, Tuhan yang berbeda-beda ini tidak ada masalah bagi kehidupan sosial manusia selama mereka bisa saling menghargai dan menghormati atas perbedaan Tuhan mereka. Namun, sepanjang sejarah kehidupan manusia, sering terjadi gesekan atas umat dari Tuhan yang berbeda-beda tersebut. Pertanyaannya, apakah Tuhan mereka sedang berselisih atau bertikai? Tentu saja tidak!

Bukan Tuhan mereka yang sedang bertikai, tapi mereka yang bertikai. Tuhan mereka masing-masing diminta untuk melawan umat Tuhan yang lain. Sementara bagi umat itu sendiri, Tuhan mereka minta untuk ikut berperang berserta mereka dan demi mereka. Dalam konteks ini, Tuhan mereka tak lagi berkuasa penuh atas ciptaanNya. Tuhan bisa dibujuk bahkan dipaksa untuk menuruti keinginan umat ciptaanNya. Inilah yang terjadi ketika Tuhan tak lagi mampu menghadirkan kedamaian dalam kehidupan manusia, karena Dia tak lagi berkuasa penuh atas ciptaanNya, tapi sebaliknya, justru umat ciptaanNya yang berkuasa atas Tuhannya. Mereka juga merasa sebagai golongan umat yang punya hak khusus dari otoritas Tuhannya. Ketika yang terjadi seperti ini, maka Tuhan menjadi tak sempurna lagi. Dia akan mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia karena Dia telah menjadi Tuhan yang “tidak adil, kontradiktif – kadang Maha Pengasih, kadang Maha Pemarah”. Oleh karena itu pula, manusia bisa saling menyakiti – bahkan saling bunuh – atas nama Tuhan-Tuhan mereka. OMG…

Lalu, benarkah Tuhanmu dan Tuhanku berbeda? Benarkah Tuhanmu membenciku, atau Tuhanku membencimu? Benarkah Tuhan kita saling membenci, sehingga kita juga harus bertikai terus? Lalu, apakah Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah saatnya kita renungkan. Sebelum menemukan jawabannya,alangkah baiknya jika dalam pertikaian, janganlah bawa-bawa Tuhan kalian…cukuplah pertikaian itu sampai di diri kita saja, supaya pertikaian itu cepat mereda dan berubah menjadi perdamaian. Tuhanmu senang, dan Tuhanku juga senang. Tuhan semua orang (yang universal) juga senang.

syarahzade.com

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Tajamnya Pedang AM51

Tajamnya Pedang AM51
(Ruddy Agusyanto)

Apapun sebutan sistem pemilihan – pilkada – adalah sistem politik voting, yaitu siapa yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak adalah pemenangnya. Oleh karenanya, masing-masing paslon harus mengaktifkan persamaan dan perbedaan yang signifikan bagi dirinya dan bagi rivalnya untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya

Sementara itu, di pilkada DKI Jakarta (pilgub), gubernur pertahana ikut mengajukan diri sebagai calon, tepatnya gubernur dan wakilnya mendaftar sebagai paslon pilkada DKI untuk periode 2017-2022. Dengan keikutsertaan paslon pertahana, maka siapapun paslon yang akan ikut berkompetisi dalam pilkada tersebut, mau tidak mau, harus mengidentifikasi dirinya dengan bercermin pada sang paslon pertahana – apa yang sama dan apa yang berbeda dengan dirinya untuk diaktifkan agar mendapat dukungan sosial sebesar-besarnya. Dan, juga pastinya, siapapun paslonnya, mereka akan mengkritisi sang pertahana, baik berupa evaluasi kinerjanya maupun kelemahan-kelemahan di luar masalah kinerja dan track recordnya. Demikian juga jika jumlah paslon pesaing lebih dari satu, maka semua paslon non-pertahana akan cenderung tetap bercermin pada paslon pertahana, bukan kepada paslon non-pertahana lainnya. Oleh karena itu pula, tak jarang terlihat seolah-olah para paslon non-pertahana bersama-sama menyerang kelemahan paslon pertahana – terkesan mengeroyok paslon pertahana. Ini wajar-wajar saja, sebab paslon non-pertahana berfikir bahwa pilkada ini adalah kompetisi memilih “gubernur baru”, Mereka harus merebut kursi yang diduduki oleh pertahana. Jadi, mereka harus mengalahkan paslon pertahana. Maka, tidaklah heran pula jika paslon no.3 menyerukan bahwa DKI Jakarta menginginkan Gubernur Baru. Demikian juga dengan paslon no.1, DKI Jakarta membutuhkan Gubernur yang berbeda dengan Gubernur pertahana, yang memimpin dengan hati.

Namun, semua itu dirasakan tidak cukup kuat untuk mengkritisi, apalagi sebagai sebuah serangan, sebab paslon pertahana mempunyai kekuatan pada hasil kerjanya selama mereka menjabat, banyak prestasinya yang bisa diakui oleh sebagian warga DKI Jakarta. Selain itu, masalah yang bisa dianggap sebagai kelemahan paslon pertahana tersebut (kinerja) masih bersifat debatable.

Dengan kondisi seperti ini, meskipun sangat klasik dan tradisional, juga riskan karena dampak sosialnya (social cost) bisa sangat mahal. Tapi karena keampuhannya yang tak perlu diragukan, apa boleh buat, pengaktifkan persamaan dan perbedaan primordialpun dirasakan perlu untuk ditempuh – apapun konsekuensinya. Dan, secara kebetulan paslon pertahana menyandang identitas double minority yang kebetulan pula merupakan golongan sosial minoritas yang lemah di DKI Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan, yaitu non-pribumi (keturunan Cina) dan non-Muslim. Mengapa double minority ini menjadi penting bagi para paslon non-pertahana, sebab pilkada adalah politik voting, alias “yang mampu meraup suara terbanyak adalah pemenangnya”, harus bisa merebut hati golongan mayoritas pemilihnya. Maka dari itu, beberapa waktu sebelum pilkada secara resmi dimulai, secara kebetulan pula sang Gubernur pertahana kepleset lidah menyinggung AM51 (saya sebut kepleset lidah, sebab pilkada adalah politik voting, di mana sangat tabu berbuat kesalahan terhadap golongan mayoritas pemilihnya). Kejadian ini tentunya tidak disia-siakan oleh rival politiknya atau calon rival peserta pilkada lainya. Pendapat keagamaan MUI pun dipahami oleh ormas dan jaringan sosial rival politik sebagai sebuah Fatwa. Maka sejak itulah proses pembentukan identitas sosial paslon mulai berlangsung. Saat pilkada DKI Jakarta dibuka secara resmi, maka sejak saat itu sudah mulai terbentuk pula identitas sosial para paslon yang mendaftar.

Seiring berjalannya waktu, identitas paslon seolah-olah terbelah menjadi paslon Muslim-Bela Islam dan paslon Cina-Kafir. Proses sosial ini terus diperkuat dengan aksi Bela Islam – aksi 411, 212 dan 122. Oleh karena itu, sebagai counter dari paslon pertahana dan jaringannya menyerukan pentingnya kesadaran akan keberagaman. Respons ini akhirnya memperoleh dukungan dari golongan Muslim Moderat, sebagai akibat dikotomi golongan sosial Muslim-Kafir, sehingga menjadi Muslim Bela Islam vs Kafir-munafiqun.

Namun, selama proses terbelahnya identitas sosial ketiga paslon, terjadi pula polemik politik antara SBY (sebagai Presiden RI ke-6 dan Ketua Partai Demokrat pengusung paslon no.1) dengan paslon pertahana dan pemerintahan JKW. Polemik politik tersebut bisa dibilang mendistorsi proses pembentukan identitas sosial Muslim Bela Islam – Kafir Munafiqun. Sebagian distorsi, menjadikan bergesernya identitas sosial double minoryty paslon no.2 (pertahana) menjadi sedikit kabur dan menjadikan paslon no.1 terkena imbasnya. Dari “paslon no.1 adalah pemimpin muslim Bela Islam” menjadi “paslon no.1 adalah anak dari Presiden RI ke-6 dan Ketum partai Demokrat”, yang akhirnya membentuk opini si paslon no.1 adalah calon Gubernur yang muda tetapi belum dewasa, yang selalu didampingi orang tuanya. Tentu saja hal ini merugikan dirinya, suara golongan Muslim Bela Islam lebih condong menjatuhkan pilihannya ke paslon no.3, yang mungkin dianggap lebih representatif. Lalu, 17% suara pemilih paslon no.1 ini mewakili identitas sosial yang mana? yang pasti bukan murni mereka yang menggolongkan dirinya sebagai Muslim Bela Islam. Suara tersebut adalah suara partai pendukung, tim sukses dan simpatisan yang tidak secara tegas atau ketat mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan Muslim Bela Islam.

Masalahnya, setelah 15 Februari 2017, akan kemanakah suara dukungan paslon no.1 menentukan pilihannya? yang pasti, identitas sosial Muslim Bela Islam sudah menentukan pilihannya. Begitu juga dengan golongan Kafir-Munafiqun. Lalu bagaimana politik identitas yang akan dibangun oleh paslon non-pertahana untuk merebut suara pendukung paslon no.1, dan apa respon atau strategi paslon pertahana?

Pada putaran kedua, ternyata, paslon no.3 terus memelihara identitas sosial yang melekat pada dirinya, yaitu “Muslim Bela Islam”. Dengan aksi 313 dan terus mengasah pedang AM51 yang sejak semula sebagai pembentuk identitas sosial Muslim Bela Islam melalui jaringan Dakwah Jum’atan di mesjid-mesjid, yang tak hanya beroperasi di wilayah DKI Jakarta semakin menguatkan identitas sosial tersebut. Stragegi ini disempurnakan dengan jurus pamungkas yaitu “Tamasya Almaidah”. Jurus ini, selain mampu memelihara dan menguatkan ikatan sosial di antara para pendukung/pemilihnya, tetapi juga mampu meluruskan kembali identitas sosial yang telah terdistorsi pada putaran pertama sebelumnya (17% suara paslon no.1).

Dengan jurus Tamasya Almaidah, paslon no.3 secara tidak langsung mengaktifkan sentimen primordial “sedaerah asal”, sehingga jaringan sosial yang terbentuk semakin kuat (tidak goyah). Mengapa demikian, sebab kita tahu bahwa mayoritas warga DKI adalah para urban. Dengan terkoneksinya kembali mereka dengan “kampung halamannya”, maka identitas sosial yang sudah terbentuk menjadi semakin kokoh, karena hubungan sosial jenis muatan sentimen semacam ini terdapat saling kontrol yang begitu kuat sehingga mereka cenderung solid. Apalagi, dengan Tamasya Almaidah ini, tak hanya menguatkan hubungan warga DKI dengan teman-kerabat-sahabat sekampung halamannya, tetapi juga dengan para tokoh agama yang mereka segani di daerah asalnya. Ini yang tidak disadari oleh paslon pertahana. Bahkan, sempat terlontar kritikan atas jurus ini dengan statement “…ngapain paslon no.3 kampanye sampai keluar Jakarta? kan mereka bukan warga Jakarta? Pertarungan pilkada DKI, bagi paslon no.3 bukanlah pertarungan warga DKI semata, tetapi juga merupakan urusan warga daerah asalnya. Pilkada DKI adalah pertarungan “Muslim Bela Islam” (melawan “Kafir-Munafikun), sehingga perjuangan paslon no.3 identik dengan perjuangan Muslim Bela Islam, yaitu dengan menegakkan AM51. Kemenangan paslon no.3 adalah kemenangan Muslim.

Itu pula sebabnya mengapa pilgub DKI serasa pilpres – paslon pertahana terkepung pedang AM51 dari segala penjuru wilayah Indonesia.

Sementara itu, paslon pertahana tak punya jurus baru untuk bisa keluar dari kepungan tajamnya pedang AM51 dari paslon no.3. Ia hanya bertahan dengan jurus keberagamannya yang tak kreatif, tanpa ada terobosan baru. Dengan kata lain, paslon pertahana hanya “bertahan” – tak pernah melakukan serangan balik – sehingga tak mampu keluar dari kepungan jurus AM51. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika ia hanya mampu mempertahankan perolehan suara seperti pada putaran pertama (42%).

Akhirnya, paslon pertahana harus mengucapkan selamat atas kemenangan paslon no.3. Selamat datang gubernur AM51 untuk memimpin DKI Jakarta periode 2017 – 2022 dan selamat jalan gubernur Kafir-Munafiqun. Menang atau kalah dalam sebuah kompetisi adalah biasa. Bagaimanapun juga, setelah pilkada selesai, maka kita kembali pada bahwa “Jakarta untuk semua” – bukan lagi milik Muslim Bela Islam atau pun milik Kafir-Munafikun.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hari ini Koruptor Masih Menang di IndonesiA

Hari Ini Koruptor Masih Menang Di Indonesia

04 Mar 2015

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Ilustrasi Konpres Tersangka Korupsi Dana Haji (ANtARAFOTO)

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh fenomenal di era reformasi ini. Lembaga yang satu ini benar-benar banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Pejabat atau Petinggi Negara di era sebelumnya (Orde Baru) yang tak pernah bisa diseret ke ranah hukum untuk diadili, kini siapapun terkesan tak ada yang kebal hukum di negeri ini. Besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu pun tak luput dari terkaman KPK.

Oleh karena itu, setiap ada orang atau segolongan orang atau institusi negara yang lain mencoba menyudutkan KPK, seakan-akan seluruh masyarakat segera bergerak berada di belakang KPK. Memang sudah relatif banyak pejabat atau petinggi negara – baik dari golongan lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif – yang diadili. Namun, pada kenyataan yang lain, sepertinya, korupsi juga tak berkurang di negeri ini, dan seolah-olah tak juga membuat jera jaringan koruptor.

Mengapa demikian? Dari kenyataan ini, lalu apakah kehadiran KPK sudah berhasil melakukan pemberantasan korupsi di negeri ini?

Apakah Seluruh Masyarakat Indonesia Benar Berada di Belakang KPK: Merasa Ikut Memiliki

KPK dalam hal ini bisa dikatakan relatif berhasil membentuk opini publik bahwa KPK identik dengan  milik masyarakat . Kenyataannya, ternyata tidak! Mereka yang sibuk membela, jika KPK sedang menghadapi serangan, adalah para politikus atau para elite negeri ini. Masyarakat  kelas bawah  (golongan masyarakat miskin) seperti tak pernah merasakan hubungannya dengan KPK.

Singkatnya, apapun yang dilakukan KPK untuk menyelamatkan uang negara, mereka (golongan bawah, miskin) tak mampu merasakan dampaknya; dan sebaliknya mereka juga tak merasakan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara – tak ada korelasi antara antara  korupsi dengan nasib atau  kesejahteraan mereka. Inilah yang mereka alami dan rasakan.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika penulis simpulkan bahwa KPK kurang mensosialisasikan ke masyarakat – terutama kelas bawah (kaum buruh, PKL dan sejenisnya). Konsekuensinya, ketika KPK tertimpa  huru-hara  maka hanya para elite atau kelas menengah ke atas yang sibuk membelanya (absen dukungan masyarakat miskin). Dalam hal ini, berarti KPK sebenarnya belum menjadi milik masyarakat Indonesia dan belum menjadi kepedulian rakyat jelata.

“apapun yang dilakukan KPK untuk menyelamatkan uang negara, mereka (golongan bawah, miskin) tak mampu merasakan dampaknya; dan sebaliknya mereka juga tak merasakan akibat dari korupsi yang dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara – tak ada korelasi antara antara  korupsi dengan nasib atau  kesejahteraan mereka. Inilah yang mereka alami dan rasakan”

Dengan demikian, penguatan KPK, juga diperlukan penguatan sosialisasi ke seluruh golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin, sebab sebenarnya merekalah yang paling merasakan dampak dari korupsi yang terjadi. Hal ini perlu segera dilakukan, supaya KPK benar-benar dapat menjadi milik masyarakat Indonesia. Selain itu, juga diperlukan  transparansi kepada masyarakat, agar tidak mudah tertimpa isu dan tekanan politis, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan di internal tubuh KPK sendiri.

Jika melihat tindakan KPK dalam memberantas korupsi – pejabat atau petinggi negara yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) – maka perkerjaan KPK sungguh tak terbayangkan jumlahnya. Aparat KPK mungkin tak punya waktu lagi untuk tidur – apalagi dengan jumlah aparat yang sangat terbatas. Dengan kondisi ini, tidaklah keliru jika masyarakat mulai bertanya-tanya, apa indikator KPK dalam menentukan bahwa kasus korupsi X menjadi perioritas dari pada kasus-kasus korupsi yang lain?

Masyarakat semakin bingung, ada beberapa kasus korupsi yang jumlahnya triliyunan rupiah yang belum ditangani, sementara kasus korupsi milyaran sudah ditangani? Masalah indikator tersebut (transparansi) sangat penting untuk memperkuat posisi KPK di tengah masyarakat, sehingga mereka benar-benar ikut merasa memiliki KPK.

Saat ini, dengan absennya transparansi tentang indikator tersebut maka sebagian masyarakat (golongan bawah atau miskin) merasa seolah-olah digiring untuk ikut meramaikan persaingan politik atau kepentingan para elit negeri ini, dan mendapat kesan bahwa KPK ternyata juga tebang-pilih. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi.

Sudah Paham

Kita semua tahu bahwa korupsi di negeri ini sudah terjadi sekian lama – terjadi mulai dari level bawah hingga atas – di hampir setiap lembaga negara; dan tak jarang pula banyak pakar menyimpulkan bahwa korupsi sudah membudaya. Artinya, korupsi di lembaga negera sudah berakar sangat dalam. Dengan kata lain, bisa disimpulkan bahwa sistem kontrol-monitoring-koordinasi (sistem KMK) setiap lembaga negara (eksekutif-legislatif-yudikatif) relatif lemah sehingga memberi banyak celah bagi tindakan korupsi.

Sebagai contoh, sistem voting di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat berpotensi atau rawan terjadi transaksi regulasi atau rawan korupsi. Belum lagi masalah sistem dan proses rekrutmen petinggi KPK beserta jajarannya, kemungkinan besar juga rawan kepentingan politik, korpusi.

Dengan demikian, jika sistem KMK semua lembaga negara tidak dibenahi atau diperkuat, maka kehadiran KPK ibaratnya Petugas Pemadam Kebakaran yang harus siap setiap saat untuk memadamkan kebakaran atau api di wilayah kerja yang sistem dan instalasi listriknya semrawut (rawan terjadi arus pendek).

Jika demikian adanya, tentu saja kehadiran KPK tak akan berpengaruh terhadap hilangnya korupsi (budaya korupsi) di negeri ini. Artinya, hingga hari ini, jaringan koruptor masih jadi pemenangnya. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan political will dari Negara atau para elite negeri ini terhadap pemberantasan korupsi.

https://www.selasar.com/politik/hari-ini-koruptor-masih-menang-di-indonesia

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Pembangunan Untuk Siapa?

27 Feb 2015

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

Kawasan Kumuh (ANTARAFOTO)

Paradigma pembangunan hampir selalu berorientasi  ekonomi  atau menempatkan indikator  ekonomi  sebagai indikator yang utama untuk menentukan  layak atau tidak, berhasil atau tidak nya sebuah program pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sering diidentikan dengan pembangunan menuju masyarakat industri (ekonomi dan perdagangan), sehingga sering pula negara menyerahkan kepada investor termasuk pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Konsekuensinya, program-program pembangunan baik yang berlabel  berkelanjutan atau pun tidak sering berdampak pada  kerusakan  lingkungan baik lingkungan biotik maupun abiotik, sebab untuk menjadi proyek pembangunan yang layak secara ekonomi tidak mungkin hanya mengeksploitasi secukupnya. Akhirnya semua ini bermuara pada terganggunyamasalah keberlangsungan ketersediaan sumberdaya energi dan pangan.

Dampak pembangunan tersebut (kerusakan lingkungan dan krisis sumberdaya energi atau pangan), kini sudah melanda dunia. Indonesia juga sudah mulai merasakannya. Oleh karenanya dunia sering menyebut Indonesia sebagai paru-paru dunia, yang harus dijaga demi eksistensi umat manusia.

Seiring berjalannya kerusakan lingkungan dan krisis energi atau pangan, lahirlah konsep  pembangunan berwawasan lingkungan  belakangan ini. Pembangunan berwawasan lingkungan, yang sedang digalakan adalah yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, paradigma pembangunan berwawasan lingkungan inipun sesungguhnya tidak berubah. Manusia masih dipahami sebagai mahkluk ekonomi. Manusia juga diposisikan terpisah dari lingkungannya (biotik dan abiotik) dan sosial-budayanya – bukan sebagai satu kesatuan yang utuh.

Konsekuensi lainnya, para perancang pembangunan akhirnya juga salah memahami masyarakat yang masih menjalankanpola hidup subsisten, yaitu masyarakat-masyarakat non-industri. Pola hidup subsisten adalah sebuah way of life (Lee and Daly 1999). Masyarakat yang mampu hidup subsisten hanyalah masyarakat yang mempunyai daya dukung lingkungan di tempat mereka hidup dan tinggal yang memadai. Sebaliknya, masyarakat yang mempunyai teritori geografis dengan sumberdaya energy atau pangan yang terbatas, tidak mungkin mampu menerapkan pola hidup subsisten.

Teritori masyarakat subsisten, yaitu tempat mereka tinggal dan hidup adalah gudang pangan atau energi. Mereka tidak memproduksi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan orientasi surplus (orientasi ekonomi). Alasannya, gudang pangan atau energi mereka sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh wargan. Kehidupan mereka sudah surplus sehingga mereka lebih berorientasi pada menjaga kelangsungan sumber energi dan pangan mereka agar selalu tersedia cukup di sepanjang waktu (etnokonservasi).

Artinya, mereka lebih memikirkan eksistensi (manusia) untuk sepanjang masa. Bukan sebaliknya, seperti pemikiran pembangunan yang hanya berorientasi puluhan tahun ke depan, setelah itu bingung dengan krisis energy dan pangan. Dengan demikian, pola hidup subsisten haruslah dipahami sebagai prinsip hidup mandiri, bukan sebagai sistem ekonomi atau pekerjaan mereka yang mengumpulkan pangan dan energi sebagai mata pencaharian hidup subsisten.

Berbeda dengan kita semua yang sudah hidup dalam masyarakat industri atau sudah menganut budaya industri. Kita tidak mungkin mampu hidup subsisten, sebab teritori lingkungan hidup kita tak mempunyai daya dukung yang memadai. Masing-masing keluarga sudah tidak memiliki gudang energi atau pangan.

Kita semua (masyarakat industri) dapat mempertahankan kehidupan tergantung pada akses terhadap sumberdaya energi atau pangan di luar teritori kita, atau mengandalkan jasa (baik fisik ataupun ketrampilan atau keahlian) alias sebagai pekerja atau buruh industri. Artinya, nasib kita tergantung pada pihak lain (ketergantungan) atau tidak mandiri.

Oleh karena itu, upaya kita untuk memperoleh atau mengumpulkan  energi atau pangan (sebagai pekerja atau pedagang) dapat dikategorikan sebagai mata pencaharian hidup. Berbeda dengan Orang Baduy Dalam misalnya. Ketika mereka lapar, tinggal pergi ke gudang pangan mereka seperti kita pergi ke Warung Padang bukan seperti kita saat sedang bekerja. Jelas mereka lebih sejahtera dibandingkan dengan kaum buruh pada masyarakat industri, sebab mereka mampu hidup mandiri. Bahkan, jika bersedia jujur maka secara ekstrim dapat dikatakan bahwa  pola hidup subsisten adalah cita-cita umat manusia ibarat hidup di surga.

Dengan paradigma pembangunan yang demikian, dalam banyak kejadian, masyarakat yang tadinya  sejahtera  (masyarakat subsisten seperti masyarakat Baduy Dalam, Anak Dalam, Wana dan seterusnya) justru menjadi tidak sejahtera karena imbas pembangunan. Mereka menjadi salah satu target pembangunan, sebab teritori mereka adalah gudang pangan atau energi. Mereka harus patuh pada kebijakan negara (apalagi mereka termasuk kategori golongan sosial yang lemah dalam konteks negara) seperti yang diungkapkan oleh Kottak: “Each year, more and more foragers come under the control of nation-states and are influenced by forces of globalization” (Kottak, 2011).

Banyak gudang pangan atau energi mereka dijadikan industri perkebunan, pertambangan, atau kawasan konservasi (hutan lindung) oleh Negara. Dampak lainnya yang lebih tragis, tak jarang sebuah program pembangunan justru lebih mementingkan kelestarian flora dan fauna, ketimbang kelestarian mereka sebagai umat manusia. Sebagai contoh, banyak hal dijadikan alasan untuk mengambil-alih gudang pangan atau energi mereka – jenis binatang dan tumbuhan yang hampir punah harus dilindungi (dipayungi oleh hukum, bahkan undang-undang) padahal mereka adalah konservator lingkungan yang patut menjadi contoh dunia sebab hingga kini gudang pangan atau energi mereka tetap terpelihara dengan baik. Sebaliknya,ketika pembangunan telah mengambil-alih gudang energi atau pangan, maka kerusakan lingkungan pasti terjadi dan kelangsungan hidup mereka menjadi terancam.

Akhir kata, kembali pada masalah pembangunan apapun labelnya, maka pertanyaan mendasar yang perlu digaris-bawahi adalah apakah Negara sudah mampu menjamin  keadilan subyektif semua warganya atau semua golongan sosial yang ada, dan sudah mampu melindungi warga atau golongan sosial yang  lemah. Jika hal ini belum dapat dipenuhi oleh Negara, maka pembangunan tentunya akan dinikmati oleh mereka yang relatif  kuat . Lalu, pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan tersebut, sebenarnya untuk siapa?

https://www.selasar.com/politik/pembangunan-untuk-siapa

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Utopia Keadilan dan Hukum sebagai Panglima

Utopia Keadilan dan Hukum sebagai Panglima

30 Des 2014

Ruddy Agusyanto
Direktur Operasional di Pusat Analisa Jaringan Sosial (PAJS) dan Institut Antropologi Indonesia (IAI)

“Sesungguhnya, peradaban tampak sebagai hasil dari suatu dorongan yang lebih dasar: memastikan bahwa tak seorang pun merebut terlalu banyak makanan atau air… Seseorang harus memastikan bahwa para petani, yang menanam bebijian lebih banyak daripada keperluan keluarganya, menjual makanan kepada orang-orang bukan petani (pembuat keranjang, perajin kulit, dan tukang kayu) yang tidak menanam bebijian sendiriHanya di suatu tempat yang tidak bersahabat dan liar birokrasi semacam ini – ciri khas sejati suatu peradaban – diperlukan” (Bauer, 2012).  Huruf tebal dari penulis. Dalam hal ini, perlu sedikit diluruskan bahwa “peradaban” yang dimaksud oleh Bauer, sesungguhnya adalah “organisasi politik” yang sah untuk menggunakan “power” dalam mengelola dan memaksa warganya- semacam “negara atau kerajaan” – untuk bisa mewujudkan ketertiban sosial sebuah masyarakat meski dalam kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan yang dialami warganya.

Merujuk pada pernyataan Susan Wise Bauer di atas, maka secara garis besar bisa kita pahami bahwa konsep “negara” lahir karena kondisi keterbatasan sumber daya kehidupan yang dihadapi oleh sebuah masyarakat di teritori geografisnya. Meski dalam kondisi keterbatasan sumberdaya kehidupan, dengan hadirnya negara, diharapkan seluruh warganya tetap mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan tertib. Negara diharapkan mampu mencegah terjadinya “survival of the fittest” di antara warganya karena ia mempunyai kewenangan yang sah untuk memaksa, dan kewenangan untuk mengelola “keterbatasan” tersebut demi kehidupan bersama. Oleh karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, orang selalu mengacu pada “organisasi politik” dan “pengendalian sosial”. Disinilah sesungguhnya hakekat dan fungsi dari hadirnya negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagi negara-negara yang masih bermasalah dengan keterbatasan sumber daya kehidupan (yang tidak atau belum mampu mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan bagi seluruh warganya), tentunya semangat survival of the fittest tersebut akan dominan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Negara-negara seperti ini, tentu saja tanpa power sungguh sulit dibayangkan dapat menjalankan kewajibannya karena akan kesulitan untuk mewujudkan “kepatuhan atau ketertiban sosial”. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika Hobbes mengatakan bahwa “kehidupan sosial manusia adalah war against all atau all against all. Bahkan Durkheim menyatakan bahwa “manusia itu sebenarnya adalah mahkluk yang anti sosial jika tak ada aturan, norma dan nilai, sebab manusia itu pada dasarnya adalah egois, serakah, kejam dan agresif”.

Hal senada juga disampaikan oleh MacPherson bahwa sifat dasar manusia itu adalah ”posesif, individualistik, egoistik dan agresif” sehingga ia menyimpulkan semua sifat dasar manusia tersebut merupakan “possessive individualism” yang kemudian menjadi dasar dari lahirnya teori politik liberal (MacPherson, 1962). Akibatnya, dalam konteks kehidupan bernegara, manusia selalu dipahami memiliki instink secara natural atas “power” dan bahkan dianggap sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa survive (Maximoff, 1953). Oleh karena itu pula, istilah organisasi politik dianggap lebih cocok ketimbang organisasi sosial untuk memahami negara. karena masalah ketertiban sosial adalah masalah kemampuan sebuah negara untuk membuat warganya agar patuh.

Hukum Sebagai Hasil Kontestasi Power Dan Kepastian Hukum

Kepatuhan warga (ketertiban atau keteraturan sosial) dalam kehidupan bernegara memang merupakan kunci keberhasilan dari upaya sebuah negara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya. Untuk itu diperlukan adanya “aturan atau hukum” (selain power) untuk mewujudkan “perilaku warga yang dikehendaki oleh negara”  sebagai kontrol eksternal yang memaksa. Artinya, dalam konteks kehidupan bernegara, power dan hukum merupakan hal yang mendasar. Oleh karena itu pula, sering kita mendengar penyataan atau slogan “hukum harus jadi panglima” dalam kehidupan bernegara. Pada kenyataannya, sanksi dari pihak negara (institusi politik yang berwewenang) dimanapun yang disebut hukum ternyata tidak selalu mampu untuk menjamin kepatuhan warganya atau ketertiban sosial. Dengan kata lain, sesungguhnya negara tidak memelihara tertib sosialnya hanya dengan hukum dan kemampuannya untuk memaksa.

Kenyataan yang lain, dalam setiap masyarakat/negara selalu terdapat keberagaman hukum yang berlaku, dan hampir selalu pula terjadi pelanggaran atau “demo/protes” atas aturan/hukum yang ada, maka secara asumtif  bisa dikatakan bahwa “hukum” masih mempunyai masalah dengan dirinya dalam konteks kehidupan bernegara. Jika melihat dari proses dan mekanisme terbentuknya hukum itu sendiri, nampak bahwa tidak semua orang/golongan sosial dalam setiap masyarakat/negara ikut ambil bagian dalam merajut aturan/hukum tersebut. Sebagian orang/golongan sosial yang lain hanya sebagai penonton. Mereka yang tidak berkepentingan dan tidak punya kewenangan (power) akan tersubordinasikan di dalam setiap konteks kehidupan masyarakat atau komunitasnya. Dengan demikian, standar-standar perilaku dalam aturan atau hukum apa pun tidaklah  mampu melayani semua kepentingan warga/golongan sosial. Proses dominasi dan subordinasi hampir selalu terjadi dalam berbagai wacana dan konteks kehidupan nyata.

Dominasi orang-orang yang mempunyai power (yang memiliki posisi-posisi penting dalam struktur power) jelas sekali telah mensubordinasikan anggota masyarakat (warga/golongan sosial) yang lain, sehingga tindakan, sikap, dan perilaku yang muncul dari masyarakat seperti kepatuhan bisa dimaknai sebagai bentuk subordinasi yang prakteknya disesuaikan dengan nilai dan norma kaum penguasa (yang kuat). Dengan demikian, pelanggaran atau penyimpangan dapat dipandang sebagai suatu bentuk protes atau perlawanan terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dibuat ‘sepihak’ tersebut. Oleh karena itu, dalam berbagai praktek kehidupan sesungguhnya banyak menunjukkan suatu reaksi atau protes sosial terhadap ukuran-ukuran baku atau norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Hal ini merupakan upaya aktif mereka untuk menegosiasi-ulang standar-standar perilaku tersebut (memperjuangkan keadilan subyektifnya) yang mereka yakini tidak operasional dalam kehidupannya. Singkatnya, aturan/hukum apapun merupakan hasil negosiasi atau tawar-menawar dari orang-orang yang berkepentingan. Hukum yang berlaku dalam sebuah negara adalah hasil dari kontestasi power.

Dengan demikian, jika hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan bernegara, maka pertanyaan yang mendasar adalah “apakah hukum yang ada tersebut sudah mampu menjamin keadilan subyektif masing-masing warganya atau semua golongan sosial yang ada?” Jika belum dapat dinilai atau dianggap “adil”, maka dengan menegakan hukum (hukum sebagai panglima) adalah sama halnya dengan “menegakkan ketidakadilan” atau “menegakkan diskriminatif”.

Bila sebaliknya yang terjadi, di mana hukum sudah relatif dianggap tidak diskriminatif, maka persoalan selanjutnya adalah masalah power (negara harus mampu sebagai “wasit dan juri” yang netral/adil) untuk menjamin adanya kepastian hukum. Jika tidak ada yang mampu menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya, maka sebenarnya hukum itu sendiri sebenarnya “tidak pernah ada”. Ibarat sebuah rambu lalu-lintas dilarang berhenti, jika ada pengendara yang berhenti di tempat tsb dan tidak ada sanksi hukum, maka rambu larangan berhenti tsb sebenarnya tidak berlaku atau tidak ada. Akhirnya, hukum tak bisa menjadi sandaran (tidak ada kepastian hukum) bagi warga masyarakat untuk menjalani kehidupan bernegara.

Penutup

Kembali pada sejarah atau latar belakang lahirnya konsep negara. Negara menyadari bahwa sumber lahirnya prinsip hidup persaingan dan semangat saling mendominasi satu sama lain di antara warganya adalah akibat dari kelangkaan sumberdaya energi/pangan yang mereka alami, yang membawa kosekuensi terjadinya berbagai “ketidakadilan” atau diskriminasi di mana-mana (hampir di semua aspek kehidupan) terhadap pihak yang relatif lebih “lemah”. Berdasarkan hal ini dan melihat kondisi saat ini, di mana sumberdaya kehidupan terus semakin langka, maka yang namanya “kemakmuran sejati” tentunya menjadi relatif utopis, sehingga yang namanya “keadilan sejati” juga menjadi utopis. Konsekuensinya, proses dan mekanisme terbentuknya hukum sudah dapat dipastikan (aturan/hukum yang lahir) merupakan representasi dari “kontestasi power” antar warga atau golongan sosial, sehingga sangat sulit bagi Negara untuk dapat memenuhi keadilan subyektif masing-masing warga/golongan sosial yang ada. Warga/golongan sosial yang relatif lemah rawan tersubordinasikan. Dengan demikian kunci utama bagi negara adalah:

Pertama, harus berusaha berlaku adil dalam kondisi keterbatasan, yaitu dengan mencegah terjadinya “survival of the fittest”;

Kedua, memahami “demo” sebagai sebuah protes atas hukum yang berlaku (negosiasi ulang atas hukum yang berlaku dalam rangka memperjuangkan keadilan subyektif mereka), sehingga “demo” tersebut bisa berfungsi sebagai sebuah proses dalam rangka mengurangi rasa ketidakadilan subyektif warga/golongan sosial yang ada (proses menuju “hukum yang relatif adil”) sehingga “hukum bisa menjadi panglima” dalam kehidupan bernegara.

https://www.selasar.com/politik/utopia-keadilan-dan-hukum-sebagai-panglima

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar